Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

INDEX BERITA

Apindo Minta Jokowi Benahi Sektor Industri dan Tenaga Kerja

Wednesday, 03 Jul 2019 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Khamdani meminta pemerintahan Jokowi periode kedua membenahi sektor industri dan ketenagakerjaan yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Terkait...

Disnakertrans DIY Terus Terima Aduan Masalah Ketenagakerjaan

Wednesday, 01 May 2019 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY terus menerima aduan terkait masalah ketenagakerjaan. Yang mana, masalah yang sering diterima yakni terkait masalah kepentingan.  

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan...

Banyak Perusahaan di DIY tak Jelas Cantumkan Aturan Kerja

Friday, 05 Apr 2019 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan, permasalahan terkait ketenagakerjaan masih sering terjadi di DIY. Bahkan, penyelesaian masalah ini terkendala...

Inilah Aduan Terbanyak Masalah Ketenagakerjaan di DIY

Friday, 05 Apr 2019 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, banyak menerima permasalahan ketenagakerjaan terkait kontrak dan telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak awal...

Kemendikbud Giatkan Revitalisasi Vokasi

Monday, 11 Feb 2019 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggiatkan revitalisasi vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan selama tahun 2017...

Masuki Ekonomi Digital, Lembaga Vokasi Harus Adaptif

Sunday, 14 Oct 2018 11:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki era ekonomi digital pemanfaatan dan penguasaan teknologi merupakan salah satu indikator kemajuan negara yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Untuk itu, peningkatan kompetensi...

Wapres Beri Award kepada Pemenang Jamsos Ketenagakerjaan

Wednesday, 01 Aug 2018 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah meluncurkan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan terkait implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan sejak Juni 2017. Penghargaan ini...

Menaker Minta Industri Terlibat dalam Penyusunan Kurikulum

Monday, 02 Jul 2018 10:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mendorong keterlibatan dunia industri dalam proses belajar mengajar di kampus maupun lembaga pendidikan. Termasuk, membantu menyusun atau mendesain kurikulum pendidikan.

Hanif optimistis, pelibatan...

Setiap Perusahaan Wajib Melindungi Pegawainya

Monday, 29 May 2017 02:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap perusahaan wajib melindungi pegawainya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gambir, Amdaustri Putra Tua mengatakan perlindungan itu tertuang dalam undang-undang. Guna meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melindungi karyawannya, BPJS...

Kartu BPJS Ketenagakerjaan tak Sekadar untuk Klaim

Thursday, 20 Apr 2017 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sebatas untuk mengklaim. Kartu tersebut bisa digunakan untuk beberapa hal seperti potongan harga hotel, perawatan kecantikan, dan masih banyak lainnya. Kepala...

Keahlian Masih Masalah Utama Ketenagakerjaan

Thursday, 20 Apr 2017 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menaker M Hanif Dhakiri mengatakan, keahlian sekarang ini masih menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan di berbagai sektor. Bahkan dalam suatu pekerjaan masih ditemukan dengan keahliannya yang...

DPR Kunjungi NTT Bahas Masalah Ketenagakerjaan

Tuesday, 06 Dec 2016 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Selasa (5/12) untuk membahas sejumlah masalah ketenagakerjaan yang belum tuntas bersama pemerintah daerah setempat....

Wall Street Datar Jelang Laporan Ketenagakerjaan April

Friday, 06 May 2016 05:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Saham-saham di Wall Street berakhir cenderung datar atau sedikit berubah pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor menghindari taruhan baru menjelang laporan ketenagakerjaan AS...

Ini Isi Deklarasi Jakarta OKI

Thursday, 05 Nov 2015 08:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konferensi menteri-menteri tenaga kerja Organisasi  Kerjasama Islam (OKI) ke-3mengusung tema Mainstreaming Youth Employment and Occupational Safety and Health menghasilkan rancangan kerjasama berupa Deklarasi Jakarta.Menteri Tenaga Kerja M....

Negara OKI akan Bahas Tiga Masalah Ketenagakerjaan

Thursday, 29 Oct 2015 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- The 3rd Islamic Conference Labour Minister (ICLM) atau Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-3 akan membahas isu-isu global di bidang ketenagakerjaan. Menurut Kepala Biro...

Ditolak Buruh, Ini Penjelasan Menko Ekonomi Soal Perhitungan Upah

Saturday, 17 Oct 2015 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menepis anggapan para buruh bahwa paket kebijakan ekonomi jilid IV yang baru saja dirilis justru malah memiskinkan mereka. Darmin menjelaskan, perjuangan...

Paket Kebijakan Ekonomi IV untuk Buruh dan UMKM

Thursday, 15 Oct 2015 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV yang menyangkut tiga bidang yaitu terkait ketenagakerjaan, pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pengembangan ekspor oleh pelaku UMKM dengan dukungan Lembaga...

Catat! Paket Kebijakan Jilid IV Sasar Sektor Ketenagakerjaan

Wednesday, 14 Oct 2015 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan tahap keempat akan menyasar sektor ketenagakerjaan. Paket kebijakan ini rencananya diumumkan Kamis (15/10). "Akan lebih banyak soal ketenagakerjaan,"...

Cegah PHK Massal, Pemerintah Kembangkan Kebijakan Dunia Usaha Kondusif

Wednesday, 22 Jul 2015 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia mengaku berupaya mengembangkan kebijakan supaya dunia usaha semakin kondusif untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.“Kami terus mengembangkan kebijakan untuk...

Bias Gender Ketenagakerjaan Perempuan di Indonesia Masih Tinggi

Tuesday, 03 Feb 2015 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Fasli Jalal mengatakan, bias gender dalam ketenagakerjaan perempuan di Indonesia masih tinggi. Ditandai masih dominannya diksriminasi dalam...

Timor Leste-Bali Kerja Sama Pariwisata dan Ketenagakerjaan

Monday, 29 Dec 2014 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintahan Timor Leste menjajaki kerja sama di bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menteri Muda Tenaga Kerja Republik  Demokrasi Timor Leste, Ilidio Ximenes da Costa...

Emas Turun Setelah Data Ketenagakerjaan AS Positif

Saturday, 06 Dec 2014 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CHICAGO -- Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun di bawah tingkat psikologis 1.200 dolar AS pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena indeks dolar mencapai...

Tiga Provinsi Ini Raih Indeks Ketenagakerjaan Terbaik

Thursday, 04 Dec 2014 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Di kantor Kemenaker, hari ini (Kamis, 4/12), Menteri Ketenakerjaan Muh Hanif Dhakiri menyerahkan 14 penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik 2014 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dimana Pemprov berhasil...

BPJS Ketenagakerjaan Bandung Salurkan Santunan Rp 333 Juta

Friday, 28 Nov 2014 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1, menyerahkan uang santunan sebesar Rp 333 juta untuk jaminan kecelakaan kerja. Uang tersebut, diserahkan kepada ahli waris dari  seorang...

BPJS Siapkan Pinjaman Perumahan dan Akses Transportasi

Wednesday, 19 Nov 2014 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menurut Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, masalah perumahan dan transportasi masih menjadi beban terberat para pekerja Indonesia.Maka untuk meringankan beban pekerja tentang hal...

Penerapan Norma Naker Mendesak

Friday, 19 Sep 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Penerapan norma ketenagakerjaan merupakan hal  mendesak. Tidak hanya menyangkut bisnis di dalam negeri, tapi juga untuk menembus pasar ekspor. "Penerapan norma ketenagakerjaan sangat penting untuk meningkatkan persamaan...

BPJS Ketenagakerjaan Tekan Kecelakaan Kerja

Tuesday, 16 Sep 2014 14:30 WIB

JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja. Upaya tersebut, antara lain, pembinaan dan sertifikasi  Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)  untuk perusahaan dengan jumlah karyawan aktif...

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan DP Rumah

Friday, 22 Aug 2014 15:00 WIB

JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha meningkatkan manfaat tambahan untuk para anggotanya. "BPJS berkomitmen untuk terus meningkatkan benefit bagi para peserta," kata  Kepala Cabang  BPJS Ketenagakerjaan Gatot Subroto 1...

Target BPJS Ketenagakerjaan 800 Ribu Peserta

Thursday, 17 Jul 2014 13:00 WIB

BANDUNG –– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jabar, terus menggenjot tingkat ke pesertaan sebelum program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berjalan 2015 mendatang. Dalam roadmap BPJS Ketenagakerjaan pada...

BPJS Ringankan Beban Masyarakat

Wednesday, 21 May 2014 15:00 WIB

oleh:c83 -- Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai sejumlah masyarakat mampu meringankan beban mereka saat berobat di rumah sakit. Sebab, selama menggunakan kartu BPJS, masyarakat hanya diminta mengeluarkan...

Bos Maspion Gugat UU Ketenagakerjaan ke MK

Thursday, 27 Feb 2014 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos Maspion Alim Markus yang bertindak sebagai Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menggugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait penentuan...

Program Jaminan Sosial, Hanya Milik Pekerja di Dalam Negeri?

Friday, 15 Nov 2013 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nidia Zuraya/Editor Republika OnlineDalam hitungan hari pemerintah akan memberlakukan program jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional...

Muhaimin Sebarkan Virus 5 S untuk Tingkatkan Produktivitas Kerja

Monday, 28 Oct 2013 07:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak perusahaan- perusahaan di Indonesia untuk mendukung kampanye  dan sosialisasi  program 5S/5 R untuk memacu  peningkatan  produktivitas kerja di perusahaan.5-S ...

'Cagub Jatim Harus Teruji di Bidang Ketenagakerjaan'

Monday, 26 Aug 2013 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Problema ketenagakerjaan di Jawa Timur didorong menjadi isu utama untuk menguji kelayakan para calon pemimpin provinsi tersebut."Calon gubernur Jatim harus memiliki perhatian besar terhadap perbaikan situasi...

Indonesia Gandeng OKI di Bidang Ketenagakerjaan

Wednesday, 24 Apr 2013 23:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan akan menjalin kerja sama dengan Organinasi Kerja sama Islam (OKI) di bidang ketenagakerjaan. Kerja sama ini dilatarbelakangi kesadaran perlunya komitmen kebersamaan untuk...

Pengamat: Pemerintah Berpolitik di Penerapan UU BPJS

Friday, 15 Jun 2012 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, menilai penerapan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai Januari 2014 sarat muatan politis. "Kenapa harus 2014, di saat...

Indonesia Evaluasi Kerja Sama Dengan Singapura

Tuesday, 13 Mar 2012 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi atas kerja sama dengan pemerintah Singapura. Dalam pertemuan dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong di Istana Bogor dibahas sejumlah sektor yang dianggap berpengaruh...

Tamparan, Jambakan, Pukulan yang Akrab dengan Para TKI di Hongkong

Friday, 30 Jul 2010 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG--"Saya sudah tak tahan lagi, dipekerjakan sebagai loper koran dan majalah. Ini menyalahi kontrak dan melanggar aturan, hukum yang berlaku di Hong Kong. Kalau ketahuan polisi Hong Kong...