Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

INDEX BERITA

KPU: Parpol Belum Ganti Nama-Nama Caleg Mantan Koruptor

Monday, 30 Jul 2018 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengungkapkan belum ada parpol yang melakukan penggantian terhadap nama-nama caleg mantan narapidana kasus korupsi. KPU akan menutup masa perbaikan syarat...

KPK Apresiasi KPU Kembalikan Berkas Caleg Eks Koruptor

Monday, 23 Jul 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengembalikan berkas lima calon legislatif yang merupakan bekas koruptor. Ketua KPK Agus Raharjo pun mendukung keputusan KPU...

Wakil Ketua DPRD DKI Juga Ikut Gugat PKPU Caleg ke MA

Tuesday, 10 Jul 2018 19:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, resmi mendaftarkan gugatan uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan caleg ke Mahkamah Agung (MA). Taufik menyatakan aturan larangan...

Pengamat: Kecil Kemungkinan PKPU Caleg Diuji ke MA

Thursday, 05 Jul 2018 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai kecil kemungkinan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 digugat ke Mahkamah...

Basarah: Persetujuan Jokowi Soal PKPU Jadi Jaminan Hukum

Thursday, 05 Jul 2018 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebutkan persetujuan Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang calon anggota legislatif yang melarang mantan narapidana mendaftar pemilu...

DPR, Menkumham, Mendagri, dan KPU Bahas PKPU Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengar penjelasan...

KIPP: Parpol Seharusnya Dukung PKPU Larang Eks Napi Korupsi

Wednesday, 04 Jul 2018 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan seharusnya partai politik mendukung upaya KPU untuk memberantas dan mencegah korupsi. Dukungaan dapat ditunjukan dengan Peraturan KPU...

Larang Eks Koruptor Nyaleg, KPU Dinilai Salah Cara

Wednesday, 04 Jul 2018 00:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempuh cara yang salah untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan...

Pengamat: Publik Masih Menoleransi Calon Tersangkut Korupsi

Tuesday, 03 Jul 2018 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, berpendapat publik saat ini mempunyai toleransi cukup tinggi terhadap orang yang tersangkut kasus korupsi. Karena itu, ia menilai,...

PBB Setuju Larangan Caleg Terlibat Hukum

Tuesday, 03 Jul 2018 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) menyetujui larangan calon legislatif yang terlibat kasus hukum untuk maju pada Pemilu Legislatif 2019. Partai besutan Yusril Ihza Mahendra...

Respons Bawaslu Soal PKPU Larang Caleg Mantan Napi Korupsi

Sunday, 01 Jul 2018 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap pada sikapnya tidak menyetujui aturan larangan pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi melalui Peraturan KPU. Hai itu disampaikan Anggota Badan Pengawas...

Kemenkumham Enggan Tanggapi Pemberlakuan PKPU Caleg

Sunday, 01 Jul 2018 07:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM), Widodo Ekatjahjana, masih enggan memberikan komentar terkait penerapan PKPU Pencalonan Caleg. Aturan itu memuat larangan bagi mantan narapidana...

KPU Diminta Sinkronisasi PKPU Pencalonan Anggota DPD

Tuesday, 26 Jun 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) Widodo Ekatjahjana meminta KPU melakukan sinkronisasi kembali terhadap PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD....

Menkumham: PKPU Caleg Eks Koruptor tak Bisa Diundangkan

Tuesday, 26 Jun 2018 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM menegaskan tidak bisa mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait aturan larangan eks-koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) 2019. "Tidak bisa (peraturan diundangkan...

Jimly: KPU Bisa Undangkan Sendiri PKPU Pencalonan Caleg

Sunday, 17 Jun 2018 00:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bisa mengundangkan sendiri draf PKPU pencalonan caleg. Draf PKPU itu menjadi polemik lantaran memuat larangan bagi...

Kemenkumham Resmi Kembalikan Draf PKPU Pencalonan Caleg

Tuesday, 12 Jun 2018 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) mengembalikan draf PKPU pencalonan caleg yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi kepada KPU. Kemenkumham meminta KPU kembali...

Wiranto akan Bahas PKPU Larangan Napi Korupsi Kembali Nyaleg

Wednesday, 06 Jun 2018 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku sudah bicara dengan berbagai pihak terkait larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon legislatif (caleg)....

Trimedya: PKPU Caleg Eks Koruptor Sah Jika Diteken Menkumham

Wednesday, 06 Jun 2018 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sah berlaku setelah resmi diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna...

JK: Penundaan Pengesahan PKPU Caleg Koruptor Janggal

Tuesday, 05 Jun 2018 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla turut berkomentar mengenai langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menunda pengesahan draft Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif (caleg). Kalla...

Pengamat: Larangan Caleg Mantan Korupsi Sudah Tepat

Tuesday, 05 Jun 2018 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat....

JK Setuju KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Wednesday, 30 May 2018 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendukung peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Jusuf Kalla berharap peraturan tersebut...

Ketua KPU Respons Jokowi Soal Hak Politik Eks Napi Korupsi

Wednesday, 30 May 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg)....

Peneliti ICW: Sikap Jokowi Perburuk Citra Antikorupsinya

Wednesday, 30 May 2018 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang hak politik mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai memperburuk citra antikorupsinya. Padahal, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg...

KPU Sudah Final Larang Mantan Napi Korupsi Daftar Caleg

Tuesday, 29 May 2018 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan menegaskan penerapan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) sudah final. KPU akan mengirimkan rancangan peraturan yang memuat larangan tersebut...

KPU: Silakan Jika Ingin Gugat Larangan Caleg Mantan Koruptor

Saturday, 26 May 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan uji materi atas aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota...

KPU Kritik DPR tak Adil Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg

Saturday, 26 May 2018 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan DPR menunjukkan perbedaan sikap mengenai aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon wakil rakyat. Wahyu mengkritisi sikap DPR...

DPR Isyaratkan tak Setuju Aturan Larangan Caleg Koruptor

Tuesday, 22 May 2018 13:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengisyarata tidak menyetujui aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan belum ada...

KPU dan DPR Bahas Aturan Pencalonan Caleg dan Capres

Tuesday, 22 May 2018 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait aturan pencalonan calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Selasa (22/5)....