Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

INDEX BERITA

Penjelasan Kemenag Soal Tukin Guru yang Belum Lunas

Monday, 08 Apr 2019 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan proses verifikasi dan validasi data guru Kementerian Agama. Mereka merupakan calon penerima tunjangan kinerja terutang di 32...

BPJS Kesehatan Tunggu Audit BPKP

Tuesday, 26 Feb 2019 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menanti audit sistem dan pelayanan lembaganya yang tengah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah selesai diaudit, lembaga...

Ditjen Pajak, BPKP, SKK Migas Jalin Kerja Sama Pemeriksaan

Thursday, 05 Apr 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menjalin kerja sama pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas...

Setjen MPR-BPKP Jalin Kesepakatan

Thursday, 01 Mar 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma’ruf Cahyono melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr Ardan Adiperdana, di Ruang...

Tingkatkan Kualitas Audit Internal, KPK-MA Gandeng BPKP

Monday, 09 Oct 2017 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, saat ini KPK bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) sedang menggandeng BPKP untuk bekerja sama meningkatkan...

Komisioner KPK Temui Ketua MA Bicarakan Penanganan Perkara

Friday, 06 Oct 2017 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pada Jumat (6/10) , pimpinan KPK, penasihat, deputi Bidang Pencegahan dan tim mendatangi Ketua Mahkamah Agung (MA)...

Marak OTT Kepala Daerah, Ini Analisis BPKP

Thursday, 28 Sep 2017 22:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana, mengatakan faktor pengendalian internal menjadi kunci mengatasi potensi tindak pidana korupsi di daerah. Jika kepala daerah sudah...

BPKP: Komitmen Kepala Daerah Kunci Hindari Korupsi

Tuesday, 19 Sep 2017 21:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Arda Adiperdana mengatakan, komitmen kepala daerah lebih berperan dalam menghindari potensi tindak pidana korupsi di daerah. BPKP pun menilai...

Bio Farma Sosialisasikan Penilaian Good Corporate Governance

Friday, 03 Feb 2017 00:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — PT Bio Farma (Persero) menyelenggarakan sosialisasi "Assessment Good Corporate Governance (GCG)", Kamis (2/2). Kegiatan sosialisasi ini melibatkan jajaran direksi, kepala divisi, dan kepala bagian di perusahaan tersebut. Saat membuka...

Pengadaan Barang Dalam Negeri Diprioritaskan

Monday, 11 Apr 2016 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadaan barang dan jasa ditingkat pusat maupun daerah tidak perlu khawatir untuk mempergunakan produk dalam negeri. Dikarenakan, produk dalam negeri menjadi prioritas dalam pembangunan. Sepanjang, ujar Ketua Unit...

'Jaksa Harus Mampu Yakinkan Hakim'

Thursday, 10 Sep 2015 05:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan mengungkapkan,  jaksa harus bisa membuat hakim yakin dalam tahap pelimpahan berkas perkara para tersangka. Ini agar...

Kemenperin-BPKP Dorong Penggunaan Produk Lokal

Thursday, 09 Jul 2015 23:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Perindustrian menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya kerjasama tersebut, BPKP akan melakukan audit penggunaan...

Minister: Villages can absorb funds maximally

Monday, 22 Jun 2015 09:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Finance Minister Bambang Brodjonegoro said that the village funds allocated for 2015 amounting to Rp20.7 trillion can maximally be absorbed at the end of the year."In...

Kepala BPKP Bertekad Tingkatkan Akuntabilitas

Friday, 13 Mar 2015 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana bertekad akan meningkatkan akuntabilitas pengawasan untuk mendorong penerimaan negara lebih optimal, pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo...

Pertama Kalinya, Presiden Lantik Kepala BPKP

Friday, 13 Mar 2015 11:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (13/3). Ini merupakan pertama kalinya presiden melantik langsung...

Mantan Komisaris Jasa Raharja Dilantik Jadi Kepala BPKP

Friday, 13 Mar 2015 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) pagi ini melantik mantan Komisaris Utama PT. Jasa Raharja Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (13/3). Ia...

Jokowi akan Terbitkan Inpres Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 04 Mar 2015 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberantasan Korupsi."Minggu ini diharapkan sudah selesai Inpres 2015 tentang Pemberantasan Korupsi yang...

Anggaran Desa di Sulsel Bakal Diawasi Lembaga Pengawas

Tuesday, 03 Mar 2015 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Jokowi-JK bakal menganggarkan sejumlah dana untuk setiap desa. Dana ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan pembangunan di setiap desa.Namun karena program ini baru dilakukan, banyak...

Calon Kepala BPKP Dites Menulis Makalah

Sunday, 08 Feb 2015 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Panitia Seleksi Nasional Calon Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan ujian penulisan makalah terhadap tujuh calon Uji makalah ini dilakukan setelah para pendaftar dinyatakan lulus seleksi administrasi."Mereka...

BPKP di Bawah Presiden, PDIP Yakin Jokowi Bisa Gerak Cepat

Wednesday, 31 Dec 2014 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan, mendukung keputusan Joko Widodo yang mengubah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) langsung di bawah presiden. Dengan begitu, PDIP yakin pemerintah dapat...

Tidak Semua Pengusutan Korupsi Libatkan BPK dan BPKP

Wednesday, 26 Nov 2014 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Prahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kepala daerah yang terindikasi...

JK Bantah Gabungkan BPK dan BPKP

Friday, 14 Nov 2014 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden Jusuf Kalla menegaskan tak akan menggabungkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). JK mengatakan kedua lembaga tersebut masih diperlukan...

BPKP: Bansos Rentan Disalahgunakan

Saturday, 08 Nov 2014 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Kesejahteraan, Nasmifida, mengakui, persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) rentan penyalahgunaan. Hal ini antara lain...

Pasca Review BPKP, Kemenag Buka Pendaftaran Pengajuan Bansos Deadline Besok

Saturday, 18 Oct 2014 11:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangkaian optimalisasi penyerapan anggaran 2014, Kementerian Agama (Kemenag) khususnya Direktorat Pendidikan Madrasah  akan melaksanakan program bantuan sosial (bansos) pasca Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)...

Kuasa Hukum Nilai Indar Atmanto Dapat Segera Dibebaskan

Tuesday, 23 Sep 2014 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Tata Usaha Negara (TUN) Indar Atmanto, Eric S Paat mengatakan kliennya memiliki peluang untuk segera dibebaskan, menyusul Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Badan Pengawas...

Terkait Korupsi, Rano: Bodoh Bila Lakukan Kesalahan Kedua

Saturday, 01 Mar 2014 10:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur Banten Rano Karno menyambut baik adanya program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah). Program ini merupakan bentuk kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Pengawasan...

BKPK Sebut Tahun Politik Rawan Korupsi APBD

Saturday, 01 Mar 2014 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melihat adanya potensi penyelewengan dan korupsi pada tahun politik 2014. BPKP melihat potensi itu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanda...

KPK: Pengelolaan Pertambangan dan APBD di Daerah Masih Bermasalah

Saturday, 01 Mar 2014 09:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan berbagai persoalan di daerah dari hasil koordinasi-supervisi (korsup) 2013. Hasil temuan menunjukkan...

KPK Temukan Empat Persoalan Kritis di 2013

Saturday, 01 Mar 2014 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melulu hanya soal penindakan. Lembaga antirasuah itu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan juga langkah monitoring. "Terhadap jalannya pemerintahan...

Ini 3 Pos Rawan Korupsi Menurut BPKP, Apa Saja?

Saturday, 01 Mar 2014 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai ada tiga pos yang rawan akan praktik korupsi di daerah. Salah satu yang mendapat sorotan adalah mengenai pengadaan barang dan...

Tiga Pos Rawan Korupsi Versi BPKP

Friday, 28 Feb 2014 22:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai ada tiga pos yang rawan akan praktik korupsi di daerah. Salah satu yang mendapat sorotan adalah mengenai pengadaan barang...

Kemenkeu Diminta Bayar Tunjangan Sertifikasi Guru

Monday, 06 Jan 2014 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Haryono Umar, meminta agar tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 8 triliun lebih segera dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada para...

Demi Transparansi, Menkeu Minta Keterlibatan BPKP

Saturday, 30 Nov 2013 10:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri, telah meminta keterlibatan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perencanaan dan penganggaran dana optimalisasi sebesar Rp 27 triliun, yang tercantum...

Ombudsman dan BPKP Awasi Tes CPNS

Sunday, 03 Nov 2013 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali mengawasi tes penerimaan calon pegawai negeri sipil Pemerinta Kota Denpasar yang diikuti 598 peserta, Minggu."Pemerintah Kota Denpasar memang...

Jokowi Usut Anggaran Siluman

Friday, 01 Nov 2013 04:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran yang tak jelas peruntukannya dalam APBD DKI Jakarta 2012 sebesar Rp 2,08 triliun dan APBD Perubahan 2012 sebesar...

Soal Inalum, Pemerintah Percaya Audit BPKP

Thursday, 26 Sep 2013 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah akan tetap berpegang teguh pada audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait nilai aset perusahaan tambang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta...

Sekjen DPR Bantah Lelang Proyek DPR Tak Transparan

Monday, 13 May 2013 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR, Winantuningtyas Titi, membantah tudingan yang menyebut proses lelang pengadaan barang dan jasa di DPR tidak transparan. Titi mengatakan, proses lelang yang dilakukan...

PD Pasar Jaya Apresiasi Jika Kasus Tanah Abang Ditangani KPK

Tuesday, 07 May 2013 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Daerah PD Pasar Jaya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terkait kemelut BUMD ini dengan...

Hakim Tunda Putusan Gugatas atas PD Pasar Jaya

Monday, 06 May 2013 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kasus gugatan PT Priamanaya Djan Internasional terhadap PD Pasar Jaya belum siapkan putusan pada Senin (6/5) siang. Putusan akan...

Kasus IM2, Kejagung-BPKP Diminta Hormati Putusan PTUN

Wednesday, 17 Apr 2013 00:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Kuasa Hukum Indosat-IM2 di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jhon Thomson meminta Kejagung RI dan BPKP menghormati Penetapan Pendahuluan (Schorsing) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kasus Indosat-IM2. Hal...