Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

INDEX BERITA

UU KPK Syaratkan Pimpinan 50 tahun, Bagaimana Nurul Ghufron?

Wednesday, 16 Oct 2019 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU KPK baru yang berlaku mulai 17 Oktober 2019 mensyaratkan calon pimpinan KPK agar berusia minimum 50 tahun untuk mengikuti proses pemilihan. Namun, salah satu pimpinan...

Polda Panggil Dosen Unand Terkait Demo Mahasiswa

Wednesday, 09 Oct 2019 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Polda Sumatra Barat melalui Dirreskrimum Kombes Pol Onny Trimurti manggil aktivis hukum sekaligus dosen Universitas Andalas, Feri Amsari terkait aksi mahasiswa yang berujung kericuhan di Gedung...

Pakar: GBHN tak Relevan dengan Sistem Tata Negara Indonesia

Wednesday, 14 Aug 2019 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak sesuai dengan sistem tata negara Indonesia. Dia menyebut halauan negara tidak harus diwujudkan...

Amendemen UUD Dikhawatirkan Jegal Kontestasi Pemilu 2024

Wednesday, 14 Aug 2019 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ahli hukum tata negara mengkhawatirkan wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang bisa berdampak kepada potensi terganggunya kontestasi dalam Pemilu 2024. Menurut mereka, ada potensi amandemen...

Amendemen GBHN Disebut Pintu Masuk Kendalikan Presiden

Wednesday, 14 Aug 2019 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengatakan, ada potensi mengendalikan presiden dalam wacana amendemen Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN). Presiden...

Pengamat: Ide PDIP Hidupkan GBHN Timbulkan Persoalan Serius

Monday, 12 Aug 2019 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 dan mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berpotensi menimbulkan persoalan serius. Agenda tersebut berpotensi mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga...

Pengamat: Ke Mahkamah Internasional Hanya Menguras Prabowo

Friday, 28 Jun 2019 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan upaya membawa hasil pemilihan umum presiden 2019 hanya akan menguras energi pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno...

Pengamat Sebut Hukum Acara MK Larang Perubahan Permohonan

Monday, 17 Jun 2019 05:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan, hukum acara MK yang tertuang dalam PMK 4/2018 telah melarang adanya perubahan permohonan. Kendati demikian,...

Pembatasan Pertanyaan dalam Debat Munculkan Kecurigaan

Sunday, 13 Jan 2019 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan kesepakatan membatasi pertanyaan untuk kasus spesifik dalam segmen terbuka debat capres putaran pertama hanya...

Pengamat: Capres Harus Bisa Persuasi Masyarakat Lewat Debat

Sunday, 13 Jan 2019 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan calon presiden harus memiliki kemampuan untuk memersuasi (membujuk secara halus) lewat debat capres. "Karena dalam...

Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemilu akan Temui Presiden

Sunday, 30 Dec 2018 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemilu yang terdiri dari para aktivis dan LSM berencana menemui Presiden Jokowi untuk meluruskan polemik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum Partai...

Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres

Thursday, 15 Nov 2018 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan publik harus terus mempertanyakan program capres-cawapres dalam Pilpres 2019. Dengan demikian, publik tidak ikut larut dalam isu...

Tarik Penyidik Timbulkan Citra Negatif Bagi Polri

Wednesday, 05 Dec 2012 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari segi kewenangan hukum tata negara, langkah yang dilakukan Mabes Polri menarik anggotanya sebagai penyidik KPK sudah benar. Namun, langkah Polri tersebut akan memunculkan pandangan negatif di...

'Mundurnya Penyidik Berdampak Negatif Pada KPK'

Saturday, 03 Nov 2012 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PuSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari menilai mundurnya para penyidik KPK  tidak terlepas dari perseteruan antara KPK dan Polri terkait kasus simulator SIM."Ya...

Peneliti: 'Permainan' Anggaran di Proyek tak Berhenti

Wednesday, 04 Apr 2012 09:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PuSAKO) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan permainan pada anggaran negara di setiap proyek tidak pernah berhenti.  Hal ini diperlihatkan dari tertangkapnya...