Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

INDEX BERITA

Belanja Kabupaten Bekasi 2020 Ditetapkan Rp 6,3 Triliun

Sunday, 10 Nov 2019 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Belanja daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 2020 ditetapkan sebesar Rp 6,3 triliun menyusul pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 oleh legislatif...

Pembayaran THR Sebaiknya Dikembalikan ke Sistem Lama

Saturday, 09 Jun 2018 02:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endy Jaweng, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN sebaiknya dikembalikan ke sistem lama. Kebijakan THR dan...

Desa di Purbalingga Diminta Gunakan Siskeudes

Friday, 04 May 2018 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  PURBALINGGA -- Pemerintahan Kabupaten Purbalingga terus mendorong agar seluruh pemerintahan desa di wilayahnya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelokaan keuangannya. ''Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, maka tata...

DPR Dorong Optimalisasi Dana Bagi Hasil untuk Daerah

Friday, 30 Mar 2018 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Ketua Komisi X DPR RIAbdul Fikri meminta pemanfaatan dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) perlu dioptimalkan. Hal tersebut karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas."Pendapatan...

Sri Mulyani Bicara Keuangan Daerah di Hadapan Kader Golkar

Friday, 01 Dec 2017 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di hadapan kader Partai Golkar, di Hotel Merlynn Park, Jakarta,...

Kepemimpinan Kepala Daerah Pengaruhi Pengelolaan Keuangan

Tuesday, 30 Aug 2016 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA  --  Peneliti senior Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Idil Akbar, menilai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, cukup baik. Sehingga daerah itu terbebas dari...

OJK Gandeng Pemprov Percepat Keuangan Daerah

Friday, 22 Jan 2016 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk mempercepat akses keuangan daerah. "OJK bersama Pemprov Sulsel...

OJK dan Pemprov Jabar Sepakat Percepat Akses Keuangan Daerah

Tuesday, 19 Jan 2016 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat dan Pemprov Jabar, sepakat untuk mempercepat akses keuangan daerah.  Menurut Kepala Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat Anggar B Nurani, tim...

Agar Anggaran tak Ditumpuk, Jokowi Bakal Terbitkan Surat Utang

Thursday, 17 Dec 2015 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kerap mengeluhkan lambannya penyerapan anggaran di daerah-daerah lantaran dana yang ada ditumpuk di bank agar berbunga. Untuk mencegah hal itu kembali terjadi, Presiden...

Ini Daftar Daerah Terkorup Versi ICW

Saturday, 17 Oct 2015 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Corupption Watch (ICW) melalui penelitiannya menemukan bahwa Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia selama...

ICW: Korupsi Terbanyak di Keuangan Daerah

Tuesday, 13 Oct 2015 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa kasus tindak pidana korupsi di bidang noninfrastruktur paling banyak ditemukan di sektor keuangan daerah."Selama semester pertama 2015, paling banyak...

OJK Ajak DPD Dorong Pertumbuhan Keuangan daerah

Monday, 24 Nov 2014 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan   Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakati kerja sama untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan keuangan di daerah. Langkah itu dilakukan dengan memaksa lembaga keuangan dan...

Pilkada tak Langsung tidak Bebani Keuangan Daerah

Saturday, 20 Sep 2014 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua Nehemia Wospakrik mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung sangat positif karena tak lagi membebani keuangan daerah."Pengalaman dua kali...

Presiden: Awasi Keuangan Daerah

Wednesday, 22 Jan 2014 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seiring dengan meningkatnya transfer dana ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, pemeriksaan dan pengawasan penggunannya pun harus lebih ditingkatkan karena dana tersebut rawan diselewengkan. Presiden Susilo Bambang...

Pembengkakan PNS Akibat Pemekaran Wilayah

Monday, 19 Mar 2012 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Kota Bogor mengalami pembengkakan. Kabid Formasi, Pengadaan, dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor, Tyas...

Lembaga Nonstruktural Bebani Keuangan Daerah

Wednesday, 13 Jul 2011 21:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluhkan berdirinya 88 lembaga nonstruktural di daerah. Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini mengklaim semua daerah tidak senang dengan berdirinya lembaga nonstruktural.Pasalnya keberadaan lembaga...

Keuangan Daerah Disclaimer, Kepala Daerah tak Boleh Ikut Pilkada

Tuesday, 19 Apr 2011 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih ditemukan pemda yang mendapatkan status disclaimer. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun tak hanya mewacanakan sanksi pengurangan pos anggaran bagi pemda yang...

KPK akan Sidak Sejumlah Daerah

Tuesday, 30 Nov 2010 03:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Alokasi keuangan daerah selama ini disinyalir rentan terjadi penyalahgunaan. Kerawanan kerap terjadi saat keuangan mengalir dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota atau kabupaten. "Ada missalocation dari pemanfaatan berbagai...