Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

INDEX BERITA

Wapres: Kepulangan Anak WNI Eks ISIS Masih Dipertimbangkan

Wednesday, 19 Feb 2020 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISIS yang usianya masih di bawah 10 tahun. Sebelumnya, pemerintah telah...

Mahfud: Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS tanpa Pengadilan

Tuesday, 18 Feb 2020 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah masih menyusun payung hukum terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS di Timur Tengah. Payung hukum...

Infografis Polemik Kewarganegaraan Eks ISIS

Sunday, 16 Feb 2020 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

12 Februari 2020

* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan WNI yang diduga teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF)...

Gayus: Pemerintah Sudah Tepat Tolak WNI Eks ISIS

Sunday, 16 Feb 2020 03:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai tepat langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menolak kembalinya sekitar 600 WNI eks ISIS untuk menjamin dan demi terjaminnya keamanan...

Eks ISIS tak Dipulangkan, Watimpres: Legakan Hati Masyarakat

Saturday, 15 Feb 2020 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono menilai keputusan pemerintah untuk tak memulangkan ratusan WNI yang teridentifikasi sebagai mantan teroris lintas batas merupakan langkah yang baik....

Legislator: Perlu Pemetaan Terkait WNI Eks ISIS

Friday, 14 Feb 2020 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai perlu pemetaan yang baik terkait dengan WNI eks ISIS. Menurutnya, terkait WNI eks ISIS perlu diambil kebijakan yang...

Pemerintah Tolak WNI Eks ISIS, YLBHI: Keputusan Terburu-buru

Friday, 14 Feb 2020 07:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS, merupakan keputusan yang terburu-buru. YLBHI mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pemilahan derajat keterlibatan...

Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS demi menjaga keamanan 260 juta warga Indonesia di Tanah Air. Pemerintah pun menyatakan berwenang untuk...

Kewarganegaraan Eks ISIS, Presiden akan Terbitkan Keppres

Thursday, 13 Feb 2020 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dalam menyikapi status kewarganegaraan eks ISIS. Menurut dia,...

Moeldoko: Proses Verifikasi WNI Eks ISIS Hingga Empat Bulan

Thursday, 13 Feb 2020 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan proses verifikasi data identitas 689 WNI mantan teroris lintas batas akan berlangsung tiga hingga empat bulan. Verifikasi akan dilakukan oleh...

Istana Pastikan WNI Eks ISIS Jadi Stateless

Thursday, 13 Feb 2020 12:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur...

Tolak Eks ISIS, Akademisi: Pemerintah Serius Perangi Teroris

Thursday, 13 Feb 2020 09:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya mantan anggota ISIS menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme. Menurutnya sikap tegas...

Pemerintah Belum Putuskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 06:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pemerintah masih belum memutuskan status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang tak akan dipulangkan ke Tanah Air. Menurut Moeldoko, pemerintah masih...

Pakar: Pemerintah tidak Bisa Serta Merta Menolak Eks ISIS

Wednesday, 12 Feb 2020 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peradilan in absentia atau persidangan tanpa menghadirkan terdakwa dapat menjadi salah satu cara untuk menentukan nasib ratusan warga negara Indonesia (WNI) bekas kombatan ISIS. Hal itu...

Gayus: Nasib WNI Eks ISIS Seharusnya Diputus Pengadilan

Wednesday, 12 Feb 2020 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) bekas kombatan ISIS harus diputus lewat proses peradilan. Eks hakim agung dan pakar hukum, Gayus Lumbuun, ini sebagai cerminan bahwa...

Menag Lempar Rencana Pemulangan Eks ISIS ke Menko Polhukam

Tuesday, 11 Feb 2020 05:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menolak banyak berkomentar soal rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS ke Indonesia. Ia menyerahkan hal itu pada Menteri Koordinator Bidang Politik...

Proses Deradikalisasi Perlu Pertimbangan Berbagai Aspek

Monday, 10 Feb 2020 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Rissalwan Habdy Lubis mengatakan proses deradikalisasi orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok radikal perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti psikologis dan sosial. Hal ini merespons wacana untuk...

Pegiat: Perempuan-Anak Eks ISIS Perlu Perlindungan Khusus

Monday, 10 Feb 2020 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Perempuan dan anak asal Indonesia yang sebelumnya menjadi pengikut ISIS harus mendapatkan perlindungan khusus jika dipulangkan ke Tanah Air. Sebab, nanti terkait dengan stigma-stigma masyarakat yang...

MUI Jabar: Program Deradikalisasi Eks ISIS Harus Matang

Monday, 10 Feb 2020 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat tidak menyetujui rencana pemulangan orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS. Sebab, para WNI tersebut sudah memilih untuk bergabung ke...

Soal Eks ISIS, Legislator: Kita Mengacu UU Nomor 12/ 2006

Monday, 10 Feb 2020 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perihal pemulangan orang-orang yang pernah bergabung dengan ISIS, hendaknya mengacu kepada aturan UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan UU...