Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

INDEX BERITA

20 Negara Asing Dinilai Sedang Mengancam Kedaulatan NKRI

Kamis, 15 Feb 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menilai ada gerakan negara asing yang tengah mengancam kedaulatan  bangsa Indonesia. Sekjen MIUMI, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan ada sekitar 20...

MIUMI Desak Pengesahan RUU RKUHP

Rabu, 14 Feb 2018 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) berencana turun ke jalan untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI segera mengesahkan revisi undang-undang (RUU) RKUHP....

Holding BUMN, Motif Pemerintah, dan Reformasi Hukum

Selasa, 24 Jan 2017 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Faisal* PP 72/2016 belakangan menjadi sorotan publik dan dicurigai sebagai pintu masuk pemerintah dapat menjual aset-aset negara melalui perencanaan dirikan holding BUMN. Apalagi dugaan itu diperkuat adanya niat tanpa melibatkan...

Holding BUMN, Peraturan Pemerintah, dan Pelemahan Undang-Undang

Kamis, 19 Jan 2017 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Faisal*PP 72/2016 menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk merealisasikan pembentukan holding BUMN meskipun Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan masih perlu dibuatkan kembali peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih...

UU Kebiri, MUI : Kebiri Bagian Ijtihad Membuat Jera

Jumat, 14 Okt 2016 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi Undang-undang kebiri yang telah disahkan DPR RI pekan ini, Majelis Ulama Indonesia menilai undang-undang ini bagian ijtihad membuat pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi jera.Ketua...

Prof Bambang Sudibyo OPTIMALISASI Undang-Undang Zakat

Minggu, 17 Jan 2016 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Di atas kertas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur penghimpunan dan pengelolaan zakat. Peraturan yang di perkuat dengan instruksi presiden dan peraturan pemerintah itu...

Ketua DPD: Harmonisasi Perundangan-undangan dalam Keadaan Darurat

Kamis, 17 Des 2015 06:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan perundang-undang di Indonesia masih banyak yang tumpang tindih. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan, harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam keadaan...

Freeport Dianggap tak Pernah Patuhi Undang-Undang

Sabtu, 05 Des 2015 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh yang menyeret nama pejabat tinggi negara dalam kasus Freeport tak lain karena selama ini PT. Freeport Indonesia tak pernah mematuhi perundang-undangan Indonesia.Ketua Komisi VII DPR...

DPD: UU Tumpang Tindih Buat Daerah Kesulitan

Jumat, 16 Okt 2015 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Baiq Diah Ratu Ganefi mengungkapkan, masih ada Undang-Undang (UU) yang saling bertentangan. Permasalahan tersebut menyebabkan UU sulit...

UU Dianggap Masih Berpihak pada Pemodal

Jumat, 16 Okt 2015 06:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Baiq Diah Ratu Ganefi mengatakan, banyak Undang-Undang yang belum mendukung kebutuhan daerah. UU saat ini dinilai masih...

Muncul Draf Siluman untuk Revisi UU KPK?

Sabtu, 10 Okt 2015 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun membantah sudah ada draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, belum pernah ada pembahasan soal draf revisi...

Sejarah Konstitusi RI dari Masa ke Masa

Sabtu, 29 Agu 2015 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- MPR menyegarkan pemahaman dan ingatan masyarakat khususnya kalangan TNI dan Polri akan materi konstitusi. Anggota MPR RI dari Fraksi PPP Zainut Tauhid  Sa'adi memaparkan  sejarah perjalanan...

MPR Nilai Banyak Undang-Undang tak Sesuai Pancasila

Senin, 24 Agu 2015 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai belum sesuai dengan UUD dan nilai-nilai Pancasila. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan hal tersebut terlihat dari banyaknya pengajuan judicial...

Jelang Pilkada, Mahfud Ingatkan KPU untuk Mengacu Kepada UU

Rabu, 22 Apr 2015 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar bekerja secara profesional dan mengacu pada aturan perundangan, Baik UU Parpol, UU PTUN, maupun...

MPR: Naikkan BBM Karena Harga Pasar, Pemerintah Langgar UU

Senin, 30 Mar 2015 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga BBM jenis premium dan solar subsidi baru-baru ini. Jangan sampai, lanjutnya, kebijakan tersebut malah melanggar peraturan...

Aher: Aturan Penghapusan PBB Harus Setingkat Undang-Undang

Jumat, 13 Feb 2015 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar akan mempelajari rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah hunian/kediaman masyarakat...

Terkait Waktu Operasi Pencarian, Basarnas Ikuti Undang-Undang

Kamis, 29 Jan 2015 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan SAR Nasional, Masekal Madya FH Bambang Soelistyo, menegaskan pihaknya akan terus mengacu pada penerapan Undang-Undang no.29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Terutama yang...

Dinilai Langgar UU, JK: Di dalam UU, Plt Kapolri Bisa Diangkat

Senin, 19 Jan 2015 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, yakni Komjen Badrodin...

Tanpa Interupsi, Paripurna Sahkan Revisi UU MD3 Menjadi Undang-undang

Jumat, 05 Des 2014 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paripurna DPR sepakat mengesahkan perubahan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi undang-undang. Sidang paripurna dihadiri oleh 281 dari...

JK: UU Kita Paling Keras di Dunia, Sayangnya...

Selasa, 02 Des 2014 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan undang-undang di Indonesia merupakan undang-undang terkeras di dunia. Namun, pemberantasan korupsi justru dinilainya masih gagal. "Memang undang-undang kita adalah salah satu undang-undang...

JK: Pembebasan Pollycarpus Sesuai UU

Selasa, 02 Des 2014 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembebasan terdakwa pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Pollycarpus menuai berbagai kecaman. Pemerintahan Joko Widodo dituntut untuk memenuhi janjinya mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Indonesia.  Pembebasan bersyarat Pollycarpus dinilai...

UU Penodaan Agama Digugat Lagi, Ini Kata Menag

Senin, 24 Nov 2014 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara menanggapi permintaan dari Organisasi Internasional yang mempromosikan hak asasi manusia (HAM), Amnesty International untuk mencabut Undang Undang Penodaan Agama...

Pengamat: Banyak UU Diselesaikan dengan Membunuh, Amputasi, dan Dibuat-Buat

Minggu, 09 Nov 2014 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Andi Djemma Sulawesi Selatan, Prof Lauddin Marsumi menyatakan banyak undang-undang (UU) di tanah air dihasilkan dengan "gaya medis" hingga kurang kepastian...

Pakar: Jangan Membuat Undang-undang Berdasarkan Proyek

Kamis, 09 Okt 2014 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Zainudiin Ali mengingatkan agar Parlemen dan Pemerintah tidak membuat aturan hanya berdasarkan kepentingan politik semata. Peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung...

Koperasi Masih Dianaktirikan

Minggu, 21 Sep 2014 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat perkoperasian Suroto menilai produk perundang-undangan di Indonesia berlaku diskriminatif terhadap koperasi, sehingga menghambat perkembangan koperasi di Tanah Air."Perundang-undangan kita banyak yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi, dan ini jelas...

Partai di Nepal Gagal Tetapkan Tanggal Penyusunan UUD

Jumat, 12 Sep 2014 20:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU -- Pertemuan empat partai di Nepal gagal menetapkan tanggal bagi konferensi semua-partai yang dirancang untuk mengajak CPN-Maois, yang memboikot proses pemilihan umum, ke dalam proses penyusunan Undang-Undang...

Undang-Undang Madrasah Inggris Dikritik

Selasa, 20 Mei 2014 00:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Undang-undang yang diusulkan pemerintah Inggris untuk mengatur pengajar di sekolah Islam di negara tersebut menuai banyak kritik. Karena, hal tersebut dianggap memunculkan diskriminasi serta pemikiran stereotif bagi kalangan...

Darwin Pertimbangkan UU Perlindungan Janin

Jumat, 14 Mar 2014 22:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DARWIN -- Pemerintah Wilayah Utara (Northern Territory) Australia di Darwin mempertimbangkan sebuah Undang-Undang yang akan melindungi dan menjamin hak-hak yang melekat pada janin pada ibu hamil. Jaksa Agung Wilayah...

DPR Sahkan Undang-Undang Keinsinyuran

Selasa, 25 Feb 2014 13:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi undang undang setelah sebelumnya melalui rapat paripurna molor akibat jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai...

Aktivis Lingkungan Eslandia Dukung Larangan Miras Oplosan Paus

Kamis, 16 Jan 2014 12:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REYKJAVIK -- Para pecinta lingkungan pada Rabu menyambut baik keputusan pemerintah Eslandia yang melarang pencampuran daging paus pada pembuatan bir setempat.Bir kontroversial yang merupakan produk bersama perusahaan kecil...

Sosiolog: Berantas Miras Harus Terapkan Pendekatan Legal dan Kultural

Minggu, 12 Jan 2014 23:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Bagong Suyanto menilai untuk memberantas minuman keras (miras) seperti cukrik harus diterapkan...

Perpres Harus Atur Miras Ilegal

Jumat, 10 Jan 2014 03:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 dianggap bukan merevisi subtansi konten pengendalian dan pengawasan miras, namun teknis perundangan.    Dalam putusan MA Juni lalu, Kepres...

Penyatuan KONI-KOI Tunggu Undang-Undang

Rabu, 08 Jan 2014 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana penyatuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indoesia (KOI), masih menunggu perubahan undang-undang baru. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo mengatakan kepada...

Artidjo: Penegakan Hukum Merupakan Kewibawaan Negara

Jumat, 27 Des 2013 05:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan, kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar."Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan...

Jilbab

Minggu, 01 Des 2013 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ustaz Yusuf MansurKapolri bakal disayang Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat muslim muslimah di Tanah Air, bila nggak menunda keinginan para polisi wanita (polwan) untuk memakai jilbab. Sebab, memakai...

Bawaslu Bali: Hentikan Kampanye Lewat Media Massa

Rabu, 30 Okt 2013 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali meminta para caleg, parpol dan calon anggota DPD segera berhenti berkampanye lewat media massa karena tindakan tersebut melanggar jadwal kampanye dan...

Sejak 2009, Komisi IX DPR Belum Hasilkan Undang-Undang

Rabu, 09 Okt 2013 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR belum menghasilkan satu undang-undang pun sejak 2009 sampai sekarang. "Saya sebagai Ketua Komisi IX DPR prihatin karena sampai hari ini Komisi IX DPR...

DPR Tolak Lima Usulan RUU Baru

Jumat, 12 Jul 2013 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas wakil rakyat di Senayan sepertinya ogah dibebani pembahasan legislasi tambahan di masa sidang mendatang. Buktinya, dalam paripurna DPR, kebanyakan mereka menolak usulan penambahan lima RUU...

Sahkan 7 UU, Ketua DPR Klaim Kinerja Legislasi Efektif

Jumat, 12 Jul 2013 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Marzuki Alie menilai kinerja legislasi para wakil rakyat di tahun sidang 2012-2013 sudah cukup efektif. Hal ini ditandai dengan pengesahan tujuh RUU. "Dewan sudah...

Priyo: Silakan DPD Ikut Pembahasan Undang-Undang

Rabu, 03 Apr 2013 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan para anggota DPD untuk ikut membahas berbagai masalah yang sedang dikerjakan DPR. Misalnya saja, pembahasan mengenai pemilukada yang sedang...