Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

INDEX BERITA

Corona, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kepemimpinan Terawan

Wednesday, 18 Mar 2020 08:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil melihat absennya kepemimpinan yang peka krisis, tanggap, dan efektif dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Salah satu pihak yang mereka anggap paling...

KPK Hormati Pihak yang akan Gugat Pelantikan Nurul Ghufron

Tuesday, 10 Mar 2020 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) menghormati langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Keputusan Presiden pelantikan Wakil Ketua...

PBB Diharapkan Beri Masukkan Penguatan Lembaga Antikorupsi

Thursday, 19 Sep 2019 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres, terkait pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PBB diharapkan dapat memberikan...

Koalisi Masyarakat Sipil ke Kantor PBB Bahas Pelemahan KPK

Thursday, 19 Sep 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan menyampaikan surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, perihal pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan tersebut akan dilakukan...

Polri: Koalisi Masyarakat Sipil Bisa Laporkan Temuan ke TPF

Monday, 27 May 2019 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mempersilakan Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan temuan terkait Aksi 22 Mei kepada Tim Pencari Fakta (TPF) yang telah dibentuk...

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Temuan Pelanggaran HAM

Sunday, 26 May 2019 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan koalisi masyarakat sipil memiliki 15 temuan awal dari peristiwa kericuhan 21-22 Mei lalu. Dari temuan-temuan itu disimpulkan, ada indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM)...

Polri Diminta Buka Laporan Penggunaan Kekuatan 21-22 Mei

Sunday, 26 May 2019 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan kelompok masyarakat sipil menemukan indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat kericuhan terjadi di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21 dan 22...

YLBHI dkk Temukan Indikasi Pelanggaran HAM 21-22 Mei

Sunday, 26 May 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan koalisi masyarakat sipil memiliki 15 temuan awal dari peristiwa kericuhan 21-22 Mei lalu. Dari temuan-temuan itu disimpulkan, ada indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM)...

Pansel Pimpinan KPK Disebut Kompromi Kepentingan Elite

Sunday, 19 May 2019 13:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengkritik panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Presiden Joko Widodo, Jumat (19/5) lalu. ICW meniliai pansel itu...

Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Sunday, 16 Sep 2018 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil berencana menyusun eksaminasi atau memberi catatan terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan uji materi PKPU larangan mantan narapidana eks korupsi maju sebagai...

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penjelasan MK Soal Hak Angket

Thursday, 01 Jun 2017 01:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan segera ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta kejelasan tafsir Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang di dalamnya mengatur soal...

Soal Setnov Bakal Jadi Ketua DPR, Akom: Saya Shalat Istikharah

Wednesday, 23 Nov 2016 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golongan Karya (Golkar), Ade Komarudin tengah digoyang posisinya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Itu terjadi setelah ketua umum Golkar diusulkan kembali menjadi...

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Kembalinya Setnov Jadi Ketua DPR

Wednesday, 23 Nov 2016 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil mengecam rencana Partai Golkar mengusulkan kembali Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komaruddin. Hal ini karena usulan pengajuan kembali Setnov...

Reformasi TNI Dinilai Alami Stagnasi

Wednesday, 05 Oct 2016 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan hari ulang tahun yang ke-71 pada 5 Oktober 2016. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat jalannya reformasi militer Indonesia tidak berbanding...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Segera Bahas Revisi RUU Migas

Monday, 30 May 2016 08:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 2010, rancangan undang-undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) selalu menghiasi daftar tahunan Prolegnas DPR RI. Agenda RUU Migas tahun ini merupakan kali ke-3 bagi...

Koalisi Masyarakat Sipil: Fahri Hamzah Kerap Menyerang KPK

Wednesday, 06 Apr 2016 09:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada hari Jumat, 11 Maret 2016 memutuskan untuk Menerima rekomendasi BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari...

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU Pilkada

Friday, 08 May 2015 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil mengecam dan menolak revisi terhadap Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik yang kini tengah digulirkan oleh DPR.Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Correct,...

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Denny Indrayana

Thursday, 26 Mar 2015 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers di YLBHI, Jakarta, Kamis (26/3).   Dalam konferensi pers ini menyesalkan langah Bareskrim Polri yang menetapkan mantan WaMenkumham Denny...

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Upaya Pangkas Kewenangan Penindakan KPK

Saturday, 28 Feb 2015 02:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPK Tetap Usut Kasus BG

Monday, 16 Feb 2015 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan surat terbuka kepada KPK sebagai respon atas putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Komjen Budi Gunawan. Dalam surat itu...

Jokowi Bertanggung Jawab Atas Konflik KPK Versus Polri

Friday, 23 Jan 2015 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mengirimkan pernyataan terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1). Pernyataan KMS yang dikirim Indonesia Corruption Watch (ICW)...

Koalisi Masyarakat Sipil Berdiri di Belakang KPK

Thursday, 15 Jan 2015 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/1). Mereka memberi dukungan moril kepada lembaga antikorupsi itu untuk...

Menhan Pertanyakan Data Laporan ke KPK Terkait Sukhoi

Wednesday, 21 Mar 2012 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mempertanyakan dasar pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up pembelian enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia....

Ketua MA Sesalkan Pelaporan Hakim PTUN

Thursday, 15 Mar 2012 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyesalkan laporan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ke Komisi Yudisial. KMS melaporkan tiga majelis...

Hakim PTUN Dilaporkan ke KY

Wednesday, 14 Mar 2012 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang memenangkan gugatan tujuh terpidana kasus korupsi atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan...

Terkait Kasus Gayus, Koalisi Masyarakat Sipil Berkirim Surat pada SBY

Thursday, 25 Nov 2010 03:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi-organisasi antokorupsi menyerahkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam surat itu, mereka mendorong kasus terdakwa mafia...

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tolak Timur Pradopo

Wednesday, 13 Oct 2010 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Komisi III DPR menolak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Koalisi menilai, Timur menyisakan kasus-kasus...