Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

INDEX BERITA

Kemendagri Sebut Kurangnya Blangko karena Mega Kasus KTP-El

Thursday, 05 Dec 2019 22:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan kekurangan blangko KTP Elektronik karena terkendala kasus mega proyek pengadaan KTP-el yang baru dijatuhkan vonisnya pada pertengahan 2017.

"Selama kasus...

Kemendagri: Revisi UU DKI Jakarta Masuk Prolegnas 2020

Thursday, 05 Dec 2019 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah di Kalimantan Timur membuat beberapa Undang-Undang menyesuaikan untuk direvisi. Salah satunya, revisi UU Nomor 29...

Ketum FPI Heran Kemendagri Belum Perpanjang SKT Ormas

Saturday, 30 Nov 2019 06:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ahmad Sobri Lubis merasa heran dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI....

Dasco Sebut Kemendagri Sudah Punya Parameter Soal SKT FPI

Friday, 29 Nov 2019 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentu sudah memiliki parameter tertentu berkenaan dengan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam...

Komisi II DPR Ingin DPT Diserahkan ke Kemendagri

Thursday, 28 Nov 2019 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menginginkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditangani dan diurus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya,...

Tito Kaji Sistem Pilkada dengan Libatkan Pihak Eksternal

Thursday, 28 Nov 2019 02:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta publik tak lagi membahas soal pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD. Ia membantah pernah mengatakan bahwa akan memberlakukan...

Soal Survei IPO, Tito: Saya Kerja Lillahi Ta'ala

Monday, 25 Nov 2019 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengaku tak terpengaruh dengan adanya survei Indonesia Political Opinion (IPO). Survei itu menyatakan dirinya tidak cocok menjabat sebagai menteri dalam negeri...

Soal Izin Ormas FPI, Ini Kata Mendagri

Monday, 25 Nov 2019 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait ormas Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Agama. Tito mengatakan pihaknya masih mengkaji perizinan...

Kemendagri Rencanakan Payung Hukum Pembinaan Ormas

Monday, 25 Nov 2019 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membentuk kerja sama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

RAPBD DKI Molor, Kemendagri tak Beri Perpanjangan Waktu

Friday, 22 Nov 2019 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin menegaskan, Undang-Undang (UU) tidak mengatur perpanjangan waktu penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Tahapan...

DPR Pastikan 2020 Tetap Pilkada Langsung

Tuesday, 19 Nov 2019 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dievaluasi, karena dinilai banyak mudharatnya. Meski begitu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli...

Kemendagri-DPD Sepakati Penyederhanaan Regulasi Perizinan

Tuesday, 19 Nov 2019 06:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyepakati akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyederhanaan regulasi-regulasi perijinan yang selama ini menghambat investasi...

Kemenkeu Tunggu Verifikasi Kemendagri Terkait Desa Fiktif

Monday, 18 Nov 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk menelusuri keberadaan desa fiktif yang menikmati aliran...

Tito Minta Seluruh Pemda Verifikasi Data Desa

Monday, 18 Nov 2019 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memverifikasi keberadaan desa di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, daerah di Sidoarjo, Jawa Timur, ada desa yang...

Pemerintahan Empat Desa Diduga Fiktif tak Berjalan Optimal

Monday, 18 Nov 2019 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, keberadaan empat desa di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara benar adanya, yang sebelumnya diduga sebagai desa fiktif. Akan tetapi, aktivitas pemerintahan desa di...

Bupati Konawe Diminta Evaluasi Perda Pembentukan Desa

Monday, 18 Nov 2019 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Bupati Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengevaluasi peraturan daerah (perda) mengenai pembentukan desa di wilayahnya. Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 7...

Joko Widodo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

Wednesday, 13 Nov 2019 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas antara pemerintah pusat dan forkopimda di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Dalam sambutannya, Jokowi sempat memperingatkan aparat penegak hukum, termasuk kapolda, kapolres, kajati,...

Materi Radikalisme Masuk dalam Ujian Tes CPNS 2019

Tuesday, 12 Nov 2019 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyebut soal menyangkut radikalisme masuk dalam ujian tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Tujuannya mencegah oknum radikal bekerja...

Kemendagri Ajak Pemda Cegah Ajaran Radikal

Tuesday, 12 Nov 2019 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ikut mengambil upaya dalam pencegahan meluasnya ajaran radikal di masyarakat. Salah satu caranya, Kemendagri meminta Pemda se-Indonesia menangkal ajaran semacam itu.

"Dalam menangkal ajaran...

DPR Minta Evaluasi Pilkada dengan Hati-Hati

Monday, 11 Nov 2019 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito berencana melakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa dalam proses evaluasinya...

Kemendagri Buka Formasi Seleksi CPNS, Ini Formasinya

Monday, 11 Nov 2019 14:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019. Kemendagri membuka 370 formasi yang terdiri dari 10 persen atau 37 orang untuk...

Kemendagri Terjunkan Tim Usut Dugaan Desa Fiktif

Monday, 11 Nov 2019 02:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara guna mengusut dugaan desa fiktif. Tim berjumlah 13 orang tersebut bertugas untuk mengumpulkan data...

Praja IPDN Diajak Persiapkan Diri Hadapi Era Digital

Saturday, 09 Nov 2019 05:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 52 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan studi lapangan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, Jumat (8/11). Kunjungan tersebut...

Polda Sultra dan Kemendagri Usut Dugaan Desa Fiktif

Friday, 08 Nov 2019 02:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Dalam Negeri menyelidiki dugaan adanya desa fiktif di Sultra. "Ini kami sedang bersama-sama dengan tim Kemendagri melakukan penyelidikan," kata Kapolda Sultra Brigjen...

Kemendagri Laporkan 'Desa Hantu' ke Polda Sulawesi Tenggara

Thursday, 07 Nov 2019 00:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melaporkan kasus desa "hantu" ke Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. "Kami menunggu hasil...

Tito Sebut Pilkada Langsung Ada Mudharatnya

Wednesday, 06 Nov 2019 21:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan revisi undang-undang Pilkada masih dalam pembicaraan. Tito memiliki pandangan sendiri terkait pilkada langsung, yakni lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

"Pertanyaan...

Kemendagri: Desa Hantu tak Dapat Dana Desa Sejak 2017

Wednesday, 06 Nov 2019 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bantuan alokasi dana desa (ADD) kepada desa 'hantu' sudah berhenti sejak 2017. Kemendagri memastikan hal tersebut setelah...

Mendagri akan Bicara dengan Menag Terkait Pelarangan Cadar

Friday, 01 Nov 2019 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan membicarakan dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana pelarangan pemakaian cadar bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN). Pada prinsipnya, ia...

Kemendagri dan KPK Kerjasama Sisir APBD

Thursday, 31 Oct 2019 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan...

Disdukcapil Bandung Nunggak Cetak 65 Ribu KTP-El

Thursday, 31 Oct 2019 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung masih menunggak pencetakan 65 ribu keping elektronik- kartu tanda penduduk (KTP-El). Saat ini pencetakan KTP-El di Kota Bandung perbulan hanya dibatasi...

Kemendagri: Perlu Penajaman Kegiatan Pemerintah di Papua

Thursday, 31 Oct 2019 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai perlunya penajaman dan sinergi kegiatan pemerintah di Papua Dan Papua Barat. Hal itu dilakukan terkait dialog...

Tito: Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul Jadi Papua Selatan

Thursday, 31 Oct 2019 03:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemekaran Papua ditujukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan. Menurut dia, dari usulan pemekaran yang ada, baru wilayah...

APBD Jabar 2020 Difokuskan ke Sembilan Program Prioritas

Thursday, 31 Oct 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan nota pengantar keuangan terkait Raperda APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Jabar di kantor DPRD Jabar,...

Tito: Perbaikan Ekonomi Tekan Kekerasan di Papua

Wednesday, 30 Oct 2019 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis upaya perbaikan ekonomi di Papua bisa menekan praktik kekerasan. Pernyataan Tito ini berkaitan dengan rencana pemerintah memekarkan dua provinsi baru...

Kemendagri Minta Gubernur Fasilitasi Pembahasan NPHD

Monday, 28 Oct 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin meminta gubernur menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, dana pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan...

Gerindra Ingin PKS Mulai Aktif Komunikasi Soal Wagub

Friday, 25 Oct 2019 03:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik mengatakan proses pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta masih terganjal pola komunikasi PKS...

Jimly: Tidak Bisa Polri di Bawah Kemendagri

Friday, 25 Oct 2019 00:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak bisa berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) "Tidak bisa seperti itu,"...

Tito Karnavian Komitmen Jaga Stabilitas Politik Dalam Negeri

Thursday, 24 Oct 2019 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Tito akan melakukan pembinaan politik kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas...

Langkah Awal Jadi Mendagri, Tito Belanja Masalah

Wednesday, 23 Oct 2019 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Indonesia Maju Tito Karnavian mengatakan, langkah awal bekerja akan belanja masalah terlebih dahulu. Ia mengaku sudah mengerti misi yang disampaikan Presiden...

Kemendagri Diharap Segera Melantik Bupati Talaud Terpilih

Wednesday, 16 Oct 2019 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Bupati Talaud terpilih, Moktar A Parapaga berharap dirinya dan Bupati Talaud terpilih Elly E Lasut bisa segera dilantik. Moktar berharap Kementerian Dalam Negeri bisa melantik...