Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

INDEX BERITA

Presiden Diminta Segera Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Jumat, 26 Jul 2019 02:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty Internasional Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberikan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun. Amnesty Internasional Indonesia menilai proses pengampunan dan penghapusan hukum yang diperjuangkan...

Pengacara Yakin Presiden Segera Beri Amnesti

Kamis, 25 Jul 2019 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi yakin presiden akan segera memberikan amnesti secepatnya kepada kliennya. Joko juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu Baiq...

Baiq Nuril: Jangan Sampai Ada Lagi yang Seperti Saya

Kamis, 25 Jul 2019 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senyum terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun, kembali terkembang usai DPR menyepakati pertimbangan pemberian amnesti (pengampunan) oleh presiden dalam sidang paripurna...

Rapat Paripurna DPR Setujui Pemberian Amnesti Baiq Nuril

Kamis, 25 Jul 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI mengambil keputusan menyetujui pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, setelah mendengarkan penjelasan dari Komisi III DPR. Baiq Nuril menghadiri rapat paripurna...

Komisi III Beri Sinyal Setujui Amnesti Baiq Nuril

Rabu, 17 Jul 2019 21:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat pertimbangan amnesti untuk korban pelecehan seksual yang terpidana UU ITE Baiq Nuril telah diterima dan segera dibahas oleh Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi...

Baiq Nuril Ingin Menonton Anaknya Mengibarkan Merah Putih

Minggu, 14 Jul 2019 21:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana Kasus Pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril mengaku senang ketika Kejaksaan Agung menangguhkan penahanannya. Ia pun menangis saat bertemu Jaksa Agung,...

Jaksa Agung: Baiq Nuril tak Perlu Khawatir

Sabtu, 13 Jul 2019 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memberikan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril. Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo menilai bahwa...

DPR RI Yakin Presiden Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Rabu, 10 Jul 2019 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang terancam hukuman penjara karena dianggap melanggar UU ITE. DPR siap...

Baiq Nuril Berharap Presiden Kabulkan Amnesti

Rabu, 10 Jul 2019 04:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus konten asusila, Baiq Nuril bertemu dengan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) terkait pascaputusan MA yang menolak PK Baiq Nuril. Usai bertemu Menkumham, Baiq Nuril berharap...

Negara Dinilai Belum Paham Terkait Kekerasan Seksual

Selasa, 09 Jul 2019 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan, hambatan dalam permasalahan kekerasan seksual yakni adanya ketidakpahaman kebutuhan perempuan yang menjadi korban. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherawati mengatakan,...

Jokowi Diminta Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Selasa, 09 Jul 2019 09:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap Presiden Joko Widodo memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril. Komisioner Komnas Perempaun, Budi Wahyuni menuturkan, negara harus membuktikan komitmennya...

Ketua DPR Minta Jokowi Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Senin, 08 Jul 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan berikan amnesti (pengampunan) kepada Baiq Nuril. Bamsoet menilai Baiq Nuril hanya sebagai korban dalam...

Kuasa Hukum Baiq Nuril Siap Ajukan Amnesti Secara Resmi

Sabtu, 06 Jul 2019 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasca Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK), kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Kumadi segera mengajukan amnesti secara resmi kepada presiden Joko Widodo. Bahkan saat ini...

Lima Alasan Mengapa Ibu Nuril Perlu Mendapatkan Amnesti

Rabu, 21 Nov 2018 04:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara membeberkan lima alasan kuat bahwa Ibu Nuril harus mendapat Amnesti. Hal ini diungkapkan setelah Presiden Joko Widodo...

Ini Langkah Sri Mulyani Usai Program Amnesti Pajak

Jumat, 31 Mar 2017 23:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan tetap dilakukan setelah program amnesti pajak berakhir. Menurutnya, paling tidak ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah...

Pemberian Amnesti Jangan Sampai Dimanfaatkan Kelompok Lain

Jumat, 22 Jul 2016 13:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengimbau pemerintah tak mudah memberi amnesti. Dia mengingatkan, jangan sampai pemberian amnesti dimanfaatkan kelompok bersenjata lainnya yang murni...

Pemerintah Harus Hati-Hati Memberikan Amnesti

Jumat, 22 Jul 2016 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak mengobral amnesti maupun abolisi kepada kelompok teror. Di antaranya kepada kelompok Din Minimi dan Kelompok Santoso. Jangan sampai, ada...

120 Anggota Din Minimi Perlu Diadili Sebelum Diberikan Amnesti dan Abolisi

Kamis, 21 Jul 2016 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah sepakat untuk memberikan amnesti dan abolisi pada pimpinan kelompok pemberontak di Aceh yakni Din Minimi dan anggotanya. Hanya saja, pemberian amnesti dan abolisi itu...

Pemerintah Sepakat Berikan Amnesti pada Din Minimi

Kamis, 21 Jul 2016 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sepakat memberikan amnesti pada salah satu kelompok pemberontak di Aceh yakni Din Minimi. Hal itu diyakini sebagai salah satu pendekatan kultural pemerintah untuk meredam aksi...

DPR: Status Kelompok Din Minimi Harus Jelas

Kamis, 18 Feb 2016 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan status kelompok bersenjata Din Minimi yang menyerahkan diri beberapa waktu lalu harus jelas sebelum diberikan amnesti atau tidak. "Sebelum Presiden memberikan...

Luhut Bahas Amnesti Din Minimi dengan DPR

Senin, 15 Feb 2016 11:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan menghadiri rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR. Topik bahasannya yakni pemberian amnesti Din...

Bentuk Amnesti pada Din Minimi Belum Diputuskan

Senin, 01 Feb 2016 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan tetap memberikan amnesti kepada Din Minimi. Hanya saja bentuk pengampunannya masih belum diputuskan. "Saya sudah kirim suratnya...

Presiden Jokowi Didesak Perjelas Status Din Minimi

Rabu, 13 Jan 2016 06:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh meminta Pemerintah Pusat memperjelas status kelompok bersenjata Din Minimi yang menyerahkan diri beberapa waktu lalu. "Kami meminta Pemerintah Pusat dalam hal...

Kapolri: Pemberian Amnesti Ada Syaratnya

Jumat, 08 Jan 2016 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa wacana pemberian amnesti presiden kepada Din Minimi dan kelompoknya, memerlukan persyaratan. "Pemberian amnesti itu ada pertimbangan hukumnya. Semua itu ada persyaratannya, apakah...

Terkait Amnesti untuk Din Minimi, Panglima TNI Ikuti Keputusan Presiden

Kamis, 07 Jan 2016 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyerahkan sepenuhnya rencana amnesti mantan pemimpin kelompok bersenjata asal Nangroe Aceh Darusallam, Din Minimi, kepada Presiden Joko Widodo. Panglima TNI...

Soal Amnesti Din Minimi, Luhut: Pemerintah Masih Kaji Lagi

Kamis, 07 Jan 2016 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan mengatakan masih mempertimbangkan permintaan pimpinan kelompok separatis, Din Minimi yang meminta agar anggotanya diberikan amnesti. Ia...

Jokowi Berharap Penyelesaian Minimi Bisa Terjadi Juga di Poso-Papua

Selasa, 05 Jan 2016 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyelesaian konflik bersenjata yang berhasil dilakukan terhadap Din Minimi di Aceh bisa terjadi juga di Poso dan Papua."Saya minta Menko Polhukam...

DPR Yakin Jokowi Beri Amnesti pada Din Minimi

Senin, 04 Jan 2016 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik mengatakan keyakinan Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Sutiyoso bahwa kelompok Din Minimi akan mendapatkan amnesti cukup beralasan. "Kalau Kepala BIN...

Din Minimi tak akan Terlibat Pilkada 2017

Senin, 04 Jan 2016 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Nurdin bin Ismail alias Din Minimi menyatakan dirinya tidak akan terlibat sebagai tim sukses untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Din menolak menjadi timses baik gubernur...

Sutiyoso akan Bersurat ke Jokowi Soal Amnesti Din Minimi

Senin, 04 Jan 2016 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengungkapkan akan mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo. Surat akan dikirim berkaitan dengan amnesti untuk kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi...

Jokowi: Amnesti Minimi akan Diberikan

Jumat, 01 Jan 2016 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah merespons baik keinginan pemimpin kelompok bersenjata Aceh, Nurdin bin Ismail alias Din Minimi, dan anggota kelompoknya untuk mendapatkan amnesti sebagaimana syarat yang diajukan kelompok tersebut...

JK: Pemerintah Pertimbangkan Tuntutan Din Minimi

Jumat, 01 Jan 2016 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemimpin kelompok bersenjata di Aceh Din Minimi meminta sejumlah tuntutan kepada pemerintah saat menyerahkan diri. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyampaikan pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah tuntutan...

Snowden Mau Bernegosiasi dengan Pemerintah AS, Tapi?

Selasa, 28 Jan 2014 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Melalui pengacaranya, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) yang membocorkan informasi intelijen AS, Edward Snowden menyatakan mau bernegosiasi dengan pemerintah AS, namun tidak akan kembali ke tanah airnya...

Pemerintah Indonesia Sesali Proses Amnesti yang Lamban

Senin, 04 Nov 2013 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyayangkan proses kerja Imigrasi Arab Saudi yang lamban dan rumit. Hal ini menyebabkan ribuan TKI yang menyalahi visa atau overstayers yang telah mendaftar di...

Presiden Turkmenistan Beri Amnesti ke 1000 Narapidana

Minggu, 27 Okt 2013 08:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ASHGABAT -- Presiden Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, Jumat (25/10) menandatangani dekrit untuk membebaskan lebih dari 1.000 orang dari penjara. Hal tersebut dilakukan dalam satu langkah yang didedikasikan untuk ulang...

RI Minta Arab Saudi Percepat Pengurusan Dokumen Amnesti

Jumat, 20 Sep 2013 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia perlu mendesak pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pihak imigrasi Arab Saudi dalam  pengurusan dokumen administrasi bagi WNI/TKI yang mengikuti Program Perbaikan Status...

Saudi Kabulkan Amnesti, RI Punya Waktu Perpanjang Izin TKI

Rabu, 03 Jul 2013 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Saudi Arabia menyetujui permintaan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang pemberian amnesti atau pemutihan bagi seluruh warga negara asing yang berada di Saudi Arabia termasuk Warga Negara...

Pemerintah Saudi Perpanjang Amnesti TKI

Rabu, 03 Jul 2013 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, memberi apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi, atas kebijakannya yang memperpanjang masa pengampunan (amnesti)...

BNP2TKI Apresiasi Perpanjangan Amnesti TKI di Saudi

Rabu, 03 Jul 2013 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat mengapresiasi keputusan pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa amnesti para WNI/TKI pelanggar batas izin...

Arab Saudi Perpanjang Amnesti Pekerja Ilegal

Selasa, 02 Jul 2013 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Raja Abdullah memperpanjang masa amnesti pekerja ilegal hingga empat bulan untuk memberi kesempatan pengurusan dokumen. Sebelumnya, amnesti dibatasi sampai 3 Juli 2013. Dalam pernyataan yang dikeluarkan...