Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

INDEX BERITA

Mardani: Kalau Koruptor Masih Maju, Tambahkan Jadi 10 Tahun

Thursday, 12 Dec 2019 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menanggapi  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi maju pilkada setelah lima tahun menjalani masa hukuman.

Ia...

Perludem Minta Komitmen Parpol tak Usung Eks Koruptor

Thursday, 12 Dec 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta komitmen partai politik (parpol) untuk mengusung kader terbaik yang bebas dari pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Komitmen...

Eks Koruptor Dibatasi Ikut Pilkada, Ini Respons Jimly

Thursday, 12 Dec 2019 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menanggapi putusan MK terkait syarat mantan terpidana maju pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu syarat yakni eks napi...

DPR: Putusan MK Bisa Jadi Dasar Hukum Revisi PKPU

Thursday, 12 Dec 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan eks narapidana koruptor untuk mencalonkan diri di Pilkada setelah bebas...

KPU Segera Sesuaikan PKPU dengan Putusan MK

Thursday, 12 Dec 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, menyebutkan, pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan syarat calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)....

PDIP Sepakat Mantan Koruptor tak Ikut Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku menolak mengusung calon kepala daerah mantan koruptor di pilkada. Partai berlogo banteng moncong putih itu mengatakan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar...

KPU akan Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada). Perubahan peraturan dilakukan berdasarkan putusan...

Komnas HAM Hormati Putusan MK Soal Eks Koruptor Ikut Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 05:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait...

KPK Minta KPU Larang Mantan Napi Koruptor Ikut Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah sejumlah pasal dalam Peraturan KPU 18/2019 tentang pencalonan kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada)....

Golkar tidak Hanya Larang Eks Napi Korupsi Maju Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Adies Kadir menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan mencalonkan calon kepala daerah (cakada) yang pernah berstatus narapidana pada Pilkada 2020. Tidak hanya narapidana...

Seusai Putusan MK, KPU akan Ubah PKPU Pilkada 2020

Wednesday, 11 Dec 2019 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum akan melakukan sejumlah perubahan pada Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 pasca-MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

KPU Diingatkan Kasus Cakada Tersangka KPK Menang Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus calon kepala daerah (cakada) yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Doli: Putusan MK Landasan KPU Larang Eks Koruptor di Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan semua pihak harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait syarat...

Ini Syarat MK Soal Eks Koruptor Ikut dalam Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait masa tunggu bagi mantan terpidana maju...

KPK Usul Dibuat UU Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 02:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR, untuk membuat undang-undang yang mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi maju dalam pemilihan kepala...

PAN tak Permasalahkan Eks Koruptor Maju Pilkada

Tuesday, 10 Dec 2019 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan KPU (PKPU) bahwa mantan terpidana kasus korupsi tak dilarang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menanggapi hal tersebut, Ketua...

Siti Zuhro: Usung Koruptor, Kredibilitas Parpol Tercederai

Tuesday, 10 Dec 2019 10:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan, partai politik (parpol) memiliki komitmen menghadirkan calon kepada daerah yang berintegritas dan tidak melanggar etika...

Mahfud MD Tanggapi Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada

Monday, 09 Dec 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mempersoalkan mantan terpidana korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kata dia, putusan Mahkamah...

Gerindra Kritik tak Adanya Larangan Koruptor Maju di Pilkada

Monday, 09 Dec 2019 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Gerindra Kamrussamad mengkritik tidak dilarangnya eks koruptor untuk mengikuti Pilkada 2020 dalam Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019. Ia...

Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, PAN Serahkan ke Pemilih

Wednesday, 27 Nov 2019 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang berada di tangan hakim pengadilan. Menurut dia, undang-undang tidak melarang...

Anggota DPR Nilai Koruptor Ikut Pilkada tak Melawan UUD

Tuesday, 26 Nov 2019 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, wacana pelarangan eks narapidana kasus korupsi kembali mencuat. Rencananya, pelarangan pencalonan itu disebut akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan...

Larangan Koruptor Maju Pilkada Bakal Ditentang

Tuesday, 26 Nov 2019 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai perjuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur larangan eks narapidana kasus korupsi sangat berat. Bahkan...

KPU Tegaskan Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada

Monday, 11 Nov 2019 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal itu ditegaskan dalam rapat dengar pendapat...

KPU: Perlu Ada Intervensi Batasi Eks Koruptor Maju Pilkada

Wednesday, 06 Nov 2019 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU menganggap perlu mengintervensi upaya pemberantasan korupsi dengan menuangkan...

Politikus PDIP: Parpol Punya Kewajiban tak Calonkan Koruptor

Saturday, 03 Aug 2019 05:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Aria Bima, mengatakan parpol memiliki kewajiban moral untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi dalam pilkada.   Kewajiban ini menurut dia merupakan standar moral yang...

Komisi II akan Bahas Larangan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Wednesday, 31 Jul 2019 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Komisi II DPR akan membahas terkait wacana larangan koruptor kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah...

ICW Dorong Presiden Larang Koruptor Ikut Pilkada

Wednesday, 31 Jul 2019 03:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koodinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi...

Tjahjo: Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada akan Dibahas

Tuesday, 30 Jul 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan akan membahas usulan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pilkada.  Menurut Tjahjo, dasar hukum usulan tersebut harus jelas....

KPU Ungkap Sejumlah Cara Agar Koruptor tak Ikut Pilkada

Tuesday, 30 Jul 2019 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengungkapkan ada sejumlah langkah untuk mencegah para koruptor menjadi calon kepala daerah. Namun, langkah tersebut bukan hanya tanggung...

KPU Dorong Larangan Koruptor Jadi Cakada Masuk UU Pilkada

Monday, 29 Jul 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya mendorong agar ketentuan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah...

Larangan Koruptor Maju Pilkada tak Bisa Diterapkan?

Monday, 29 Jul 2019 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan bagi eks narapidana kasus korupsi untuk maju di Pilkada 2020 berpotensi tidak bisa diterapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai...

Berharap Mantan Koruptor Jujur di Pilkada

Saturday, 01 Aug 2015 06:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Peneliti dari Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan mantan koruptor yang maju dalam Pilkada sudah membuat pengakuan secara...

'Mantan Koruptor tak Boleh Dipilih Dalam Pilkada'

Saturday, 01 Aug 2015 05:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyebut mantan koruptor yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak boleh dipilih. Ini merupakan bentuk hukuman...

Mantan Koruptor Menang Pilkada, Jika...

Saturday, 01 Aug 2015 05:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan koruptor diketahui mendaftar sebagai calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Peneliti dari Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan semakin rendah pendidikan masyarakat di...

Salah Parpol Jika Mantan Napi Maju Pilkada

Saturday, 01 Aug 2015 04:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majunya mantan narapidana kasus korupsi dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan kesalahan partai politik pengusung karena mengusung sosok yang nyatanya pernah melakukan kesalahan di masa...