Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

INDEX BERITA

KPU Akhiri Masa Pelayanan Pindah Memilih

Wednesday, 10 Apr 2019 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan sudah menutup masa pelayanan untuk pengurusan dokumen pindah memilih (A5) bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa lagi mengurus dokumen...

KPU: Pengajuan Pindah Memilih Terbanyak di Kota Bandung

Tuesday, 09 Apr 2019 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- KPU Kota Bandung terus mendapatkan pengajuan formulir A5 (pindah memilih) dari para pemilih untuk mencoblos Pemilu di Kota Bandung. Bahkan Kota Bandung menjadi kota terbanyak pengajuan...

KPU Imbau Mahasiswa Pulang Kampung Saat Pencoblosan

Tuesday, 09 Apr 2019 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengimbau para mahasiswa yang belum mengurus surat pindah memilih atau formulir A5 untuk segera pulang ke kampung halaman. Sebab, mahasiswa...

KPU: Pemilih Pindahan Masih Butuh 630 TPS Baru

Monday, 08 Apr 2019 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan pihaknya masih membutuhkan 630 tempat pemungutan suara (TPS) baru khususnya bagi pemilih kategori pindah memilih atau DPTb. Menurutnya,...

KPU akan Revisi Tiga Aturan Setelah Putusan MK

Friday, 29 Mar 2019 14:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan,  mengatakan berencana melakukan revisi terhadap sejumlah aturan teknis terkait  Pemilu 2019. Revisi dilakukan setelah Mahkamah  Konstitusi  (MK), memutuskan mengabulkan gugatan...

Pascaputusan MK, KPU Kembali Buka Layanan Pindah Memilih

Friday, 29 Mar 2019 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), kembali  membuka layanan pindah memilih untuk masyarakat. Layanan ini kembali dibuka  sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah  Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mengurus...

Pascaputusan MK, Dukcapil Perluas Pelayanan Rekam Data KTP

Friday, 29 Mar 2019 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil (Dukcapil) Kementerian  Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) dengan memperluas kesempatan rekam data KTP-el.  Dukcapil akan menyampaikan surat...

20.195 Jiwa di Depok Belum Lakukan Perekaman KTP-El

Friday, 29 Mar 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, mengungkapkan sebanyak 20.195 jiwa belum melakukan perekaman KTP-el. Hal itu diungkapkan Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Hendry Mahawan di Balai Kota...

Kemendagri: Suket untuk Pemilu Hanya dari Dukcapil

Thursday, 28 Mar 2019 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dirjen Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakhrulloh, menegaskan surat keterangan (suket) yang diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai syarat memilih dalam Pemilu 2019 hanya...

MK: Waktu Penghitungan Suara di TPS Diperpanjang 12 Jam

Thursday, 28 Mar 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait aturan penambahan waktu penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut MK, waktu penghitungan suara di TPS...

MK Perbolehkan Suket, KPU Segera Ubah Aturan Memilih

Thursday, 28 Mar 2019 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan akan mengubah peraturan KPU (PKPU) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan surat keterangan (suket) menjadi dasar untuk...

KPU: Pemilih Harus Pahami Putusan MK Soal Pemilu

Thursday, 28 Mar 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan masyarakat harus memahami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa aturan Pemilu 2019. KPU akan merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti putusan...

KPU Siapkan Opsi Tindaklanjuti Putusan Pindah Memilih

Wednesday, 27 Mar 2019 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk menindaklanjuti segala kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pindah memilih. KPU diundang untuk...

Anggaran Pemilu Melonjak, KPU Tetap Lakukan Penghematan

Tuesday, 26 Mar 2019 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan telah melakukan banyak penghematan, meski anggaran pemilu tahun 2019 ini melonjak dibanding tahun 2014 lalu. Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan...

Anggaran Pemilu Naik 61 Persen, Sentuh Rp 25,59 Triliun

Tuesday, 26 Mar 2019 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 ini mengalami kenaikan hingga 61 persen dibanding anggaran pemilu pada 2014 lalu. Pemerintah mencatat, Pemilu 2019 menyedot anggaran hingga Rp...

KPU Catat 796.401 Pemilih Pindahan untuk Pemilu 2019

Monday, 25 Mar 2019 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan, ada lebih dari 700 ribu pemilih berstatus pindahan dalam Pemilu 2019. Jumlah ini berdasarkan rekapitulasi terakhir terhadap data pemilih...

KPU Pastikan Jumlah Pemilih Pindahan Terus Bertambah

Thursday, 21 Mar 2019 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan jumlah pemilih pindahan atau pemilih yang masuk golongan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) terus bertambah. KPU sedang melakukan rekapitulasi...

Jumlah Pemilih Pindahan Terus Bertambah, Capai 569.451 Warga

Thursday, 21 Mar 2019 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan jumlah pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) semakin bertambah. Data para pemilih pindahan tersebut direkapitulasi hingga...

KPU tak Lagi Fasilitasi Layanan Pindah Memilih

Tuesday, 19 Mar 2019 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah resmi menghentikan layanan pindah memilih pada Ahad (17/3) lalu. Dengan demikian, saat ini KPU tidak lagi memberikan pelayanan bagi masyarakat yang...

Bawaslu Depok Temukan Ada Dua WNA Tercatat di DPT

Monday, 18 Mar 2019 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Bawaslu Kota Depok menemukan dua warga negara asing (WNA) tercatat di Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Kedua WNA itu berasal dari Amerika Serikat...

Bawaslu Kembali Temukan Data Puluhan WNA Masuk DPT

Wednesday, 13 Mar 2019 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengatakan pihaknya menemukan kembali sejumlah data warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Ada 52...

KPU Imbau Pengungsi Tolak Politik Uang Jelang Pemilu

Tuesday, 12 Mar 2019 06:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulteng, mengimbau para pengungsi bencana gempa dan tsunami agar tidak tergiur politik uang. Di mana, kemungkinan besar akan terjadi menjelang...

Bawaslu Temukan Delapan WNA Masuk DPT di Jawa Tengah

Monday, 11 Mar 2019 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menemukan delapan nama warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. "Delapan WNA hasil...

Kubu Prabowo Laporkan 17 Juta DPT yang Dinilai tak Wajar

Monday, 11 Mar 2019 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar untuk Pilpres 2019. Mereka juga telah bertemu...

Hak Pilih Pengungsi Sulteng Terbatas

Monday, 11 Mar 2019 10:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menyatakan hak pilih korban bencana yang mengungsi terbatas. Ini karena mereka mengungsi ke luar daerah pemilihannya namun enggan untuk kembali...

Kantor Imigrasi Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing

Thursday, 07 Mar 2019 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Kantor imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) di Kabupaten Purbalingga. Pembentukan Timpora ini dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa...

KPU Siapkan TPS Khusus untuk Wilayah Terdampak Gempa

Thursday, 07 Mar 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  PALU -- Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Sulawesi Tengah, memberikan perhatian khusus pada beberapa wilayah terdampak parah bencana gempa bumi tahun lalu. Yaitu, dengan menyiapkan tempat pemungutan suara...

Dua WNA Masuk DPT di Kota Cirebon

Thursday, 07 Mar 2019 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON  -- Dua warga negara asing (WNA) yang semula ditemukan Bawaslu masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kota Cirebon, hanya satu yang dinyatakan tak memenuhi...

KPU Sampang Coret Ratusan Pengungsi Syiah dari DPT

Thursday, 07 Mar 2019 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Jawa Timur mencoret sebanyak 224 orang pemilih Syiah yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu dan Pilpres 2019. Pencoretan...

Jika Ditemukan Kembali, KPU Bersihkan Data WNA di DPT

Thursday, 07 Mar 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan terus membersihkan data daftar pemilih tetap (DPT) hingga tuntas. KPU akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di...

Kemendagri Beri Alasan Hanya Serahkan 103 Data WNA ke KPU

Tuesday, 05 Mar 2019 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan alasannya hanya menyerahkan 103 data warga negara asing kepada KPU.  Ada empat faktor yang menjadi pertimbangan Kemendagri."Mengapa baru diberikan...

Harus Ada Perbedaan Signifikan untuk KTP-el WNA

Saturday, 02 Mar 2019 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk memberikan perbedaan signifikan pada KTP-el bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Hal tersebut belum diantur dalam undang-undang (UU) Administrasi...

Perlu Dasar Hukum Mengubah KTP-El untuk WNA

Saturday, 02 Mar 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Gede Suratha, menyebutkan, harus ada dasar hukum untuk mengubah desain KTP-el untuk warga negara asing (WNA). Hal tersebut pun...

Perludem Tanggapi Masalah KTP-El bagi WNA

Saturday, 02 Mar 2019 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan KTP-el bagi warga negara asing (WNA) menjadi kontroversi saat ini. Salah satunya, yakni adanya...

Disdukcapil: Sembilan WNA di Sukabumi Miliki KTP-El

Wednesday, 27 Feb 2019 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Sebanyak sembilan orang warga negara asing (WNA) di Kota Sukabumi memiliki KTP elektronik (KTP-el). Mereka merupakan pemegang kartu izin tinggal tetap (Kitap) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi.''Data yang ada...

Soal DPTb, KPU: Semua Opsi Sama Baiknya

Sunday, 24 Feb 2019 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menilai KPU bukanlah pihak yang bisa memilih opsi mana yang lebih baik digunakan untuk bisa menyelesaikan persoalan daftar pemilih...

Soal DPTB, Kemendagri Serahkan ke KPU

Sunday, 24 Feb 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya pada KPU terkait permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terancam tak bisa...

Komisi II Minta KPU Hitung Kebutuhan Suara untuk DPTB

Sunday, 24 Feb 2019 13:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR  meminta KPU untuk benar-benar merinci kurangnya surat suara akibat tambahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sehingga, langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan."KPU kan...

KPU Sarankan Dua Solusi Agar Pemilih DPTb Bisa Mencoblos

Friday, 22 Feb 2019 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengimbau kepada pemilih yang masuk kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) mau melalukan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Uji materi yang dimaksud...

TKN: Hak Memilih tak Boleh Terhambat Masalah Administratif

Friday, 22 Feb 2019 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menyayangkan masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pada 17 April 2019...