Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

Saturday, 26 Rabiul Awwal 1441 / 23 November 2019

INDEX BERITA

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

ICW: Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi

Monday, 10 Dec 2018 05:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret dalam memonitoring implementasi prilaku antikorupsi oleh publik. ICW mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik...

ICW Dukung Johan Budi Terjun ke Dunia Politik

Wednesday, 18 Jul 2018 11:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendukung langkah mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, Johan yang...

ICW: Medan Kota Paling Rawan Korupsi

Monday, 04 Jun 2018 05:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kota Medan dinilai sebagai kota besar yang paling rawan dengan korupsi. Medan juga tidak kondusif dalam membuka daya saing lokal dan pengembangan usaha. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)...

Ketua KPU Respons Jokowi Soal Hak Politik Eks Napi Korupsi

Wednesday, 30 May 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg)....

Peneliti ICW: Sikap Jokowi Perburuk Citra Antikorupsinya

Wednesday, 30 May 2018 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang hak politik mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai memperburuk citra antikorupsinya. Padahal, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg...

ICW: Selama 13,5 Tahun, tak Ada Reformasi Tata Kelola Parpol

Tuesday, 08 May 2018 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai munculnya aturan larangan menjadi calon anggota legislatif bagi narapidana korupsi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasari atas...

Mantan Koruptor Nyaleg, ICW: Reformasi Tata Kelola Parpol

Sunday, 06 May 2018 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai munculnya aturan larangan menjadi calon anggota legislatif bagi narapidana korupsi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasari atas...

ICW: KPU Harus Larang Parpol Usung Caleg Mantan Napi Korupsi

Wednesday, 04 Apr 2018 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menyasar partai politik (parpol) terkait wacana pelarangan mantan narapidana korupsi...

ICW: UU MD3 Bukti Infrastruktur Hukum Kurang Dibangun

Saturday, 24 Feb 2018 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecolongan dengan disahkannya revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Persoalan...

Donal Fariz, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW): PPATK Harus Bidik Dana Kampanye Parpol

Thursday, 27 Oct 2016 14:00 WIB

Menurut Anda, langkah apa yang harus dilakukan PPATK di bawah kepemimpinan yang baru? PPATK juga harus menyoroti dana kampanye partai politik (parpol). Karena, PPATK ini perannya sudah cukup bagus...

ICW Sebut Luhut Lampaui Kewenangan Soal Revisi UU KPK

Sunday, 14 Feb 2016 01:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan ada tindakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang melampaui kewenangannya dalam revisi Undang-Undang No...

ICW: Jangan Pilih Kepala Daerah dari Partai Pengusul Draf Revisi UU KPK

Monday, 12 Oct 2015 18:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP, Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sebab, tiga partai besar...

ICW asks Romli to clarify his allegation to ICW

Tuesday, 26 May 2015 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) asked Romli Atmasasmita to clarify the allegations related to the source of the funds received by this NGO. ICW hoped Romli would...

ICW: Korupsi di Indonesia Kini Lintas Kalangan

Monday, 09 Dec 2013 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daftar Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2013 yang dikeluarkan lembaga Transparency International (TI), skor untuk Indonesia berada di angka 32. Belum ada perkembangan yang berarti...

Politisi Laporkan ICW ke Polisi

Tuesday, 02 Jul 2013 02:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir puluhan nama politisi yang dinilai tidak pro pada pemberantasan korupsi berujung di ranah hukum. Dua nama yang menjadi korban daftar...

ICW Temukan Kejanggalan Vonis Bebas Dirut PDAM

Monday, 27 Feb 2012 01:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) yang membebaskan Direktur Utama PDAM setempat dalam perkara pengunaan dana representatif....