Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

INDEX BERITA

PKB tak Usung Eks Narapidana Korupsi di Pilkada

Selasa, 10 Des 2019 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen untuk tak mengusung eks narapidana korupsi dalam Pilkada. Aturan PKB juga tak ada larangan bagi koruptor untuk maju pada Pilkada, tapi ada peraturan tak tertulis...

KPU Terbitkan PKPU Pencalonan Pilkada

Jumat, 06 Des 2019 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau...

Pengamat: Korupsi di Indonesia Ibarat Penyakit Kanker

Jumat, 29 Nov 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pengamat hukum Koswara Purwasasmita mengatakan kasus korupsi di Indonesia diibaratkan seperti menderita penyakit kanker sudah memasuki stadium IV. Artinya kondisinya sulit untuk dilakukan penyembuhan.

"Pelaku korupsi hingga kini...

Kursi Buat Korupsi

Selasa, 19 Nov 2019 22:25 WIB

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah melakukan penindakan kurang lebih 120 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang. Dimana kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar...

Mengerikan, Perilaku Korup Penegak Hukum yang Disebut Mahfud

Rabu, 13 Nov 2019 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap terdapat perilaku koruptif di lingkungan aparat penegak hukum. Sehingga, kata dia, adanya perilaku koruptif itu...

Soal Eks Koruptor, KPU Dorong Revisi UU dengan Cepat

Senin, 11 Nov 2019 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada pilkada hanya akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Namun,...

Eks Koruptor Dilarang Nyalon, Ini Kata Politikus Golkar

Kamis, 07 Nov 2019 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa segera disahkan sebelum akhir tahun ini. KPU juga berharap...

Larang Koruptor di Pilkada, KPU: Korupsi Musuh Bersama

Selasa, 05 Nov 2019 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, pelarangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sejalan komitmen bahwa korupsi merupakan musuh...

Komisi II Belum Sepakat Soal Napi Koruptor Dilarang Nyalon

Selasa, 05 Nov 2019 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapai kesepakatan soal narapidana (napi) koruptor dilarang mencalonkan diri jadi kepala daerah dalam rancangan revisi Peraturan...

Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada, Ini Kata Politikus PDIP

Selasa, 05 Nov 2019 02:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengomentari  aturan larangan eks koruptor yang kembali diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masuk ke dalam rancangan peraturan...

ICW Ingatkan MA Soal Banyaknya Koruptor Ajukan PK

Senin, 04 Nov 2019 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar waspada dengan banyaknya pengajuan peninjauan kembali (PK) pelaku korupsi. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang...

Satgas KPK: Pelaku Korupsi Sebagian Besar Luluan S2

Minggu, 06 Okt 2019 00:25 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM --- Ketua Satgas Disdakmen dan Pemerintah Daerah KPK RI, Guntur Kusmieyano, mengungkap fakta soal pendidikan para pelaku korupsi di negeri ini. Dalam kesempatan kunjungan road show antikorupsi...

Anggota DPR Baru Harus Segera Kembalikan Kepercayaan Publik

Rabu, 02 Okt 2019 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengatakan DPR periode 2019-2024 sebaiknya segera bekerja demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Masyarakat sudah menunggu kerja anggota parlemen baru untuk memperbaiki...

Anggota DPR Baru Diharap Larang Koruptor Ikut Pilkada

Selasa, 01 Okt 2019 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada Selasa (1/10) pagi. Para penyelenggara pemilu berharap para wakil rakyat ini segera melakukan pembenahan legislasi di bidang kepemiluan.  Anggota Badan Pengawas...

Jokowi Tunda RUU yang Izinkan Napi Koruptor Main ke Mal

Senin, 23 Sep 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda empat rancangan undang-undang (RUU), salah satunya adalah revisi Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Perubahan beleid tersebut rencananya akan...

KPK Sesalkan Pemberian Kemudahan Remisi Koruptor

Kamis, 19 Sep 2019 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan keputusan DPR  terkait kemudahan memberikan remisi dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (UU PAS). Dalam revisi UU PAS diatur...

ICW Sebut Pemerintah Obral Remisi untuk Koruptor

Selasa, 20 Agu 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 130.383 narapidana di seluruh Indonesia memperoleh remisi umum (RU) pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, Sabtu (17/8) kemarin. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat...

Komisi II akan Bahas Larangan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Rabu, 31 Jul 2019 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Komisi II DPR akan membahas terkait wacana larangan koruptor kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah...

Tjahjo: Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada akan Dibahas

Selasa, 30 Jul 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan akan membahas usulan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pilkada.  Menurut Tjahjo, dasar hukum usulan tersebut harus jelas....

KPU Dorong Larangan Koruptor Jadi Cakada Masuk UU Pilkada

Senin, 29 Jul 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya mendorong agar ketentuan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah...

Larangan Koruptor Maju Pilkada tak Bisa Diterapkan?

Senin, 29 Jul 2019 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan bagi eks narapidana kasus korupsi untuk maju di Pilkada 2020 berpotensi tidak bisa diterapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai...

KPK Tanggapi Koruptor Ditempatkan di Nusakambangan

Selasa, 18 Jun 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona H Laoly yang menyebut narapidana kasus korupsi tak bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan,...

Tiga Apartemen Fuad Amin Laku Terjual

Rabu, 05 Jun 2019 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan sejumlah aset milik terpidana korupsi mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sudah laku terjual. "Dari proses lelang eksekusi barang...

KPK dan Polres Tangsel Tangkap DPO Polda Lampung

Minggu, 05 Mei 2019 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan pada Ahad (5/5) pagi, Tim Gabungan Satgas Penindakan Unit Koordinator Wilayah KPK (Korwil KPK) bersama-sama tim Polres...

Wiranto: Koruptor Sebaiknya Ditempatkan di Nusakambangan

Kamis, 02 Mei 2019 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, berpendapat, narapidana korupsi memang sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Itu perlu dilakukan agar tidak...

Dikritik ICW karena Vonis Koruptor Rendah, Ini Jawaban KPK

Senin, 29 Apr 2019 10:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait meningkatnya vonis rendah untuk koruptor pada 2018. KPK mengaku telah...

ASN Korup di Banten Rugikan Keuangan Negara RP 70 Miliar

Selasa, 09 Apr 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN-Sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Banten terbukti melakukan tindakan korupsi yang berujung pada Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Gubernur Banten, Wahidin mengaku bahwa pemecatan...

Tanggapi Prabowo, KPK: Tak Ada Kompromi untuk Koruptor

Senin, 08 Apr 2019 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan tak ada kata kompromi terhadap para koruptor. Hal tersebut menanggapi dengan sikap toleran capres nomor urut 02 Prabowo...

Gubernur Banten Pecat tidak Hormat ASN Terbukti Korupsi

Senin, 08 Apr 2019 14:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN--Sebanyak 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Banten terkna Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena tindakan korupsi. Gubernur Banten, Wahidin Halim menuturkan, hal ini ia...

Jokowi: Kami tak Pandang Bulu Terhadap Koruptor

Minggu, 31 Mar 2019 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi dilakukan tidak 'pandang bulu'. Pemerintah tidak mengistimewakan pihak tertentu, termasuk menteri atau gubernur.  "Kita tidak pandang bulu. Ada...

Temuan KPK, Tiga BUMD tak Berkontribusi untuk Negara

Rabu, 27 Mar 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepulauan Riau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, laporan keuangan...

Pendapat Pakar Hukum Soal PNS Korup tak Kunjung Dipecat

Sabtu, 02 Mar 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menyampaikan alasan PNS terpidana korupsi belum dipecat oleh kepala daerahnya masing-masing. Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKM) mencatat ada 2.357 PNS terpidana...

Berapa Kerugian Negara Jika PNS Korup Belum Dipecat?

Rabu, 20 Feb 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 1.466 PNS koruptor yang masih digaji negara atau belum dipecat pada Rabu (20/2)....

Apakah Ada Mantan Koruptor?

Minggu, 17 Feb 2019 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ratna Puspita*Apakah ada mantan koruptor? Begitu pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya setiap kali membaca berita yang memuat istilah ‘eks koruptor’ dalam berita mengenai mantan narapidana...

Kubangan Lumpur Korupsi, Sampai Kapan?

Jumat, 15 Feb 2019 05:45 WIB

Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut agama, korupsi mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.Korupsi bisa dilakukan secara individu ataupun berjamaah....

Gubernur Lampung Berhentikan 17 ASN Koruptor

Kamis, 31 Jan 2019 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberhentikan sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah memiliki keputusan hukum tetap (incrach)...

Pemecatan Ribuan PNS Koruptor Lambat, Negara Rugi Dua Kali

Selasa, 29 Jan 2019 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya  menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang masih lambatnya proses pemecatan PNS yang telah terbukti...

KPK Sayangkan Ribuan PNS Berstatus Koruptor Belum Dipecat

Senin, 28 Jan 2019 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan dari informasi yang ia dapatkan sebanyak 1.964 PNS yang terlibat korupsi belum diberhentikan. "Sampai dengan saat ini...

BKN Ungkap Penyebab PNS Divonis Korupsi Belum Dipecat

Senin, 28 Jan 2019 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada sejumlah alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tervonis korupsi tak kunjung dipecat. Salah satu alasannya kepala daerah mengaku belum menerima salinan...

Menyayangkan Instruksi Urunan PNS Bantu Bayar Denda Koruptor

Kamis, 24 Jan 2019 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang mengeluarkan surat edaran (SE) agar para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu pembayaran denda terpidana korupsi dinilai menciderai semangat pemberantasan...