Friday, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Friday, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

INDEX BERITA

ASN Korup di Banten Rugikan Keuangan Negara RP 70 Miliar

Tuesday, 09 Apr 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN-Sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Banten terbukti melakukan tindakan korupsi yang berujung pada Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Gubernur Banten, Wahidin mengaku bahwa pemecatan...

Tanggapi Prabowo, KPK: Tak Ada Kompromi untuk Koruptor

Monday, 08 Apr 2019 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan tak ada kata kompromi terhadap para koruptor. Hal tersebut menanggapi dengan sikap toleran capres nomor urut 02 Prabowo...

Gubernur Banten Pecat tidak Hormat ASN Terbukti Korupsi

Monday, 08 Apr 2019 14:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN--Sebanyak 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Banten terkna Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena tindakan korupsi. Gubernur Banten, Wahidin Halim menuturkan, hal ini ia...

Jokowi: Kami tak Pandang Bulu Terhadap Koruptor

Sunday, 31 Mar 2019 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi dilakukan tidak 'pandang bulu'. Pemerintah tidak mengistimewakan pihak tertentu, termasuk menteri atau gubernur. 

"Kita tidak pandang bulu. Ada...

Temuan KPK, Tiga BUMD tak Berkontribusi untuk Negara

Wednesday, 27 Mar 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepulauan Riau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, laporan keuangan...

Pendapat Pakar Hukum Soal PNS Korup tak Kunjung Dipecat

Saturday, 02 Mar 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menyampaikan alasan PNS terpidana korupsi belum dipecat oleh kepala daerahnya masing-masing. Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKM) mencatat ada 2.357 PNS terpidana...

Berapa Kerugian Negara Jika PNS Korup Belum Dipecat?

Wednesday, 20 Feb 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 1.466 PNS koruptor yang masih digaji negara atau belum dipecat pada Rabu (20/2)....

Apakah Ada Mantan Koruptor?

Sunday, 17 Feb 2019 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ratna Puspita*

Apakah ada mantan koruptor? Begitu pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya setiap kali membaca berita yang memuat istilah ‘eks koruptor’ dalam berita mengenai...

Kubangan Lumpur Korupsi, Sampai Kapan?

Friday, 15 Feb 2019 05:45 WIB

Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut agama, korupsi mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Korupsi bisa dilakukan secara individu...

Gubernur Lampung Berhentikan 17 ASN Koruptor

Thursday, 31 Jan 2019 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberhentikan sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah memiliki keputusan hukum tetap (incrach)...

Pemecatan Ribuan PNS Koruptor Lambat, Negara Rugi Dua Kali

Tuesday, 29 Jan 2019 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya  menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang masih lambatnya proses pemecatan PNS yang telah terbukti...

KPK Sayangkan Ribuan PNS Berstatus Koruptor Belum Dipecat

Monday, 28 Jan 2019 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan dari informasi yang ia dapatkan sebanyak 1.964 PNS yang terlibat korupsi belum diberhentikan. "Sampai dengan saat ini...

BKN Ungkap Penyebab PNS Divonis Korupsi Belum Dipecat

Monday, 28 Jan 2019 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada sejumlah alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tervonis korupsi tak kunjung dipecat. Salah satu alasannya kepala daerah mengaku belum menerima salinan...

Menyayangkan Instruksi Urunan PNS Bantu Bayar Denda Koruptor

Thursday, 24 Jan 2019 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang mengeluarkan surat edaran (SE) agar para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu pembayaran denda terpidana korupsi dinilai menciderai semangat pemberantasan...

Tanggapan PBNU Soal Usulan Potong Tangan Bagi Koruptor

Thursday, 03 Jan 2019 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketuam Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menilai hukuman potong tangan harus dibahas oleh parlemen.

Said mengatakan, usulan dari sekelompok orang ataupun individu tidak...

MUI never proposed adoption of hand cutting: Spokesman

Thursday, 03 Jan 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Ulema Council (MUI) spokesman Masduki Baidlowi clarified here on Thursday that the council has never proposed an adoption of hand cutting into the country's...

Potong Tangan dan Wacana Hukuman Tambahan Bagi Koruptor

Thursday, 03 Jan 2019 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana hukuman potong tangan bagi koruptor mengemuka belakangan ini. Hal tersebut setelah Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain menyatakan MUI sedang menyiapkan aturan hukuman...

MUI Ajukan Aturan Potong Tangan Bagi Koruptor Usai Pilpres

Tuesday, 01 Jan 2019 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengaku pihaknya sedang menyiapkan aturan hukuman bagi pencuri dan koruptor sesuai syariat Islam. Aturan yang akan diajukan usai...

KPK Tetapkan 3 Petinggi BWS Sumatra III Sebagai Tersangka

Wednesday, 26 Dec 2018 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga petinggi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, Bengkulu sebagai tersangka kasus dugaan suap. Kasus ini terkait penanganan kasus korupsi proyek...

Bukan Pejabat, Swasta yang Paling Banyak Terjerat Korupsi

Tuesday, 18 Dec 2018 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sejak KPK berdiri pada 2004 lalu sampai sekarang, ada 915 orang yang terlibat korupsi berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan pekerjannya, ternyata yang ditangkap paling banyak itu bukan pejabat, tetapi...

Daftar Koruptor Berdasarkan Pekerjaannya

Monday, 17 Dec 2018 04:00 WIB

...

Dua Aset Milik Djoko Susilo Kembali Laku Dilelang

Monday, 10 Dec 2018 11:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Djoko Susilo telah laku dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara...

‘Caleg Jadi Hak Koruptor Itu Salah Besar’

Friday, 07 Sep 2018 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pro dan kontra mantan terpidana kasus koruptor terus bergulir. Bagi hakim agung periode 2000-2018, Artidjo Alkostar, mencalonkan diri sebagai calon legislatif bukan merupakan hak seorang koruptor.

Artidjo...

Bacaleg Pelaku Kejahata Seksual Anak di NTT Belum Dicoret

Tuesday, 14 Aug 2018 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua KPU Provinsi NTT, Tanti Luturmas Adoe, mengatakan nama Herry Kadja belum dicoret dari daftar calon sementara (DCS) DPRD Kota Kupang. Herry merupakan mantan narapidana kejahatan seksual...

Hanya Tiga Parpol Seluruh Bacalegnya Memenuhi Syarat

Monday, 13 Aug 2018 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan ada tiga parpol yang daftar bakal caleg (bacaleg) DPR-nya 100 persen memenuhi syarat. Tiga parpol tersebut yakni Partai...

Bawaslu Minta Daftar Bacaleg Tetap Dicermati

Sunday, 12 Aug 2018 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pengungkapan nama-nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi bermanfaat untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat....

Kejaksaan Tangkap Buronan TPPU Rp 1,3 Triliun

Sunday, 05 Aug 2018 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  PEKANBARU -- Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau menangkap Deki Bermana, terpidana korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 1,3...

Kejakgung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Miliaran Rupiah

Thursday, 02 Aug 2018 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung,  Kejaksaan Tinggi Jambi dan Sumsel mengamankan tersangka asal Kejari Lubuklinggau Briyo Al Khoir (29...

Dua Bacaleg Jatim Diduga Mantan Koruptor Terancam Dicoret

Wednesday, 01 Aug 2018 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto mengungkapkan adanya dua bakal caleg yang didaftarkan pada Pemilu 2019 terancam dicoret. Pasalnya, kedua Bacaleg tersebut diduga merupakan mantan napi korupsi...

PKB Ganti Tiga Bakal Caleg yang Terindikasi Eks Koruptor

Tuesday, 31 Jul 2018 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

PKB Ganti Daftar Bacaleg yang Terindikasi Korupsi

JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiba di Kantor KPU Pusat, Jakarta, pada Selasa (31/7). Kehadiran PKB diwakili Ketua DPP Lukman...

KPU Siapkan Tim Terkait Hari Terakhir Perbaikan Bakal Caleg

Tuesday, 31 Jul 2018 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pada hari terakhir perbaikan pendaftaran bakal caleg, Selasa (31/7) masih belum ada parpol yang memperbaiki daftar bacalegnya. Meskipun...

Yusril: PBB Ganti Bakal Caleg Eks Koruptor

Tuesday, 31 Jul 2018 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya akan mengganti nama-nama caleg DPRD yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Berdasarkan data dari...

Kejati Sumut Tangkap Buron Terpidana Korupsi Pekanbaru

Friday, 27 Jul 2018 22:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap seorang buron terpidana korupsi Pekanbaru Riau, di UD. Sumber Rezeki jalan Johanes Hutabarat No 71 Tarutung Tapanuli Utara, Jumat (27/7) siang....

KPU Kembalikan Ratusan Berkas Caleg Mantan Napi Korupsi

Thursday, 26 Jul 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, membenarkan bahwa ratusan berkas caleg di daerah dikembalikan kepada parpol. Penyebabnya, para caleg tersebut dipastikan merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Bawaslu Sudah Temukan 199 Caleg Mantan Koruptor

Thursday, 26 Jul 2018 07:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pihaknya sudah menemukan sebanyak 199 calon anggota legislatif (caleg). Caleg-caleg tersebut maju di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Buronan Kasus Korupsi Diringkus Saat Menyamar Jadi Sopir

Sunday, 22 Jul 2018 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  MEDAN -- Dody Asmara, buronan Kejaksaan Negeri Binjai, Sumut, diringkus di Medan, Ahad (22/7). Direktur Utama CV Aida Cahya Lestari yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat...

Golkar Siapkan Pengganti Jika Calegnya Dicoret KPU

Friday, 20 Jul 2018 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar telah menyiapkan nama cadangan bagi dua mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2019. Karena...

Bawaslu Melarang Partai Usung Caleg Mantan Koruptor

Thursday, 05 Jul 2018 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) melakukan pertemuan dengan PKB terkait sosialisasi pengawasan Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu, Abhan, meminta komitmen moral dari seluruh partai untuk tidak mencalonkan mantan koruptor.

Abhan menambahkan,...

MUI Lebak Dukung Koruptor Dihukum Mati

Thursday, 08 Mar 2018 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten KH Baidjuri menilai koruptor layak dihukum mati karena menimbulkan kerusakan cukup dahsyat dan merugikan kehidupan masyarakat banyak."Kita berharap...

ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat

Monday, 19 Feb 2018 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus korupsi meningkat signifikan dari 2016 ke 2017. Staf Divisi Investigasi Wana Alamsyah mengatakan, sepanjang...