Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

INDEX BERITA

Terlambat Serahkan APBD Bakal Kena Sanksi

Tuesday, 06 Jan 2015 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji ketentuan pemberian sanksi bagi daerah yang terlambat menyerahkan laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek...

Mendagri: Pembubaran Ormas Perlu Kajian Komprehensif

Thursday, 13 Nov 2014 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak berbadan hukum, seperti Front Pembela Islam (FPI), karena perlu kajian komprehensif."Untuk pembubaran ormas yang tidak...

Kalau Ragu Mendagri Diminta Tak Terbitkan NIK DPT Bermasalah

Wednesday, 11 Dec 2013 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi II DPR RI menyarankan agar 3,2 juta NIK baru dalam DPT bermasalah tidak diterbitkan. Sebab, jika belum ada verifikasi dan validasi dikhawatirkan justru terjadi manipulasi data.Anggota...

Mendagri Masih Ragu Terbitkan NIK 3,2 Juta DPT Bermasalah

Wednesday, 11 Dec 2013 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih ragu terbitkan NIK baru untuk 3,2 juta DPT bermasalah. Perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk menghindari adanya potensi pemilih fiktif.Menteri Dalam Negeri...

Sekuler Goyang Pemerintahan Islam Tunisia

Tuesday, 30 Jul 2013 04:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,TUNIS - Pemerintahan Islam Tunisia mulai digoyang oleh kubu sekuler. Ribuan demonstran dari kubu sekuler, Ahad (28/7), berkumpul di ibu kota negara ini, Tunis, untuk memprotes kinerja pemerintah. Aksi...

Struktur 16 Kementerian dan Lembaga Mau Diperbaiki

Thursday, 02 May 2013 23:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MANADO -- Sedikitnya ada 16 kementrian dan lembaga negara termasuk kementrian dalam negeri akan segera dibenahi strukturnya. ''Kurang lebih sekitar enam bulan untuk panataan struktur ini. Dari 16 kementerian...

Mendagri Dukung Pemilihan Langsung Digugat ke MK

Friday, 16 Mar 2012 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendukung upaya pihak-pihak tertentu dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan umum...

Pemilukada Papua, Kemendagri Imbau DPRP Gugat ke MK

Friday, 16 Mar 2012 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada) di Papua tidak cocok dengan kultur dan kebiasaan masyarakat setempat. Karena itu, proses pemilihan bupati, wali...