Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

INDEX BERITA

SDA Dikuasai Asing Bentuk Penjajahan dalam Bentuk Lain

Friday, 16 Aug 2019 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, aneka lomba dan kegiatan digelar untuk menyemarakkannya. Sejenak rakyat melepaskan penat dan beban hidup yang dirasa. Namun, benarkah kita telah merdeka?

Ekonom: Pemangkasan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Wajar

Tuesday, 02 Jul 2019 06:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia (World Bank/WB) adalah hal wajar. Sebab,...

Wanda: Saatnya Aktivis 98 Berjuang dari Dalam Pemerintahan

Saturday, 04 May 2019 06:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi sekaligus aktivis 98 Wanda Hamidah mengatakan saat ini sudah saatnya bagi aktivis 98 untuk berjuang dari dalam pemerintahan. Salah satu tujuannya guna mengawal nilai-nilai perjuangan para...

JK Ungkap Kebijakan Tersulitnya Bersama Jokowi

Thursday, 31 Jan 2019 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan kebijakan tersulit yang dia ambil pada saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Kerja. Momen tersebut terjadi ketika pemerintah ingin...

DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Redam Pelemahan Rupiah

Sunday, 16 Sep 2018 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus mengkreasi penyesuaian kebijakan. Ketahanan ekonomi nasional bagaimana pun sedang diuji, sehingga penyesuaian kebijakan...

Pengamat: Krisis Moneter 1998 tidak Akan Terulang Saat Ini

Monday, 10 Sep 2018 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri menyatakan tidak ada yang perlu ditakuti dari pelemahan rupiah saat ini. Ia mengatakan perekonomian Indonesia jelas lebih unggul...

Menkeu: Kualitas Kebijakan Pemerintah Tentukan Credit Rating

Friday, 19 Jan 2018 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta kemampuan mengatasi masalah ekonomi turut menentukan peringkat kredit (credit rating) yang diberikan oleh lembaga pemeringkat...

Ekonomi Lemah, Ini Masukan CORE untuk Kebijakan Pemerintah

Tuesday, 28 Nov 2017 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan mencapai level 5,1 persen. Pendiri CORE Hendri Saparini menyatakan, terdapat beberapa faktor...

Mu'ti: Presiden Harus Jadi Inisiator

Thursday, 29 Jun 2017 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengapresiasi usulan mengkomunikasikan kebijakan lima hari sekolah. Hanya saja, dia mengingatkan, unsur-unsur yang dilibatkan membahas itu harus lebih...

Muhammadiyah Tunggu Pemerintah Soal Usulan LHS

Thursday, 29 Jun 2017 02:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengapresiasi usulan untuk membahas kebijakan lima hari sekolah (LHS) sebagai upaya komunikasi lebih baik bidang pendidikan. Tapi, Muhammadiyah...

Luhut: Presiden Jokowi Siapkan Opsi Soal Kisruh Freeport

Friday, 24 Feb 2017 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden RI Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak PT Freeport Indonesia. Kendati tidak menjelaskan secara gamblang,...

YLKI: Jangan Bandingkan Freeport dengan Industri Rokok

Wednesday, 22 Feb 2017 13:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengeluarkan kritikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait sengkarut Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebelumnya Jonan...

Pemerintah akan Sesuaikan Kebijakan dengan Situasi Politik AS

Friday, 20 Jan 2017 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah kebijakan luar negeri guna menyesuaikan perubahan situasi politik di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. "Di sisi yang lain, ada persiapan-persiapan...

Maraknya Pekerja Ilegal Asal Cina karena Kebijakan Bebas Visa

Saturday, 24 Dec 2016 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati menyebut, penjelasan pemerintah  soal jumlah tenaga kerja asal Cina yang jumlahnya hanya 21 ribu tenaga kerja dapat dimaklumi. Informasi tersebut...

Puluhan Organisasi Islam India Tentang Kebijakan Pemerintah

Wednesday, 26 Oct 2016 09:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Puluhan organisasi Islam di India melakukan protes terhadap pemerintah pusat yang dinilai telah membuat kebijakan sepihak. Pemerintah ingin menerapkan peraturan Uniform Civil Code dan menghapuskan...

Kebijakan Pemerintah Dinilai Permisif Terhadap Pekerja Asing

Friday, 22 Jul 2016 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mengatakan, ia menyesalkan kebijakan pemerintah yang permisif terhadap pekerja asing. "Misalnya adanya peraturan tidak harus...

Istana Klaim Pandangan Presiden Jokowi dan Fraksi PDIP Sudah 'Klop'

Monday, 27 Jun 2016 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menemui perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Istana Merdeka Jakarta, Senin (27/6). Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mendampingi Presiden bertemu perwakilan...

Pemerintah Diminta tak Berpihak kepada Asing

Monday, 09 May 2016 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah dianggap cenderung berpihak pada asing dan tidak mementingkan rakyat pribumi. "Pemerintah ini aneh. Bila di negara manapun pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan pribuminya. Sebaliknya...

'Mau Dibawa ke Mana Bangsa Ini'

Saturday, 12 Mar 2016 12:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Rochmat Wahab mengatakan, hilangnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebabkan hierarki kepemimpinan dari pemerintah pusat ke daerah menjadi tak efektif.  Sejak GBHN...

JK: Kebijakan yang Salah Lebih Bahaya dari Korupsi

Wednesday, 10 Feb 2016 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dampak dari kebijakan yang salah bisa lebih berbahaya daripada tindak pidana korupsi. Untuk itu, ia mengingatkan berbagai pihak harus benar-benar cermat...

Sembilan Solusi HT untuk Pemerintah

Friday, 25 Dec 2015 00:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia harus dikembalikan pada tujuan awal berbangsa dan bernegara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyatakan, kondisi ekonomi...

JK: Kebijakan BI Harus Selaras dengan Pemerintah

Saturday, 05 Dec 2015 01:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar kebijakan Bank Indonesia (BI) selaras dengan kebijakan pemerintah."Tujuan bank sentral dimanapun ialah menstabilkan keuangan dan mengendalikan inflasi padahal pemerintah bukan...

LIPI Sebut Kebijakan Pemerintah Masih Pragmatis

Friday, 04 Dec 2015 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan kebijakan politik yang dijalankan pemerintah, terutama di daerah, masih banyak yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan (sains)."Kebijakan pemerintah, khususnya di pemerintah...

Apindo: Kebijakan Pemerintah Harus Sinergis

Tuesday, 01 Dec 2015 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah sudah memunculkan optimisme di kalangan pengusaha. Namun, harus ada sinergi...

Mengapa Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Semakin Senyap?

Monday, 30 Nov 2015 04:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk konsisten dalam menelurkan kebijakan terkait pengembangan energi baru terbarukan. Kalau tidak, maka pengembangan energi baru terbarukan dinilai akan mandeg di saat laju produksi...

BPS: Deflasi karena Pemerintah All Out

Thursday, 01 Oct 2015 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pusat Statistik menyebut turunnya harga barang/jasa atau deflasi sebesar 0,05 persen pada September 2015 bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat.  BPS menilai deflasi terjadi karena...

Ini Kebijakan Pemerintah yang tak Dukung Dunia Usaha Menurut Kadin

Friday, 10 Jul 2015 22:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini masih banyak yang kurang menunjang dunia usaha. Tak jarang, kebijakan...

BPJS Klaim Hanya Punya 24 Jam untuk Sosialisasi PP JHT

Monday, 06 Jul 2015 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) menuai kritikan karena dianggap minim sosialisasi di masyarakat. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan...

Ekonomi Terpuruk, Ini yang Diminta Kadin ke Pemerintah

Friday, 03 Jul 2015 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah diminta untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan guna memulihkan perekonomian nasional yang masih betah di posisi lemah. Kondisi lemah ini ditandai dengan permintaan dan produksi yang kompak menurun....

Kadin: Kebijakan Pemerintah Buat Pengusaha Terpuruk

Friday, 03 Jul 2015 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkumpul dan berdiskusi mengenai akar penyebab ekonomi nasional yang melemah. Diskusi yang berlangsung tertutup di Ruang Dua Mutiara...

Pemerintah Disebut Sebagai Dalang Utama Inflasi Tinggi, Bukan Spekulan

Thursday, 18 Jun 2015 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Inflasi pada Mei 2015 telah mencapai sebesar 7,15 persen, melebihi target yang ditetapkan pemerintah yakni 3 hingga 5 persen. Teridentifikasi, penyebabnya didominasi sejumlah ketetapan harga yang diatur oleh...

Beri Izin Pers Asing ke Papua, Pemerintah Harus Hati-hati Berita Provokatif

Wednesday, 13 May 2015 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai PKB Syaiful Bahri Anshori mengatakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan akses pada pers asing untuk meliput dan memberitakan Papua...

Kebijakan Pemerintah Penyebab Rendahnya Konsumsi Masyarakat

Friday, 08 May 2015 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia yang terus melemah salah satunya ditandai dengan rendahnya tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut tampak dari kondisi daya beli masyarakat yang lambat laun terus tergerus...

Kebijakan Pemerintah Dituding Biang Keladi Turunnya Pertumbuhan Ekonomi

Wednesday, 06 May 2015 04:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden RI membuat masyarakat menaruh harapan besar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fenomena "Jokowi Effect".Namun,...

DPR: Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM tak Tepat

Friday, 21 Nov 2014 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan adanya kebijakan pemerintah Jokowi-JK menaikkan BBM, komisi VI DPR RI menyatakan sikapnya. Komisi perindustrian dan perdagangan ini menyesalkan lahirnya putusan tersebut."Kami menilai kenaikkan harga BBM...

BBM Subsidi dan Kebijakan Galau Pemerintah

Friday, 29 Aug 2014 14:00 WIB

Antrean konsumen mengular di SPBU, stok Premium di SPBU habis, dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi langka di pasaran merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia menjelang pengujung...

Energi Alternatif Ditingkatkan

Thursday, 05 Jun 2014 11:22 WIB

JAKARTA — Konsumsi masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) terus meroket, sedangkan kebijakan energi terbarukan tak juga membuahkan hasil. Pemerintah berjanji menggiatkan eksplorasi energi alternatif. Wakil Presiden...

Belajar dari Krisis, Pemerintah Harus Intervensi Pasar

Tuesday, 28 Jan 2014 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan antara negara dan pasar selalu menjadi peredebatan menarik dalam kekuasaan. Di satu pihak, ada yang menuntut pemerintah tidak perlu melakukan intervensi karena pasar bisa mengatur...

PAN: Setgab Koalisi Tidak Solid

Sunday, 05 Jan 2014 03:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Sekretariat Gabungan partai politik koalisi pemerintahan SBY-Boediono tidak solid di DPR karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah."Dalam perkembangannya ternyata proses koalisi di DPR seringkali...

Pemerintah Diminta Cegah Penempatan Dana di Luar Negeri

Wednesday, 28 Aug 2013 23:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat menilai saat ini banyak dana milik orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, terutama dana milik eksportir. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah diminta membuat kebijakan...