Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

INDEX BERITA

ICW Dorong Presiden tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Thursday, 17 Oct 2019 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch mendorong Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. "Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

Thursday, 17 Oct 2019 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW)  masih terus menanti itikad baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU...

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Thursday, 17 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana, mengatakan setelah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku, peluang penghentian kasus-kasus...

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Thursday, 17 Oct 2019 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit...

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi...

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Wednesday, 16 Oct 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, UU KPK yang diketahui banyak mengandung salah ketik (saltik) atau typo sudah diperbaiki. Supratman menyebut, UU KPK...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Monday, 14 Oct 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Monday, 14 Oct 2019 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan pandangan atas kondisi penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi untuk periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. ICW...

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Monday, 07 Oct 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat....

Koalisi Save KPK Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

Monday, 07 Oct 2019 01:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dikhawatirkan dapat membuat praktik korupsi di Indonesia semakin masif. Sejumlah unsur yang tergabung dalam Koalisi Save...

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Friday, 04 Oct 2019 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika...

Pengamat: KPK Kuat Dapat Cegah Masuknya Investasi tak Sehat

Tuesday, 01 Oct 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Visi Integritas ICW Emerson Yuntho menilai keberadaan KPK yang kuat dapat mencegah investasi yang tidak sehat masuk ke Indonesia. Dia mengatakan selama ini hanya...

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Monday, 30 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, Fraksi Partai Golkar meminta agar...

ICW: Demo Mahasiswa Bentuk Teguran kepada Pemerintah

Tuesday, 24 Sep 2019 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari ini merupakan bentuk teguran kepada pemerintah atas proses legislasi sejumlah yang dipaksakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aksi demonstrasi...

ICW Kritisi Jokowi yang Tolak Revisi UU KPK

Tuesday, 24 Sep 2019 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Lima Pimpinan KPK Tetap Bertugas

Friday, 20 Sep 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...

ICW: Revisi UU Pemasyarakatan, Remisi Koruptor Bisa Diobral

Friday, 20 Sep 2019 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, pihaknya menyoroti dua isu dalam revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Menurutnya, dua hal tersebut...

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Friday, 20 Sep 2019 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

MK Siap Terima Gugatan UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku siap menerima gugatan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi. Menurutnya, setiap undang-undang (UU) yang akan diuji...

ICW akan Ajukan Hak Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK

Wednesday, 18 Sep 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana mengajukan hak uji materi (judicial review) terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah...

Ketua KPK: Ikhtiar Lawan Korupsi tak Boleh Berhenti

Wednesday, 18 Sep 2019 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Setelah DPR bersama Pemerintah mengesahkan Revisi Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin, Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan pada seluruh pegawai KPK agar tetap...

Pimpinan KPK Terpilih Siap Jalankan Revisi UU KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua terpilih Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2019-2024, Lili Pintauli Siregar, mengatakan pihaknya siap menjadi pelaksana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan menjadi undang-undang...

Gerindra dan PKS Soroti Soal Dewan Pengawas

Tuesday, 17 Sep 2019 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi sahkan RUU KPK menjadi undang-undang. Tidak lama setelah disahkan, dua fraksi yaitu Gerindra dan PKS menyampaikan interupsi menyoroti soal penunjukan dewan pengawas.

"Kami...

PKS dan Gerindra Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Tuesday, 17 Sep 2019 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna tahun 2019-2020.

Pernahkah DPR Persoalkan Penyadapan Selain KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 09:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mempertanyakan revisi UU KPK yang menyertakan persoalan penyadapan. Dia balik bertanya apakah DPR pernah mempersoalkan penyadapan yang dilakukan...

Mahasiswa Kembali Suarakan Penolakan Revisi UU KPK

Monday, 16 Sep 2019 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi ujukrasa di halaman gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (16/9). Aksi tersebut sebagai...

Politikus PAN Tolak Dewan Pengawas KPK Dibentuk Presiden

Monday, 16 Sep 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muslim Ayub menolak wacana dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk oleh presiden. Sebab, harusnya pembentukan dewan pengawas...

DPR dan Pemerintah Belum Sepakat Soal Dewan Pengawas

Monday, 16 Sep 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah masih belum bersepakat soal dewan pengawas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)....

KPK Tegaskan Tetap Jalankan Tugas Pemberantasan Korupsi

Monday, 16 Sep 2019 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap bekerja sembari menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penyerahan mandat pengelolaan KPK. Mereka akan tetap menjalankan tugas pemberantasan...

Erry Riyana Sebut tak Ada Pimpinan KPK yang Mundur

Monday, 16 Sep 2019 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menemui sejumlah pimpinan KPK di Gedung KPK, Senin (6/9). Usai pertemuan itu, dia menyebutkan bahwa tidak ada...

ICW: Revisi UU KPK Sarat Kepentingan

Monday, 16 Sep 2019 03:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan itu muncul lantaran banyaknya anggota...

PSHK Ungkap Dua Cara untuk Hentikan Revisi UU KPK

Sunday, 15 Sep 2019 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, mengatakan, masih ada cara untuk menghentikan proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang...

ICW: Yang Dibutuhkan Revisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Sunday, 15 Sep 2019 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, sebenarnya eksekutif maupun legislatif tidak memiliki urgensi untuk memaksakan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

ICW: Dewan Pengawas Perlambat Kinerja KPK

Saturday, 14 Sep 2019 02:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jika pembentukan dewan pengawas bakal memperlambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dilontarkan menyusul izin penyadapan KPK yang harus dikeluarkan dewan...

Ketua KPK Pertanyakan Terburu-burunya Revisi UU KPK

Friday, 13 Sep 2019 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Merasa terkepung dari berbagai penjuru, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan atas kekecewaannya terhadap terus bergulirnya revisi UU tentang KPK di Gedung Merah Putih...