Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

INDEX BERITA

Musim Pilkada, Musim Kepala Daerah Ditangkap KPK

Saturday, 17 Feb 2018 05:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti menangkapi para pejawat yang bakal bertarung di Pilkada Serentak 2018. Mereka mengultimatum akan terus melakukan penangkapan jika para kepala daerah...

Dalam Sebulan Dua Bupati Kena OTT KPK, Ini Sikap Golkar

Thursday, 15 Feb 2018 01:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kemungkinan adanya kondisi darurat korupsi oleh kepala daerah. Ini menyusul semakin banyaknya para kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi belakangan ini."Jadi...

KPK Telusuri Proses Pembahasan Hingga Pengesahan RAPBD Jambi

Friday, 26 Jan 2018 08:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jambi tahun anggaran 2018. Salah satu orang yang tengah...

Pengacara Tersangka Jambi: Pion Selalu Jadi Korban Rajanya

Friday, 15 Dec 2017 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi Jambi, Zainur Arfan dalam kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov...

OTT Jambi, KPK Geledah 3 Lokasi

Friday, 01 Dec 2017 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Pada Kamis (31/11), tim penyidikmelakukan...

Zumi Zola Copot Tiga Pejabat Tertangkap OTT KPK

Thursday, 30 Nov 2017 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Gubernur Jambi Zumi Zola langsung mengganti tiga pejabat di lingkup pemerintahannya menyusul ditetapkannya tiga orang tersebut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dugaan...

Empat Orang OTT Jambi Tiba di KPK

Wednesday, 29 Nov 2017 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi ke gedung KPK. KPK juga mengamankan sekitar Rp1 miliar terkait OTT di...

KPK Bawa Empat Orang OTT Jambi ke Gedung KPK

Wednesday, 29 Nov 2017 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi ke gedung KPK. Empat orang yang ditangkap ini dari sejumlah pihak di...

Pegawai Bakamla yang Ditangkap Miliki Kuasa Proyek Rp 400 miliar

Wednesday, 14 Dec 2016 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya Arie Sudewo membenarkan salah satu pejabat tingginya diamankan tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pejabat tersebut menjabat...

KPK Tangkap Tangan Pejabat Lembaga Kelautan

Wednesday, 14 Dec 2016 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap ‎tangan (OTT). Kali ini dikabarkan, KPK menangkap tangan pejabat tinggi di lembaga negara yang bergerak...

Singgung Soal Gaji, Pegawai Pajak Ini Curhat ke Sri Mulyani

Tuesday, 29 Nov 2016 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin (28/11). Raker itu juga membahas isu-isu aktual, termasuk persoalan di...

Menkeu: Perbaikan Data Bisa Hilangkan Korupsi Pajak

Thursday, 24 Nov 2016 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan dampak‎ dari minimnya data yang dimiliki. Dengan data yang akurat maka penyelewengan pajak bisa terdeteksi lebih cepat....

Menkeu dan Pimpinan KPK Gelar Konferensi Pers OTT KPK di Ditjen Pajak

Tuesday, 22 Nov 2016 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Ketua KPK Agus Rahardjo , Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan , dan Laode M Syarif saat memberikan keterangan pers terkait hasil...

Menkeu Janji Perbaiki Sistem Database Pajak

Tuesday, 22 Nov 2016 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan memperbaiki masalah informasi sistem dan database pajak wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai...

OTT KPK Ciderai Agenda Reformasi Pajak

Tuesday, 22 Nov 2016 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atas pegawai pajak. Pegawai ini ditangkap bersama seorang pengusaha.Direktur‎ Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan...

Darmin: Penangkapan Pegawai Pajak jadi Momentum Perbaikan

Tuesday, 22 Nov 2016 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kasus penangkapan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum perbaikan institusi pajak agar perilaku koruptif makin berkurang."Tinggal bagaimana...

Itjen Kemenkeu Pantau Aktivitas HS Dua Bulan Terakhir

Tuesday, 22 Nov 2016 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah lama mengendus adanya ketidakberesan atas aktivitas HS, Kasubdit Penegakan Hukum, Ditjen Pajak. Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengatakan pantauan Kemenkeu atas...

Menkeu Sebut OTT Pejabat Pajak Hasil Kerja Sama KPK dan Itjen Kemenkeu

Tuesday, 22 Nov 2016 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merupakan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Inspektorat...

KPK Tangkap Pejabat Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Itu Ketamakan

Tuesday, 22 Nov 2016 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan langkah korektif yang harus dilakukan untuk memperbaiki kredibilitas. "Ini...

Sri Mulyani Minta Wajib Pajak Tetap Percaya pada Negara

Tuesday, 22 Nov 2016 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada seluruh Wajib Pajak (WP) agar tetap percaya terhadap negara. Kejadian operasi tangkap tangan yang menjerat salah satu pejabat Direktorat...

KPK Segera Umumkan Status Pejabat Ditjen Pajak yang Terjaring OTT

Tuesday, 22 Nov 2016 07:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan status pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin (21/11) malam. "Nanti akan diumumkan, tapi belum ada...

KPK Tangkap Pejabat di Bogor

Wednesday, 07 May 2014 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (7/5). Informasi sementara, petugas KPK melakukan penangkapan itu di Bogor, Jawa Barat."Ada OTT di Bogor terkait...

Terbitnya Perppu Jadi Preseden Buruk Bagi MK

Tuesday, 08 Oct 2013 22:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie berpendapat, penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) penyelamatan MK dengan memberi kewenangan Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim konstitusi,...

Jimly: Tak Perlu Perppu Penyelamatan MK

Tuesday, 08 Oct 2013 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta kasus suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar yang ditangkap KPK, harus dipisahkan dengan kelembagaannya.Jadi, kata Jimly, harus segera...

Tak Mengapa Mantan Politikus Jadi Hakim Konstitusi, tapi...

Saturday, 05 Oct 2013 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran hakim konstitusi berlatar belakang partai politik tidak dipermasalahkan Pakar hukum tata negara, Saldi Isra. "Kalau ada orang parpol sebenarnya tidak apa-apa. Dulu ketika Mahfud MD,...

Sembilan Hakim Konstitusi Dituntut Mundur

Saturday, 05 Oct 2013 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa menuntut sembilan hakim konstitusi mundur dari jabatannya, menyusul penangkapan mantan ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK.Ia berpendapat, MK...

Faktor-Faktor yang Membuat Hakim Konstitusi Terjerat Penyuapan

Saturday, 05 Oct 2013 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Saldi Isra mencoba menganalisis faktor yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar ditangkap KPK karena terlibat kasus suap."Ini kejadian pertama. Menurut saya,...

Pakar Hukum: Ternyata MK Juga Keropos

Saturday, 05 Oct 2013 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Saldi Isra mengaku marah, sedih mendengar kabar Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terlibat penyuapan dan ditangkap KPK."Sulit saya untuk bisa berkata-kata. Saya...

Penangkapan Akil Mochtar Momentum Kembalikan Kewenangan KY

Saturday, 05 Oct 2013 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan Ketua MK, Akil Mocthar harus menjadi momentum mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim MK."Tidak pernah dibenarkan dalam demokrasi konstitusional hadir lembaga negara yang 'superbody', lebih...

'Penangkapan Akil Tegaskan Rumor Lembaga Peradilan Sarang Korupsi'

Saturday, 05 Oct 2013 04:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Optimisme sebagian besar warga bangsa terhadap lembaga peradilan mulai memudar menyusul penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK. Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)...

Mahfud MD: Putusan MK Sebelum Penangkapan Akil Tetap Mengikat

Saturday, 05 Oct 2013 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan dan penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan menimbulkan keraguan terhadap putusan kasus yang pernah ditanganinya. Namun, mantan ketua MK,...

Penangkapan Akil Mochtar Lunturkan Kepercayaan Rakyat

Saturday, 05 Oct 2013 03:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus yang menyeret Akil Mochtar memberikan imbas besar kepada Mahkamah Konstitusi.Mantan ketua MK, Mahfud MD menyebut, kasus Akil dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Bahkan, Mahfud...

Mahfud MD Ungkap Modus Hakim 'Nakal'

Saturday, 05 Oct 2013 02:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD mengungkap modus yang biasa dilakukan hakim 'nakal'. Mantan ketua MK ini mengatakan, hakim 'nakal' bisa jadi tidak berkerja sendiri. Namun dari pengalamannya, bisa juga...

Jimly Ashiddiqie: Akil Harus Dihukum Mati

Friday, 04 Oct 2013 23:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua MK, Jimly Assiddiqie, geram dengan tercoreng kesucian lembaga yang pernah dipimpinnya oleh kasus suap Ketua MK sekarang, Akil Mochtar. "Makanya dia (Akil) dia harus dihukum...

Jimly Ashiddiqie: MK Itu Sejarah Hidup Saya

Friday, 04 Oct 2013 23:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. MKRI berdiri pada...

Kasus Narkoba Akil Mochtar Ditangani BNN

Friday, 04 Oct 2013 22:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambilalih kasus penemuan narkotika di ruang kerja Ketua MK, Akil Mochtar. Akil ditangkap KPK karena diduga terlibat penyuapan pilkada, Rabu (2/10) malam. Pascaditangkap,...

Hakim Korupsi Layak Dihukum Mati

Friday, 04 Oct 2013 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Hakim pelaku korupsi, termasuk penerima suap, dinilai layak mendapat hukuman mati.Anggota DPRD dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengaku tidak terkejut dengan penangkapan ketua Mahkamah...

Penangkapan Akil Cederai Kepercayaan Masyarakat kepada MK

Friday, 04 Oct 2013 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang, Nyoman Sarikat Putrajaya berpendapat,  Mahkamah Konstitusi sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu."Bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap MK yang luntur,...

MK Diminta Tak Ikut Memutus Perkara Pilkada

Friday, 04 Oct 2013 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menuturkan, sebaiknya MK tidak terlibat dalam membuat keputusan soal politik praktis.Keterlibatan MK dalam memutus satu perkara pemilihan kepala daerah...

Hukuman Mati Bisa Diberlakukan untuk Koruptor

Friday, 04 Oct 2013 00:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hukuman mati bisa diberlakukan kepada pelaku kejahatan korupsi dari kalangan pimpinan pejabat tinggi.Pernyataan itu disampaikan pakar hukum pencucian uang, Yenti Garnasih dalam satu diskusi dengan tema...