Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

INDEX BERITA

Mahar Politik Picu Korupsi

Jumat, 15 Mar 2019 23:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik politik berbiaya tinggi dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi yang dilakukan politikus. Karena itu, penting dilakukan terobosan untuk mengatasi praktik tersebut. Salah satu caranya...

Pengamat: Politik Tanpa Mahar Harus Ditiru

Selasa, 05 Feb 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian, mengatakan, politik tanpa mahar yang dilakukan oleh Partai NasDem bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu,...

Survei KPK: Masih Banyak Mahar Politik

Senin, 24 Des 2018 03:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dari hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada 2018, sebanyak 20 responden mengaku telah memberikan mahar kepada partai politik. Pembangunan sistem pencegahan...

Mahar Politik Jadi Suburnya Praktik Korupsi Kepala Daerah

Sabtu, 27 Okt 2018 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum Puskapsi, Bayu Dwi Anggono mengatakan, terus terjeratnya kepala daerah dalam kasus korupsi sangat merugikan Presiden Joko Widodo yang dikenal bersih merakyat. Menurutnya, salah satu...

Baswalu Dinilai Ingkari Pakta Integritas

Senin, 03 Sep 2018 05:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengingkari komitmennya sendiri setelah meloloskan bakal calon legistlatif (caleg) mantan...

Bawaslu Diminta Aktif Bukan Tunggu Laporan

Senin, 03 Sep 2018 03:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- M ntan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2008-2012 Wahidah Suaib menyoroti kinerja Bawaslu periode saat ini yang dinilainya mengecewakan. Wahidah mengkritisi Bawaslu yang memutuskan menghentikan...

Hasto Kristiyanto Sebut Mahar Politik Cederai Demokrasi

Sabtu, 01 Sep 2018 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut, adanya mahar politik mencederai demokrasi. Apalagi, kata dia, dugaan mahar itu dilakukan oleh salah...

ICW: Bawaslu tak Serius Usut Laporan Mahar Politik

Jumat, 31 Agu 2018 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tak serius mengusut dugaan praktik mahar politik. Menurut dia, mahar...

Bawaslu: Status Mahar Politik Sandiaga akan Diumumkan

Jumat, 31 Agu 2018 01:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan status kasus mahar politik yang diduga dilakukan oleh Cawapres Sandiaga Uno akan diumumkan pada Jumat (31/8). Bawaslu...

Bawaslu Putuskan Kasus Mahar Politik Sandiaga Hari Ini

Kamis, 30 Agu 2018 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menggelar pleno untuk menetapkan status kasus dugaan mahar politik yang dilakukan oleh cawapres Sandiaga Uno. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan,...

Andi Arief: Saya tak Ingin Gagalkan Pencawapresan Sandiaga

Sabtu, 25 Agu 2018 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan tidak pernah berniat sama sekali menggagalkan pencalonan wakil presiden (pencawapresan) Sandiaga Uno. Hal ini ditegaskan Andi Arief...

Isu Mahar Politik Sandiaga Disebut Sudah Mulai Tenggelam

Sabtu, 25 Agu 2018 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar menilai kasus dugaan mahar politik yang diberikan mantan kader Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)...

KPK Arahkan Sandi Konsultasi dengan KPU dan Bawaslu

Rabu, 15 Agu 2018 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengarahkan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perihal dana...

Kepada KPK, Sandiaga Bantah Berikan Mahar

Selasa, 14 Agu 2018 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyambangi  Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (14/8) siang. Sandiaga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pantauan Republika,...

Sandiaga Lapor LHKPN Sekaligus Koordinasi Biaya Kampanye

Senin, 13 Agu 2018 04:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil presiden RI, Sandiaga Salahuddin Uno, berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Senin (13/8) hari ini. Sandiaga...

Politikus Demokrat: Langkah Hukum Buat Koalisi tak Solid

Minggu, 12 Agu 2018 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan tidak perlu membawa unggahan Andi Arief di media sosial ke ranah hukum. Jika ini sampai ke...

Perludem: Bawaslu Harus Telusuri Isu Mahar Sandiaga

Minggu, 12 Agu 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif menelusuri dan menindaklanjuti dugaan pemberian mahar politik oleh cawapres Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Kabar ini diutarakan Wakil Sekretaris Jendral...

Dradjad: Tidak Ada Satu Sen Pun Uang dari Sandi untuk PAN

Minggu, 12 Agu 2018 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan partainya tidak menerima mahar dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. PAN tidak menerima imbalan untuk mendukung Sandiaga sebagai...

Bawaslu tak Berwenang Langsung Panggil Terduga Mahar Politik

Kamis, 09 Agu 2018 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak memiliki wewenang untuk langsung memanggil terduga pelaku mahar politik untuk pencalonan capres-cawapres. Penelusuran terhadap dugaan kasus mahar politik hanya bisa dilakukan jika...

Bawaslu Jelaskan Mekanisme Penanganan Dugaan Mahar Politik

Kamis, 09 Agu 2018 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, menjelaskan mekanisme penanganan dugaan mahar politik dalam pencalonan capres-cawapres. Bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dugaan mahar politik dan...

Hukum Mahar Politik

Senin, 09 Jul 2018 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah 2018 serentak baru saja usai. Banyak daerah sudah memiliki gubernur, bupati, hingga wali kota baru. Hiruk- pikuk politik ini akan berlanjut pada 2019...

Ijtima Ulama: Mahar Politik Haram

Rabu, 09 Mei 2018 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARBARU -- Mahar politik menjadi pembahasan pada Ijtima Ulama ke-6 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembahasan tersebut sebagai sebuah respons MUI atas situasi aktual yang terjadi di tengah...

Buka Pendaftaran Caleg, PDIP Tegaskan tak Ada Mahar Politik

Senin, 16 Apr 2018 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- PDIP Kabupaten Semarang menegaskan tidak ada mahar politik bagi bakal calon legislatif yang akan maju pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang. Seluruh kader PDIP di Kabupaten...

Partai Harus Berani Hapus Mahar Politik

Minggu, 18 Mar 2018 04:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi mengatakan partai politik (parpol) harus berani menghapus mahar politik. Parpol sebaiknya legowo memberikan kursi secara gratis kepada calon kepala daerah...

Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Mahar Politik La Nyalla

Jumat, 16 Feb 2018 05:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan telah menghentikan proses investigasi kasus dugaan mahar politik yang melibatkan La Nyalla Mattalitti. Sebab, mantan Ketua Kadin Jawa Timur...

Perludem Menduga Korupsi Pejawat Kepala Daerah karena Mahar

Senin, 12 Feb 2018 13:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, sejumlah kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir lembaga antirasuah tersebut berhasil mengamankan...

Panwaslu: Mahar Politik dari Siswandi ke PKS tidak Terbukti

Sabtu, 03 Feb 2018 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Cirebon, Jawa Barat, tidak menemukan adanya unsur pidana Pilkada, terkait mahar politik antara PKS dengan Brigjen Purn Siswandi salah satu...

Mahar Politik, Bawaslu: La Nyalla Belum Merespons Panggilan

Jumat, 26 Jan 2018 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku belum menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti terkait mahar politik. Bawaslu mengatakan, hingga saat ini belum...

Dituduh Gelapkan Uang Hanura Rp 200 M, Begini Tanggapan OSO

Minggu, 21 Jan 2018 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura kubu Manhattan, Oesman Sapta Odang (OSO), tak memerdulikan tudingan pengurus Hanura kubu Ambhara yang menyebut dirinya  telah menggelapkan uang partai senilai Rp 200...

Sultan Cirebon: Politik Uang Harus Dihentikan

Sabtu, 20 Jan 2018 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sultan dari Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat mengatakan politik uang harus dihentikan. Karena bisa membuat negara hancur untuk...

PAN Sayangkan Sikap PKS di Pilwalkot Cirebon

Jumat, 19 Jan 2018 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  CIREBON -- Keputusan PKS tak merekomendasikan pasangan Siswandi-Euis Fety Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, berbuntut panjang. PKS malah abstain dan tidak mengeluarkan rekomendasi, alhasil Siswandi-Euis...

Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Islam

Kamis, 18 Jan 2018 12:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta istilah mahar politik tidak lagi digunakan dalam mengistilahkan praktik politik uang. Ini karena seolah memojokkan Islam."Bahasa mahar itu kan seolah...

Pengamat: Dana Saksi Hanya untuk Samarkan Niat Parpol

Kamis, 18 Jan 2018 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto menilai dana saksi yang disetorkan oleh orang yang ingin menjadi kepala daerah kepada partai politik sebetulnya hanya menjadi alat untuk...

'Saya tak Pernah Bilang Prabowo Minta Uang Mahar'

Kamis, 18 Jan 2018 00:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, La Nyalla Mattalitti mengaku tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto meminta uang mahar kepadanya. La Nyalla juga menegaskan dirinya tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa Prabowo memalak dia...

Mahar Politik Tanda Partai Gagal Lakukan Kaderisasi

Rabu, 17 Jan 2018 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rufinus Hotmaulana Hutauruk menilai, jika terbukti partai politik memberlakukan mahar bagi calon kepala deerah yang diusung pada Pilkada...

Bawaslu Disebut Lemah Hadapi La Nyalla

Rabu, 17 Jan 2018 20:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai tidak gampang membuat La Nyalla Mattalitti datang ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim). Sebab Bawaslu tidak...

Bupati Kupang Mengaku Pernah Diminta Mahar Rp 10 Miliar

Rabu, 17 Jan 2018 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  KUPANG -- Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengaku pernah diminta mahar Rp 10 miliar oleh partai politik. Hal itu sebagai syarat menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur pada...

Pernyataan Lengkap La Nyalla Soal Uang Saksi Prabowo

Rabu, 17 Jan 2018 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- La Nyalla Mattalitti mestinya hadir pada acara Indonesia Lawyer's Club TV One pada Selasa (16/2). Namun ia berhalangan dan menuliskan pernyataan lengkap terkait tuduhan adanya 'uang...

Antiklimaks La Nyalla Versus Prabowo?

Rabu, 17 Jan 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Kontroversi tudingan La Nyalla Mattalitti atas permintaan uang oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menyisakan pertanyaan besar. Benarkah apa yang diungkapkan La Nyalla itu? Apakah betul Prabowo...

Ini Pendapat Ketua MUI Ma'ruf Amin Soal Mahar Politik

Rabu, 17 Jan 2018 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyatakan tidak akan mengeluarkan fatwa haram soal mahar politik. Terlebih, sudah ada undang-undang yang mengatur soal politik uang....