Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

INDEX BERITA

Irman Sebut Ambang Batas 20-25 Persen Langgar Konstitusi

Friday, 21 Jul 2017 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin berpendapat, keputusan sidang paripurna DPR mengenai ambang batas 20 hinga 25 persen untuk pencalonan presiden, melanggar konstitusi. Dia meyebut...

Ahli Hukum Tata Negara Dukung Pembentukan Pengawas KPK

Tuesday, 16 Feb 2016 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mendukung wacana pembentukan lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berjalan lebih efektif dan pasti. "Menurut saya, semua...

PAN Gabung, Dukungan Politik Jokowi-JK Bertambah

Sunday, 06 Sep 2015 07:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin berpendapat, bergabungnya Partai Amat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintahan, tidak menjamin dapat memperkuat posisi konstitusional pemrintahan Jokowi-JK. Meski begitu,...

Alasan Etika Bisa Dipakai Ajukan Hak Angket

Wednesday, 25 Mar 2015 20:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Andi Irman Putra Sidin mengungkapkan alasan etika bisa dipakai DPRD DKI Jakarta untuk tetap mengajukan hak angket DKI kepada Gubernur Jakarta Basuki...

KPK Masih Tetap Bisa Berjalan

Tuesday, 17 Feb 2015 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan KPK tidak memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyusul ditetapkannya Abraham Samad sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Republik...

Presiden Diminta Ambil Alih Soal Jilbab Polwan

Sunday, 09 Mar 2014 08:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum tuntasnya masalah jilbab di institusi kepolisian, khususnya polisi wanita (polwan), diyakini bukan karena Polri menolak. Menurut pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, keinginan penggunaan jilbab...

Putusan MK Beri Angin Segar Bagi Narapidana

Thursday, 06 Mar 2014 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan ketentuan Pasal 286 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinilai memberikan angin segar bagi para...

BK DPR Diminta Tak Mudah Rekomendasikan Anggota Dewan Mundur

Saturday, 09 Nov 2013 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengingatkan Badan Kehormatan DPR RI agar tidak mudah merekomendasikan persetujuan pengunduran diri anggota DPR yang sedang menghadapi kasus hukum."Jika...

Pakar: Permanenkan MKH untuk Awasi Hakim Konstitusi

Tuesday, 08 Oct 2013 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan perlu adanya pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Poin itu menjadi salah satu yang masuk lima langkah penyelamatan MK setelah...

Pakar: Presiden Keluarkan Perppu, Risikonya Impeachment

Monday, 07 Oct 2013 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan Presiden harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Diakuinya, Perppu merupakan...

Pengamat: Keputusan Komite Etik KPK Harus Dihormati

Friday, 05 Apr 2013 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski enggan memberikan tanggapan tentang kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Irman Putra Sidin, menilai kesimpulan komite etik KPK harus dihormati....

KPU Pelajari Putusan PTTUN Soal PBB

Thursday, 07 Mar 2013 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikutsertakan PBB pada Pemilu 2014. KPU...

Pakar: Menangkan PBB, Putusan PTTUN Mengikat

Thursday, 07 Mar 2013 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) tentang hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan KPU yang tidak mengikutsertakan PBB...

Pakar: Inkonstitusional Jika Presiden Larang Ibu Negara Nyapres

Monday, 28 May 2012 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden tak boleh melarang siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia untuk mengajukan diri sebagai calon presiden di 2014. Menurut pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin,...

Pakar: Gugatan Granat Soal Corby Sulit Dikabulkan

Friday, 25 May 2012 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah memberikan grasi (pengurangan hukuman) untuk terpidana kasus narkotika asal Australia Schapelle Corby ditentang banyak pihak. Bahkan, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Narkoba...

Pakar: Tak Ada Ketentuan Capres Harus Kader Parpol

Sunday, 20 May 2012 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan setiap partai politik wajib membuka diri untuk menerima siapapun warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi calon presiden...

Soal BBM, Pemerintah tak Boleh Bedakan Rakyat

Thursday, 08 Mar 2012 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Subsidi BBM adalah kewajiban pemerintah seperti yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945, sementara kewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar adalah kewajiban lainnya yang tertuang...

SBY Diminta tak Tunggu KPK Guna Benahi Demokrat

Monday, 06 Feb 2012 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Untuk membenahi internal Partai Demokrat, tak perlu menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas para kader partai yang terjerat kasus hukum dan korupsi. Karena itu, pakar...

Pengamat: Presiden Seharusnya Lepas dari Parpol

Thursday, 12 Jan 2012 23:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan bahwa seharusnya presiden melepaskan diri dari jabatan atau kedudukannya di partai politik (parpol). Hal ini, menurutnya, ditujukan agar...

Laode: DPD Memiliki Legalitas Ikut Bahas RUU

Sunday, 02 Oct 2011 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini tengah dalam proses evolusi menuju titik yang sebenarnya seperti diamanatkan konstitusi. Salah satunya daah dengan keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang...