Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

INDEX BERITA

Bela Wiranto, Hanura Bambu Apus Tuntut OSO Mundur

Friday, 17 May 2019 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Saling tuding antara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan pendiri Hanura Wiranto berimbas ke tuntutan agar OSO mundur. Tuntutan itu muncul dari sejumlah kader...

Wiranto: Kesalahan Saya Satu, Tunjuk OSO Jadi Ketua Hanura

Thursday, 16 May 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang menyalahkan dia sebagai...

Hanura Akui tak Dapat Coat Tail Effect Pencalonan Jokowi

Saturday, 06 Apr 2019 05:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengakui partainya tidak mendapatkan Coattail Effect atau efek ekor jas dari pencalonan Jokowi-Maruf Amin. Hal ini berkaca dari beberapa hasil survei...

OSO: Jokowi tidak Pernah Kampanye pada Hari Kerja

Wednesday, 27 Feb 2019 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja....

Hanura Butuh 6 Juta Suara Agar Lolos Ambang Batas Parlemen

Friday, 22 Feb 2019 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Hanura, Herry Lontung Siregar, mengatakan bahwa untuk lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold), partainya butuh enam juta suara. Pada Pemilu 2014, Hanura meraih 6,5 juta...

KPU Ungkap Kelanjutan Perkara OSO di Polda

Wednesday, 13 Feb 2019 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, mengatakan sampai saat ini belum ada kelanjutan agenda pemeriksaan terkait laporan Oesman Sapta Odang (OSO) di Polda Metro Jaya....

KPU Yakin Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Soal OSO

Wednesday, 13 Feb 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran kode etik terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Arief juga menampik jika...

Masalah OSO dan KPU Berlanjut di DKPP

Wednesday, 13 Feb 2019 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perkara hukum atas polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD kembali berlanjut. Kali ini, OSO dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertikai di ranah etik dalam sidang...

Soal OSO, KPU Klaim tak Bisa Diintervensi Presiden dan DPR

Thursday, 24 Jan 2019 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan Presiden dan DPR tidak bisa menyampaikan intervensi kepada pihaknya terkait polemik pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Wahyu menegaskan KPU merupakan...

KPU tidak Terbitkan SK Baru DCT Calon Anggota DPD

Thursday, 24 Jan 2019 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya tidak menerbitkan surat keputusan (SK) baru tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD. Menurut Arief, SK tersebut...

Bawaslu Tolak Laporan OSO Soal Pelanggaran Administrasi KPU

Wednesday, 23 Jan 2019 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memutuskan menolak laporan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait dugaan pelanggran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan ini dilayangkan OSO karena KPU tidak...

Bawaslu Ingatkan Batas Waktu Putusan OSO ke KPU

Tuesday, 15 Jan 2019 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda sikap terkait batas akhir masa tindaklanjut putusan perkara dugaan pelanggaran administrasi dalam pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Menurut Bawaslu,...

Bawaslu: Ada Akibatnya Jika KPU Abaikan Putusan Soal OSO

Tuesday, 15 Jan 2019 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan ada akibat hukum yang terjadi jika KPU tidak segera menindaklanjuti putusan terkait perkara pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO)...

Soal OSO, KPU: Kami Berpegang pada Konstitusi

Monday, 14 Jan 2019 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya merujuk kepada konstitusi terkait dengan putusan Bawaslu soal Oesman Sapta Odang (OSO). KPU telah mengambil sikap soal tindaklanjut...

OSO akan Hadirkan Lima Saksi pada Sidang Bawaslu

Thursday, 03 Jan 2019 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) akan menghadirkan lima saksi untuk sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bawaslu...

KPU Minta Bawaslu Tolak Gugatan OSO Soal Pencalonan DPD

Wednesday, 02 Jan 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan pihaknya menolak gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) soal dugaan pelangggaran administrasi dalam pencalonan anggota DPD. KPU juga meminta Bawaslu untuk...

KPU: Sampai Saat ini, Nama OSO tidak Masuk Surat Suara

Wednesday, 26 Dec 2018 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), menegaskan nama Oesman Sapta Odang (OSO), hingga saat ini tidak masuk ke dalam surat suara Pemilu 2019. Jika nanti ada putusan dari Bawaslu terkait...

OSO tak Masuk DCT, Perludem: KPU Sudah Tepat

Tuesday, 25 Dec 2018 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengapresiasi langkah KPU yang mencoret Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DCT)....

Yusril: OSO Menolak Sikap KPU Soal Putusan PTUN dan MA

Friday, 14 Dec 2018 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya menolak sikap KPU soal tindaklanjut putusan PTUN dan MA. Saat ini OSO sedang mempersiapkan sejumlah langkah...

Hanura: Survei Internal Soal Capres tak Perlu Diumbar

Tuesday, 11 Dec 2018 00:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menanggapi santai pernyataan Badan Pemenangan Nasional, yang menyebut hasil survei internal mereka menunjukan elektabilitas Prabowo-Sandi hanya tinggal selisih empat sampai...

KPU Siap Digugat Lagi Soal Tindak Lanjut Putusan OSO

Tuesday, 04 Dec 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap jika ada pihak-pihak yang kembali mengajukan gugatan terkait keputusan KPU soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. KPU sudah memutuskan...

Syarat dari KPU Agar OSO Bisa Masuk DCT Pemilu

Tuesday, 04 Dec 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan Oesman Sapta Odang (OSO) harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dipimpinnya. Dengan begitu, KPU nantinya bisa memasukkan OSO dalam...

KPU Segera Tentukan Nasib OSO di Pemilu 2019

Monday, 03 Dec 2018 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan status Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Pemilu 2019. Keputusan tentang OSO akan segera disampaikan dalam waktu...

Soal OSO, Mahfud MD Minta KPU Patuhi Putusan MK

Monday, 03 Dec 2018 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merujuk kepada putusan konstitusi untuk menyikapi polemik soal syarat pencalonan anggota DPD. Secara spesifik, Mahfud...

Mahfud MD dan Bagir Manan Sampaikan Masukan Soal OSO ke KPU

Monday, 03 Dec 2018 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, mendatangi Kantor KPU, Senin (3/12) sore. Kedatangan keduanya bertujuan memberikan masukan terkait putusan...

KPU Masih Khawatir Tindak Lanjuti Putusan Soal OSO

Tuesday, 27 Nov 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya masih khawatir untuk menindaklanjuti putusan soal syarat pencalonan anggota DPD. KPU kembali menunda untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung...

KPU Tindak Lanjut Putusan MK, MA, dan PTUN dalam Satu Aturan

Monday, 26 Nov 2018 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menindaklanjuti tiga putusan soal syarat pencalonan anggota DPD dalam satu naskah peraturan. Nantinya, peraturan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK).

Hanura: Jokowi Sudah Sejahterakan Ibu-Ibu

Wednesday, 14 Nov 2018 22:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Inas N Zubir menyindir cara kampanye calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno yang hanya sekedar bicara soal emak-emak. Inas mengatakan dikala...

KPU tak Abaikan Putusan MA

Wednesday, 14 Nov 2018 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU hanya mencari...

KPU akan Konsultasikan Putusan MA ke DPR dan Pemerintah

Thursday, 01 Nov 2018 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pihaknya akan mengkonsultasikan hasil putusan mahkamah Agung (MA) soal uji materi syarat pencalonan anggota DPD kepada DPR dan pemerintah....

KPU: MA Perlakukan Kami tak Layak Soal Putusan PKPU

Thursday, 01 Nov 2018 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan Mahkamah Agung (MA) sudah dua kali memperlakukan KPU secara tidak layak berkaitan dengan putusan uji materi Peraturan KPU (KPU)....

KPU Belum Bisa Eksekusi Putusan MA Soal OSO

Tuesday, 30 Oct 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) soal syarat calon anggota DPD. KPU...

KPU Ingin Temui MK Terkait Putusan MA Soal OSO

Tuesday, 30 Oct 2018 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya akan meminta waktu bertemu Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas putusan Mahkamah Agung (MA) soal DPD. MA secara resmi...

Ketua KPK Temui OSO, Ini yang Dibahas

Wednesday, 10 Oct 2018 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menyambangi kantor Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10). OSO mengatakan salah...

Mediasi Hanura dengan KPU Digelar Kamis Pagi

Thursday, 09 Aug 2018 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan menggelar mediasi antara Partai Hanura dengan KPU pada Kamis (9/8) pagi. Mediasi perdana ini digelar sebagai tindak lanjut atas permohonan sengketa...

KPU Siap Hadapi Mediasi dengan Hanura

Sunday, 05 Aug 2018 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya siap menghadapi proses penyelesaian sengketa pendaftaran bakal caleg yang diajukan oleh Partai Hanura. Menurutnya, keputusan KPU menyatakan...

Bawaslu Belum Jadwalkan Mediasi Hanura dengan KPU

Sunday, 05 Aug 2018 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, hingga saat ini belum ada jadwal mediasi antara Partai Hanura dengan KPU terkait sengketa pendaftaran bakal caleg. Partai...

Hanura Gugat KPU ke Bawaslu Soal Pendaftaran Bacaleg

Friday, 03 Aug 2018 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah mengatakan, pihaknya telah melayangkan gugatan sengketa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) terhadap KPU ke Bawaslu. Dalam gugatan itu, Hanura...

Cuma Hanura Parpol yang Perbaikan Bacalegnya Ditolak KPU

Thursday, 02 Aug 2018 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, memastikan hanya Partai Hanura yang status perbaikan berkas pendaftaran bakal calegnya tidak memenuhi syarat (TMS). Berkas perbaikan pendaftaran bakal...

KPU Coret Semua Berkas Perbaikan Bacaleg Hanura

Thursday, 02 Aug 2018 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan semua berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Hanura tidak memenuhi syarat (TMS). Akibatnya, perbaikan tersebut...