Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

INDEX BERITA

KPK: Komitmen Parpol Penting Cegah Kepala Daerah Korupsi

Thursday, 17 Oct 2019 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai komitmen partai politik sejak proses pencalonan kepala daerah merupakan salah upaya penting dalam pencegahan korupsi. Saat mengusung calon, misalnya, tidak ada...

Supendi Minta Upah 7 Proyek

Thursday, 17 Oct 2019 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Indramayu Supendi dan tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Tiga...

Cubitan Terakhir Ketua KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Agus Rahardjo sepertinya ingin mengeluarkan semua unek-uneknya ketika berada dalam forum yang sama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut langsung mempertanyakan kejelasan...

Jabar Tertinggi Kepala Daerah Korupsi

Wednesday, 16 Oct 2019 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan Bupati Indramayu Supendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah buruk citra Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sebab, per Oktober, KPK telah merilis Jabar sebagai provinsi dengan...

Nasdem Ingatkan Kepala Daerah Berpihak kepada Rakyat

Tuesday, 15 Oct 2019 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem bidang Otonomi Daerah Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada kepala daerah, khususnya yang didukung oleh partai besutan Surya Paloh itu untuk berpihak kepada...

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

Friday, 11 Oct 2019 04:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menyebut banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kepala daerah yang terkena masalah  korupsi. Dari data...

Maraton OTT, KPK: OTT Bukan Strategi Tunggal

Thursday, 05 Sep 2019 01:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan maraton Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak Senin (2/9) hingga Selasa (3/9). Lembaga antirasuah secara pararel dalam waktu dua hari membongkar tiga...

Mendagri Sedih Ada Lagi Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Wednesday, 04 Sep 2019 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa dukanya atas penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami sedih, bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian...

Usulan Perppu Koruptor, DPR: Bergantung Pemerintah

Thursday, 01 Aug 2019 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait usulan peraturan pengganti undang-undang (perppu) larangan eks narapidana kasus korupsi ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada)....

KPU-Bawaslu Usulkan Perppu Larang Koruptor Ikut Pilkada

Thursday, 01 Aug 2019 13:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kompak mengusulkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang melarang eks narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah...

'Tak Elok Tersangka Korupsi Masih Menjabat Kepala Daerah'

Friday, 10 May 2019 10:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara soal penetapan tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Meski sudah berstatu tersangka, Budi masih belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

ICW Kritik KPK Soal Tuntutan Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Thursday, 10 Jan 2019 21:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal rendahnya tuntutan terhadap kepala daerah yang terjerat perkara korupsi. ICW mengkritik tuntutan KPK yang masih minim.

"Kami masih...

ICW: Semua Parpol Jadi Produsen Kepala Daerah Koruptor

Sunday, 16 Dec 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sepanjang 2004 hingga 2018. ICW menemukan fenomena partai politik menjadi produsen kepala daerah korup.

KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka

Thursday, 25 Oct 2018 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktik suap terkait mutasi...

OTT Bupati Cirebon, Bamsoet Sebut karena Pilkada Langsung

Thursday, 25 Oct 2018 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai mahalnya ongkos politik dari pemilihan langsung menjadi akar masalah para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Ini menyusul tangkap tangan...

PSI: OTT Bukti Parpol Gagal, PDIP: Korupsi Itu Individu

Thursday, 25 Oct 2018 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra memperlihatkan kegagalan partai politik dalam membentengi...

Harapan Jabar Memutus Korupsi Pasca-OTT 3 Kepala Daerah

Wednesday, 17 Oct 2018 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kasus dugaan suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta jajarannya terkait pembangunan proyek megaproyek Meikarta di Cikarang harus menjadi peringatan bagi aparatur sipil negara di Jawa Barat....

Jokowi Sedih Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK

Friday, 06 Jul 2018 11:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan...

KPK Tetap Proses Hukum Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Friday, 29 Jun 2018 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, proses hukum kepada para calon kepala daerah tersangka korupsi tetap harus berjalan, meski sudah menang di pilkada...

Saut: Wajib Hukumnya KPK Memantau Selama Lebaran

Wednesday, 13 Jun 2018 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memantau kineria para penyelenggara negara sekalipun sebagian besar pegawainya cuti Lebaran pada pekan ini. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan...

KPK: Tak Ada Kata Ampun untuk Kepala Daerah yang Korupsi

Tuesday, 12 Jun 2018 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menginginkan agar tak ada kata ampun untuk para pejabat yang tetap nekat korupsiwalau pernah disupervisi oleh KPK. Saut...

KPK Resmi Tahan Bupati Purbalingga

Wednesday, 06 Jun 2018 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi. Sebelumnya Tasdi telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di...

KPK Dalami Kasus Suap Bupati Halmahera Timur

Friday, 11 May 2018 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi menerima hadiah Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan. Selain memanggil tersangka, KPK juga memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan...

KPK: Laporkan Jika Cakada tak Jujur Isi LHKPN

Thursday, 19 Apr 2018 07:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Sulawesi Tenggara untuk melaporkan calon kepala daerah yang tidak jujur saat mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK....

PPATK: 52 Transaksi Non-Tunai Mencurigakan Libatkan Pejawat

Wednesday, 18 Apr 2018 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/4). Dalam penjelasannya, Kepala...

KPK: Pengusaha Jangan Takut Kalau 'Dipalak' Kepala Daerah

Wednesday, 18 Apr 2018 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meminta pengusaha jangan pernah takut saat 'dipalak' atau dimintai sejumlah uang oleh oknum yang mengatasnamakan para calon kepala daerah maupun kepala...

KPK: 18 Gubernur dan 75 Bupati/Wali Kota Terseret Korupsi

Tuesday, 17 Apr 2018 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- KPK berharap semua kepala daerah bisa menjaga Pilkada yang berintegritas. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, ia menuntut pasangan calon (paslon) untuk jujur dan berintegritas karemdidasari...

Basaria: Ada Calon Kepala Daerah Bohong Soal Harta Kekayaan

Thursday, 12 Apr 2018 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan pentingnya bagi para calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018 untu membuat Laporan Harta Kekayaan...

Wiranto: Jangan Grasak-grusuk Bahas Pemilihan Kepala Daerah

Tuesday, 10 Apr 2018 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merasa tak mudah menentukan setuju atau tidak setuju terkait pemilihan kepala daerah di DPRD. Ada hal-hal yang perlu...

Bamsoet Sebut KPK Setuju Pilkada di DPRD

Tuesday, 10 Apr 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab, banyak persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada...

KPK: Tak Tepat Salahkan Pilkada Sebagai Penyebab Korupsi

Tuesday, 10 Apr 2018 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan agar tidak menyalahkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sebagai penyebab korupsi. Dia menegaskan tidak tepat jika mengambinghitamkan...

Tiga Calon Kepala Daerah di Jatim Terancam tak Bisa Nyoblos

Friday, 30 Mar 2018 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tiga calon kepala daerah di Jawa Timur berstatus tersangka yang terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tak bisa mencoblos pada hari pelaksanaan pemilihan kepala...

Cakada Tersangka, Politikus PKS: Biar Masyarakat yang Pilih

Friday, 30 Mar 2018 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera tidak sejalan dengan usulan sejumlah pihak merevisi Undang-Undang Pilkada berkaitan pergantian terhadap calon kepala daerah yang berstatus tersangka....

Cakada Bermasalah, Revisi UU Pilkada tak Memungkinkan

Friday, 30 Mar 2018 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat pesimistis Revisi Undang-undang Pilkada untuk mengatur pergantian calon kepala daerah berstatus tersangka dapat dilakukan. Itu karena revisi...

Perppu Cakada Bermasalah Dinilai tak Diperlukan

Friday, 30 Mar 2018 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan calon kepala daerah (cakada) yang terjerat kasus hukum. Sehingga lebih...

Penerbitan Perppu Cakada Bermasalah Dipertanyakan

Wednesday, 28 Mar 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria berkeberatan jika nantinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakada) yang bermasalah. Riza yakin...

Langkah KPK Tetapkan Cakada Tersangka Patut Diapresiasi

Wednesday, 21 Mar 2018 22:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai langkah KPK menetapkan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah (cakada) 2018 patut diapresiasi. Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur...

Soal Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Ini Kata Tjahjo

Tuesday, 20 Mar 2018 09:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi semua pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah bersih yang bertumpu pada adu gagasan dan program bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan...

Taufik Kurniawan: Proses Hukum Cakada Harus Tetap Berjalan

Friday, 16 Mar 2018 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai proses hukum calon kepala daerah (cakada) harus tetap berjalan. Sehingga ia tidak setuju dengan imbauan pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan...

Demokrat: Cakada Jadi Tersangka Untungkan Lawan Politik

Friday, 16 Mar 2018 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, calon kepala daerah (cakada) 2018 yang menjadi tersangka akan menguntungkan pihak lawan. Dia pun yakin KPK akan bijak...