Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

Bamsoet Minta DPR-Pemerintah Serap Aspirasi Soal RUU KUHP

Tuesday, 08 Oct 2019 23:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah dan DPR RI untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait pembahasan RUU KUHP. Dia mengatakan, hal...

Komnas HAM: Anak-Anak Peserta Demonstrasi tak Perlu Diproses

Wednesday, 02 Oct 2019 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, meminta anak-anak (pelajar) yang ikut aksi demonstrasi pada 24,26 dan 30 September lalu tidak perlu diproses hukum....

Polisi Cianjur Tangkap Ratusan Siswa STM Diduga Mau Demo

Thursday, 26 Sep 2019 21:15 WIB

CIANJUR, AYOBANDUNG.COM -- Polres Cianjur, Jawa Barat, mengamankan ratusan pelajar dari beberapa SMK di Cianjur. Ratusan pelajar SMK itu diamankan karena diduga akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan...

Keliru Tangani Demonstrasi Bisa Berdampak pada Pemerintahan

Thursday, 26 Sep 2019 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengkritisi aksi represif dari aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat...

Banyak Demo, Mendagri: Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman

Thursday, 26 Sep 2019 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatalan stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman. Meski ia mengakui ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat...

Besok, Ribuan Tukang Gigi Demo Tolak RKUHP

Wednesday, 25 Sep 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ribuan tukang gigi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Serikat Tukang Gigi Indonesia akan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi ke Gedung Sate Bandung,...

Badan Parisiwasta Bali Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP

Saturday, 21 Sep 2019 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Denpasar -- Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda...

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang Paripurna

Wednesday, 18 Sep 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati hasil revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I. "Izinkan saya untuk...

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Sunday, 15 Sep 2019 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden inkonstitusional. Draf terakhir RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan presiden dan Wakil Presiden.  Pasal 218 ayat 1:...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disinkronisasi RKUHP

Wednesday, 04 Sep 2019 02:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) disinkronisasi dengan Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Upaya sinkronisasi itu digelar dalam rapat antara Komisi III dan Komisi...

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

Thursday, 29 Aug 2019 11:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf terakhir Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tetap mempertahankan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, penghinaan presiden dan wakil presiden berupa delik aduan yang...

Menkumham: Hukum Pidana Indonesia Warisan Kolonial

Thursday, 28 Mar 2019 14:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia masih terus melakukan pembahasan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Wetboek van Srafrecht Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan...

Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018

Wednesday, 04 Jul 2018 18:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak harus disahkan pada 17 Agustus mendatang.  Hal ini sesuai arahan Presiden...

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Friday, 22 Jun 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Monday, 11 Jun 2018 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Saturday, 09 Jun 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas polemik RKUHP. Ia menuturkan, tak ada...

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Wednesday, 06 Jun 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum...

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Tuesday, 05 Jun 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KPK beralasan pasal tersebut...

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Tuesday, 05 Jun 2018 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti sejak awal resiko dimasukkannya pasal korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya...

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Tuesday, 05 Jun 2018 00:39 WIB

...

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Thursday, 31 May 2018 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Pemerintah mengusulkan penghapusan frasa sesama jenis dalam pasal pencabulan di Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Frasa sesama jenis dihilangkan dari draf sebelumnya di pasal...

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Thursday, 31 May 2018 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah...

Sejumlah Poin Sensitif RUU KUHP Dikebut

Wednesday, 30 May 2018 09:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sejumlah poin yang masih pending dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukim Pidana (RUU-KUHP) menunggu diselesaikan. Itu setelah, Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan bahwa DPR akan...

Ketua DPR Janjikan KUHP Selesai pada HUT RI Ke-73

Tuesday, 29 May 2018 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR  Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum...

Menimbang Kritik Perumusan Delik Zina dalam RUU KUHP

Tuesday, 06 Feb 2018 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Novi Inayatun Nadziroh* Rancangan Undang-Undang  (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru kini sedang digodok di DPR dan telah menuai beberapa kontroversi. Salah satu dari kontroversi ini...

Kemenag Akan Bina Kelompok LGBT di Indonesia

Wednesday, 24 Jan 2018 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Khoiruddin mengatakan pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang ada...

DPR Keliru Bila KPK Dikecualikan Tindak Sektor Swasta

Wednesday, 24 Jan 2018 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menilai, DPR keliru jika tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di sektor swasta. Justru, kata...

Lindungi Keluarga Indonesia, LGBT Harus Dinyatakan Ilegal

Sunday, 21 Jan 2018 22:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Guna melindungi keluarga dan genera penerus bangsa, maka lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) harus dinyatakan ilegal. Meski perjuangan isu ini kandas di Mahkamah Konstitusi, para...

Wakil Ketua KPK: Delik Korupsi Harusnya di Luar KUHP

Monday, 22 May 2017 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary crime. Karena itu, KPK juga menghendaki delik kasus korupsi harus berada luar Kitab Undang-undang...

Elsam: UU Subversif Dihidupkan Kembali dalam Rancangan KUHP

Thursday, 19 May 2016 21:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Andi Muttaqien menyatakan Rancangan KUHP yang saat ini tengah dibahas bisa berefek lebih kejam dibanding UU yang ada saat...

Rancangan KUHP Dinilai Banyak Mengandung Pelemahan Hukuman

Thursday, 19 May 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Ahmad Sofyan menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemungkinan akan selesai pada akhir 2016, banyak mengandung pelemahan hukum...

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP Berbeda

Wednesday, 05 Aug 2015 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pemerintah dalam draf revisi UU KUHP sifatnya berbeda...

Hidupkan Pasal Penghinaan, Jokowi Dibandingkan SBY

Wednesday, 05 Aug 2015 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dianggap tidak siap kritik menyusul rencananya memasukkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam rancangan KUHP. Padahal, pasal tersebut telah dicabut pada rezim pemerintahan Presiden...

Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan, Jokowi Takut Dikritik

Wednesday, 05 Aug 2015 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dianggap tidak siap kritik menyusul rencananya memasukkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam rancangan KUHP. Padahal, pasal tersebut telah dicabut pada rezim pemerintahan Presiden...

DPR Heran Pemerintah Kembali Ajukan Pasal Penghinaan Presiden

Tuesday, 04 Aug 2015 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan rencana pemerintah memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan revisi UU KUHP, merupakan bentuk kemunduran demokrasi."Kalau apa...

UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP

Wednesday, 24 Jun 2015 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang (UU) KPK telah masuk dalam prioritas legislasi nasional (Prolegnas) dan disepakati DPR. Selanjutnya, adalah menentukan waktu kapan revisi UU tersebut akan mulai dibahas dan...

'KUHP tak Sesuai dengan Konstitusi'

Tuesday, 02 Jun 2015 01:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PENDEGLANG -- Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menyatakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. "KUHP yang kita...

Commission III will take over preparation of RUU KUHP

Wednesday, 06 May 2015 20:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Law Commission of the House of Representatives (DPR) RI will take over the initiative of preparing the Draft of Law (RUU) of the Criminal Code...

Pukat-ICW Minta Pemerintah Tarik RUU KUHP-KUHAP

Thursday, 11 Dec 2014 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada dan Indonesia Corruption Watch mendorong pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang KUHP-KUHAP yang telah dibahas anggota DPR periode 2009-2014 karena dinilai akan...