Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

INDEX BERITA

Pengurangan DNI tak akan Signifikan Dongkrak Investasi

Friday, 21 Feb 2020 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana merilis daftar positif investasi melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres), yang akan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Seperti diketahui, Perpres itu memuat 20 sektor...

Kepala BKPM Menilai UMKM Seharusnya tak Dimasuki Asing

Thursday, 20 Feb 2020 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKM) seharusnya tidak dimasuki asing karena kontribusinya yang besar...

Daftar Negatif Investasi Dikurangi dari 20 Menjadi 6 Sektor

Thursday, 20 Feb 2020 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana merilis daftar positif investasi pada Maret mendatang. Saat ini daftar tersebut dalam proses finalisasi.

"Daftar positif investasi itu menjadi lebih ada daya tariknya....

Industri Pelayaran Nasional tak Perlu Investasi Asing

Monday, 09 Dec 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesia National Shipowner Association (INSA) mencatat saat ini industri pelayaran nasional sudah strategis bagi perekonomian. Ketua Umum Insa Carmelita Hartoto mengatakan...

HIPMI Tawarkan Revisi DNI Secara Terbatas

Wednesday, 13 Nov 2019 10:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Investasi (DPI). Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak keberatan dengan kebijakan itu. Dengan catatan,...

Kadin: Indonesia Butuh Regulasi Bukan Daftar Putih Investasi

Wednesday, 13 Nov 2019 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ikut menanggapi rencana pemerintah yang akan menerbitkan daftar putih investasi atau whitelist investment. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan...

Whitelist tanpa Kebijakan Lain tak Efektif Tarik Investasi

Tuesday, 12 Nov 2019 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana pemerintah untuk mengubah konteks daftar negatif investasi (DNI) menjadi whitelist investment atau daftar...

Pemerintah Ubah Daftar Negatif Jadi Daftar Positif Investasi

Thursday, 31 Oct 2019 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengubah kebijakan investasi dengan meninggalkan daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi untuk menarik sebesar-besarnya penanaman modal ke Tanah Air. "Tadi saya laporkan kepada Presiden bahwa...

AAUI: Bencana Tingkatkan Kesadaran Mengasuransikan Harta

Wednesday, 21 Aug 2019 09:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan bencana alam yang terjadi tahun lalu membuat premi asuransi harta benda meningkat. Pada semester I 2019, premi asuransi harta benda...

AAJI Dorong Standar Kualifikasi Agen Asuransi Jiwa

Tuesday, 23 Jul 2019 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat jumlah agen yang berlisensi asuransi jiwa sebanyak 595.192 orang pada kuartal I 2019. Angka ini tumbuh 0,5 persen dibandingkan periode...

DPR Minta OJK Bisa Sehatkan Industri Asuransi

Wednesday, 10 Jul 2019 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Problematika industri keuangan khususnya sektor asuransi jiwa tengah mendapat sorotan dari banyak pihak. Terlebih dalam tiga tahun terakhir terdapat dua perusahaan asuransi yakni AJB Bumiputera dan...

Industri Asuransi Tanggapi Revisi Aturan Kepemilikan Asing

Thursday, 04 Jul 2019 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyambut baik rencana pemerintah untuk revisi terhadap penambahan modal bagi asuransi eksisting. Nantinya, perusahaan joint venture (patungan)...

Kemenkeu Ajukan Revisi Aturan Kepemilikan Asing di Asuransi

Wednesday, 03 Jul 2019 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan revisi terhadap penambahan modal bagi perusahaan asuransi eksisting. Poin yang dimaksud adalah mengurangi kewajiban keikutsertaan badan hukum Indonesia atau...

Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap

Tuesday, 12 Mar 2019 13:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong optimistis, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun ini dapat mencapai...

Investasi Diprediksi Melambat Jelang Pilpres 2019

Friday, 04 Jan 2019 07:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju investasi asing diperkirakan akan melambat jelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Laju investasi diperkirakan akan mulai membaik setelah rangkaian kegiatan lima tahunan itu...

Kemenhub Buka Peluang Investor Asing di Sektor Penerbangan

Thursday, 06 Dec 2018 08:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terbuka untuk bekerja sama dengan sektor swasta nasional maupun perusahaan asing dalam sektor aviasi di wilayah Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan...

Pemerintah Segera Selesaikan Revisi Perpres DNI

Friday, 30 Nov 2018 07:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan, lima bidang usaha terkait dengan Usaha Mikro Kecil...

Staf Khusus Presiden: Kebijakan Relaksasi DNI Permudah UMKM

Wednesday, 28 Nov 2018 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG --  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengemukakan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI mempermudah usaha mikro kecil...

Wapres: Relaksasi DNI tidak akan Ancam UMKM

Tuesday, 27 Nov 2018 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak akan mengancam keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri. Melalui relaksasi DNI, pemerintah...

Menhub Dorong Operator Bandara Proaktif Ajak Investor Asing

Tuesday, 27 Nov 2018 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong operator pelabuhan dan bandara untuk pro-aktif mengajak investor asing. Terlebih lagi saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran daftar negatif...

Karpet Merah untuk Investor Asing

Monday, 26 Nov 2018 14:09 WIB

...

Relaksasi DNI Bukan Solusi Atasi Permasalahan Investasi

Monday, 26 Nov 2018 11:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menjelaskan, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) belum tentu efektif dalam menarik investor asing. Sebab, permasalahan...

Revisi DNI, Ekonom: Proteksi UMKM tak Diperlukan

Sunday, 25 Nov 2018 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, implementasi kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket ekonomi XVI perlu dilakukan secara...

Not too late to revoke DNI policy: Bambang Soesatyo

Thursday, 22 Nov 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House of Representatives (DPR) Chairman Bambang Soesatyo has called on the government to review its economic package policy XVI related to the opening of commercial areas...

Kadin calls on govt to postpone DNI relaxation policy

Thursday, 22 Nov 2018 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) has called on the government to postpone the implementation of relaxation of the Negative List of Investment (DNI)....

Pengusaha Minta DNI Ditunda, Bappenas: Ada Salah Pengertian

Thursday, 22 Nov 2018 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan permintaan kalangan pengusaha agar pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam paket kebijakan 16 ditunda...

Kadin Minta Pelaksanaan DNI Ditunda

Wednesday, 21 Nov 2018 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani meminta pemerintah menunda pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, khususnya terkait dengan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)....

Revisi DNI, Pemerintah Tegaskan Tetap Lindungi UMKM

Wednesday, 21 Nov 2018 07:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan tetap melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM-K) meski telah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi...

Perbaiki Hambatan Utama Investasi Agar Investor Tertarik

Wednesday, 21 Nov 2018 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu memperbaiki hambatan utama dalam kemudahan investasi di Indonesia. Hal itu seperti...

Revisi DNI Perlu Disertai Kemudahan Memulai Bisnis

Wednesday, 21 Nov 2018 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) perlu disertai kebijakan lainnya. Investasi akan tetap sulit masuk jika birokrasi memulai bisnis tak diperbaiki.  Peneliti Center for Indonesian Policy...

Relaksasi DNI Bisa Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan 2019

Tuesday, 20 Nov 2018 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan menilai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan pemerintah dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia. Terutama untuk...

Darmin denies UMKM open for foreign investment

Tuesday, 20 Nov 2018 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Coordinating Minister for Economy Darmin Nasution denies allegation that the government is allowing foreign investment to operate in areas appropriated for micro, small and medium scale...

DNI should be aligned with business condition: Minister

Tuesday, 20 Nov 2018 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Negative Investment List (DNI) should be adjusted to the present conditions and developments in an effort to activate investments at home, according to Industry Minister...

Luhut Sebut Relaksasi DNI untuk Perkuat Investasi Asing

Tuesday, 20 Nov 2018 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan agar memberikan dampak positif terhadap investasi. Menurut Luhut, relaksasi...

Increase in investment boosts several industries: Airlangga

Tuesday, 20 Nov 2018 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- An increase in investment boosted industrial growth wherein during the 2014-2017 period. The number of industries rose by 5,898 units, from 25,094 to 30,992, Industry Minister...

Puluhan Usaha Bisa Dimiliki Asing Ditarget Pacu Investasi

Monday, 19 Nov 2018 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI diharapkan mampu meningkatkan investasi.Susiwijono mengatakan bahwa DNI...

54 Bidang Usaha Dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi

Saturday, 17 Nov 2018 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan dikeluarkan dari DNI, maka memungkinkan penanaman modal asing 100 persen...

Investasi Asing Diperlonggar, Menko Darmin: Apa Salahnya?

Saturday, 17 Nov 2018 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia perlu mengisi kekosongan industri guna menekan ketergantungan impor. Hal itu menjadi alasan Pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam...

Pemerintah Sebut Revisi DNI untuk Melindungi UMKM

Wednesday, 14 Nov 2018 08:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan terkait dengan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pemerintah tetap akan menjaga sejumlah bidang usaha untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan...

Industri Rokok Bakal Dihapus dari Daftar Negatif Investasi

Wednesday, 14 Nov 2018 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyusun revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto memastikan sejumlah industri akan mengalami relaksasi dan masuk dalam revisi DNI yang sedang disiapkan...