Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

INDEX BERITA

Jabar Masih Tunggu Kepastian Aturan Transportasi Komersial

Wednesday, 06 May 2020 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Kementerian Perhubungan mereleksasi aturan moda transportasi di tengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Namun, moda transportasi yang digunakan terbatas dan hanya untuk kepentingan khusus semata.

Menurut...

Denmark Susun Aturan untuk Influencer

Wednesday, 10 Jul 2019 03:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Pemerintah Denmark berencana membuat regulasi yang mengatur pengimpak (influencer) populer di negara tersebut. Keputusan itu merespons adanya influencer yang mengunggah catatan bunuh diri di jejaring media...

Afganistan Berlakukan Denda untuk Jamaah Haji Berulang

Wednesday, 03 Jul 2019 12:57 WIB

IHRAM.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afganistan memberlakukan denda sebesar 500 dolar Amerika Serikat (setara Rp 7 juta) untuk calon jamaah haji yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Aturan itu bertujuan mengurangi...

Sambut Ramadhan, Pemkot Malang Keluarkan Sejumlah Aturan

Friday, 03 May 2019 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, mulai mengeluarkan pengumuman terkait aturan khusus dalam menyambut dan menghormati bulan suci Ramadhan. Beleid itu berisi sejumlah ketentuan yang harus...

Jerman akan Hukum Pengunggah Konten Kebencian di Internet

Monday, 09 Oct 2017 03:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jerman membuat sebuah hukum baru yang terbilang cukup kontroversial. Hukum atau peraturan tersebut berkaitan dengan pidato dengan unsur kebencian yang diunggah di dalam platform internet...

DPR RI Sayangkan Pembatalan Permenhub Transportasi Daring

Wednesday, 06 Sep 2017 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis menyayangkan batalnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tentang Transportasi Berbasis Online. Permenhub Nomor 26 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah...

MTI Desak Pemerintah Segera Atur Transportasi Daring

Tuesday, 05 Sep 2017 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mendesak pemerintah segera mengatur keberadaan transportasi daring (online). Pasalnya, setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 pasal dari...

Kemenag Terbitkan Aturan Baru untuk LAZ

Friday, 08 Jan 2016 11:00 WIB

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian izin lembaga amil zakat (LAZ). Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 yang ditandatangani...

Pemerintah Buat Aturan Larang Pembakaran Hutan

Tuesday, 13 Oct 2015 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekertaris Negara, Pratikno mengatakan akibat bencana asap yang terjadi saat ini membuat pemerintah harus bertindak tegas dan mengambil sikap. Pratikno menyebut pemerintah akan membuat regulasi...

Izin Bongkar Muat Tumpang Tindih

Tuesday, 04 Aug 2015 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah diminta menyederhanakan proses perizinan di pelabuhan. Sebab, proses perizinan masih tumpang tindih sehingga menyebabkan lamanya bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Sekretaris Tim Konsultasi...

'Satgas Lingkungan Harus Tegas Tegakkan Aturan'

Tuesday, 20 Jan 2015 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pembentukan satuan tugas atau Satgas Lingkungan oleh Gubernur Jawa Barat, dinilai sebagi inisiatif yang baik. Namun, pembentukan satgas tersebut jangan sampai hanya sebatas media koordinasi para penegak...

Wow, Sebentar Lagi Masyarakat Bisa Beli Reksadana di Minimarket

Monday, 17 Nov 2014 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan beberapa aturan untuk meningkatkan penetrasi pasar modal di Indonesia. Deputi Komisioner OJK Sarjito mengatakan pihaknya akan merancang aturan agar reksadana...

Pemkot Depok Akui Aturan Hambat UMKM

Tuesday, 14 Oct 2014 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah...

Izin UMKM di Depok Terhambat Pungli

Tuesday, 14 Oct 2014 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah...

Pemkot Depok Dinilai tak Berpihak kepada UMKM

Tuesday, 14 Oct 2014 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah yang dianggap...

Aturan Hak Berjilbab di Sekolah Harus Muat Pasal Sanksi

Thursday, 22 May 2014 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Finalisasi pembahasan draf Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan tentang seragam sekolah -- yang diharapkan melindungi penggunaan jilbab -- belum melibatkan elemen masyarakat. Maka dikhawatirkan, saat...

Aturan Pungutan OJK ke Perbankan April Ini Selesai

Monday, 24 Mar 2014 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2014 yang mengatur tentang pungutan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai berlaku 12 Februari 2014 ini. Namun, hingga saat ini belum...

Diduga Tak Berizin, KM Indo Tuna 110 Ditangkap di Seram

Thursday, 20 Mar 2014 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kapal Motor (KM) Indo Tuna 110 diduga melanggar izin penangkapan ikan sehingga ditangkap KM. Hiu Macan milik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDK) Tual, di perairan...

'Masih Banyak Atribut Kampanye yang Melanggar Aturan'

Wednesday, 22 Jan 2014 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Ketua Panwaslu Kota Magelang, Zuchron Arofi, pemasangan alat peraga kampenye di Kota Megelang, Jawa Tengah, banyak yang melanggar aturan. Zuchron di Magelang, Rabu (22/1), mengatakan, alat peraga...

Panwaslu Ketat Awasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Tuesday, 21 Jan 2014 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MUNTOK -- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, memperketat pengawasan pemasangan alat peraga kampanye di daerah itu agar sesuai aturan yang berlaku. "Sudah menjadi tugas...

Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK

Tuesday, 21 Jan 2014 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan meminta peserta pemilu agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk pemasangan alat peraga kampanye yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. "Kita...

Dibutuhkan, Hukum untuk Melindungi Cagar Budaya

Wednesday, 15 Jan 2014 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta merasa prihatin banyak benda cagar budaya di Indonesia yang hilang dicuri atau tergusur pembangunan. Padahal benda-benda tersebut merupakan benda berharga yang tidak...

JK: Kasus Century Menyalahi Aturan

Tuesday, 24 Dec 2013 23:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Mantan wakil presiden HM Jusuf Kalla menyebut kasus bail out Bank Century tidak sesuai aturan yang sebenarnya. "Kasus bail out Century itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya,...

Pemerintah Terbitkan Aturan Tekan Defisit Perdagangan

Monday, 09 Dec 2013 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan dua aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai upaya meredam impor dan mendorong volume ekspor guna merespon tekanan pada defisit neraca perdagangan...

Tingkatkan Prinsip Kehati-hatian, BI Atur Penyertaan Modal

Thursday, 05 Dec 2013 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berupaya untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian pada bank. Bank hanya diizinkan untuk melakukan penyertaan modal pada pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Aturan...

Wamen: Penerapan BBM Nontunai Tunggu Aturan

Friday, 29 Nov 2013 14:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pemberlakuan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi secara nontunai masih menunggu aturan. "Program BBM nontunai masih jalan. Kami hanya tinggal menunggu...

Ditjen Pajak Akan Ubah Aturan Pengusaha Kena Pajak

Thursday, 07 Nov 2013 09:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha yang wajib membayar pajak atau yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) rencananya akan diatur ulang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengubah PKP menjadi pengusaha yang...

'Leveraging' Mampu Percepat Pertumbuhan Bank Syariah

Wednesday, 06 Nov 2013 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Model leveraging yang akan dipraktikkan tahun depan dinilai mampu mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Dengan model leveraging tersebut, nantinya bank-bank syariah mampu menjual produknya di kantor-kantor konvensional...

BI Siapkan Aturan 'Leveraging' Perbankan Syariah

Wednesday, 06 Nov 2013 12:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berencana akan terus  memberikan treatment pada industri perbankan syariah. Pada 2014, akan ada sistem leveraging dimana Bank Umum Syariah (BUS) dapat memanfaatkan jaringan...

Bantul Butuh Aturan Baku Kategori Desa Wisata

Monday, 28 Oct 2013 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membutuhkan aturan baku dari pemerintah pusat untuk mengkategorikan desa wisata di daerah ini sesuai tingkat kepopulerannya. "Dari dulu...

Pengusaha Minta Sertifikasi Halal Obat Ditinjau Kembali

Sunday, 27 Oct 2013 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) meminta sertifikasi halal pada obat agar ditinjau kembali dan dikaji secara mendalam karena dinilai tidak efektif. "Aturan tersebut tidak efektif...

Polri Minta Buruh Taati Aturan Mogok Nasional

Sunday, 27 Oct 2013 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh dari beragam asosiasi di Indonesia dikabarkan akan melakukan mogok kerja nasional menuntut keinginan mereka mulai Senin (28/10) hingga tiga hari ke depan. Meski hanya bertajuk...

Pemerintah Siapkan Aturan Perpanjangan Kontrak Blok Migas

Friday, 25 Oct 2013 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan aturan berupa Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi payung hukum perpanjangan kontrak blok minyak dan gas yang sudah berakhir, sehingga lebih memberikan kepastian. Wakil...

Kemenperin Nilai 'Konyol; Aturan Pembatasan Perluasan Kawasan Industri

Thursday, 24 Oct 2013 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia Dedi Mulyadi menilai peraturan menteri agraria yaitu pembatasan perluasan kawasan industri.Peraturan yang dimaksud Dedi adalah...

HKI Keluhkan Aturan Perluasan Kawasan Industri dan Pembatasan HGB

Thursday, 24 Oct 2013 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengeluhkan masalah peraturan menteri agraria yaitu pembatasan perluasan kawasan industri dan pembatasan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB).Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri...

'Kepemilikan Asing di Sektor Hortikultura Sudah Melebihi 30 Persen'

Tuesday, 22 Oct 2013 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) masih memantau realisasi  Undang-Undang (UU) No.13/2010 tentang hortikultura. Peraturan tersebut mewajibkan investor asing mengalihkan atau menjual sahamnya kepada investor domestik sehingga kepemilikannya maksimal...

BI Siapkan 3 Aturan Perbankan Syariah Sebelum Pengawasan Beralih ke OJK

Monday, 21 Oct 2013 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan tengah mengkaji sejumlah aturan untuk perbankan syariah jelang perpindahan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI Edy Setiadi...

Aturan Pajak Baru Segera Terbit

Thursday, 17 Oct 2013 08:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru guna mendukung paket kebijakan yang telah sebelumnya diluncurkan pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, paket kebijakan ekonomi baru...

BI Terbitkan Ketentuan Transaksi Lindung Nilai

Wednesday, 09 Oct 2013 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank guna memberikan payung hukum bagi pelaku ekonomi dalam upaya mitigasi risiko pasar di tengah...

Industri Jasa Keuangan Akan Terkena Pungutan 0,03-0,04 Persen dari Aset

Thursday, 03 Oct 2013 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menentukan besaran pungutan yang akan dibebankan kepada industri jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan besaran pungutan adalah...

Pertamina Inginkan Aturan Hedging Valas

Wednesday, 02 Oct 2013 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA – PT Pertamina berharap aturan lindung nilai (hedging) valuta asing (valas) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa segera dituntaskan. Hedging dinilai dapat menghemat devisa dan...

Perbankan Syariah Nilai Wajar Kebijakan Giro Wajib Minimum

Tuesday, 01 Oct 2013 10:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Naiknya Giro Wajib Minimum (GWM) akan berdampak pada pertumbuhan bisnis perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Dengan adanya kebijakan kenaikan GWM dari 2,5 persen menjadi 4 persen...

Bank Kecil Paling Terkena Dampak Aturan GWM Sekunder

Monday, 30 Sep 2013 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan penyesuaikan giro wajib minimum (GWM) Sekunder dari 2,5 persen menjadi 4 persen akan berlaku besok (Selasa, 1/10). Pengamat menilai bank-bank kecil akan terkena dampak yang...

Himbara: LTV KPR Tantangan Industri Perbankan

Monday, 30 Sep 2013 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menganggap aturan loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi perbankan nasional. Dengan...

Pengamat: Aturan Uang Muka Akan Tekan Pertumbuhan KPR

Monday, 30 Sep 2013 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perbankan meyakini bahwa aturan loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dapat menekan pertumbuhan kredit untuk KPR. Dalam aturan yang resmi berlaku hari...

BI Yakin Aturan Uang Muka KPR Tekan Spekulasi

Monday, 30 Sep 2013 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa aturan uang muka atau loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) akan efektif menekan spekulasi. Dalam aturan yang resmi berlaku...

BI: Hedging BUMN Dapat Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Friday, 27 Sep 2013 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi hedging atau lindung nilai dalam fluktuasi...

OJK: RPP Pungutan Dalam Tahap Finalisasi

Thursday, 26 Sep 2013 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait dengan pungutan terhadap lembaga keuangan untuk dana operasional OJK,...

Aturan 'Food Labelling' Lemak, Masih Belum Berjalan

Wednesday, 25 Sep 2013 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk membiasakan pola hidup sehat di masyarakat, kementerian kesehatan (Kemenkes), membuat aturan baru. Yaitu, Permenkes No 30/2013 yang mengharuskan semua industri makanan menyantumkan food labelling pada...

BI Sempurnakan Aturan Kredit Kepemilikan Properti

Wednesday, 25 Sep 2013 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti guna menjaga stabilitas...