Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

INDEX BERITA

Ini Pesan Ketua Umum ICMI untuk Kedua Pasangan Capres

Thursday, 11 Apr 2019 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepekan menjelang pencoblosan suasana perpolitikan semakin memanas terutama di antara kedua kubu pendukung paslon capres. Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengajak kedua kubu pasangan capres-cawapres menyusun...

Jimly Perkenalkan Empat Cara Pandang Kebangsaan

Saturday, 27 Oct 2018 23:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie memperkenalkan empat cara pandang kebangsaan kepada umat agama Khonghucu dalam Seminar Kebangsaan bertajuk 'Perkokoh Persatuan Bangsa...

Polemik Bendera, Jimly: HTI itu Obyek Dakwah Bukan Persekusi

Wednesday, 24 Oct 2018 05:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkiat insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang identik dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat...

ICMI: Pemenang Pilkada Jangan Arogan

Thursday, 28 Jun 2018 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 baru saja usai. Sebanyak 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota menggelar hajatan pilkada.

Menyikapi rampungnya pilkada serentak tahun...

Jimly: Presidential Treshold yang Paling Ideal 0 Persen

Saturday, 16 Jun 2018 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, mengatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang paling ideal sebesar 0 persen. Jimly juga menyebut jika banyak capres tidak...

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

Thursday, 10 May 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara...

Qodari: Tantangan Jokowi Pilih Din atau Said Aqil

Monday, 19 Mar 2018 23:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Muhammad Qodari melihat Jokowi akan mengalami kesulitan apabila memilih di antara mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin dengan Ketua Umum PB NU...

Mengapa Jokowi Disarankan Pililih Cawapres dari Kaum Agamis?

Monday, 19 Mar 2018 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Muhammad Qodari melihat elektabilitas Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan lebih terdukung apabila memilih pasangan dari kalangan agamis. Sebab, kini mereka sudah memiliki...

Jimly: Hak Cuti Kampanye Capres Pejawat Bisa tak Digunakan

Friday, 16 Mar 2018 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan cuti bagi calon presiden (capres) pejawat adalah hak. Hak tersebut bisa digunakan maupun tidak digunakan. "Yang perlu dipahami masyarakat adalah,...

Jimly: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kemunduran Peradaban

Friday, 09 Feb 2018 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat tengah merancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Rancangan ini diharap bisa menggantikan KUHP yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia. (Baca: Jimly Sebut...

Jimly: Kasus Ahok Jangan Terjadi Lagi di Pilkada 2018

Thursday, 19 Oct 2017 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua tahun yang akan datang akan menjadi tahun politik dengan akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Namun, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI),...

Jimly: Presidential Threshold Berpotensi Inkonstitusional

Wednesday, 31 May 2017 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, penerapan presidential threshold dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 dapat berpotensi merusak tatanan pluralitas bangsa. Karena, presidential threshold...

DKPP Lapor Kinerja Lima Tahun ke Wapres

Wednesday, 31 May 2017 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Masa jabatan pengurus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 hampir berakhir. Menyongsong akhir jabatan tersebut, pengurus DKPP melaporkan kinerjanya selama lima tahun kepada Wakil Presiden Republik...

DKPP Temui Banyak Pelanggaran Kampanye Putaran Kedua Pilkada DKI

Wednesday, 19 Apr 2017 19:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiq, masih banyak ditemukan pelanggaran dalam kampanye. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, menurut dia, justru semakin menurun...

Bertemu Pemuda Islam, Jimly: Soal Ekonomi Kita Minoritas

Monday, 20 Mar 2017 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keberadaan pengusaha Muslim di Indonesia saat ini semakin minoritas. Terungkap bahwa dari 50 orang terkaya di Indonesia hanya terdapat lima pengusaha Muslim. Hal ini diungkapkan Ketua Presidium...

Jimly: Jangan Terburu-buru Cari Kandidat Hakim MK

Saturday, 25 Feb 2017 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengatakan panitia seleksi (pansel) tidak perlu terburu-buru dalam melaksanakan proses rekruitmen kandidat calon hakim konstitusi. Menurutnya, delapan orang hakim...

In Picture: DKPP Tinjau TPS 15 di RSCM

Wednesday, 15 Feb 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie meninjau TPS 15 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu (15/2).   Dalam tinjauannya, Jimly memastikan pencoblosan Calon Gubernur dan...

Jimly: Indonesia Harus Bangun Parpol Jangka Panjang

Wednesday, 25 Jan 2017 07:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, Indonesia yang memilih jalan demokrasi maka harus juga membangun partai politik (parpol) dengan desain untuk jangka panjang, karena tidak...

Jimly: Saya tak Rela Umat Islam Terjebak dalam Adu Domba

Tuesday, 15 Nov 2016 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengaku tidak rela apabila aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk melengserkan pemerintahan yang sah, sehingga jangan sampai terjebak pada...

Kasus Ahok tak Punya Jaminan Selesai dalam Dua Pekan

Sunday, 06 Nov 2016 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama dalam waktu dua pekan. Janji pemerintah tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menerima perwakilan dari peserta...

Jokowi tak Temui Pendemo, Jimly: Kesannya Rakyat Wakil Presiden

Sunday, 06 Nov 2016 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, tak memungkiri kemungkinan adanya pihak yang menunggangi demo aksi Bela Islam 4 November lalu. Sebab, merupakan hal...

Saran Jimly Soal Penanganan Kasus Ahok Terkait Al Maidah 51

Friday, 14 Oct 2016 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie, menegaskan bahwa hukum jangan dijadikan sebagai alat politik atau politisasi hukum, terutama yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Hal...

Marwah Daud Bela Kanjeng Dimas, Ini Tanggapan Jimly

Friday, 30 Sep 2016 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) turut buka suara atas kasus Padepokan Kanjeng Dimas. ICMI mengimbau segenap anggotanya serta semua kaum ilmuwan dan cerdik cendekia Muslim agar...

Jilbab TNI Diizinkan, ICMI: Alhamdulillah

Thursday, 07 Jul 2016 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembolehan berjilbab untuk Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) TNI ditanggapi positif berbagai pihak meski baru sebatas lisan. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie...

Penanganan Terorisme, Jimly: Selesaikan Masalah tak Selalu Revisi UU

Thursday, 07 Jul 2016 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengritik rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia menilai, persoalan yang terjadi saat ini...

‘Tony Blair Sudah Menyesal, George W Bush Belum’

Thursday, 07 Jul 2016 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta pemimpin dunia untuk tidak membuat keputusan yang memicu terjadinya kekerasan. Sebab, hal itu diyakini akan memunculkan...

Jimly Ajak Tokoh Agama dan Politik Bersatu Lawan Teror

Thursday, 07 Jul 2016 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh politik dunia untuk bersatu melawan terorisme global. Ia berharap, kekerasan-kerasan yang...

Jimly Akui Pasal 158 UU Pilkada Terlalu Ketat dan Perlu Direvisi

Friday, 22 Jan 2016 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie menilai pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada perlu menjadi salah satu poin yang direvisi dalam...

JK Jabat Ketua Dewan Penasehat ICMI Periode 2015-2020

Wednesday, 30 Dec 2015 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah ICMI menggelar Muktamar VI dan Milad ke 25 yang berlangsung di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Sabtu (12/12) belum lama ini, ICMI langsung menyusun...

Jimly: Adnan Buyung Berhak Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

Wednesday, 23 Sep 2015 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddique merasa kehilangan dengan meninggalnya pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Jimly mengatakan, banyak pelajaran...

Jimly: Sistem Lelang Jabatan Harus Dievaluasi

Friday, 11 Sep 2015 13:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengangkatan pejabat melalui sistem lelang perlu dievaluasi ulang karena ternyata memiliki beberapa dampak buruk. "Perlu dilakukan...

Jimly: KPK Harus Dibuat Permanen

Tuesday, 25 Aug 2015 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan akan mengupayakan KPK menjadi lembaga permanen bila ia menjadi pimpinan KPK. "Untuk menguatkan posisi KPK maka harus dibuat...

Ditanya Pembentukan KPK di Daerah, Ini Jawaban Jimly

Tuesday, 25 Aug 2015 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak perlu dibentuk KPK di daerah bila hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya harmonis."Kalau  hubungan KPK...

Soal Rumah di Pondok Indah, Ini Penjelasan Jimly

Tuesday, 25 Aug 2015 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie diketahui sempat menyewa rumah kontrakan Rp 120 juta per tahun saat masih menjabat sebagai Ketua MK. Padahal saat...

Jimly Akui Jimly School Dapat Kucuran Dana dari Newmont

Tuesday, 25 Aug 2015 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie diketahui mempunyai Jimly School of Law and Government. Ia punmengaku pembuatan sekolah tersebut ada kucuran dana dari Newmont. "Bapak...

Jimly: Megawati Kecewa dengan KPK

Tuesday, 25 Aug 2015 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menanggapi pernyataan Mantan Presiden RI Kelima, Megawati Soekarno Putri tentang pembubaran KPK. Hal tersebut ditanyakan oleh anggota Pansel...

Ini Strategi Jimly Jadi Pimpinan KPK

Tuesday, 25 Aug 2015 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan strateginya bila terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK. Salah satunya adalah membenahi terlebih dahulu masalah internal di...

Jimly: Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden tak Masuk Akal

Tuesday, 04 Aug 2015 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie tak setuju dengan usulan pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Jimly menilai, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dengan...

Jimly: Revisi UU KPK Harus Disepakati Presiden

Thursday, 25 Jun 2015 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan revisi Undang-Undang (UU) KPK belum bisa dilaksanakan jika belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, yakni Presiden. Jika pemerintah tidak...

Selama Tiga Tahun, 1.891 Penyelenggara Pemilu Diadukan ke DKPP

Saturday, 13 Jun 2015 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashidiqie mengungkapkan selama tiga tahun dibentuk, DKPP telah menerima laporan sebanyak 1.659 perkara yang melibatkan 1.891 penyelenggara Pemilu. "Ini sama...