Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

INDEX BERITA

Pengamat: Wacana Presiden 3 Periode Wajib Diwaspadai

Monday, 25 Nov 2019 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode layak diwaspadai. Sebab, wacana tersebut dapat menjadi ancaman serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Itu soal oligarki. Ada wacana...

Amandemen UUD, Pakar: Partai Jangan Diberikan Cek Kosong

Friday, 18 Oct 2019 05:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan partai politik jangan diberikan cek kosong terkait amandemen UUD 1945. Artinya, ia menjelaskan, amandemen UUD 1945 tak...

JK: Amandemen Bisa Dilakukan, Pilpres tak Bisa Mandataris

Friday, 18 Oct 2019 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun,...

Alasan Nasdem Ingin Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Thursday, 17 Oct 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem menjelaskan alasan mendukung agar amendemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Nasdem tidak ingin amendemen hanya menjadi kepentingan partai politik tertentu saja.  "Tidak sekadar satu atau dua...

Basarah: MPR-Presiden Sepakat Dalami Wacana Amendemen UUD

Wednesday, 16 Oct 2019 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan MPR dan Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk mendalami wacana amendemen UUD 1945. Amendemen bersifat...

Akbar: Alasan Amendemen UUD 1945 Harus Kuat dan Jelas

Wednesday, 16 Oct 2019 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tandjung mempertanyakan kepentingan apa yang melatarbelakangi amendemen UUD 1945 saat ini. Menurutnya harus ada alasan yang kuat jika ingin melakukan amendemen terhadap UUD...

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Tuesday, 15 Oct 2019 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, Indonesia tanpa GBHN bagai negara tanpa haluan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti...

Pengamat: Amendemen UUD Jadi Daya Tawar Kursi Menteri

Tuesday, 15 Oct 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menilai, manuver politik sejumlah ketua umum partai politik menjelang pelantikan presiden merupakan upaya meningkatkan daya tawar guna mendapatkan kursi di kabinet....

Bamsoet: Badan Kajian MPR Diketuai PDIP

Monday, 14 Oct 2019 23:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan Badan Kajian MPR akan diketuai oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Badan kajian akan menjalankan tugas untuk mengkaji amendemen...

Soal Amendemen Menyeluruh, HNW: Kalau Serius Tindak Lanjuti

Monday, 14 Oct 2019 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mempersilakan jika ada partai atau pihak yang merencanakan untuk mengamendemen menyeluruh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, menurut aturan-aturan yang...

Jokowi Minta Masukan Soal Amendemen Terbatas UUD 1945

Monday, 14 Oct 2019 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan kepada Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945 yang di dalamnya akan menghidupkan lagi garis-garis besar...

Gerindra Bantah Prabowo Pragmatis Soal Amandemen UUD

Monday, 14 Oct 2019 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani membantah Prabowo Subianto bersikap pragmatis terkait amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prabowo menyepakati perubahan menyeluruh lantaran hal tersebut merupakan konsekwensi amandemen. Muzani...

PDIP: Megawati Hanya Ingin Amandemen Terbatas UUD

Monday, 14 Oct 2019 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta amandemen terbatas UUD 1945 "digaris tebal". Perubahan hanya untuk...

Bamsoet Tegaskan Amendemen UUD 1945 tak Ubah Sistem Pilpres

Thursday, 10 Oct 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan, amendemen UUD 1945 tak akan mengubah sistem pemilihan presiden. Perubahan ini hanya menyangkut visi pembangunan Indonesia untuk puluhan...

Soal Amandemen, MPR Buka Ruang Aspirasi Masyarakat

Wednesday, 09 Oct 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menegaskan belum akan memutuskan apa pun terkait amandemen UUD 1945. MPR pun membuka ruang seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait hal itu. "Kami sadar keputusan...

Bamsoet akan Dalami Rencana Amendemen Terbatas

Friday, 04 Oct 2019 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah resmi terpilih sebagai ketua MPR RI. Pria yang kerap disapa Bamsoet itu pun menyatakan akan mendalami wacana amandemen terbatas...

Anggota Dewan Turki Terlibat Baku Hantam

Thursday, 12 Jan 2017 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Sidang pembahasan amandemen konstitusi di Parlemen Turki diwarnai kericuhan, Rabu (11/1). Para anggota Parlemen terlibat baku hantam saat membicarakan mengenai pergantian sistem kepresidenan dari sistem parlementer...

Fahri: Amandemen Konstitusi Harus Berdasarkan Konsensus Nasional

Thursday, 06 Oct 2016 14:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai amendemen UUD 1945 harus berdasarkan konsensus nasional. Fahri menyebut, amandemen bukan hanya berdasar pertimbangan praktis."Di beberapa negara, untuk menyetujui adanya...

Aung San Suu kyi Desak Amandemen Konstitusi

Wednesday, 26 Nov 2014 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW-- Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu kyi mengatakan, ia dan pendukungnya akan terus mendorong parlemen untuk mengubah klausal konstitusi. Selama ini konstitusi melarang Suu Kyi...

Koalisi Merah Putih: Ada yang Berhalusinasi Soal Pilpres Dipilih MPR

Tuesday, 30 Sep 2014 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Koalisi Merah Putih membantah akan mengamandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai pilpres langsung. Koalisi menilai isu itu hanya halusinasi pihak yang khawatir dengan kekompakan mereka.  "Itu halusinasi...

Kajian Ketatanegaraan MPR Diumumkan Desember

Saturday, 16 Nov 2013 08:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid, mengatakan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI kemungkinan akan mengumumkan rekomendasi dari hasil kajiannya pada akhir Desember 2013."Saat...

MPR Isyaratkan Proses Usulan Amandemen Kelima UUD 1945

Saturday, 16 Nov 2013 08:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat mengisyaratkan akan memproses usulan amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 setelah Pemilu Legislatif 2014."MPR RI telah membentuk tim kerja kajian sistem ketatanegaraan yang terus...

Mesir Mulai Ubah Konstitusi Mursi

Monday, 22 Jul 2013 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah transisi Mesir mulai bekerja untuk mengamandemen konstitusi. Langkah pertama ini dianggap penting, selain untuk merevisi konstitusi rezim Mursi, juga membuka jalan untuk pemilihan presiden Mesir...

Dalam Amandemen UUD, Presiden Pun Punya Kepentingan

Sunday, 21 Aug 2011 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Minimnyakata-kata dukungan dari Presiden SBY atas upaya DPD RI melakukan amandemen UUD 1945 di Hari Konstitusi dan HUT ke-66 MPR pekan lalu dilihat sebagai sikap netral...

DPD Kian Getol Sosialisasi Amandemen Konstitusi

Sunday, 21 Aug 2011 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat berpidato pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-66 MPR RI, Presiden SBY tampak enggan memberikan dukungannya untuk mendorong amandemen kelima UUD 1945. Namun DPD menyatakan...

Golkar tidak Keberatan UUD 1945 Diamandemen

Sunday, 21 Aug 2011 13:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Golkar tidak keberatan dengan rencana amandemen UUD 1945. Pasalnya Golkar memandang UUD 1945 harus bersifat adaptif dengan situasi dan kondisi zaman suatu bangsa. Hal ini...

Syafii Maarif Nilai Ruhut Tidak Bertindak Sendiri

Saturday, 21 Aug 2010 01:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Muslim Syafii Maarif, menganggap amandemen konstitusi belum diperlukan. Menurut dia, amandemen konstitusi masih sejalan dengan semangat reformasi.Syafii mengatakan amandemen konstitusi masih menjadi hasil reformasi terbaik...

Anas: Pintu bagi Amandemen Konstitusi Harus Tetap Dibuka

Friday, 20 Aug 2010 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, peluang untuk melakukan amendemen konstitusi atau UUD 1945 harus tetap terbuka. Menurutnya, wacana tersebut jangan sampai dilarang. "Hingga saat ini Indonesia...