Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

INDEX BERITA

Pemprov DKI Luncurkan Kartu Pekerja Berpenghasilan UMP

Friday, 12 Jan 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Kartu Pekerja bagi ribuan buruh berpenghasilan UMP (Upah Minimum Provinsi) Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1). Di hadapan...

BI: Kenaikan UMP Dorong Inflasi Jakarta 2018

Wednesday, 03 Jan 2018 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya permintaan masyarakat dan juga dinaikannya Upah Minimum Propinsi (UMP) akan menjadi tekanan inflasi di DKI Jakarta pada 2018 sehingga perlu ada upaya-upaya pengendalian harga, seperti...

Penetapan UMP tidak Bisa Menyenangkan Semua Pihak

Saturday, 16 Dec 2017 05:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dikatakan oleh Ketua DPP DKI Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solihin, tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Artinya ketidaksetujuan pasti...

Penetapan UMP Papua Masih Menunggu SK Gubernur

Monday, 11 Dec 2017 23:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dinas Tenaga Kerja Papua masih menunggu surat keputusan (SK) dari gubernur setempat terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 di wilayahnya.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi...

Bertemu Sandiaga, Buruh Usulkan UMP Direvisi

Wednesday, 29 Nov 2017 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Koalisi Buruh Jakarta bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)...

UMK Yogya Naik 8,7 Persen

Tuesday, 21 Nov 2017 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyosialisasikan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2018 yang telah disahkan oleh Guberbur DIY untuk diberlakukan mulai tanggal 1 Januari mendatang. Dengan disahkanya...

Usulan UMK Kabupaten Semarang 2018 Naik 8,7 Persen

Thursday, 16 Nov 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Usulan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Semarang tahun 2018 telah diusulkan kepada Guberur Jawa Tengah untuk disetujui. Besaran usulan UMK Kabupaten Semarang ini sebesar Rp 1.896.989,5. Dibandingkan dengan besaran...

Buruh Merasa Dibohongi, Sandi: Kami Siap Berkomunikasi

Saturday, 11 Nov 2017 02:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan para buruh yang melakukan unjuk rasa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. "Teman-teman dari serikat...

Sandi: Permintaan UMP Rp 3,9 Juta tidak Fair

Friday, 10 Nov 2017 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai, angka Rp 3,9 juta yang diminta buruh untuk upah minimum provinsi (UMP) DKI tidak adil. Angka itu dianggap tidak...

Sandiaga: UMP DKI Standarnya untuk yang Lajang

Friday, 10 Nov 2017 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta tidak cocok bagi yang sudah berkeluarga. Upah...

Gubernur Setujui Upah Minimum Provinsi NTT Rp 1,660 Juta

Monday, 06 Nov 2017 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya telah menyetujui penetapan Upah Minimum Provinsi pada 2018 di daerah itu Rp 1.660.000. "Saya sudah tanda tangan minggu...

Buruh Berencana Gugat Keputusan UMP DKI ke PTUN

Thursday, 02 Nov 2017 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Pihak buruh kecewa dan tidak menerima keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018. Buruh menilai keputusan ini tidak adil dan berencana...

Kadin Jatim tak Keberatan UMP Naik

Thursday, 02 Nov 2017 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tim ahli Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur Jamhadi menyatakan, tidak keberatan atas adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2018 sebesar 8,71 persen....

UMP Sumut Tahun 2018 Jadi Rp 2,1 Juta

Thursday, 02 Nov 2017 05:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah provinsi Sumut menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018 mendatang sebesar Rp 2.132.118. Besaran UMP Sumut ini mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen dibanding tahun...

UMP Kalsel 2018 Naik Menjadi Rp 2,454 Juta

Wednesday, 01 Nov 2017 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan 2018 naik 8,71 persen dibanding 2017 atau menjadi Rp 2.454.671,80 per bulan. Kepala Dinas Tenaga...

Gubernur Banten Tetapkan UMP 2018 Naik 8,71 Persen

Wednesday, 01 Nov 2017 04:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten tahun 2018 yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni sebesar Rp2.099.385, atau...

Soal UMP, Sultan HB X Bisa Pahami Penolakan Buruh

Wednesday, 01 Nov 2017 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan untuk penentuan UMK dan UMP harus berdasarkan PP 78/2015 tentang pengupahan. Sultan mengaku  bisa memahami jika ada penolakan...

Menaker Ingatkan Gubernur Wajib Menetapkan UMP 2018

Tuesday, 31 Oct 2017 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang...

Kadin Jabar: UMP Jangan Beratkan Pengusaha

Tuesday, 31 Oct 2017 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar telah menandantangani upah minumum provinsi (UMP) yang akan diberlakukan pada 1 November 2017 ini. Menurut Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal, pada dasarnya pengusaha mendukung...

Kadisnakertrans Jatim Menilai Penetapan UMP 2018 Sudah Tepat

Tuesday, 31 Oct 2017 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiajit menilai, penetapan UMP Jatim 2018 yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi sudah tepat. Apalagi, standar kebutuhan...

Kenaikan UMP Jatim Sesuai Instruksi Pemerintah Pusat

Tuesday, 31 Oct 2017 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2018 pada 1 November 2017. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur...

Survei KHL di Bawah UMP, Sandiaga: Mengejutkan

Tuesday, 31 Oct 2017 02:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini menunjukkan hasil di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemrov DKI Jakarta 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan...

Dengan Kenaikan 8,7 Persen, UMP Jateng Tambah Rp 120 Ribu

Tuesday, 31 Oct 2017 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2018 telah ditetapkan sebesar Rp1.486.065,70 oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo."Penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,...

Upah Minimum Provinsi Jabar 2018 Sekitar Rp 1,5 Juta

Monday, 30 Oct 2017 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Untuk tahun depan, UMP Jabar sebesar Rp 1.544.360. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, UMP 2018 tersebut telah...

Sandi: Hasil Survei Sudah Didapat untuk Tetapkan UMP

Monday, 30 Oct 2017 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan hasil survei dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi...

Sandiaga Uno Temui Menaker

Friday, 27 Oct 2017 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat, guna membahas permasalahan ketenagakerjaan di Jakarta seperti pengupahan. "Hari ini...

Buruh Minta UMP DKI tak Lebih Rendah dari Kota Penyangga

Thursday, 26 Oct 2017 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Forum Buruh DKI Muhammad Toha meminta upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dia menginginkan UMP di Ibu Kota tidak...

UMP Yogya untuk Tahun Depan Ditetapkan Rp 1,4 Juta

Thursday, 26 Oct 2017 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan bupati/wali kota se-DIY  telah menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIY,  dalam rapat koordinasi...

BPS: Upah Minimum Provinsi 2018 Naik 8,71 Persen

Wednesday, 25 Oct 2017 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2018 akan mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa data pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah diserahkan...

Gubernur Sulut Minta Perusahaan Terapkan UMP Sesuai Aturan

Sunday, 15 Jan 2017 23:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap perusahaan menerapkan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan aturan. Aturan mengacu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2016...

UMK Jayapura 2017 Dipatok Rp 2,7 Juta

Monday, 28 Nov 2016 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) bersama Dewan Pengupahan setempat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp 2,7 juta...

Serikat Pekerja Jawa Barat Ajukan Gugatan UMP ke PTUN

Wednesday, 02 Nov 2016 12:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Serikat pekerja Jawa Barat menyatakan penolakan atas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 yang telah resmi ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Bahkan mereka juga akan mengajukan gugatan...

SPSI Kota Cirebon akan Tolak Penetapan UMK 2017

Wednesday, 02 Nov 2016 07:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cirebon akan menolak menandatangani berita acara penetapan UMK 2017. Pasalnya, kenaikan UMK pada tahun depan tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak...

Upah Minimum Kabupaten Karawang 2017 Tertinggi di Indonesia

Wednesday, 02 Nov 2016 03:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi kenaikan upah minimum kabupaten setempat mencapai 8,25 persen pada 2017, sehingga menjadi upah tertinggi di...

UMP DIY Sebesar Rp 1,3 juta

Tuesday, 01 Nov 2016 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY dan Upah Minimum Kabupaten/Kota) (UMK) se-DIY sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati/Walikota se DIY, di Kepatihan...

Apindo: Tiga Industri Berpotensi tidak Penuhi Kenaikan UMP

Tuesday, 01 Nov 2016 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Harijanto, mengatakan ada tiga industri yang berpotensi sulit menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,25 persen. Pihaknya pun...

Pengusaha Korea Sambut Kenaikan UMP 8,25 Persen

Monday, 31 Oct 2016 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia Lee Kang Hyun menyambut penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25 persen. Menurut Lee, pengusaha asal...

Menaker: Kenaikan UMP 2017 Capai 8,25 persen

Monday, 31 Oct 2016 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, mengatakan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25 persen. Penetapan UMP akan diumumkan secara serentak oleh masing-masing kepala daerah...

Mendagri Peringatkan Gubernur yang tak Patuh Aturan UMP

Thursday, 27 Oct 2016 19:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah mengirimkan surat pada 17 gubernur yang tak patuh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan....

17 Provinsi tak Tetapkan Upah Sesuai UMP

Tuesday, 25 Oct 2016 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 17 provinsi di Indonesia tidak menetapkan upah minimum pekerja (UMP) sesuai formulasi peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Provinsi ini tidak sesuai dengan formulasi...