Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

INDEX BERITA

Kejagung Tunggu Kelengkapan Bukti Penyelidikan Kasus HAM

Friday, 15 Jun 2018 23:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komnas HAM terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat. Prasetyo mengungkapkan, Kejaksaan Agung kesulitan memproses...

Anggaran Meningkat, Kejagung Siap Tingkatkan Kinerja

Saturday, 28 Oct 2017 02:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyambut baik kenaikan anggaran untuk Kejaksaan Agung dalam APBN 2018 mendatang. Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga dengan anggaran yang cukup besar,...

Kejagung: Eksekusi Lahan DL Sitorus Tunggu KLHK

Saturday, 28 Oct 2017 01:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya menunggu sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait eksekusi lahan perkebunan sawit milik DL Sitorus. Almarhum DL Sitorus disebut...

Kejagung Bantah Ada Intervensi di Kasus Gratifikasi Sertifikat BPN

Friday, 27 Oct 2017 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo membantah adanya intervensi dari menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak menahan tersangka gratifikasi penanganan dan pengurusan...

Kejakgung Teliti dengan Cepat Berkas Perkara First Travel

Friday, 27 Oct 2017 15:52 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung telah menerima limpahan berkas tahap pertama kasus dugaan penipuan dan penggelapan jamaah umrah biro perjalanan First Travel. Berkas tersebut mencakup tiga tersangka First Travel.Jaksa...

Darurat Narkoba, Kejagung Teliti Eksekusi Terpidana Mati

Thursday, 27 Jul 2017 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) akan meneliti kembali terpidana mati yang bakal dieksekusi pada tahun ini mengingat Indonesia yang sudah darurat Narkoba menyusul terungkapnya temuan 1 ton sabu...

Jaksa Agung tak Masalah Polri Bentuk Densus Anti Korupsi

Tuesday, 18 Jul 2017 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo mengaku tidak masalah jika Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Jaksa Agung berharap upaya memberantas kasus korupsi akan semakin maksimal dengan adanya...

Kejagung Berharap Pilkada di Daerah Lain tak 'Sepanas' di Jakarta

Thursday, 24 Nov 2016 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung RI HM Prasetyo berharap kondisi Pilkada DKI Jakarta yang memanas tidak merembet daerah di tanah air lainnya menjelang pelaksanaan pada Februari 2017. Menurutnya salah satu...

Dipanggil Jaksa Soal Kasus Munir, SBY: Enggak Kebalik Dunia Ini?

Wednesday, 02 Nov 2016 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang mengejar dan mencari-cari ihwal dokumen...

Jaksa Agung Mengaku Belum Terima TPF Munir

Thursday, 27 Oct 2016 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo mengaku belum menerima salinan temuan tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir. Padahal, mantan sesneg era Susilo Bambang Yudhoyono, Yudi Silalahi mengaku...

Gerindra: TPF Munir Bukan Pertarungan Jokowi dan SBY

Wednesday, 26 Oct 2016 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menegaskan, kasus hilangnya dokumen temuan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah ajang pertarungan antara Presiden...

SBY: Kami akan Buka Semua Dokumen Kasus Munir

Monday, 24 Oct 2016 00:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Hal ini dinilai sama saja meminta Jaksa Agung memeriksa SBY. Sebab, TPF...

Perintah Jokowi Agar Jaksa Agung 'Memeriksa SBY' Dipertanyakan

Sunday, 23 Oct 2016 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjelaskan pasal pidana apa yang disangkakan hingga ia memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen Tim...

Presiden: Proses Hukum Jika Ditemukan Novum Baru di Kasus Munir

Thursday, 13 Oct 2016 22:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses hukum kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib dilanjutkan, jika ditemukan novum (bukti) baru. "Kalau memang ada...

Mantan TPF Munir Bersedia Diundang Kejaksaan

Thursday, 13 Oct 2016 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) tewasnya Munir Said Thalib, Usman Hamid mengaku bersedia untuk bertemu dengan Kejaksaan Agung. Namun Usman mengaku hingga saat ini pihaknya...

Jokowi Minta Jaksa Agung Telusuri Keberadaan Dokumen Munir

Wednesday, 12 Oct 2016 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokmen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus...

DPR Minta Pemerintah Jujur Terkait Hilangnya Dokumen Munir

Wednesday, 12 Oct 2016 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil angkat bicara terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir. Nasir mengatakan dokumen negara tidak boleh hilang...

Soal Kasus Munir, Jaksa Agung: Mau Apa Lagi?

Tuesday, 11 Oct 2016 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan keputusan yang meminta pemerintah membuka kepada publik hasil investigasi yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) terhadap kasus pembunuhan aktivis...

Prasetyo Klaim Kinerja Kejakgung Sudah Maksimal

Friday, 22 Jul 2016 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung RI HM Prasetyo mengklaim kinerja setahun lembaganya sudah maksimal. Meski begitu, Prasetyo tak menampik masih ada oknum korps kejaksaan yang nakal."Kita sudah berbuat maksimal...

Jokowi: Jaksa yang Jujur Idaman Kita Semua

Friday, 22 Jul 2016 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-56. Melalui akun twitter pribadinya @jokowi, presiden berharap para jaksa benar-benar menjaga profesionalisme dan integritas dalam...

Jaksa Agung: Eksekusi Mati tak Terganggu Putusan MK

Friday, 01 Jul 2016 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pembatasan pengajuan grasi tidak akan mengganggu rencana eksekusi mati jilid III sehabis Lebaran. "Mudah-mudahan...

Kejakgung: Silakan Jika La Nyalla Bantah Temuan PPATK

Friday, 10 Jun 2016 18:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus korupsi La Nyalla Mattaliti enggan memberikan jawaban saat menjalani pemeriksaan. Selain itu, ia juga meragukan temuan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)...

Jaksa Agung: Kita Nantikan Pertunjukan La Nyalla Berikutnya

Tuesday, 24 May 2016 19:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali kalah dalam gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti, namun Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya tidak akan putus asa...

Jaksa Agung Minta Kejati Jatim Terbitkan Sprindik Baru La Nyalla

Tuesday, 24 May 2016 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo mendukung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menerbitkan sprindik baru untuk La Nyalla Mattalitti. Hal tersebut karena Pengadilan Negeri Surabaya kembali mengabulkan...

PN Jaksel Tolak Praperadilan Deponir AS dan BW

Wednesday, 23 Mar 2016 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan OC Kaligis dan Suryadharma Ali terkait keputusan deponir kasus dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad (AS) dan...

Deponering Kasus Mantan Pimpinan KPK Dinilai Sudah Tepat

Sunday, 20 Mar 2016 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung resmi mendeponering kasus yang melibatkan mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad serta mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap kasus penyidik KPK...

MUI: Deponir Kasus Samad dan BW Cukup Adil

Thursday, 10 Mar 2016 00:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri menilai keputusan deponir atau menyampingkan suatu perkara atas kasus dua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW)...

Kabareskrim Persilahkan Jaksa Agung Dilaporkan Terkait Deponir AS dan BW

Wednesday, 09 Mar 2016 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) melaporkan Jaksa Agung, HM Prasetyo ke Bareskrim Polri. Jaksa Agung dilaporkan atas keputusannya mendeponir perkara dua mantan pimpinan KPK, Abraham...

Kabareskrim: Deponir Bukan Berarti Samad dan BW tak Bersalah

Wednesday, 09 Mar 2016 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) mendeponir kasus dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Berbagai reaksi bermunculan atas keputusan tersebut baik yang pro maupun...

Deponir Kasus Samad dan BW, Jaksa Agung Dilaporkan ke Bareskrim

Monday, 07 Mar 2016 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) melaporkan Jaksa Agung, HM Prasetyo ke Bareskrim Polri. JA dilaporkan atas keputusannya mendeponir perkara dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad...

Sambangi Kejagung, Kabareskrim Bantah Bahas Deponir Samad

Monday, 07 Mar 2016 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabareskrim Polri, Komjen Anang Iskandar mendatangi Jaksa Agung Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Anang enggan menjelaskan detail maksud kedatangannya ke Jampidsus."Ini lagi silaturahmi. Teman...

Komisi III: Deponir Kasus AS dan BW Agak Ganjil

Monday, 07 Mar 2016 14:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI menerima masukan dari Forum Masyarakat Peduli Penegakkan Hukum (FMPPH) terkait kebijaksaan Kejaksaan Agung mengesampingkan perkara atau deponering kasus dua mantan pimpinan KPK...

Fadli Zon: Deponering Ganggu Rasa Keadilan

Friday, 04 Mar 2016 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan deponering yang dikeluarkan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mendapat kritikan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli...

Kasus Samad dan BW Dideponir, Ini Kata Kapolri

Friday, 04 Mar 2016 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, tidak ada seorang pun di Indonesia kebal terhadap hukum. Hal tersebut berlaku dalam negara hukum.Hal itu, Badrodin sampaikan menanggapi keputusan...

BW: Pimpinan KPK Sekarang Cerdas-Cerdas

Friday, 04 Mar 2016 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto berpendapat, pimpinan KPK saat ini sudah sangat menyadari resiko mendapatkan kriminalisasi karena menjadi pimpinan lembaga antikorupsi tersebut. Meski...

Bambang Widjojanto: Saya Maafkan Semua yang Pernah Menzalimi Saya

Friday, 04 Mar 2016 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendatangi gedung KPK untuk menemui pimpinan KPK.Terkait deponering kasusnya, Bambang mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung HM...

Aktivis Apresiasi Keputusan Kejagung Deponering Kasus Samad dan BW

Friday, 04 Mar 2016 06:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggiat antikorupsi, Bivitri Susanti menilai langkah Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk mengakhiri proses hukum mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah tepat. Keputusan tersebut...

KPK Sambut baik Putusan Kejagung Mendeponir Kasus Samad

Thursday, 03 Mar 2016 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menyambut baik putusan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas mendeponir atau mengesampingkan perkara kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. KPK berharap hal tersebut menjadi langkah baik kerja...

Arsul: Jaksa Agung Harus Jelaskan Alasan Deponering

Thursday, 03 Mar 2016 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai Jaksa Agung, HM Prasetyo harus menjelaskan alasan deponering pada kasus mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Menurutnya,...

Ini Alasan Jaksa Agung Mendeponir Kasus Samad dan BW

Thursday, 03 Mar 2016 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) memutuskan mendeponir kasus dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Keputusan tersebut diambil demi kepentingan umum. Jaksa...