Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

INDEX BERITA

KIP Khawatir Publik Mudah Sebar Informasi Lewat Whatsapp

Selasa, 04 Des 2018 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat (KIP) mengkhawatirkan derasnya arus informasi di era kemajuan teknologi. Dampaknya bisa berupa penyebaran informasi mengandung hoaks yang justru merugikan publik.

“Hoaks ini sekarang yang...

Dinobatkan Jadi Parpol Paling Infomatif, Ini Kata Gerindra

Jumat, 09 Nov 2018 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinobatkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai partai politik paling informatif dan transparan sepanjang tahun 2018. Fungsionaris Partai Gerindra,...

IPB Jadi PTN Paling Informatif Versi KIP

Selasa, 06 Nov 2018 23:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang paling informatif. Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden...

Pemprov Jabar Jadi Provinsi Informatif Versi KIP

Senin, 05 Nov 2018 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Provinsi 'Informatif' dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. 

Gubernur Jawa Barat,...

IPB, PTN Paling Informatif Versi Komisi Informasi Pusat

Senin, 05 Nov 2018 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah tiga  kali dinobatkan sebagai Juara III dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2014, 2015, dan 2017, tahun ini Institut Pertanian Bogor (IPB)  dinobatkan sebagai...

Sesjen MPR: KIP Apresiasi Kualitas Layanan Informasi MPR

Kamis, 11 Okt 2018 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat menghadiri acara yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Rabu (10/10), Sekretaris Jenderal (Sesjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma'ruf Cahyono mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan...

KIP: Hanya Empat Parpol Komitmen Terbuka dan Transparan

Senin, 02 Apr 2018 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan, hanya empat partai politik (parpol) yang menunjukkan komitmen terbuka kepada masyarakat. Keempat parpol itu, yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan Nasdem.  Komisioner KIP...

Pelindo III Terpilih Jadi Salah Satu Perusahaan Informatif

Minggu, 24 Des 2017 23:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III kembali terpilih menjadi salah satu dari 10 BUMN informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada acara penganugerahan keterbukaan...

Banyak Parpol Abaikan Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 20 Des 2016 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), hanya terdapat empat partai yang masuk dalam penerima penghargaan kategori partai politik. Keempat...

Dipanggil Jaksa Soal Kasus Munir, SBY: Enggak Kebalik Dunia Ini?

Rabu, 02 Nov 2016 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang mengejar dan mencari-cari ihwal dokumen...

Jaksa Agung Mengaku Belum Terima TPF Munir

Kamis, 27 Okt 2016 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo mengaku belum menerima salinan temuan tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir. Padahal, mantan sesneg era Susilo Bambang Yudhoyono, Yudi Silalahi mengaku...

Gerindra: TPF Munir Bukan Pertarungan Jokowi dan SBY

Rabu, 26 Okt 2016 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menegaskan, kasus hilangnya dokumen temuan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah ajang pertarungan antara Presiden...

SBY: Kami akan Buka Semua Dokumen Kasus Munir

Senin, 24 Okt 2016 00:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Hal ini dinilai sama saja meminta Jaksa Agung memeriksa SBY. Sebab, TPF...

Perintah Jokowi Agar Jaksa Agung 'Memeriksa SBY' Dipertanyakan

Minggu, 23 Okt 2016 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjelaskan pasal pidana apa yang disangkakan hingga ia memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen Tim...

Presiden: Proses Hukum Jika Ditemukan Novum Baru di Kasus Munir

Kamis, 13 Okt 2016 22:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses hukum kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib dilanjutkan, jika ditemukan novum (bukti) baru. "Kalau memang ada...

Mantan TPF Munir Bersedia Diundang Kejaksaan

Kamis, 13 Okt 2016 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) tewasnya Munir Said Thalib, Usman Hamid mengaku bersedia untuk bertemu dengan Kejaksaan Agung. Namun Usman mengaku hingga saat ini pihaknya...

Jokowi Minta Jaksa Agung Telusuri Keberadaan Dokumen Munir

Rabu, 12 Okt 2016 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokmen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus...

DPR Minta Pemerintah Jujur Terkait Hilangnya Dokumen Munir

Rabu, 12 Okt 2016 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil angkat bicara terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir. Nasir mengatakan dokumen negara tidak boleh hilang...

Soal Kasus Munir, Jaksa Agung: Mau Apa Lagi?

Selasa, 11 Okt 2016 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan keputusan yang meminta pemerintah membuka kepada publik hasil investigasi yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) terhadap kasus pembunuhan aktivis...

Anda Punya Hak untuk Tahu, Gunakanlah

Jumat, 09 Sep 2016 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PANGKALPINANG – Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta masyarakat untuk menggunakan hak untuk mengetahui informasinya terhadap apa yang dilakukan oleh badan publik. Dengan menggunakan hak tersebut, maka Undang-Undang Keterbukaan Informasi...

Hakim KIP Diadukan ke Presiden, Komisi I: Biar Kode Etik yang Proses

Minggu, 29 Nov 2015 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Hakim anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhannu Setiawan diadukan ke Presiden RI, DPR, dan sejumlah menteri termasuk Menkominfo. Ia dinilai arogan dalam sidang sengketa informasi...

KPI Minta Jokowi Umumkan Temuan TPF Pembunuhan Munir

Kamis, 28 Mei 2015 14:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Dyah Aryani meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivitas...

Komisi Informasi Dukung Kemenpora Selesaikan Kisruh PSSI

Selasa, 14 Apr 2015 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat mendukung langkah-langkah yang diambil Kementerian Pemuda dan Olahraga guna menyelesaikan kekisruhan dalam penyelenggaraan Indonesia Super League (ISL) yang saat ini sedang mengemuka di masyarakat."Meski...

Tak Transparan, Ombudsman Rekomendasikan Pengurus PSSI Dipecat

Minggu, 21 Des 2014 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resistensi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menolak dinyatakan sebagai badan publik dan urung membuka laporan pengelolaan keuangan, dipastikan bisa jadi bumerang. Pascaputusan Sidang Komisi...

KIP akan Sengketakan Parpol Tertutup

Selasa, 18 Mar 2014 06:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai politik peserta pemilu diwajibkan terbuka selama masa kampanye. Komisi Informasi Pusat (KIP) menerbitkan peraturan tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu yang memaksa...

KIP: Tayangan Politik Harus Dilaporkan

Kamis, 27 Feb 2014 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai tayangan yang mengandung unsur politik harus dilaporkan apakah berbentuk iklan atau bukan. Jika berbentuk iklan maka harusnya ada pemasukan pajak.Anggota KIP,...

Parpol Dinilai Belum Hiraukan UU KIP

Kamis, 12 Des 2013 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, mengatakan partai politik belum menghiraukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Abdulhamid mengatakan hal itu...

DPR Pilih Tujuh Komisioner KIP Secara Tertutup

Rabu, 26 Jun 2013 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi I DPR akhirnya menetapkan tujuh orang anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017. Ketujuh komisioner terpilih didapat dari hasil penyaringan tertutup terhadap 22 calon komisioner....

Komisi Informasi Pusat Belum Efektif, Ini Alasannya

Sabtu, 27 Apr 2013 07:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keberadan Komisi Informasi (KI) sejak berdiri tahun 2009 khususnya di tingkat pusat (KIP) ternyata masih belum efektif, hal ini terbukti masih "kalah pamor" dengan komisi-komisi lainnya...

Partai Demokrat Diperintahkan Buka Laporan Keuangan

Senin, 11 Feb 2013 23:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch (ICW). Dalam putusan...

KIP Desak Susu Formula Tercemar Bakteri Segera Diumumkan

Rabu, 09 Feb 2011 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Informasi Pusat mendesak Kementerian Kesehatan, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menginformasikan kepada masyarakat jenis susu formula yang terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii."Dalam...

KI akan Bacakan Putusan Sengketa Informasi ICW vs Polri

Senin, 07 Feb 2011 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan sengketa informasi terkait informasi tentang rekening 17 perwira Kepolisian Republik Indonesia yang diminta Indonesia...