Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

INDEX BERITA

Jimly: Bangsa Ini Jangan Terjebak dengan Nama AS, BW dan BG

Saturday, 14 Mar 2015 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa anggota Tim Sembilan menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK. Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan, pertemuan tersebut telah menghasilkan langkah yang menggembirakan terkait penyelesaian konflik...

Tim Sembilan: Konflik KPK-Polri Menuju Selesai

Saturday, 14 Mar 2015 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Tim Sembilan, Jimly Asshiddiqie menilai bahwa upaya penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri menuju arah penyelesaian. "Kami diskusi mengenai isu kriminalisasi dan langkah-langkah yang sekarang...

Jokowi Minta Penyelesaian Masalah KPK-Polri Komprehensif

Tuesday, 03 Mar 2015 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelesaian ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Kompleks Istana...

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Upaya Pangkas Kewenangan Penindakan KPK

Saturday, 28 Feb 2015 02:00 WIB

JK: Penegakan Hukum tak Boleh Dicampuri Emosi Pribadi

Friday, 27 Feb 2015 08:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan terjadinya perselisihan antara dua lembaga antara KPK dan Polri. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pemerintah tersebut tak boleh dicampuri...

Ruki: Tak Ada Konflik KPK dengan Polri

Friday, 20 Feb 2015 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa tidak ada konflik antarlembaga KPK dan Polri.?"Kesimpulan saya, nggak ada konflik KPK-Polri," kata Ruki usai melakukan pertemuan...

GP Ansor: Jokowi Ambil Keputusan Terbaik

Thursday, 19 Feb 2015 23:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan terbaik dalam mengatasi polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri, dimana lebih mendahulukan kepentingan bangsa. "Presiden...

Ini Teror yang Dialami Pengacara Samad dan BW

Thursday, 19 Feb 2015 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengacara Komisioner KPK nonaktif Bambang Widojanto dan Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana mengaku sering menerima teror. Terakhir, ia menerima teror bom dari orang tak dikenal melalui pesan singkat...

Jokowi Bukan Bagian Dari KMP Maupun KIH

Thursday, 19 Feb 2015 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Peneliti Pol Tracking Institute, Agung Baskoro menyatakan paska putusan pembatalan Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri, Jokowi akan menjadi kekuatan penyeimbang diantara KMP dan KIH. Jokowi tak mungkin...

Ruhut: Jika Presiden Ajukan Perppu Soal Konflik KPK-Polri, DPR Pasti Terima

Thursday, 19 Feb 2015 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota DPR RI Komisi III Ruhut Sitompul menyatakan DPR RI pasti akan menerima peraturan pemerintah pengganti undang-undang (peraturan pemerintah pengganti undang undang)  yang dibuat oleh presiden. Hal...

Ajukan Calon Kapolri Baru, Pengamat: Jokowi Hindari Tekanan dari DPR

Thursday, 19 Feb 2015 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo akhirnya mencalonkan nama Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri untuk menggantikan posisi Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Rabu (18/2) kemarin. Langkah Jokowi yang mengumumkan...

Sultan Dukung Kebijakan Jokowi Atasi Konflik KPK-Polri

Thursday, 19 Feb 2015 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON-- Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV, PRA Arief Natadiningrat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait kisruh Polri Vs KPK. Dia pun menilai, banyak permasalahan bangsa lainnya...

Badrodin: Konflik KPK- Polri Harus Segera Selesai

Wednesday, 18 Feb 2015 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk calon kapolri baru menggantikan Komjen Budi Gunawan yakni Komjen Badrodin Haiti. Saat diwawancara sebuah televisi swasta, Badrodin pun mengatakan prioritas utama...

OC Kaligis: Mengapa KPK Seolah-Olah Selalu Benar dan Suci?

Saturday, 14 Feb 2015 00:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengacara kawakan OC Kaligis menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan sentimen publik untuk mencari perhatian sehingga dianggap selalu benar. "Seolah-olah KPK itu selalu benar dan suci, kenapa KPK...

KPK Punya Kewenangan Angkat Penyelidik Bukan dari Polri

Friday, 13 Feb 2015 07:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Salah satu anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Rasamala Aritonang mengatakan KPK memiliki asas lex specialis atau bersifat khusus yang mengenyampingkan hukum umum lain dalam mengangkat penyelidik...

Selesaikan Konflik KPK-Polri, Badrodin Minta Doa Para Kiai

Friday, 13 Feb 2015 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meminta para alim ulama se-Jabodetabek untuk mendoakan institusi Polri agar bisa segera menyelesaikan kisruh KPK-Polri. "Dengan kehadiran para kiai, ustadz, habib dan tokoh-tokoh...

Pengamat: Publik Harus Bedakan Antara Komisioner dan KPK

Friday, 13 Feb 2015 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga Surabaya Haryadi menyebutkan publik harus membedakan antara pimpinan atau komisioner dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga. "Berkah...

Pengamat: Konflik KPK-Polri Jauhkan Jokowi dari PDIP

Friday, 13 Feb 2015 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo berpendapat melalui konflik KPK-Polri, sejumlah pihak dan elit tertentu sedang berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan parpol...

Endriartono: TNI Bisa Dikerahkan Atasi Konflik KPK-Polri

Thursday, 12 Feb 2015 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyatakan bahwa TNI dapat dikerahkan untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, saat ini. "(Pengerahan TNI) asal memang...

Polri Merasa Disudutkan dalam Pemberitaan Penyidik KPK Diteror

Thursday, 12 Feb 2015 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merasa disudutkan atas adanya pemberitaan teror yang diterima oleh para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jelas (tersudutkan). Ini kan mengganggu situasi. Bagaimana kami nggak...

KPK akan Hadirkan Saksi Ahli Besok

Thursday, 12 Feb 2015 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sidang ke enam Praperadilan Budi Gunawan yang akan diselenggarakan Jumat (13/2) esok pihak KPK akan membawa saksi ahli. Kuasa Hukum KPK, Catharina M Girsang mengatakan pihaknya akan...

ICW: Serangan Terhadap KPK Lebih Ganas

Thursday, 12 Feb 2015 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Seakan tak berhenti mendapatkan serangan. Setelah para Komisioner KPK satu persatu dilaporkan ke Bareskrim Polri, giliran para pegawai KPK pun juga ikut...

Pukat UGM: Perppu Solusi Jangka Pendek untuk KPK

Thursday, 12 Feb 2015 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pusat kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada ( Pukat UGM) menyatakan solusi jika Semua Komisoner KPK menjadi tersangka adalah pengeluaran peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu). Namun...

Penyidik KPK Diteror, Ini Komentar Tim 9

Wednesday, 11 Feb 2015 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tim 9 akui ada ancaman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi...

IPW Minta Dana Komunitas KPK Diusut

Monday, 09 Feb 2015 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Police Watch meminta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan adanya bantuan dana sekitar Rp 30 miliar dari KPK ke 31 LSM (lembaga Swadaya Masyarakat). Ketua Presidium IPW Neta...

Kuasa Hukum BG Sebut KPK Tendesius

Monday, 09 Feb 2015 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK dalam kasua rekening gendut disebut sebagai sikap tendensius. Kuasa Hukum Budi Gunawan, Frederick dalam penyampaian eksepsi pada sidang praperadilan menyebut penetapan...

Kontras: Kriminalisasi Terhadap KPK Wujud Pembangkangan Polri

Sunday, 08 Feb 2015 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Empat pimpinan KPK terancam ditetapkan sebagai tersangka menyusul laporan terkait empat pimpinan KPK tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini dinilai sebagai pembangkangan Polri terhadap Jokowi. Direktur Kontras,...

Pengamat: Penegakan Hukum tak Bergantung Kapolri yang Terpilih

Friday, 06 Feb 2015 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center Nico Harjanto menekankan siapapun Kapolri yang akan dilantik Presiden Joko Widodo, maka penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi akan tetap berjalan...

IPW: Kisruh KPK dengan Polri Untungkan Masyarakat

Thursday, 05 Feb 2015 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Kisruh KPK dengan Polri bagi IPW sangat menguntungkan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu dua lembaga hukum tersebut tidak sebersih yang dianggap. Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW),...

KPK Minta Presiden Segera Tuntaskan Konflik KPK-Polri

Thursday, 05 Feb 2015 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Joko Widodo segera memutuskan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini."Kami mengimbau, kalau bisa mengimbau, kepada Pak Presiden Joko...

Pengacara: BW Penuhi Panggilan Meski Cacat Hukum

Tuesday, 03 Feb 2015 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau BW, Nursjahbani Katjasungkana menyatakan kliennya memenuhi jadwal pemeriksaan oleh penyidik Polri meskipun surat panggilannya dianggap cacat...

Bambang Widjojanto Tegaskan Siap Ditahan Polri

Tuesday, 03 Feb 2015 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku siap ditahan seusai diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat...

Samad Jamin Penegakan Hukum KPK tak Politis

Tuesday, 03 Feb 2015 07:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya hanya melakukan upaya penegakkan hukum dan tidak bertindak politis terkait dengan meningkatnya ketegangan antara KPK...

Pengamat: Jokowi Perlu Perintahkan KPK-Polri Percepat Proses Hukum

Tuesday, 03 Feb 2015 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Dr Rahmat Bowo menilai Presiden perlu memerintahkan KPK-Polri mempercepat proses hukum yang melibatkan petinggi kedua lembaga itu. "Saya rasa percepatan...

Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ini Tanggapan JK

Saturday, 31 Jan 2015 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuktikan bahwa negara dalam konsisi aman dan politiknya stabil tidak seperti...

Pengamat: Rekomendasi Tim Sembilan Bukan Harga Mati

Friday, 30 Jan 2015 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER-- Pengamat hukum Universitas Jember Widodo Eka Tjahyana mengatakan rekomendasi Tim Sembilan atau tim independen terhadap penyelesaian konflik KPK versus Polri bukan merupakan harga mati yang harus dijalankan...

Ini Harapan Demokrat Terkait Pertemuan Jokowi-Prabowo

Friday, 30 Jan 2015 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto berharap pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian kekisruhan antara KPK...

Pengacara Budi Gunawan Sesalkan Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ada Apa?

Friday, 30 Jan 2015 13:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Nasution mencurigai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Kamis (29/1) bertujuan untuk...

Pengamat: KPK Perlu Dimasukkan dalam Konstitusi

Friday, 30 Jan 2015 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dimasukkan ke dalam konstitusi negara dengan tujuan memperkuat kelembagaan antirasuah itu dalam melakukan pemberantasan korupsi, kata seorang pakar hukum tata negara. "Sebagai lembaga "extraordinary"...

Jelang Akhir Pekan, Rupiah Melemah Jadi Rp 12.504

Friday, 30 Jan 2015 10:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat pagi bergerak melemah sebesar 24 poin menjadi Rp12.504. Dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 12.480 per dolar AS.Kepala...