Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

INDEX BERITA

KPK Minta Kewenangan Penyidikan Bea Cukai dan Kepabeanan

Friday, 05 May 2017 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kewenangan melakukan penyidikan dalam perkara bea cukai dan kepabeanan saat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, pagi ini....

KPK Ingin Bidik Korupsi Sektor Swasta

Friday, 10 Feb 2017 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK berniat menangani korupsi sektor swasta (private sector) dengan dukungan hasil telaah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Laporan dari temen-teman PPATK sering mengeluh kenapa...

Nasir Djamil: Idealnya KUHP Hanya Atur Hukum Pokok

Wednesday, 16 Sep 2015 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI memertanyakan masuknya delik korupsi di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di draf yang dibuat pemerintah. Anggota Komisi III DPR RI,...

Ini Alasan ICW Minta Delik Korupsi Harus Dibuat di Luar RUU KUHP

Tuesday, 15 Sep 2015 10:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter juga meminta pemerintah dan DPR agar mengeluarkan delik korupsi dan delik-delik lain yang termasuk dalam...

KPK: Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Jangan Dimasukkan ke RUU KUHP

Tuesday, 15 Sep 2015 10:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) karena dapat...

ICW: RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK

Tuesday, 15 Sep 2015 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter menilai semestinya delik korupsi tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Menurut ICW hal itu akan memangkas fungsi...

'DPR Berupaya Kerdilkan Kewenangan KPK'

Sunday, 21 Jun 2015 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai lembaga penegak hukum anti rasuah, KPK harusnya membutuhkan dukungan dari DPR. Namun peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyebut perlakuan DPR saat ini...

KPK Punya Kewenangan Angkat Penyelidik Bukan dari Polri

Friday, 13 Feb 2015 07:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Salah satu anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Rasamala Aritonang mengatakan KPK memiliki asas lex specialis atau bersifat khusus yang mengenyampingkan hukum umum lain dalam mengangkat penyelidik...

DPR Minta KPK Fokus Kerja

Monday, 06 Oct 2014 15:00 WIB

JAKARTA — Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon mengatakan, DPR tak memiliki niat untuk memperlemah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) di jajaran pimpinan...

'Revisi KUHAP Jangan Hapus Legitimasi Kewenangan KPK'

Tuesday, 28 Jan 2014 22:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam revisi itu terdapat satu poin  KUHAP yang  menghapus pasal penyelidikan KPK.Hal ini disampaikan Wakil...

KPK: Densus Antikorupsi Tak Masalah, Asal Koordinasi

Friday, 18 Oct 2013 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri terpilih, Komjen Sutarman berencana akan membentuk sebuah satuan baru di kepolisian bernama Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi setelah ia resmi dilantik menjadi Kapolri. Komisi Pemberantasan...

PKS Anggap Penyadapan Kerap Disalahgunakan

Tuesday, 02 Apr 2013 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Draf Revisi Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih dinilai kontroversi, khususnya mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Partai Keadilan...

KPK: RUU KUHAP Jangan Bertentangan Dengan UU KPK

Wednesday, 20 Mar 2013 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini sedang direvisi dan rancangan undang-undang KUHAP pun tengah dibahas di DPR. Menyoal pangkajian ulang terhadap KUHP, Komisi Pemberantasan Korupsi...

Revisi Soal Aturan Penyadapan Rugikan KPK

Monday, 01 Oct 2012 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan direvisi. Salah satu pasal yang akan direvisi adalah soal kewenangan penyadapan yang bisa dilakukan dengan menunggu izin pengadilan.KPK berpendapat...

Tak Pantas DPR Pangkas Kewenangan KPK

Thursday, 08 Mar 2012 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Wakil Ketua MPR, Hadjrianto Tohari, mengingatkan kewenangan yang dimiliki KPK jangan dikurangi atau dikebiri. Ia menilai fungsi penindakan yang dimiliki sekarang ini masih relevan dengan aspirasi rakyat dalam pemberantasan...

PDIP Tolak Kewenangan KPK Diamputasi

Thursday, 08 Mar 2012 12:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana soal pengamputasian berupa penghilangan unsur pendindakan kewenangan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) kembali menguat. Namun, belum juga wacana itu menguat, PDIP menunjukkan sikap penolakannya.Melalui mantan Sekretaris...

Jaksa Agung: Kasus Proyek Hambalang Kewenangan KPK

Tuesday, 26 Jul 2011 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tim Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mengusut proyek Hambalang dengan mengumpulkan data dan informasi terkait proyek tersebut. Menurut Jaksa Agung, Basrief Arief, seharusnya yang melakukan pengusutan dan penanganan...

Pemerintah Tolak Wacana Pemangkasan Kewenangan KPK

Thursday, 24 Feb 2011 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Pemerintah menyatakan tidak menyetujui wacana DPR RI untuk memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, pemangkasan wewenang itu akan melemahkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.“Sikap pemerintah...