Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

Bamsoet: Amendemen tak akan Menyentuh ke Pemilihan Presiden

Thursday, 14 Nov 2019 09:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa amendemen tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden. Menurutnya pemilihan presiden secara langsung merupakan sistem yang sudah bagus.

"Penilaian...

PAN Kaji Format Amendemen Terbatas UUD

Wednesday, 13 Nov 2019 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung agar amendemen UUD 1945 dilakukan terbatas. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, saat ini tengah mengkaji format amendemen terbatas yang diharapkan...

Jimly: GBHN Penting untuk Dihidupkan Kembali

Thursday, 24 Oct 2019 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk kembali dihidupkan. GBHN dipandang penting sebagai rujukan pembangunan Indonesia...

Refly: Bagaimana Kalau GBHN Dilanggar Presiden?

Friday, 18 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan, maka akan memunculkan permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan...

MPR Yakinkan Presiden Soal Amendemen UUD

Thursday, 17 Oct 2019 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/10) pagi. Dalam pertemuan kedua pihak, MPR mengaku ingin meyakinkan...

Soal Amendemen UUD, PKS: Masyarakat Harus Dimintai Pendapat

Wednesday, 16 Oct 2019 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amendemen 1945 masih menjadi perbincangan menarik elite politik. Bahkan Partai Gerindra dan Nasdem membuat tiga kesepakatan, satu di antaranya mereka sepakat amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945...

Amendemen UUD, MPR: Tak Ada Perpanjangan Jabatan Presiden

Wednesday, 16 Oct 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/10) pagi. Dalam kesempatan itu, MPR menjelaskan kepada Jokowi ihwal...

Nasdem: Amendemen Cara Pemilihan Presiden Bukan Hal Tabu

Monday, 14 Oct 2019 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI M Ali menilai, amendemen UUD 1945 khususnya terkait perubahan mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden, bukan merupakan hal  tabu. Pembahasan mekansime pemilihan,...

Pimpinan MPR Temui Megawati Minta Masukan Amandemen UUD

Thursday, 10 Oct 2019 22:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sore ini menemui Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Tujuan pertemuan itu untuk menyerahkan secara langsung undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden...

PDIP: Amendemen UUD Tak Sentuh Mekanisme Pilpres

Thursday, 10 Oct 2019 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, sikap PDIP terkait amendemen hanya menekankan soal penetapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen...

PAN Setuju Amendeman UUD 1945, Asal tak Melebar Jauh

Thursday, 10 Oct 2019 12:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai fraksinya mendukung amendemen UUD 1945. Dengan catatan, jangan sampai melebar ke mana-mana dan tidak terkendali."Fraksi PAN menilai...

Benarkah Presiden akan Dipilih MPR? Ini Kata Zulkifli

Monday, 19 Aug 2019 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut wacana amandemen terbatas UUD 1945 tidak menyentuh mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Ia memastikan, wacana amandemen itu hanya untuk penerapan...

Awas, Penumpang Gelap Amendemen UUD!

Friday, 16 Aug 2019 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, rencana menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dipertimbangkan ulang. Jika GBHN tak memiliki mekanisme pengawasan dalam...

Ali Taher: GBHN Bisa Berfungsi Sebagai Alat Ukur

Monday, 29 Jul 2019 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang berakhirnya Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019 pada Oktober yang akan datang, diskusi menyoal lembaga negara ini makin sering dilakukan. Salah satunya adalah...

MPR Soroti GBHN dan Penguatan Lembaga di Amendemen UUD 1945

Monday, 29 Jul 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI tengah mewacanakan amandemen terbatas pada UUD 1945. Topik yang didorong dalam amendemen UUD 1945 adalah pengembalian fungsi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Menurut pandangan...

Rapat Pimpinan MPR Keluarkan Rekomendasi Amendemen UUD 1945

Thursday, 25 Jul 2019 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menggelar Rapat Gabungan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (24/7). Rapat itu menghasilkan rekomendasi yang salah satunya...

MPR Tunggu Usulan Resmi Parpol dan Fraksi untuk Amandemen UUD

Tuesday, 27 Dec 2016 07:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, perubahan UUD dengan mengembalikan GBHN masih memungkinkan karena Pasal 37 ayat 1,2,3,4, UUD NRI Tahun 1945 memberi ruang...

Ketua MPR Jamin Amendemen UUD tak akan Melebar

Monday, 11 Apr 2016 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali menegaskan, amendemen UUD tidak akan melebar ke mana-mana seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Dari 10 fraksi di MPR, sembilan fraksi sepakat...

MPR Siap Lakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Thursday, 31 Mar 2016 08:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI sebagai rumah rakyat banyak menerima tamu dari berbagai kelompok masyarakat. Ada kelompok yang ingin kembali pada...

DPD: Amandemen UUD Sebuah Keniscayaan

Tuesday, 15 Mar 2016 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD John Pieris menilai, amandemen UUD buka lagi hanya sekedar wacana. Sebab, langkah-langkah yang dilakukan guna mendorong terwujudnya amandemen, terutama dalam penguatan DPD semakin nyata.''Proses penguatan...

MPR Berhati-hati Soal Amandemen UUD

Friday, 11 Mar 2016 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan, ada satu kelompok besar yang berpendapat Indonesia sudah menyimpang jauh dari Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara di sisi lain, ada kelompok...

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi akan Dapat Penentangan

Thursday, 03 Mar 2016 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --Upaya mengamandemen UUD oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI semakin gencar. Namun, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan upaya tersebut tidaklah mudah, karena akan mendapatkan tentangan...

GKR Hemas Berharap Amandemen UUD 1945 Dilakukan Tahun Ini

Thursday, 28 Jan 2016 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Saat ini wacana amandemen UUD 1945 sudah menjadi satu topik pembahasan yang dianggap perlu untuk dilakukan.  DPD RI sendiri berharap agar amandemen UUD 1945 tersebut dapat dilakukan pada...

Mahyudin: Dukungan untuk Amandemen UUD Terus Mengalir

Thursday, 21 Jan 2016 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Wakil Ketua MPR Mahyudin menyatakan, dukungan untuk amandemen UUD terus mengalir. Bahkan, ia mengatakan dukungan itu juga datang dari pemerintah.Pada prinsipnya, kata dia, Bung Karno memiliki acuan pembangunan...

MPR: Kita Sudah Punya Bahan untuk Amandemen UUD

Wednesday, 18 Nov 2015 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, dalam sambutan Seminar Nasional Badan Pengkajian MPR dengan tema Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perencanaan Pembangunan.  MPR melakukan kerja sama dengan...

MPR Dorong Amandemen Kelima UUD

Friday, 30 Oct 2015 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, untuk perubahan sistem ketatanegaraan,  perlu amandemen (perubahan) UUD. Sedangkan untuk perubahan UUD perlu persetujuan dari dua pertiga anggota MPR, karena perubahan UUD...

Polarisasi DPR Hanya Menyangkut Posisi Pemerintah

Monday, 12 Jan 2015 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascareses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan melantik pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sesuai kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP)...

Ketua MPR: KMP dan KIH Hambat Amandemen UUD 1945

Sunday, 14 Dec 2014 02:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengakui proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami hambatan karena adanya konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi...

Menolak KMP Kuasai Parlemen? Demokrat Sarankan Amendemen UUD

Thursday, 09 Oct 2014 10:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menilai, kekalahan kubu presiden terpilih di parlemen merupakan dampak dari sistem sistem presidensial multipartai.    Menurutnya, desain ketatanegaraan Indonesia usai reformasi...

Koalisi Merah Putih: Ada yang Berhalusinasi Soal Pilpres Dipilih MPR

Tuesday, 30 Sep 2014 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Koalisi Merah Putih membantah akan mengamandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai pilpres langsung. Koalisi menilai isu itu hanya halusinasi pihak yang khawatir dengan kekompakan mereka.  "Itu halusinasi...

GBHN Dihidupkan, Amandemen tak Boleh Kebablasan

Friday, 13 Dec 2013 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana untuk menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus bergulir. Selain harus menempuh amandemen UUD, diperlukan juga komitmen politik untuk menjalankannya."Harus ada komitmen politik yang jelas...

MPR Desak Megawati Ajukan Amendemen UUD '45

Wednesday, 11 Dec 2013 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari meminta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri mewujudkan usulan pengembalian status dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Caranya, dengan meminta...

PSP-UGM: Banyak Pasal UUD 1945 Tak Sesuai Pancasila

Sunday, 10 Nov 2013 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila."Hasil amandemen keempat UUD...

Empat kali Amandemen UUD, Indonesia Jadi Negara Rusak

Saturday, 18 Feb 2012 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, negara Indonesia sudah rusak gara-gara amandemen UUD 1945 hingga empat kali. Dikatakannya, amandemen UUD 1945 menjadi sumber kerusakan paling parah...

Masih Ada Kelemahan di UUD 1945 Secara Akademik

Friday, 03 Feb 2012 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Secara akademik masih terdapat kelemahan dalam UUD 1945. Pakar hukum dan Tata negara Mahfud MD, di Jakarta, Jumat (3/2) mencontohkan Pasal 8 yang berbunyi, "Jika Presiden...

Mahfud MD: Amandemen Kelima UUD 1945, Pasal 37 Perlu Diubah

Friday, 03 Feb 2012 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD, sebagai akademisi, mengatakan bahwa jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin mengamandemen konstitusi, maka yang pertama kali diubah adalah Pasal 37...

Empat Amandemen UUD Dinilai Kental Syahwat Politik

Monday, 30 Jan 2012 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan pemerintah sebanyak empat kali itu dinilai keluar dari kebutuhan.Selain itu, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, amandemen yang telah...

Sejumlah Tokoh Bahas Amandemen UUD 1945

Monday, 30 Jan 2012 08:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah tokoh akan berbicara mengenai usul amandemen UUD 1945 yang digagas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (30/1). 'Pekan Konstitusi' yang diselenggarakan Kelompok...

Mantan Wapres Dukung Perubahan UUD 1945

Tuesday, 13 Sep 2011 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mendukung dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, yang saat ini tengah diusahakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Amandemen harus dilakukan secara keseluruhan dan...

UUD 1945 Ingin Diubah Lagi, Masukkan Presiden Perseorangan dan Pemilu Lokal-Nasional

Tuesday, 14 Jun 2011 11:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD  mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 atau konstitusi bagi penguatan penegakan demokrasi di Indonesia."Dalam amandemen kelima UUD 1945, DPD RI mengusulkan...