Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

INDEX BERITA

Grasi Annas Maamun, ICW Singgung Komitmen Antikorupsi Jokowi

Tuesday, 26 Nov 2019 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat antikorupsi mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan grasi kepada terpidana korupsi, Annas Maamun. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pengurangan masa penjara terhadap mantan...

Perppu KPK Belum Juga Terbit, ICW Gugat UU KPK ke MK

Thursday, 21 Nov 2019 05:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku sudah dikecewakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung direalisasikan....

ICW Tantang Tito Karnavian Lakukan Reformasi Partai

Tuesday, 19 Nov 2019 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mewacanakan akan melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebelum mengubah format Pilkada, ICW menantang Tito untuk lebih dulu melakukan reformasi kepartaian....

ICW Ingatkan Hindari Politisasi Jabatan Kabareskrim

Wednesday, 06 Nov 2019 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menghindari politisasi dalam menentukan sosok yang dipercaya sebagai kabareskrim. Sebab, politisasi justru dapat mengancam profesionalisme Polri.

"Karena...

ICW Ingatkan MA Soal Banyaknya Koruptor Ajukan PK

Monday, 04 Nov 2019 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar waspada dengan banyaknya pengajuan peninjauan kembali (PK) pelaku korupsi. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang...

ICW Pesimistis Kasus Novel akan Terungkap

Monday, 04 Nov 2019 11:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, tisJAKARTA -- Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengaku pesimis kasus penyerangan Novel Baswedan bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Selain belum adanya temuan yang signifikan, tenggat waktu...

Tak Keluarkan Perppu, Pengamat: Alasan Jokowi tak Tepat

Saturday, 02 Nov 2019 04:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan, alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) karena menunggu hasil...

ICW Sudah Menduga Jokowi tak akan Keluarkan Perppu KPK

Saturday, 02 Nov 2019 03:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana beranggapan, pihaknya telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh...

ICW Prediksi Kasus Novel Jalan di Tempat

Thursday, 31 Oct 2019 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW), memprediksi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tetap akan jalan di tempat di bawah penanganan Kabareskrim baru....

Mahfud MD Jawab Tantangan 100 Hari ICW

Tuesday, 29 Oct 2019 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjawab tantangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi...

ICW: 8 Menteri Kabinet Indonesia Maju tak Patuh LHKPN

Tuesday, 29 Oct 2019 03:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Dewi Anggraeni, mengatakan ada delapan menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terpantau tidak mematuhi disiplin...

ICW Tanggapi Aksi Mahasiswa Hari Ini

Monday, 28 Oct 2019 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyikapi aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin, (28/10). ICW memandang aksi sebagai bentuk konsistensi bahwa gerakan mahasiswa tidak ditunggangi.Koordinator ICW Adnan Topan Husodo...

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Monday, 28 Oct 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyatakan penguatan KPK sebenarnya mendukung program pembangunan pemerintah...

ICW Dorong Presiden tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Thursday, 17 Oct 2019 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch mendorong Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. "Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

Thursday, 17 Oct 2019 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW)  masih terus menanti itikad baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU...

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Thursday, 17 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana, mengatakan setelah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku, peluang penghentian kasus-kasus...

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Thursday, 17 Oct 2019 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit...

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi...

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Wednesday, 16 Oct 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, UU KPK yang diketahui banyak mengandung salah ketik (saltik) atau typo sudah diperbaiki. Supratman menyebut, UU KPK...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Monday, 14 Oct 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Monday, 14 Oct 2019 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan pandangan atas kondisi penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi untuk periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. ICW...

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Monday, 07 Oct 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat....

Koalisi Save KPK Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

Monday, 07 Oct 2019 01:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dikhawatirkan dapat membuat praktik korupsi di Indonesia semakin masif. Sejumlah unsur yang tergabung dalam Koalisi Save...

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Friday, 04 Oct 2019 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika...

Pengamat: KPK Kuat Dapat Cegah Masuknya Investasi tak Sehat

Tuesday, 01 Oct 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Visi Integritas ICW Emerson Yuntho menilai keberadaan KPK yang kuat dapat mencegah investasi yang tidak sehat masuk ke Indonesia. Dia mengatakan selama ini hanya...

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Monday, 30 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, Fraksi Partai Golkar meminta agar...

ICW: Demo Mahasiswa Bentuk Teguran kepada Pemerintah

Tuesday, 24 Sep 2019 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari ini merupakan bentuk teguran kepada pemerintah atas proses legislasi sejumlah yang dipaksakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aksi demonstrasi...

ICW Kritisi Jokowi yang Tolak Revisi UU KPK

Tuesday, 24 Sep 2019 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Lima Pimpinan KPK Tetap Bertugas

Friday, 20 Sep 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...

ICW: Revisi UU Pemasyarakatan, Remisi Koruptor Bisa Diobral

Friday, 20 Sep 2019 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, pihaknya menyoroti dua isu dalam revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Menurutnya, dua hal tersebut...

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Friday, 20 Sep 2019 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

MK Siap Terima Gugatan UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku siap menerima gugatan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi. Menurutnya, setiap undang-undang (UU) yang akan diuji...

Koalisi Masyarakat Sipil akan Gugat Revisi UU KPK ke MK

Thursday, 19 Sep 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUsAKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

ICW akan Ajukan Hak Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK

Wednesday, 18 Sep 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana mengajukan hak uji materi (judicial review) terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah...

Ketua KPK: Ikhtiar Lawan Korupsi tak Boleh Berhenti

Wednesday, 18 Sep 2019 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Setelah DPR bersama Pemerintah mengesahkan Revisi Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin, Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan pada seluruh pegawai KPK agar tetap...