Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

INDEX BERITA

Panglima Ingin Pembahasan RUU Pemilu Selesai Sebelum Mei 2017

Tuesday, 13 Dec 2016 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menginginkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu selesai pada bulan Mei 2017 mendatang. Penyelesain itu dilakukan berdasarkan pada pendekatan keamanan saat...

‎PKS Minta Pembahasan RUU Pemilu tidak Gegabah

Sunday, 11 Dec 2016 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu rencananya akan dikebut oleh panitia khusus (pansus) DPR. Meski demikian proses tersebut dinilai tetap harus dibahas secara mandalam, cermat dan...

UU Pilkada Bukan Sekedar Isu Mundurnya Anggota Legislatif

Friday, 03 Jun 2016 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Sidang Paripurna, Kamis (2/6), DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1...

Pembahasan Revisi UU Molor, Pilkada akan Tetap Berlangsung Februari 2017

Thursday, 05 May 2016 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai molornya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tak akan menganggu proses tahapan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pesta demokrasi...

RUU Tax Amnesty dan Revisi Pilkada tak Jadi Dibahas Saat Masa Reses

Thursday, 28 Apr 2016 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty tak jadi dibahas saat masa reses DPR. Pembahasan akan dilanjutkan saat dimulai masa sidang kelima DPR pada 17 Mei...

Alot, Pengesahan Revisi UU Pilkada Bisa Mundur

Monday, 25 Apr 2016 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO--Pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah kemungkinan bisa mundur dari target yang diharapkan Pemerintah dan DPR yakni terakhir pada akhir masa sidang DPR...

Tanpa RUU Pilkada, JK: Pilkada Tetap Jalan

Saturday, 16 Apr 2016 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan tetap berjalan meskipun revisi UU Pilkada tak dilakukan. Ia pun mengaku tak keberatan jika revisi...

In Picture: Bahas Pilkada, Ketua Komisi II DPR Bertemu Ketua MK

Thursday, 14 Apr 2016 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/4). Pertemuan tersebut membahas terkait dengan RUU Pilkada...

Mau Nyalon Pilkada, Mantan Napi Harus Buat Pengumuman di Media

Friday, 01 Apr 2016 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pemerintah mengusulkan aturan mantan narapidana yang ingin maju pemilihan kepala daerah (pilkada) harus secara jujur dan...

RUU Pilkada Jangan Sampai Diskriminatif Terhadap Calon Independen

Thursday, 31 Mar 2016 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dinilai jangan sampai diskriminatif terhadap calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada 2017. "Kalau sampai mempersulit, berarti UU Pilkada diskriminatif,"...

Nasdem Tolak Revisi UU Pilkada

Thursday, 21 May 2015 03:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana revisi terbatas Undang-Undang Pilkada bukan hanya mendapat tolakan dari pemerintah. Namun, di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi belum menemui kata sepakat. Fraksi Nasdem, dengan tegas akan menolak...

Revisi UU Idealnya Dilakukan Setelah Pilkada

Saturday, 09 May 2015 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, revisi terbatas terhadap Undang-undang Pilkada dan UU Parpol idealnya dilakukan setelah Pilkada 2015 selesai dilakukan....

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Akomodir Parpol Berkonflik

Tuesday, 05 May 2015 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI berencana untuk melakukan revisi terbatas pada Undang-Undang Pilkada setelah reses berakhir. Revisi UU Pilkada ini untuk memasukkan klausul pasal soal partai politik yang berkonflik....

FITRA Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN

Thursday, 05 Mar 2015 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyarankan agar biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibebankan pada APBN. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih APBN dengan APBD wilayah...

Jadwal Pilkada Kabupaten Malang Dimajukan

Sunday, 01 Mar 2015 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, Jawa Timur berubah. Sebelumnya, pemungutan suara dijadwalkan pada 16 Desember 2015. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...

Tahapan Pilkada Dimulai Mei 2015

Thursday, 26 Feb 2015 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015. Dari beberapa simulai yang dibuat KPU, direncanakan tahapan...

DPR-Pemerintah Sepakati Pilkada Serentak Mulai Desember 2015

Tuesday, 17 Feb 2015 09:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015."RUU Pilkada dijadwalkan dibawa ke rapat...

Komisi II Bawa RUU Pilkada ke Rapat Paripurna

Thursday, 05 Feb 2015 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi II dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat membawa draf Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ke rapat paripurna untuk...

Soal Rezim Pilkada, KPU Tunggu DPR

Thursday, 29 Jan 2015 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu hasil revisi UU Pilkada yang akan dilakukan DPR. KPU tidak ingin terjerumus ke dalam polemik soal pendapat MK yang menyebut Pilkada...

Hamdan Zoelva: Jika Perppu Pilkada Diterima, Pelaksanaannya Bermasalah

Wednesday, 14 Jan 2015 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan Peraturan Pemerintah Penggnati Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 sarat dengan masalah. Jika DPR memutuskan langsung menerima dan mengundangkan Perppu...

Soal Perppu, SBY Dinilai Galau

Monday, 15 Dec 2014 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sedang galau, jika perppu pilkada tidak lolos dalam pembahasan di parlemen...

Legislator Demokrat Harap Pertemuan Jokowi-SBY Loloskan Perppu Pilkada

Tuesday, 09 Dec 2014 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/12) dapat memperkuat kemungkinan...

Golkar akan 'Setia' dengan KMP Jika Pilkada Lewat DPRD

Sunday, 07 Dec 2014 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan selalu bekerja sama dengan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk memenangkan calon kepala daerah yang dipilih melalui DPRD. Untuk itu, Golkar dan KMP siap...

PKS Kukuh Dukung Pilkada Melalui DPRD

Friday, 05 Dec 2014 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, mengatakan fraksi PKS belum membahas dan menentukan sikap terkait Perppu Pilkada langsung. Namun, ia mengatakan pertimbangan belum berubah...

Tolak Perppu Pilkada, SBY: KMP Ingkar!

Friday, 05 Dec 2014 07:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) dalam Munas Partai Golkar di Bali menuai reaksi. Kala itu, Ical, menginstruksikan kadernya untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti...

Pengamat Lebih Setuju Perppu Pilkada Diterima, karena...

Friday, 05 Dec 2014 02:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengaku lebih setuju jika Perppu Pilkada disahkan. Karena perppu itu bisa membawa masyarakat ikut berpartisipasi dalam dunia pemerintahan. "Mereka juga...

PG Tolak Pilkada Langsung, SBY: Itu, Ingkar Kesepakatan

Friday, 05 Dec 2014 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Munas IX Partai Golkar secara resmi menolak Perppu Pemilihan Kepala Daerah langsung. Hal ini juga terungkap kala Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta anggota partai untuk...

Fadli: Gerindra tak Masalah dengan Pilkada Sistem Apa Pun

Thursday, 04 Dec 2014 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan partainya tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana mekanisme yang dipakai pada proses pilkada. Apakah itu melalui DPRD, ataupun lewat pemilihan langsung dengan...

Jika Perppu Pilkada Ditolak, Bagaimana dengan Bawaslu?

Wednesday, 26 Nov 2014 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib Perppu No 1/2014 tentang Pilkada masih menunggu persetujuan DPR. Namun, Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempersiapkan...

MK Minta Pemohon Uji Perppu Pilkada Perbaiki Permohonannya

Monday, 17 Nov 2014 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Papua, Yanni. Ia mengajukan pengujian pasal 203 ayat (1) Perppu...

MK Gelar Sidang Uji Perppu Pilkada

Monday, 17 Nov 2014 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Papua, Yanni. Ia mengajukan pengujian pasal 203 ayat (1) Perppu...

Soal Perppu Pilkada, Tjahjo Sudah Kontak Pimpinan DPR

Thursday, 30 Oct 2014 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tetap dalam posisi memperjuangkan pilkada langsung. Pemerintah pun akan mengupayakan lobi lebih intensif agar DPR menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden...

Ini Opsi Solusi Perppu Pilkada dari DPR

Thursday, 30 Oct 2014 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR sudah yang baru saja terbentuk kemarin, Rabu (29/10) langsung tancap gas untuk bekerja. Komisi yang diketuai Rambe Kamarul Zaman itu akan menjadikan Perppu...

DPR Terpecah, Pengamat: Perppu Pilkada Bisa Buat Tambah Rumit

Thursday, 30 Oct 2014 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pemilu Said Salahudin mengatakan, keluarnya Perppu Pilkada pada 2 Oktober lalu sebenarnya memang penuh keganjilan. Perppu tersebut sarat dengan perbedaan pandangan politik. "Ini bisa timbulkan persoalan...

Dualisme di DPR Dikhawatirkan Pengaruhi Perppu Pilkada

Thursday, 30 Oct 2014 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme yang terjadi di DPR dikhawatirkan memberi efek negatif terhadap isu strategis yang harus dibahas dalam waktu dekat. Seperti Perppu Nomor 1/2014.  Karena pengambilan keputusan tidak akan...

Kemendagri Diminta Segera Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2015

Tuesday, 28 Oct 2014 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang dilakukan...

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (2-habis)

Tuesday, 21 Oct 2014 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (1)

Tuesday, 21 Oct 2014 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

Tuesday, 21 Oct 2014 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

MK Anggap UU Pilkada Hangus, Pemohon Sebaiknya Segera Cabut Uji Materi

Tuesday, 14 Oct 2014 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO--Pemohon uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dianjurkan mengikuti saran Mahkamah Konstitusi untuk mencabut permohonan pengujian UU Pilkada. "Kalau memang sudah ada saran dari Mahkamah Konstitusi, sebaiknya ya diikuti daripada...