Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

INDEX BERITA

PKB-PPP Pilih Hormati Putusan MK Soal Napi Koruptor

Friday, 13 Dec 2019 08:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan, PPP akan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat eks koruptor maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sesuai putusan...

Efek Jera Hilang Jika Koruptor Bisa Ikut Pilkada

Friday, 13 Dec 2019 08:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait terpidana koruptor boleh ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) menuai kritik dari pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Budi Suryadi. Budi menilai...

Uji Materi Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPK: Terima Kasih MK

Wednesday, 11 Dec 2019 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hak politik mantan narapidana korupsi. Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, putusan tersebut punya semangat pencegahan...

Legislator Nilai Hukuman untuk Koruptor Perlu Diperberat

Tuesday, 10 Dec 2019 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menyebutkan  bahwa pelaku korupsi atau koruptor di Indonesia sangat memungkin untuk dijatuhi hukuman mati. Sebab menurutnya,...

PKS Komitmen tak Usung Eks Koruptor di Pilkada

Tuesday, 10 Dec 2019 13:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan KPU (PKPU) bahwa mantan terpidana kasus korupsi tak dilarang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski begitu, Partai Keadilan...

Politikus PKB tak Masalah Mantan Napi Koruptor Ikut Pilkada

Tuesday, 10 Dec 2019 05:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan KPU (PKPU) bahwa mantan terpidana kasus korupsi tak dilarang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menanggapi hal tersebut, Ketua...

Mantan Napi Koruptor Maju, Pengamat: Partai Melihat Logistik

Monday, 25 Nov 2019 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski sangat beresiko tidak sedikit partai politik (Parpol) mencalonkan kepala daerah atau calon legislatif mantan narapidana kasus korupsi. Hasilnya tidak tidak sedikit pula mantan napi koruptor...

Politikus Nasdem Dukung Larangan Koruptor Maju Pilkada

Wednesday, 06 Nov 2019 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mendukung aturan larangan eks narapidana kasus korupsi sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada 2020. Namun, menurutnya, akan lebih...

Parpol Ditagih Komitmen Berantas Korupsi Lewat UU Pilkada

Tuesday, 05 Nov 2019 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu (Perludem) menagih komitmen partai politik untuk menghadirkan kader yang maju calon kepala daerah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen itu...

Jika UU Pilkada tak Direvisi, Koruptor Tetap Dilarang

Tuesday, 05 Nov 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap akan melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pelarangan tersebut...

Komisi II Soroti Aturan Larangan Koruptor Jadi Cakada

Monday, 04 Nov 2019 18:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020 di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menimbulkan reaksi dari anggota...

KPU Kembali Masukan Larangan Koruptor Maju Pilkada

Monday, 04 Nov 2019 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memasukan larangan mantan napi korupsi maju dalam pilkada. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Bawaslu, dan...

KPU Bersikukuh Larang Eks Napi Korupsi Maju Pilkada

Thursday, 29 Aug 2019 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh melarang eks narapidana kasus korupsi maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU menilai keinginan terpidana korupsi sudah harus dilarang dalam...

Usulan Perppu Koruptor, DPR: Bergantung Pemerintah

Thursday, 01 Aug 2019 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait usulan peraturan pengganti undang-undang (perppu) larangan eks narapidana kasus korupsi ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada)....

KPU-Bawaslu Usulkan Perppu Larang Koruptor Ikut Pilkada

Thursday, 01 Aug 2019 13:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kompak mengusulkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang melarang eks narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah...

KPU Dorong Masyarakat Usulkan Revisi UU Pilkada

Wednesday, 31 Jul 2019 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengimbau masyarakat mau megusulkan revisi terhadap UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, masyarakat perlu mendukung usulan larangan koruptor...

Politikus PDIP Setuju UU Pilkada Direvisi, Tetapi...

Wednesday, 31 Jul 2019 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong agar ketentuan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diatur dalam undang-undang pilkada. Anggota...

Komisi II Segera Bahas Aturan Larang Koruptor Maju Pilkada

Wednesday, 31 Jul 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut, Komisi II merespons wacana revisi UU Pilkada untuk melarang eks narapidana kasus korupsi maju di konstitudi...