Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

INDEX BERITA

DPR Tetap Upayakan Sahkan RKUHP Periode Ini

Monday, 23 Sep 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR masih optimistis RUU KUHP bisa disahkan paad sisa akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Ia menuturkan DPR sedang berupaya...

PKS akan Diskusikan Permintaan Penundaan RKUHP Hari Ini

Monday, 23 Sep 2019 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyampaikan partainya masih akan mendiskusikan wacana penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Senin (23/9) hari ini....

Kiai Ma'ruf: Tidak Setuju RKUHP Bisa Gugat ke MK

Saturday, 21 Sep 2019 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menanggapi kontroversi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia mengatakan jika tidak setuju maka bisa melakukan gugatan di...

Penundaan Pengesahan RKUHP Tergantung Sikap Fraksi

Saturday, 21 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tergantung pada sikap fraksi-fraksi DPR RI. Fraksi-fraksi akan mengambil keputusan pada Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada...

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Saturday, 21 Sep 2019 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan. Penghapusan untuk merespons aspirasi masyarakat. Pasal 217-220...

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

Saturday, 21 Sep 2019 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua YLBHI Asfinawati menilai jika RKUHP disahkan tanpa ada perubahan atau sama seperti yang sekarang maka makin banyak orang dipenjara. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM kerap...

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Saturday, 21 Sep 2019 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya meminta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan sampai tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. "Ketika muncul persoalan...

PKS Respons Permintaan Jokowi agar Pengesahan RKUHP Ditunda

Saturday, 21 Sep 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Ia mengatakan permintaan...

YLBHI: Banyak Pasal Multitafsir di RKUHP

Saturday, 21 Sep 2019 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan...

Ketua MA: Contempt of Court Sangat Perlu Masuk RKUHP

Thursday, 19 Sep 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali mengatakan, norma hukum terkait contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan sangat perlu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang...

Anggota DPR: Pasal 281 RKUHP tak Kriminalisasi Pers

Wednesday, 18 Sep 2019 22:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers. Sebab, pasal tersebut harus...

Kemenkumham Bentuk Tim Sosialisasi KUHP yang Baru

Wednesday, 18 Sep 2019 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru. Rancangan KUHP akan disahkan dalam Rapat Paripurna...

DPR Target Sahkan RUU KUHP 26 September 2019

Monday, 09 Sep 2019 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih terus menggodok RUU KUHP. Anggota Komisi III DPR M Syafii mengatakan DPR menargetkan akan mengesahkan RUU tersebut pada 26 September 2019. "Beberapa isu-isu krusial kan...

Pakar: Berbahaya Jika RKUHP Dipaksa Segera Disahkan

Friday, 06 Sep 2019 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan pengesahan rancangan kitab undang-undangan hukum pidana (RKUHP) sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Menurutnya, perlu ada kesepakatan politik antara pemerintah dan...