Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

INDEX BERITA

'Gugatan BPN Prabowo Bukan Ditolak MA, Tapi tidak Diterima'

Thursday, 27 Jun 2019 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kuasa hukum kubu Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo menegaskan bahwa gugatan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait sengketa pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM...

Mahkamah Agung: Objek Permohonan BPN Bukan Objek PAP

Thursday, 27 Jun 2019 04:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan putusan tentang sengketa pelanggaran administratif pemilihan umum antara Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo...

MA Tolak Gugatan BPN Prabowo-Sandi Soal Pelanggaran Pemilu

Wednesday, 26 Jun 2019 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan sengketa pelanggaran administratif pemilihan umum antara Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal (Purn) Djoko Santoso dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)....

KPU: Ratusan Boks Alat Bukti Sengketa Pilpres Sudah Siap

Wednesday, 12 Jun 2019 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 272 boks alat bukti sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ratusan kontainer itu berasal...

OSO: Jokowi tidak Pernah Kampanye pada Hari Kerja

Wednesday, 27 Feb 2019 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja....

Setelah MA Menolak Kasasi Hizbut Tahrir Indonesia

Monday, 18 Feb 2019 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga, putusan MA ini menguatkan pembubaran HTI.

 "Tolak kasasi," tulis amar putusan hakim seperti dilansir...

Kasasi Ditolak MA, Jubir HTI: Masih Ada PK

Friday, 15 Feb 2019 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto tak terkejut dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi HTI. Menurutnya keputusan tersebut sangat mungkin ditengah kondisi...

MA Sahkan Pembubaran HTI

Friday, 15 Feb 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga, putusan MA ini menguatkan pembubaran HTI.

"Tolak kasasi," tulis amar...

KPU Ungkap Kelanjutan Perkara OSO di Polda

Wednesday, 13 Feb 2019 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan sampai saat ini belum ada kelanjutan agenda pemeriksaan terkait laporan Oesman Sapta Odang (OSO) di Polda Metro Jaya....

KPU Yakin Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Soal OSO

Wednesday, 13 Feb 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran kode etik terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Arief juga menampik jika...

Masalah OSO dan KPU Berlanjut di DKPP

Wednesday, 13 Feb 2019 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perkara hukum atas polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD kembali berlanjut. Kali ini, OSO dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertikai di ranah etik dalam sidang...

Soal OSO, KPU Klaim tak Bisa Diintervensi Presiden dan DPR

Thursday, 24 Jan 2019 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan Presiden dan DPR tidak bisa menyampaikan intervensi kepada pihaknya terkait polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Wahyu menegaskan KPU merupakan...

KPU tidak Terbitkan SK Baru DCT Calon Anggota DPD

Thursday, 24 Jan 2019 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya tidak menerbitkan surat keputusan (SK) baru tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD. Menurut Arief, SK tersebut...

Bawaslu Tolak Laporan OSO Soal Pelanggaran Administrasi KPU

Wednesday, 23 Jan 2019 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memutuskan menolak laporan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait dugaan pelanggran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan ini dilayangkan OSO karena KPU tidak...

Bawaslu Ingatkan Batas Waktu Putusan OSO ke KPU

Tuesday, 15 Jan 2019 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda sikap terkait batas akhir masa tindaklanjut putusan perkara dugaan pelanggaran administrasi dalam pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Menurut Bawaslu,...

Bawaslu: Ada Akibatnya Jika KPU Abaikan Putusan Soal OSO

Tuesday, 15 Jan 2019 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan ada akibat hukum yang terjadi jika KPU tidak segera menindaklanjuti putusan terkait perkara pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO)...

Soal OSO, KPU: Kami Berpegang pada Konstitusi

Monday, 14 Jan 2019 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya merujuk kepada konstitusi terkait dengan putusan Bawaslu soal Oesman Sapta Odang (OSO). KPU telah mengambil sikap soal tindaklanjut...

OSO akan Hadirkan Lima Saksi pada Sidang Bawaslu

Thursday, 03 Jan 2019 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) akan menghadirkan lima saksi untuk sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bawaslu...

KPU Minta Bawaslu Tolak Gugatan OSO Soal Pencalonan DPD

Wednesday, 02 Jan 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan pihaknya menolak gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) soal dugaan pelangggaran administrasi dalam pencalonan anggota DPD. KPU juga meminta Bawaslu untuk...

KPU: Sampai Saat ini, Nama OSO tidak Masuk Surat Suara

Wednesday, 26 Dec 2018 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), menegaskan nama Oesman Sapta Odang (OSO), hingga saat ini tidak masuk ke dalam surat suara Pemilu 2019. Jika nanti ada putusan dari Bawaslu terkait...

OSO tak Masuk DCT, Perludem: KPU Sudah Tepat

Tuesday, 25 Dec 2018 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengapresiasi langkah KPU yang mencoret Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DCT)....

MA-PT Taspen Jalin Kerja Sama di Bidang Teknologi Informasi

Tuesday, 18 Dec 2018 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menjalin kerja sama dengan PT Taspen untuk meningkatkan keamanan data, baik perkara maupun non-perkara. Kerja sama ini terkait dengan pemanfaatan Disaster Recovery Center...

Yusril: OSO Menolak Sikap KPU Soal Putusan PTUN dan MA

Friday, 14 Dec 2018 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya menolak sikap KPU soal tindaklanjut putusan PTUN dan MA. Saat ini OSO sedang mempersiapkan sejumlah langkah...

KPU Siap Digugat Lagi Soal Tindak Lanjut Putusan OSO

Tuesday, 04 Dec 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap jika ada pihak-pihak yang kembali mengajukan gugatan terkait keputusan KPU soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. KPU sudah memutuskan...

Syarat dari KPU Agar OSO Bisa Masuk DCT Pemilu

Tuesday, 04 Dec 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan Oesman Sapta Odang (OSO) harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dipimpinnya. Dengan begitu, KPU nantinya bisa memasukkan OSO dalam...

KPU Segera Tentukan Nasib OSO di Pemilu 2019

Monday, 03 Dec 2018 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan status Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Pemilu 2019. Keputusan tentang OSO akan segera disampaikan dalam waktu...

Soal OSO, Mahfud MD Minta KPU Patuhi Putusan MK

Monday, 03 Dec 2018 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merujuk kepada putusan konstitusi untuk menyikapi polemik soal syarat pencalonan anggota DPD. Secara spesifik, Mahfud...

Mahfud MD dan Bagir Manan Sampaikan Masukan Soal OSO ke KPU

Monday, 03 Dec 2018 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, mendatangi Kantor KPU, Senin (3/12) sore. Kedatangan keduanya bertujuan memberikan masukan terkait putusan...

ICW: Perlu Evaluasi Lingkungan Peradilan

Friday, 30 Nov 2018 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi terhadap ketua pengadilan dan peraturan MA. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan MA...

Hakim Diberhentikan Sementara Hingga Ada Putusan Kasusnya

Thursday, 29 Nov 2018 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menerangkan, dua hakim dan seorang panitera pengganti yang ditetapkan tersangka diberhentikan sementara hingga ada putusan yang berkekuatan...

KPU Masih Khawatir Tindak Lanjuti Putusan Soal OSO

Tuesday, 27 Nov 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya masih khawatir untuk menindaklanjuti putusan soal syarat pencalonan anggota DPD. KPU kembali menunda untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung...

KPU Tindak Lanjut Putusan MK, MA, dan PTUN dalam Satu Aturan

Monday, 26 Nov 2018 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menindaklanjuti tiga putusan soal syarat pencalonan anggota DPD dalam satu naskah peraturan. Nantinya, peraturan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK).

KPU tak Abaikan Putusan MA

Wednesday, 14 Nov 2018 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU hanya mencari...

Kasus Hakim Selingkuh Banyak Ditangani Majelis Kehormatan

Thursday, 16 Aug 2018 08:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) menuturkan perselingkuhan dan pelecehan menjadi satu di antara berbagai kasus yang disidangkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Total, sejak sidang MKH digelar...

KY: Banyak Hakim yang Tidak Cermat

Thursday, 16 Aug 2018 08:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terbanyak yakni bersikap tidak profesional dan tidak cermat. Contoh...

MA Belum Panggil KPU Soal Uji Materi Larangan Caleg Koruptor

Thursday, 19 Jul 2018 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan berkas hukum untuk menghadapi sidang gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), atas larangan mantan...

MA Tegaskan DPO tak Bisa Ajukan Praperadilan

Thursday, 05 Apr 2018 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menerbitan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar pencarian...

Anggota Peradi Pertanyakan Mengapa Ahok Tetap di Mako Brimob

Wednesday, 28 Mar 2018 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status tahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok mejadi sorotan lain setelah Pengajuan Kembali...

PK Ahok Ditolak MA, Pengacara Belum Terima Pemberitahuan

Monday, 26 Mar 2018 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama pada Senin...

SIBER-C dan BMM Gelar Talaqqi Pengawas Syariah

Thursday, 18 Jan 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- SEBI Islamic Business and Economic Research Center (SIBER-C) kembali menyelenggarakan program Talaqqi Short Course Fiqh Muamalah. Program Talaqqi kedua ini berkerja sama dengan Baitul Maal Muamalat...