REPUBLIKA.CO.ID, ‪JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Menurut Marzuki, keputusan MK bisa ditafsirkan kalau pemilu 2014 yang tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menjelaskan perihal proses pembuatan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hakim konstitusi Harjono tidak menyangkal sudah ada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak pada 2019 dianggap memiliki banyak kelemahan. "Keputusan MK ini sebenarnya tidak akan membuat semakin baik demokrasi kita. Karena pileg dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menyatakan dukungannya terkait pelaksanaan pemilu serentak. Karena, mekanisme ini akan memungkinkan munculnya banyak capres.  Terutama, untuk mewadahi kalangan organisasi kemasyarakatan setelah dihilangkannya utusan golongan dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemilu serentak bisa menghindari politik transaksional. Selain itu, juga mengefektifkan anggaran pemilu. "Kami cenderung pelaksanaan pemilu serentak. Tidak hanya untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan secara gamblang dasar putusan pemilu serentak pada 2019. Karena putusan MK tentang pemilu serentak mestinya langsung berlaku...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak. Saat ini, DPR mulai membahas mengenai usulan pilkada serentak setelah pemilu 2019.  "Pilkada serentak akan dilakukan pada 2020....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak pada 2019 jangan dilihat dari aspek hukum saja. Ada aspek lain yang juga mesti diperhatikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pemilu serentak dianggap akan memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2019 dan hal itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak dianggap sebagai kemenangan seluruh parpol di Indonesia. Karena, putusan ini sangat menguntungkan parpol. "Keuntungannya, pada 2019 nanti semua parpol berhak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan putusan bluder. Ia pun meragukan sikap negarawan hakim konstitusi di MK.   Di satu pihak,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri Hukum dan HAM, Yusril Izha Mahendra mempertimbangkan apakah akan mencabut permohonan uji materi UU Pilpres.Pertimbangan itu diambil Yusril menyusul putusan MK atas gugatan Effendi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak."PPP menghormati keputusan MK, namun kita...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ragu untuk melanjutkan permohonan uji materiil UU Pilpres. Sebab dia menilai, banyak misteri dalam putusan MK Kamis (23/1) siang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar, Azis Syamsuddin menilai pelaksanaan pemilu serentak sebaiknya tidak dilaksanakan pada 2014. Karena KPU selaku sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu.  "Nomor partai sudah ditarik, tata letak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ray Rangkuti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu akan meminta alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menunda pembacaan putusan terkait uji materi UU Nomor 42/2008. Dia bersama...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan pengujian UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres hari ini, Kamis (23/1). Uji materi ini diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah satu tahun ditunda, Kamis (23/1). Putusan ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judicial Review atas Undang-Undang Pemilu Presiden (UU Pilres) yg diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Gazali jika dikabulkan MK, diyakini akan menyehatkan praktek sistem demokrasi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemilu serentak akan membuat perubahan yang mendasar. Sehingga lebih baik tidak dilaksanakan pada pemilu 2014. "Menurut saya ini akan membuat perubahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menyatakan akan menghargai apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. "Sudah di bahas di Komisi II, secara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden (Pilpres) dinilai tidak menganggu pelaksanaan Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya perlu mengatur bagaimana teknis perubahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra optimis uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).  Menurut dia, dalam persidangan tidak banyak pertanyaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institut Madani Nusantara Profesor Nanat Fatah Natsir mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan hasil peninjauan kembali atau "judicial review" Undang-Undang Pemilu Presiden yang diajukan pakar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, uji materiil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra sebagian besar memang diloloskan oleh Mahkamah Konstusi (MK) sejak era Mahfud MD. Karenanya, kata...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yusril Ihza Mahendra mengklaim uji materiil UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak manfaatkan kuasa Hamdan Zoelva. Meski keduanya merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB), namun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Yaitu dengan pemberlakuan UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang dinilai bertentangan UUD 1945. "Kemarin saya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan sistem pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa penetapan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan perlu segera dilakukan penataan kembali skema pemilu simultan dan serentak. Khususnya, perlunya pemilu presiden dan pemilu legislatif diusulkan digelar serentak. Kepala...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu 2014 diperkirakan tak akan menghasilkan pemimpin dengan kapabilitas tinggi. Karena skema pemilu yang digunakan masih sama dengan periode sebelumnya.  UU Nomor 48/2008 tentang pilpres dinilai masih...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dihentikannya pembahasan RUU Pilpres. Khususnya, terkait biaya kampanye. Sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas soal sumber pembiayaan kampanye kepada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan penghentian pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bagi PKS penghentian itu mengartikan tidak adanya keinginan kuat dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 sudah dihentikan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun penghentian tidak berarti panitia kerja (panja) RUU Pilpres...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura menilai penghentian pembahasan revisi UU Nomor 42/2008 di Badan Legislasi (Baleg) tidak otomatis berarti pembubaran panitia kerja (Panja) RUU Pilpres. Karena sampai sekarang RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penghentian pembahasan RUU Pilpres di Baleg berarti sama dengan pembubaran kerja panja.  "Memang panja sudah selesai. Ketika panja melaporkan ke rapat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia kerja (panja) revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah dibubarkan. Karena Baleg sudah memutuskan tidak akan melanjutkan proses pembahasan RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melobi fraksi lain untuk dapat menyetujui perubahan UU Nomor 48/2008 tentang Pilpres. Mereka berharap, perubahan itu dapat membuat pemilu 2014...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Fraksi PPP, Ahmad Yani mengatakan menolak penghentian pembahasan RUU Pilpres karena banyak hal teknis yang perlu diperbaiki dalam pemilihan presiden. Misalnya soal mekanisme mencoblos yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Baleg DPR yang juga politisi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono membatah usul penarikan RUU Pilpres dari prolegnas merupakan skenario fraksi-fraksi besar. "Keputusan di baleg itu bukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan nasib RUU Pilpres diputuskan dalam paripurna mendatang. Karena tidak ada titik temu antara fraksi yang menolak dan menyetujui pencabutan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg DPR Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat menyayangkan sikap mayoritas legislator yang tidak menghadiri sidang paripurna membahas nasib RUU Pilpres. Karena ketidakhadiran mereka membuat nasib pembahasan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna DPR gagal mencabut rancangan RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini terjadi karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan (tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pilpres sempat diwarnai aksi walkout Achmad Yani dari Fraksi PPP dan Djamal Azis dari Fraksi Hanura. Yani mengatakan, fraksinya tidak ingin bertanggung jawab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan penghentian pembahasan revisi UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Penghentian dilakukan karena setelah hampir setahun lebih pembahasan tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik UIN Sunan Kalijaga, Ahmad Norma menilai tertundanya keputusan revisi UU No 42/2008 tentang Pilpres akan menguntungkan partai status quo. "Keputusan revisi UU Pilpres gagal disepakati...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, mayoritas fraksi-fraksi yang ada di DPR menginginkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden tetap apa adanya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap revisi UU Pemilihan Presiden dinilai sebagai wujud arogansi parpol besar. Sikap ini juga menghambat kesempatan bagi tokoh-tokoh potensial, namun berada di luar lingkungan partai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (UU Pilpres), salah satunya untuk menghindari seorang presiden dan wakil presiden rangkap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko meminta DPR tetap mempertahankan Undang-Undang No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini. Menurut dia, UU Pilpres...