Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

INDEX BERITA

Menkumham: tidak Ada Pencabutan Kewenangan KPK

Wednesday, 06 Jun 2018 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, tidak ada pencabutan kewenangan apa pun untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Tim Perumus: Tak Ada Masalah Korupsi Diatur di KUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menyatakan tidak masalah pengaturan kejahatan dalam KUHP diatur juga dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini berlaku juga...

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas polemik RKUHP. Ia menuturkan, tak ada...

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Wednesday, 06 Jun 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum...

Wiranto Bantah Ada Upaya Pelemahan KPK Melalui RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RKUHP. Menurutnya, instrumen KPK sudah bagus dalam memberantas...

Jokowi: Baru Kemarin Saya Lihat Surat KPK

Tuesday, 05 Jun 2018 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku baru melihat surat yang telah dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rancangan undang-undang (RUU) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dia mengatakan,...

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Tuesday, 05 Jun 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KPK beralasan pasal tersebut...

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Tuesday, 05 Jun 2018 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti sejak awal resiko dimasukkannya pasal korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya...

DPR: Kami akan Pelajari Apa yang Diprotes KPK

Tuesday, 05 Jun 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja RUU KUHP Teuku Taufiqulhadi mengatakan akan mempelajari apa yang diprotes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut berkaitan dengan masuknya pasal korupsi ke...

Soal RKUHP, Legislator Nasdem: Kekhawatiran KPK tidak Tepat

Monday, 04 Jun 2018 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Teuku Taufiqulhadi mengatakan RUU KUHP tidak akan melemahkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika masih ada yg berpendapat...

ICW: KPK Bukan Membangkang Tapi Ingin Menyelamatkan Rumahnya

Monday, 04 Jun 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut membangkang karena menolak RKUHP dan melapor pada Presiden RI Joko Widodo. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak sepakat dengan pendapat itui. "Yang...

Basaria: Tipikor tak Perlu Masuk UU KUHP

Monday, 04 Jun 2018 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, masalah tindak pidana korupsi (tipikor) tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini tengah dibahas DPR....

Nasib KPK Jika RUU KUHP Disahkan

Monday, 04 Jun 2018 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak Pasal 1 angka 1 rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). Penolakan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis dan LSM antikorupsi. Peneliti...

Mengapa KPK Dituding Makar, Membangkang, dan Tidak Etis?

Sunday, 03 Jun 2018 05:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Dian Fath Risalah, Rr Laeny Sulistyawati Gelombang tinggi yang menerjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tak pernah surut. Banyak yang tidak suka dengan kehadiran lembaga superbodi ini. Belakangan,...

Politikus Nasdem Optimistis RUU KUHP Selesai pada 17 Agustus

Saturday, 02 Jun 2018 23:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Teuku Taufiqulhadi optimistis rancangan undang-undang (RUU)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan tepat pada 17 Agustus 2018 mendatang. Ia...

KPK tak Ingin RUU KUHP Jadi Kado Membahayakan

Saturday, 02 Jun 2018 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP. Sikap ini disampaikan lewat surat resmi ke DPR hingga Presiden Joko Widodo.KPK...

Dituding Lakukan Pembangkangan Birokrasi, Ini Kata KPK

Saturday, 02 Jun 2018 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab komentar dan tudingan jika lembaga itu telah melakukan pembangkangan birokrasi, karena menolak dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi dalam rancangan undang-undang (RUU)...

KPK Tolak Pasal Korupsi di RUU KUHP, Pengamat: Pembangkangan

Saturday, 02 Jun 2018 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dan advokat Umar Husin menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak dimasukkannya pasal korupsi dalam rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)....

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Thursday, 31 May 2018 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Pemerintah mengusulkan penghapusan frasa sesama jenis dalam pasal pencabulan di Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Frasa sesama jenis dihilangkan dari draf sebelumnya di pasal...

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Thursday, 31 May 2018 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah...

JK Optimistis RUU KUHP Rampung pada HUT ke-73 RI

Wednesday, 30 May 2018 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla optimistis DPR dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai target. DPR menargetkan RUU-KUHP akan rampung pada perayaan...

Bamsoet: Ada Titik Temu Soal Zina dan LGBT di RUU KUHP

Wednesday, 30 May 2018 13:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih ada perdebatan terkait perzinaan, serta lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT)....

Sejumlah Poin Sensitif RUU KUHP Dikebut

Wednesday, 30 May 2018 09:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sejumlah poin yang masih pending dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukim Pidana (RUU-KUHP) menunggu diselesaikan. Itu setelah, Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan bahwa DPR akan...

Ketua DPR Janjikan KUHP Selesai pada HUT RI Ke-73

Tuesday, 29 May 2018 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR  Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum...

Di Depan Jokowi, Bamsoet Janji Selesaikan R-KUHP 17 Agustus

Tuesday, 29 May 2018 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjanjikan akan menyelesaikan Rancangan Undang Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018. Hal...

Yasonna Harap RKUHP Selesai Dibahas Tahun Ini

Monday, 02 Apr 2018 23:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bisa dilakukan tahun ini karena sebagian besar pasal-pasal telah selesai...

Nasir: Beberapa Masalah di RKUHP yang Jadi Perhatian Publik

Wednesday, 28 Mar 2018 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai publik merespons sejumlah persoalan dalam pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah. Menurut Nasir...

Yasonna Pastikan Presiden Pantau Pembahasan RKUHP

Thursday, 15 Mar 2018 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memantau pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah dengan DPR. Keikutsertaan Presiden...

Panggil Tim Penyusun, Presiden Ingin RUU KUHP Segera Rampung

Wednesday, 07 Mar 2018 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil tim penyusun RUU KUHP dan KUHAP di bawah koordinasi Prof Muladi. Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih, Presiden berharap agar...

NU Dukung Pasal Pemidanaan Pemberi Kondom

Sunday, 18 Feb 2018 03:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni mengatakan, pasal yang mengatur tindak pidana terkait alat kontrasepsi seperti kondom dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)...

Hukum dan Politik Kepentingan

Saturday, 17 Feb 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia Di negara hukum seperti Indonesia, hukum adalah panglima yang harus dipatuhi. Dan semua orang sama di mata hukum.Akan tetapi, sebagai sebuah produk, ia tentu memiliki celah...

Komnas Perempuan Khawatir Pasal Zina Over Kriminalisasi

Thursday, 15 Feb 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan pasal zina di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) delik aduan dan objek pemidanaan yang diperluas, dianggap berpotensi over kriminalisasi. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati...

Panja: Pasal LGBT Masuk Delik Aduan, Pengadu Masih Dibatasi

Thursday, 15 Feb 2018 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP), Arsul Sani menyatakan bahwa pihaknya telah banyak menerima masukan terkait Pasal-pasal Perzinahan, termasuk Pasal Lesbian,...

Pasal Zina dan LGBT Dinilai tak Cukup Berupa Delik Aduan

Wednesday, 14 Feb 2018 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Amir Majelis Mujahidin Abu Jibril menilai pasal perzinaan dan LGBT tak cukup berupa delik aduan. "Saya kira tak hanya delik aduan," kata dia dalam konferensi...

LGBT Dewasa Dibayangi Pidana 9 Tahun Penjara

Wednesday, 14 Feb 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Revisi UU KUPH membicarakan kemungkinan menghukum para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang memenuhi unsur-unsur pidana, akan dijerat dengan hukuman maksimal 9 tahun.Anggota Panja...

'PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal LGBT'

Monday, 12 Feb 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii menegaskan, semangat anggota Panja RKUHP sejak awal...

Jimly: Ahli Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden

Friday, 09 Feb 2018 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh DPR menerangkan, pasal penghinaan Presiden yang tengah dirancang dalam KUHP baru, layak dimasukkan. Hal ini semakin menguatkan keinginan sejumlah partai...

Komisi HAM PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal Pidana Zina

Friday, 09 Feb 2018 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB bertemu Presiden Joko Widodo serta DPR Panja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak bisa menekan Indonesia menghentikan perluasan pasal pidana...

Ini yang Terjadi Bila Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Thursday, 08 Feb 2018 04:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia, Junaedi menilai Indonesia terancam menjadi negara 'Police State' bila pasal penghinaan presiden tetap dipaksakan masuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi...

Menkumham: Aturan LGBT Fokus Pelecehan Seksual Anak

Wednesday, 07 Feb 2018 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), pemerintah fokus dalam aturan pelecehan seksual terhadap anak di bawah...