Saturday, 30 Jumadil Awwal 1441 / 25 January 2020

Saturday, 30 Jumadil Awwal 1441 / 25 January 2020

INDEX BERITA

Ketua DPR Kritik MK Soal Putusan Pemilu Serentak 2019

Sunday, 26 Jan 2014 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‪JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Menurut Marzuki, keputusan MK bisa ditafsirkan kalau pemilu 2014 yang tidak...

MK: Putusan Maret Baru Soal Pemilu Serentak

Saturday, 25 Jan 2014 01:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menjelaskan perihal proses pembuatan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hakim konstitusi Harjono tidak menyangkal sudah ada...

Ini Dampak Negatif Pemilu Serentak

Friday, 24 Jan 2014 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak pada 2019 dianggap memiliki banyak kelemahan. "Keputusan MK ini sebenarnya tidak akan membuat semakin baik demokrasi kita. Karena pileg dan...

Muhammadiyah Sebut Pemilu Serentak Jadi Kesempatan Kalangan Ormas

Friday, 24 Jan 2014 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menyatakan dukungannya terkait pelaksanaan pemilu serentak. Karena, mekanisme ini akan memungkinkan munculnya banyak capres.  Terutama, untuk mewadahi kalangan organisasi kemasyarakatan setelah dihilangkannya utusan golongan dalam...

Muhammadiyah Dukung Pemilu Serentak

Friday, 24 Jan 2014 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemilu serentak bisa menghindari politik transaksional. Selain itu, juga mengefektifkan anggaran pemilu. "Kami cenderung pelaksanaan pemilu serentak. Tidak hanya untuk...

PKS Minta MK Jelaskan Putusan Pemilu Serentak 2019

Friday, 24 Jan 2014 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan secara gamblang dasar putusan pemilu serentak pada 2019. Karena putusan MK tentang pemilu serentak mestinya langsung berlaku...

Susul Putusan MK, DPR Usulkan Pilkada Serentak

Friday, 24 Jan 2014 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak. Saat ini, DPR mulai membahas mengenai usulan pilkada serentak setelah pemilu 2019.  "Pilkada serentak akan dilakukan pada 2020....

PDIP Sebut Pemilu Serentak 2019 Bisa Hindari Bom Waktu

Friday, 24 Jan 2014 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak pada 2019 jangan dilihat dari aspek hukum saja. Ada aspek lain yang juga mesti diperhatikan...

Pemilu Serentak Akan Perkuat Sistem Presidensial

Friday, 24 Jan 2014 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pemilu serentak dianggap akan memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2019 dan hal itu...

Putusan MK Soal Pemilu Serentak Untungkan Parpol

Friday, 24 Jan 2014 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak dianggap sebagai kemenangan seluruh parpol di Indonesia. Karena, putusan ini sangat menguntungkan parpol. "Keuntungannya, pada 2019 nanti semua parpol berhak...

Yusril: MK Buat Putusan 'Blunder'

Friday, 24 Jan 2014 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan putusan bluder. Ia pun meragukan sikap negarawan hakim konstitusi di MK.   Di satu pihak,...

Yusril Ingin Cabut Uji Materi UU Pilpres

Friday, 24 Jan 2014 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri Hukum dan HAM, Yusril Izha Mahendra mempertimbangkan apakah akan mencabut permohonan uji materi UU Pilpres.Pertimbangan itu diambil Yusril menyusul putusan MK atas gugatan Effendi...

PPP Hormati Putusan MK Soal Pemilu Serentak

Thursday, 23 Jan 2014 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak."PPP menghormati keputusan MK, namun kita...

Yusril Ragu Lanjutkan Uji Materi UU Pilpres

Thursday, 23 Jan 2014 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ragu untuk melanjutkan permohonan uji materiil UU Pilpres. Sebab dia menilai, banyak misteri dalam putusan MK Kamis (23/1) siang...

Legislator Golkar Takut Pemilu Serentak Picu 'Kegalauan' Politik

Thursday, 23 Jan 2014 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar, Azis Syamsuddin menilai pelaksanaan pemilu serentak sebaiknya tidak dilaksanakan pada 2014. Karena KPU selaku sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu.  "Nomor partai sudah ditarik, tata letak...

Sikap MK Tunda Putusan Uji Materi UU Pilpres Selama Setahun Dipertanyakan

Thursday, 23 Jan 2014 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ray Rangkuti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu akan meminta alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menunda pembacaan putusan terkait uji materi UU Nomor 42/2008. Dia bersama...

Siang Ini, MK Akan Putuskan Nasib Pemilu Serentak

Thursday, 23 Jan 2014 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan pengujian UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres hari ini, Kamis (23/1). Uji materi ini diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang...

Setahun Menunggu Uji Materi UU Pilpres

Wednesday, 22 Jan 2014 23:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah satu tahun ditunda, Kamis (23/1). Putusan ini...

PKS Dukung Langkah Yusril Soal Uji Materi UU Pilpres

Wednesday, 22 Jan 2014 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judicial Review atas Undang-Undang Pemilu Presiden (UU Pilres) yg diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Gazali jika dikabulkan MK, diyakini akan menyehatkan praktek sistem demokrasi....

DPR: Pemilu Serentak Akan Buat Perubahan Mendasar

Wednesday, 22 Jan 2014 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemilu serentak akan membuat perubahan yang mendasar. Sehingga lebih baik tidak dilaksanakan pada pemilu 2014. "Menurut saya ini akan membuat perubahan...

Komisi II DPR Akan Hargai Putusan MK Soal UU Pilpres

Tuesday, 21 Jan 2014 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menyatakan akan menghargai apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. "Sudah di bahas di Komisi II, secara...

Perubahan UU Pilpres Tak Pengaruhi Pelaksanaan Pemilu

Tuesday, 21 Jan 2014 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden (Pilpres) dinilai tidak menganggu pelaksanaan Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya perlu mengatur bagaimana teknis perubahan...

Yusril Pertanyakan Jumlah Hakim Penguji UU Pilpres

Tuesday, 21 Jan 2014 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra optimis uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).  Menurut dia, dalam persidangan tidak banyak pertanyaan...

MK Diminta Segera Putuskan Uji UU Pilpres

Thursday, 16 Jan 2014 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institut Madani Nusantara Profesor Nanat Fatah Natsir mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan hasil peninjauan kembali atau "judicial review" Undang-Undang Pemilu Presiden yang diajukan pakar...

LIPI Yakin MK Putuskan Uji Materiil UU Pilpres dengan Hati-Hati

Monday, 16 Dec 2013 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, uji materiil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra sebagian besar memang diloloskan oleh Mahkamah Konstusi (MK) sejak era Mahfud MD. Karenanya, kata...

Uji Materiil UU Pilpres, Yusril Bantah Manfaatkan Hamdan

Monday, 16 Dec 2013 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yusril Ihza Mahendra mengklaim uji materiil UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak manfaatkan kuasa Hamdan Zoelva. Meski keduanya merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB), namun...

Yusril Nyatakan Dirugikan Secara Konstitusional

Saturday, 14 Dec 2013 10:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Yaitu dengan pemberlakuan UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang dinilai bertentangan UUD 1945. "Kemarin saya...

Sistem Pemilu Presiden Dinilai Tak Sesuai UUD 1945

Wednesday, 04 Dec 2013 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan sistem pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa penetapan...

LIPI Usulkan Pemilu Serentak

Monday, 25 Nov 2013 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan perlu segera dilakukan penataan kembali skema pemilu simultan dan serentak. Khususnya, perlunya pemilu presiden dan pemilu legislatif diusulkan digelar serentak. Kepala...

Pakai UU Lama, Pilpres Tak Akan Hasilkan Pemimpin Berkapabilitas

Monday, 25 Nov 2013 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu 2014 diperkirakan tak akan menghasilkan pemimpin dengan kapabilitas tinggi. Karena skema pemilu yang digunakan masih sama dengan periode sebelumnya.  UU Nomor 48/2008 tentang pilpres dinilai masih...

PKS: Indonesia ke Depan Akan Dikuasai Pemilik Modal

Thursday, 31 Oct 2013 03:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dihentikannya pembahasan RUU Pilpres. Khususnya, terkait biaya kampanye. Sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas soal sumber pembiayaan kampanye kepada...

PKS Sesalkan Penghentian Pembahasan RUU Pilpres

Wednesday, 30 Oct 2013 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan penghentian pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bagi PKS penghentian itu mengartikan tidak adanya keinginan kuat dari...

PPP: Panja RUU Pilpres Mati Suri

Wednesday, 30 Oct 2013 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 sudah dihentikan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun penghentian tidak berarti panitia kerja (panja) RUU Pilpres...

Hanura: Panja RUU Pilpres Tidak Bubar

Wednesday, 30 Oct 2013 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura menilai penghentian pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 di Badan Legislasi (Baleg) tidak otomatis berarti pembubaran panitia kerja (Panja) RUU Pilpres. Karena sampai sekarang RUU...

PKS: Bisa Ada Kesepakatan Baru untuk Panja RUU Pilpres

Tuesday, 29 Oct 2013 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penghentian pembahasan RUU Pilpres di Baleg berarti sama dengan pembubaran kerja panja.  "Memang panja sudah selesai. Ketika panja melaporkan ke rapat...

Tanpa Rapat Paripurna, Panja RUU Pilpres Dibubarkan

Monday, 28 Oct 2013 22:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia kerja (panja) revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah dibubarkan. Karena Baleg sudah memutuskan tidak akan melanjutkan proses pembahasan RUU...

PKS Akan Lobi Fraksi Lain untuk Lanjutkan UU Pilpres

Thursday, 24 Oct 2013 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melobi fraksi lain untuk dapat menyetujui perubahan UU Nomor 48/2008 tentang Pilpres. Mereka berharap, perubahan itu dapat membuat pemilu 2014...

Soal RUU Pilpres, PPP: Bukan Hanya Soal Presidential Threshold

Tuesday, 22 Oct 2013 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Fraksi PPP, Ahmad Yani mengatakan menolak penghentian pembahasan RUU Pilpres karena banyak hal teknis yang perlu diperbaiki dalam pemilihan presiden. Misalnya soal mekanisme mencoblos yang...

Demokrat Minta Penghentian RUU Pilpres Tak Lewat Paripurna

Tuesday, 22 Oct 2013 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Baleg DPR yang juga politisi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono membatah usul penarikan RUU Pilpres dari prolegnas merupakan skenario fraksi-fraksi besar. "Keputusan di baleg itu bukan...

Nasib RUU Pilpres Ditentukan Pada Paripurna Mendatang

Tuesday, 22 Oct 2013 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan nasib RUU Pilpres diputuskan dalam paripurna mendatang. Karena tidak ada titik temu antara fraksi yang menolak dan menyetujui pencabutan...