Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

INDEX BERITA

Koalisi Save KPK Sayangkan tak Ada Perppu KPK

Monday, 04 Nov 2019 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koalisi Save KPK menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atas UU KPK adalah indikasi kuat bahwa pemerintah selama ini...

Walau Berat, KPK Tetap Harus Jalan

Monday, 04 Nov 2019 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja meski sejumlah wewenangnya sudah diamputasi oleh UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan UU...

Menpan RB Himpun Masukan Soal Peralihan Status Pegawai KPK

Monday, 04 Nov 2019 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menghimpun berbagai masukan mengenai implementasi peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peralihan status...

Soal UU KPK, Yasonna: Kami Analisis Dulu, Tenang Saja

Monday, 04 Nov 2019 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan, mereka akan menganalisis Undang-Undang Nomor 19/2019 mengenai Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami lihat, kami analisis dulu," ujar dia...

Alasan Presiden tak Keluarkan Perppu Dipertanyakan

Monday, 04 Nov 2019 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Jumat (1/11), Jokowi menegaskan, tidak mengeluarkan...

DPR tak Mau Ikut Campur Soal Perppu UU KPK

Monday, 04 Nov 2019 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menyatakan tak mau ikut campur soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK yang masih...

DPR Harap Dewas KPK Berpengalaman di Bidang Hukum

Monday, 04 Nov 2019 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang hukum. Orang yang berpengalaman itu termasuk mantan komisioner KPK. "Cari...

Ada Unjuk Rasa Sedunia, Indonesia Tetap Begini Saja

Monday, 04 Nov 2019 05:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nuraini* Warga dunia memimpikan perubahan dengan unjuk rasa yang membuat 2019 adalah tahun protes. Unjuk rasa terjadi di berbagai negara dari Timur Tengah, Amerika Selatan, Asia, hingga Afrika....

Pakar: Alasan Jokowi tak Keluarkan Perppu Menyesatkan

Sunday, 03 Nov 2019 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang (Perppu) atas UU KPK dinilai menyesatkan. Sebab, Jokowi memutuskan tidak mengeluarkan perppu untuk menghormati proses uji materi...

Pukat UGM: Pemilihan Dewan Pengawas Harus Transparan

Saturday, 02 Nov 2019 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap proses seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo berlangsung secara transparan...

Soal Perppu, Politikus Gerindra: Kami Hormati Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan Perppu KPK. Komisi III DPR RI menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Perppu ke presiden. Anggota DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa parlemen...

Soal Perppu KPK, PKS Hormati Keputusan Presiden

Saturday, 02 Nov 2019 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 mengenai...

Sikap Presiden Jokowi Soal UU KPK

Saturday, 02 Nov 2019 13:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih...

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

Saturday, 02 Nov 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menilai, ada dua pilihan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan polemik Undang-undang (UU) Nomor 19/2019 tentang...

Pratikno: Presiden Tunggu Uji Materi MK untuk Perppu KPK

Saturday, 02 Nov 2019 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo masih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait desakan sejumlah pihak untuk diterbitkannya peraturan pemerintah...

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

Friday, 01 Nov 2019 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh hari,...

Presiden tak Terbitkan Perppu, Ini Respons KPK

Friday, 01 Nov 2019 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memutuskan belum akan mengeluarkan Perppu KPK. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait...

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

Friday, 01 Nov 2019 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi jika tetap menolak menerbitkan Perppu KPK. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada...

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku akan menunjuk langsung orang-orang...

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Friday, 01 Nov 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih...

Dari Reformasi Dikorupsi Hingga Lemparan Kotoran Sapi

Thursday, 31 Oct 2019 05:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Esthi Maharani* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada lebih dari 50 orang demonstran yang meninggal sepanjang 2019. Data tersebut terhimpun dari berbagai wilayah di tanah...

Mahfud MD Jawab Tantangan 100 Hari ICW

Tuesday, 29 Oct 2019 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjawab tantangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi...

Mahfud: Perppu KPK Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Tuesday, 29 Oct 2019 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko...

Parlemen Uni Eropa Kecewa Soal Revisi UU KPK

Tuesday, 29 Oct 2019 02:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parlemen Uni Eropa memberikan pandangan terkait usulan revisi undang-undang KPK. Dalam pernyataan tertulis, Parlemen Uni Eropa menyesalkan perubahan status KPK menjadi badan pemerintah."Menyesalkan (regret) usulan legislasi...

UU Otsus Papua Soal Frasa Partai Politik Digugat ke MK

Monday, 28 Oct 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik lokal asal Provinsi Papua mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun...

Nasib Nurul Ghufron dalam UU Baru KPK

Wednesday, 23 Oct 2019 16:31 WIB

Persoalan salah ketik (clerical error) dalam pembuatan Peraturan dan Perundang undangan bukan merupakan hal yang luar biasa, tapi melainkan sudah merupakan kebiasaan. Sehingga persoalan salah ketik dalam pembuatan peraturan...

Pukat UGM: Jangan Buru-Buru Judicial Review UU KPK

Sunday, 20 Oct 2019 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) Eka Ananda Rizky, menuturkan pendaftaran Judicial Review atas Revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK)...

Mati Langkah OTT KPK

Saturday, 19 Oct 2019 23:58 WIB

Sekalipun menuai kontroversi berkepanjangan, akhirnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU-KPK) berlaku hari ini. Publik tentu sangat kecewa. Apa lagi tampak kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, layak diapresiasi.  Betapa...

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Friday, 18 Oct 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Sebab itu, PDIP berpendapat kalau pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistemik."Revisi UU KPK berlaku,...

KPK akan Pelajari Isi UU KPK

Friday, 18 Oct 2019 11:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut isi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK."Kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan...

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Friday, 18 Oct 2019 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Hasil revisi itu menjadi UU Nomor 19 tahun...

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Friday, 18 Oct 2019 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku hari ini, Rabu (17/10). Aturan berlaku di tengah desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Joko...

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

Thursday, 17 Oct 2019 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW)  masih terus menanti itikad baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU...

Arsul Sebut Jokowi Belum Tanda Tangani UU KPK

Thursday, 17 Oct 2019 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diberlakukan mulai hari ini, Kamis (17/10). Namun, mantan panitia khusus (Pansus) yang membahas UU tersebut, Arsul Sani mendengar bahwa Presiden...

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

Thursday, 17 Oct 2019 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berlaku sejak hari ini. Salah satu yang disoroti adalah poin soal penyadapan yang harus terlebih dahulu meminta izin kepada...

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Thursday, 17 Oct 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap terus melanjutkan fungsi penindakan korupsi meski UU KPK hasil revisi sudah berlaku secara otomatis pada hari...

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

Thursday, 17 Oct 2019 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang berlaku mulai hari ini. Ia menegaskan sikapnya bahwa KPK perlu...

UU KPK Berlaku Besok, Mardani Desak Jokowi Keluarkan Perppu

Wednesday, 16 Oct 2019 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU KPK hasil revisi yang telah disahkan 17 September 2019 lalu otomatis berlaku mulai Kamis (17/10) besok. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak kepada Presiden...

Tjahjo: UU KPK Berlaku Tanpa Aturan Turunan

Wednesday, 16 Oct 2019 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berlaku secara otomatis Kamis (16/10) besok atau tepat 30 hari sejak disahkan DPR pada 16 September 2019 lalu. Pelaksana Tugas (Plt)...

Bantah Agus, Masinton: KPK Bisa OTT Setelah UU Baru Berlaku

Wednesday, 16 Oct 2019 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, KPK masih bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) meskipun UU KPK yang baru mulai berlaku. Masinton mengutarakan hal itu untuk...