Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

INDEX BERITA

Wapres Minta Pembahasan Amendemen tidak Melebar dari GBHN

Wednesday, 04 Dec 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti pembahasan wacana amendemen UUD 1945 yang dinilai telah melebar dari tujuan awal. Kiai Ma'ruf berharap, pembahasan terbatas sesuai tujuan awal...

Wacana Revisi Masa Jabatan Presiden Dinilai Rugikan Jokowi

Wednesday, 04 Dec 2019 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam beberapa waktu belakangan, beredar wacana untuk merevisi masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau satu periode tujuh tahun. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago...

PDIP: Jabatan Presiden Dua Kali, Pileg dan Pilpres Terpisah

Tuesday, 03 Dec 2019 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hasto mengatakan PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal spirit reformasi...

Partai Demokrat Tegas Tolak Presiden Dipilih MPR

Monday, 02 Dec 2019 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak kembalinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Begitu pula, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal...

MPR Klaim Jokowi Respons Positif Soal Wacana GBHN

Wednesday, 16 Oct 2019 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons positif terkait penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amandemen UUD...

Amendemen UUD 1945 Diprediksi Jadi Isu Krusial

Wednesday, 16 Oct 2019 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan amendemen atas UUD 1945 dalam hal mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) diperkirakan akan menjadi isu...

Urgensikah Amendemen UUD 1945 Dilakukan Saat Ini?

Wednesday, 16 Oct 2019 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merencanakan mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saat ditanya mengenai ugensi amendemen tersebut dilakukan, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan yang paling mengetahui...

Zulhas Sebut Amandemen UUD 45 Menyeluruh Itu Sulit

Monday, 14 Oct 2019 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Parti Gerindra, Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat menyeluruh. Namun, Wakil Ketua...

Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

Tuesday, 08 Oct 2019 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapan atas usulan Fraksi Nasdem soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurut Masinton, perihal revisi itu masih dikaji oleh MPR.   "Belum...

Draf Amendemen Haluan Negara Diserahkan ke Semua Fraksi

Thursday, 25 Jul 2019 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR telah menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara. Saat ini draf pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara ini sudah diserahkan...

Usul tentang Presiden Harus Orang Indonesia Asli Bersifat Ahistoris

Sunday, 09 Oct 2016 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Achmad Basarah menilai ahistoris usul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang amandemen UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) agar syarat calon...

DPD Ingin Adanya Penguatan

Sunday, 02 Oct 2016 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GK Ratu Hemas inginkan adanya amandemen kelima UUD 1945. Hemas menjelaskan ada beberapa pasal yang menurut DPD harus dilakukan...

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi akan Dapat Penentangan

Thursday, 03 Mar 2016 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --Upaya mengamandemen UUD oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI semakin gencar. Namun, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan upaya tersebut tidaklah mudah, karena akan mendapatkan tentangan...

DPR Berencana Amandemen UU Hubungan Luar Negeri

Monday, 25 May 2015 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR berencana melakukan amendemen Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Rencana amandemen dilakukan mengingat dinamika politik yang kini semakin dinamis. "UU itu dibuat...

Ingin Terapkan Kembali GBHN? Ini Kendalanya

Thursday, 12 Dec 2013 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang Fifiana Isnaeni menilai penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan perkara yang mudah. "Sistemnya sudah berbeda dengan dulu. Kalau...

Kongres AS : NSA Jalan Terus Kumpulkan Data Telepon Warga

Friday, 26 Jul 2013 04:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Para wakil rakyat yang tergabung di Kongres Amerika Serikat mengizinkan Badan Keamanan Nasional (NSA) meneruskan pengumpulan ratusan juta catatan komunikasi telepon warga Amerika dalam perang melawan terorisme.Sejumlah...

AS Kutuk Kerusuhan di Mesir

Tuesday, 29 Jan 2013 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih, Senin (28/1), mengutuk kerusuhan baru-baru ini di Mesir, tempat bentrokan berdarah antara pemrotes anti-pemerintah dan personel pasukan keamanan telah menewaskan puluhan orang dan melukai...

63,8 Persen Rakyat Mesir Setujui Konstitusi

Wednesday, 26 Dec 2012 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sebanyak 63.8 persen warga Mesir menyetujui konstitusi. Berdasarkan penghitungan hasil referendum konstitusi di Mesir, tercatat hanya 36,2 persen peserta referendum menentang konstitusi yang ditawarkan Presiden Muhammad...

Warga Mesir di Luar Negeri Dukung Referendum

Thursday, 13 Dec 2012 09:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Warga Mesir di luar negeri tetap antusias menggunakan hak pilihnya meskipun masih terjadi perselisihan sengit di dalam negeri terkait keabsahan referendum penetapan Undang-Undang Dasar (UUD)."Kedutaan Besar...

Mesir Diguncang Demonstrasi, Pemulihan Ekonomi Terancam

Friday, 07 Dec 2012 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  KAIRO -- Ekonomi Mesir belum sepenuhnya pulih pasca-tergulingnya Husni Mubarak pada 2011 lalu. Namun, gejolak politik yang kembali terjadi dengan demonstrasi di Istana Kepresidenan memukul mundur pemulihan ekonomi Mesir.Pasar...

'Oposisi Mesir Jadi Agen Spionase Asing'

Friday, 07 Dec 2012 05:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Jaksa Penuntut Umum Mesir, Talaat Abdullah menuduh pihak oposisi sedang berupaya menggulingkan pemerintahan berkuasa, dan menjadi agen spionase asing.Surat kabar Al-Quds Al-Arabi sebagaimana dikutip ISNA Kamis...

Mursi akan Bongkar Penyulut Krisis Mesir

Friday, 07 Dec 2012 05:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Walid al-Haddad, koordinator Hubungan Luar Negeri Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir, menyatakan, Presiden Muhammad Mursi dalam pidato mendatangnya akan mengungkap identitas para penyulut krisis di negara...

Pendukung Mursi Diserang Bom Molotov

Thursday, 06 Dec 2012 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  KAIRO -- Pemimpin Ikhwanul Muslimin mengklaim massa pendemo di depan Istana Kepresiden Mesir mendapat provokasi dari pihak-pihak tertentu agar situasi rusuh. Provokator tersebut menyerang menggunakan senjata, bom molotov, dan...

Mesir Memanas, Ini Harapan Syekh Al-Azhar

Thursday, 06 Dec 2012 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  KAIRO -- Situasi dalam negeri Mesir kian memanas. Syekh Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib mengharapkan solusi damai dalam krisis politik Mesir.FNA (5/12) seperti dikutip laman Irib melaporkan, Syekh al-Tayyib meminta...

Mesir Memanas, Pendukung dan Penentang Mursi Bentrok

Thursday, 06 Dec 2012 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pendukung dan penentang kebijakan Presiden Mursi di depan Istana al-Ittihadiyah. Mereka telibat aksi lempar batu dan kaleng minuman.FNA (5/12)  seperti dikutip Irib melaporkan, para pendukung dan...

MPR Ultah, Ini Dia Pesan Menko Kesra

Thursday, 30 Aug 2012 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dalam rangka HUT MPR/DPR ke-67, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyarankan MPR untuk tidak tergesa-gesa memikirkan amandemen. Sebab, menurutnya hal utama yang harus dilakukan...

Capres Independen Dimungkinkan

Sunday, 05 Aug 2012 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Pengusungan calon presiden (capres) independen untuk pemilu 2014 masih dimungkinkan. Caranya, bisa melalui amandemen UUD 1945. khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945,...

Pakar: Keputusan MK tentang Status Anak Luar Kawin Perlu Diamandemen

Tuesday, 03 Apr 2012 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dinilai masih memerlukan penyempurnaan melalui amandemen di parlemen.Dosen Fakultas Hukum Universitas...

Ketua DPR Mau Bantu, DPD Malah Menyerang

Friday, 16 Mar 2012 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, menyesalkan sikap pimpinan DPD yang langsung menyerang dirinya secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Pimpinan DPD seharusnya bisa mengklarifikasi...

Bermuatan Liberal, Amandemen UUD'45 Diintervensi AS

Thursday, 09 Feb 2012 03:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA- Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiky Syahnakrie menegaskan, LSM asing di bawah Partai Demokrat AS telah mengintervensi amendemen UUD 1945. "National Democratic Institution...

Masih Ada Kelemahan di UUD 1945 Secara Akademik

Friday, 03 Feb 2012 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Secara akademik masih terdapat kelemahan dalam UUD 1945. Pakar hukum dan Tata negara Mahfud MD, di Jakarta, Jumat (3/2) mencontohkan Pasal 8 yang berbunyi, "Jika Presiden...

Mahfud MD: Amandemen Kelima UUD 1945, Pasal 37 Perlu Diubah

Friday, 03 Feb 2012 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD, sebagai akademisi, mengatakan bahwa jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin mengamandemen konstitusi, maka yang pertama kali diubah adalah Pasal 37...

PBNU : Amandemen UUD Titipan Asing

Wednesday, 01 Feb 2012 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), As'ad Ali, mengatakan bahwa masyarakat tidak merasa diuntungkan dengan amandemen yang pernah dilakukan.Sebab, jelas dia, orientasi pengubahan UUD...

Amandemen Kelima UUD Diharapkan Perketat Syarat Capres

Tuesday, 31 Jan 2012 06:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana perubahan (amandemen) kelima terhadap Undang Undang Dasar 1945 diharapkan memasukkan poin untuk memperketat persyaratan bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. "Mestinya ke depan dipertimbangkan persyaratan agar...

Sultan HB X : UUD Boleh Diamandemen, Asal...

Monday, 30 Jan 2012 23:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan rencana perubahan (amandemen) Undang Undang Dasar 1945 kelima hendaknya tidak menghilangkan nilai Pancasila."Persoalannya apakah amandemen empat kali...

DPD : Saatnya UUD 1945 Diamandemen

Monday, 30 Jan 2012 22:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan bahwa rendahnya peringkat Indonesia pada Indeks Demokrasi Global seharusnya membuat seluruh elemen bangsa selaku pemegang kedaulatan memikirkan kembali langkah...

DPD Galang Dukungan untuk Amandemen Kelima UUD 1945

Saturday, 16 Apr 2011 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menargetkan, usulan amandemen kelima UUD 1945 telah mendapat dukungan dari partai-partai politik melampaui satu pertiga dari anggota MPR RI, pada Agustus 2011."Dukungan dari partai-partai...

Pemerintah Belum Terima Draft Revisi UU Zakat

Monday, 18 Oct 2010 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARAT--Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum secara resmi menerima  draft revisi Undang-undang no 13 tahun 1999 tentang zakat dari komisi VIII DPR RI. Menurut Dirjen Bimas Islam Kemenag, Nasaruddin...

Amandemen UU Zakat Diharapkan Tuntas 2010

Saturday, 16 Oct 2010 03:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Amandemen UU no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan bisa disahkan 2010. Sebab, menurut Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Zainun Ahmadi, draft...

Ketua DPR: Wacana Amandemen UUD Sebaiknya Dihentikan

Monday, 30 Aug 2010 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan,wacana untuk kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebaiknya dihentikan dahulu. Menurut Marzuki, di Jakarta, Ahad (29/8), masih banyak pasal di UUD yang belum bisa...