Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

INDEX BERITA

Jokowi: Anggota Dewan Pengawas KPK Masih Diseleksi

Monday, 02 Dec 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses seleksi Dewan Pengawas KPK masih dilakukan oleh tim internal di Sekretariat Negara. Hingga kini, seleksi Dewan Pengawas KPK masih dalam...

Tiga Penasihat KPK Mengundurkan Diri

Thursday, 28 Nov 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tiga anggota penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mengundurkan diri. Pengunduran diri itu karena UU KPK 19/2019 tak lagi mengatur posisi anggota penasihat.

Dalam UU KPK...

Penunjukan Dewan Pengawas KPK Jangan Sampai Langgar UU

Saturday, 09 Nov 2019 05:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar undang-undang dalam memilih anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sebab,...

Dewan Pengawas KPK Diharapkan dari Berbagai Ilmu

Wednesday, 06 Nov 2019 04:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Pakar Hukum dan Tata Negara, Profesor Juanda beranggapan bahwa penunjukan anggota Dewan pengawas (Dewas) KPK harus meliputi berbagai multi disipliner. Sebab, pengawasan terhadap KPK juga meliputi...

Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

Tuesday, 05 Nov 2019 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie beranggapan bahwa pengisian posisi Dewan Pengawas KPK, harus diisi oleh orang berpengalaman. Sebab, hal tersebut untuk menjaga kestabilan antara penasihat...

Istana: Dewan Pengawas KPK Didominasi Ahli Hukum

Tuesday, 05 Nov 2019 08:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memberi sinyal komposisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan didominasi oleh ahli hukum. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Istana Beri Sinyal Dewan Pengawas KPK Didominasi Ahli Hukum

Monday, 04 Nov 2019 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memberi sinyal bahwa komposisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan didominasi oleh ahli hukum. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Komisi III Serahkan Pemilihan Dewas KPK pada Jokowi

Monday, 04 Nov 2019 13:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, Presiden Joko Widodo akan memilih langsung Dewan Pengawas (Dewas) KPK tanpa melalui panitia seleksi (pansel). Ketua...

DPR Harap Dewas KPK Berpengalaman di Bidang Hukum

Monday, 04 Nov 2019 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang hukum. Orang yang berpengalaman itu termasuk mantan komisioner KPK. "Cari...

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Monday, 28 Oct 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyatakan penguatan KPK sebenarnya mendukung program pembangunan pemerintah...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Thursday, 17 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana, mengatakan setelah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku, peluang penghentian kasus-kasus...

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Thursday, 17 Oct 2019 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit...

Selama Dewas Belum Ada, KPK Boleh Menyadap dan OTT

Thursday, 17 Oct 2019 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah berlaku sejak hari ini. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada dewan...

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi...

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Wednesday, 16 Oct 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, UU KPK yang diketahui banyak mengandung salah ketik (saltik) atau typo sudah diperbaiki. Supratman menyebut, UU KPK...

Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Tuesday, 15 Oct 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin upaya...

Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Terus Dorong Perppu KPK

Tuesday, 15 Oct 2019 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pengesahan revisi UU KPK jadi penyulut gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat di Tanah Air. Apalagi, itu dibaca sebagai usaha melemahkan dan menundukkan KPK di bawah kontrol kekuasaan. Ketua...

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Monday, 14 Oct 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan proses Pilkada 2020 akan dibayangi kerawanan potensi korupsi. Hal ini disebabkan kontestasi pencalonan kepala daerah yang rawan diwarnai politik transaksional dan...

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Monday, 14 Oct 2019 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan pandangan atas kondisi penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi untuk periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. ICW...

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Tuesday, 08 Oct 2019 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi harus berdasar pertimbangan yuridis. Masinton menegaskan perppu tidak...

Pakar Nilai Dewan Pengawas Bisa Jadi Partner KPK

Monday, 07 Oct 2019 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, mengatakan keberadaan Dewan Pengawas bisa menjadi partner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK tetap memerlukan partner secara internal.  Hamdan menyebut tidak ada...

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Monday, 07 Oct 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat....

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Dialog dengan DPR

Monday, 07 Oct 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyarankan Presiden RI Joko Widodo untuk berdialog dengan DPR terkait wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK. Pernyataan...

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Friday, 04 Oct 2019 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika...

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Monday, 30 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, Fraksi Partai Golkar meminta agar...

MK Sebut Uji Materi UU KPK Terburu-buru

Monday, 30 Sep 2019 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritisi penomoran Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang pendahuluan uji materi terhadap aturan ini, Senin (30/9). Sebagaimana diketahui, UU KPK hasil revisi hingga saat...

MK Minta Permohonan Uji Materi UU KPK Diperbaiki

Monday, 30 Sep 2019 12:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK), meminta permohonan uji materi terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diperbaiki.  MK memberikan waktu perbaikan hingga 14 Oktober 2019 mendatang.  Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK), Anwar...

PDIP Siap Bela Jokowi untuk Pertahankan Revisi UU KPK

Sunday, 29 Sep 2019 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku siap berdiri membela Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal itu dilontarkan berkenaan dengan isu revisi...

HMI Minta Pemerintah dan DPR Tinjau Ulang UU KPK dan RKUHP

Friday, 27 Sep 2019 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Pemerintah minjauan kembali sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi polemik di masyarakat. RUU yang dinilai bermasalah sepeti Rancangan Kitab...

Aria Bima Sarankan Jokowi-Bertemu Sebelum Keluarkan Perppu

Friday, 27 Sep 2019 13:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Perjuangan Aria Bima merespon terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta agar...

Anggota DPR Persilakan Jokowi Keluarkan Perppu UU KPK

Friday, 27 Sep 2019 10:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN Yandri Susanto mempersilakan jika Presiden Joko Widodo ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Revisi UU KPK yang...

Saut Puji Jokowi untuk Pertimbangkan Perppu KPK

Thursday, 26 Sep 2019 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK 2019. Jokowi menjanjikan beleid darurat tersebut, sebagai respons...

BKN Pelajari UU KPK Terkait Status Kepegawaian KPK

Thursday, 26 Sep 2019 06:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini pascadisahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana...

Sempat Nyatakan Mundur, Saut Situmorang Kembali ke KPK

Wednesday, 25 Sep 2019 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang kembali muncul, Selasa (24/9) setelah menyatakan mengundurkan diri. Bahkan Saut, dalam kemunculannya kali ini mengumumkan resmi penetapan tersangka terhadap Direktur...

Pasar Dinilai Respons Negatif Pernyataan Moeldoko Soal KPK

Tuesday, 24 Sep 2019 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona merah pada perdagangan Selasa (24/9). IHSG melemah 17.429 ke level 6188.770 dari 6206.199. Hingga pukul 10.30, IHSG terus anjlok...

Jokowi Tanggapi Penolakan Sejumlah Revisi UU

Monday, 23 Sep 2019 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk memberi masukan langsung kepada DPR terkait pasal-pasal bermasalah dalam sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memantik kontroversi belakangan ini. Pernyataan Jokowi...

Aliansi Mahasiswa Nyatakan Mosi tidak Percaya DPR

Monday, 23 Sep 2019 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntut Tuntaskan Reformasi yang menolak pengesahan UU KPK dan RKUHP, menyatakan mosi tidak percaya kepada...

Materi Gugatan Revisi UU KPK Masih Dibahas

Monday, 23 Sep 2019 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Bivitri Susanti mengatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan mengenai materi-materi gugatan atas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, isi dari materi-materi tersebut...