Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

INDEX BERITA

Nasir: Beberapa Masalah di RKUHP yang Jadi Perhatian Publik

Wednesday, 28 Mar 2018 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai publik merespons sejumlah persoalan dalam pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas DPR RI bersama Pemerintah. Menurut Nasir...

Yasonna Pastikan Presiden Pantau Pembahasan RKUHP

Thursday, 15 Mar 2018 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memantau pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah dengan DPR. Keikutsertaan Presiden...

Panggil Tim Penyusun, Presiden Ingin RUU KUHP Segera Rampung

Wednesday, 07 Mar 2018 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil tim penyusun RUU KUHP dan KUHAP di bawah koordinasi Prof Muladi. Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih, Presiden berharap agar...

NU Dukung Pasal Pemidanaan Pemberi Kondom

Sunday, 18 Feb 2018 03:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni mengatakan, pasal yang mengatur tindak pidana terkait alat kontrasepsi seperti kondom dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)...

Komnas Perempuan Khawatir Pasal Zina Over Kriminalisasi

Thursday, 15 Feb 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan pasal zina di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) delik aduan dan objek pemidanaan yang diperluas, dianggap berpotensi over kriminalisasi. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati...

Panja: Pasal LGBT Masuk Delik Aduan, Pengadu Masih Dibatasi

Thursday, 15 Feb 2018 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP), Arsul Sani menyatakan bahwa pihaknya telah banyak menerima masukan terkait Pasal-pasal Perzinahan, termasuk Pasal Lesbian,...

Pasal Zina dan LGBT Dinilai tak Cukup Berupa Delik Aduan

Wednesday, 14 Feb 2018 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Amir Majelis Mujahidin Abu Jibril menilai pasal perzinaan dan LGBT tak cukup berupa delik aduan. "Saya kira tak hanya delik aduan," kata dia dalam konferensi...

LGBT Dewasa Dibayangi Pidana 9 Tahun Penjara

Wednesday, 14 Feb 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Revisi UU KUPH membicarakan kemungkinan menghukum para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang memenuhi unsur-unsur pidana, akan dijerat dengan hukuman maksimal 9 tahun.Anggota Panja...

'PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal LGBT'

Monday, 12 Feb 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii menegaskan, semangat anggota Panja RKUHP sejak awal...

Jimly: Ahli Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden

Friday, 09 Feb 2018 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh DPR menerangkan, pasal penghinaan Presiden yang tengah dirancang dalam KUHP baru, layak dimasukkan. Hal ini semakin menguatkan keinginan sejumlah partai...

Komisi HAM PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal Pidana Zina

Friday, 09 Feb 2018 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB bertemu Presiden Joko Widodo serta DPR Panja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak bisa menekan Indonesia menghentikan perluasan pasal pidana...

Ini yang Terjadi Bila Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Thursday, 08 Feb 2018 04:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia, Junaedi menilai Indonesia terancam menjadi negara 'Police State' bila pasal penghinaan presiden tetap dipaksakan masuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi...

Menkumham: Aturan LGBT Fokus Pelecehan Seksual Anak

Wednesday, 07 Feb 2018 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), pemerintah fokus dalam aturan pelecehan seksual terhadap anak di bawah...

Bamsoet Optimistis Ada Solusi Soal Pasal Penghinaan Presiden

Wednesday, 07 Feb 2018 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) masih membahas pasal penghinaan kepala...

Pasal LGBT, PAN Ingin Pelaku LGBT Dihukum Seumur Hidup

Tuesday, 06 Feb 2018 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP (Panja RUU KUHP) Muslim Ayub menyampaikan bahwa pasal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah itu sensitif. Sehingga dalam...

Yusril: Pemerintah Saat Ini Cenderung Menjadi Represif

Tuesday, 06 Feb 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU KUHP mengenai pasal penghinaan Presiden saat ini kembali dibahas oleh tim di DPR. Menanggapi hal ini Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah...

'Tak Ada Urgensi untuk RUU KUHP Pasal Penghinaan Presiden'

Tuesday, 06 Feb 2018 12:17 WIB

  REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal Penghinaan Presiden telah disahkan untuk masuk dalam RUU KUHP. Menurut Yusril Ihza Mahendra sebagai Pakar Hukum Tata Negara tidak ada urgensi apa pun di balik...

Kasus 'Kartu Kuning' UI dan Pasal Penghinaan Presiden

Tuesday, 06 Feb 2018 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Rusdy Nurdiansyah, Fauziah MursidNama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa, mendadak muncul ke pentas politik nasional. Aksi heroiknya mengacungkan 'kartu kuning' di hadapan Presiden...

Perluasan Pasal Zina Disepakati, Pihak Pengadu Diperketat

Monday, 05 Feb 2018 23:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah menyepakati perluasan rumusan pasal tindak pidana perzinaan dalam Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana (RKUHP). Perluasan tersebut yakni pidana bagi perempuan dan laki-laki...

Belum Sepakat, DPR Tunda Bawa Pasal LGBT ke Panja RKUHP

Monday, 05 Feb 2018 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumusan pidana pasal 495 tentang perilaku seks homoseksual atau LGBT kembali ditunda ke rapat tingkat Panja Rancangan Undang Undang Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU...

Pengamat Khawatirkan Pasal Perzinahan dalam Revisi KUHP

Sunday, 04 Feb 2018 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan pengesahan terhadap Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (RKUHP) sebaiknya dihentikan. Menurutnya, akan sangat berisiko jika RKUHP ini dipaksakan untuk...

PSHK: Pembahasan RKUHP Saat Ini Sarat Politisasi

Saturday, 03 Feb 2018 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti mengkritisi proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan di...

MUI Depok Minta Masyarkat Tangkal LGBT

Friday, 02 Feb 2018 22:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Upaya menangkal meluasnya perilaku menyimpang seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok. Untuk itu MUI Depok bekerjasama...

Arsul: 71 Negara Telah Atur Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Friday, 02 Feb 2018 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Arsul Sani, menuturkan ada 71 negara yang telah mengatur pemidanaan terhadap perbuatan cabul sesama jenis. Bahkan,...

Komnas Perempuan Kritik Perluasan Pasal Zina di RKUHP

Friday, 02 Feb 2018 04:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan perluasan pasal zina dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 484 ayat 1 huruf e dan Pasal 484...

Din Syamsuddin Tanggapi Pasal Zina di RKUHP

Thursday, 01 Feb 2018 22:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Din Syamsuddin mengungkapkan pasal perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas di DPR tidak boleh sampai membuka peluang menghancurkan akhlak...

Ini Mesin Penyaring Konten LGBT Milik Kemenkominfo

Thursday, 01 Feb 2018 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hadirkan mesin untuk menanggulangi konten berbau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan pornografi di situs-situs daring. Staf ahli Kemenkominfo Henry...

Pasal Perzinaan RKUHP, Bamsoet: Secepatnya Diselesaikan

Thursday, 01 Feb 2018 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pasal perzinaan yang masih dibahas Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera diselesaikan. Ia berharap, RKUHP...

Kemenkominfo Siap Blokir Situs Berkonten LGBT

Thursday, 01 Feb 2018 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staff ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hery Subiakti mengatakan, Kemenkominfo siap untuk menanggulangi konten lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta pornografi. Ia menegaskan, Kemenkominfo...

Institusi Mirip BNN Perlu Dibentuk untuk Rehabilitasi LGBT

Monday, 29 Jan 2018 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar setuju dengan adanya klasifikasi antara pelaku lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) yang perlu direhabilitasi dan yang harus...

Pemidanaan Bagi LGBT Dinilai Sudah Tepat

Monday, 29 Jan 2018 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KUHP mengenai perluasan makna asusila yang akan berdampak para masyarakat berperilaku lesbian, gay,...

Hanura: LGBT tak Dipidana Sama Juga Pembiaran

Monday, 29 Jan 2018 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Dossy Iskandar menyatakan fraksinya menolak perilaku seksual menyimpang lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT). Ia menilai perbuatan seks menyimpang sesama...

Pengamat: Kriminalisasi Harus Tetap Hindari Intimidasi LGBT

Monday, 29 Jan 2018 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai upaya mengkriminalisasi perilaku lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) melalui Undang-undang boleh saja. Akan tetapi juga harus...

Aisyiyah Minta DPR Perjelas RUU KUHP LGBT

Monday, 29 Jan 2018 11:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tengah membahas Rancangan KUHP. Salah satu substansi yang menjadi perhatian publik adalah soal pengaturan LGBT yang hendak dimasukkan ke dalam...

Tiga Perilaku LGBT Ini Dinilai Harus Dilarang

Monday, 29 Jan 2018 10:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pemidanaan lesbian gay biseksual transgender (LGBT) harus berfokus pada perilaku di ruang publik. Menurutnya pelarangan perilaku LGBT...

Bambang Soesatyo Ajak Masyarakat Tolak Perilaku LGBT

Monday, 29 Jan 2018 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya menolak perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan mengajak masyarakat untuk mendukungnya sehingga tidak ada legalisasi LGBT. Bambang...

Soal LGBT, PP Aisyiyah Minta DPR Tegas

Sunday, 28 Jan 2018 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Aisyiyah menginginkan pemerintah dan DPR agar kompak dalam menghadapi bahaya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di tengah masyarakat. Untuk menolak upaya-upaya legalisasi LGBT,...

Sikap Terhadap LGBT, Zulkifli Didukung Majelis Adat Riau

Saturday, 27 Jan 2018 21:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Masyarakat Adat Melayu Riau melaksanakan upacara adat Tepuk Tepung Tawar untuk memberikan dukungan moral dan doa untuk Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Sabtu (24/1). Ketua Majelis...

Zulkifli Hasan: Tolak LGBT, Jangan Pakai Tapi

Saturday, 27 Jan 2018 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, RIAU -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menegaskan perilaku LGBT tidak boleh berkembang di Indonesia. Sebelumnya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) gencar diberitakan mengeluarkan pernyataan sebaliknya....

Presiden Jokowi Bisa Terbitkan Perppu Terkait LGBT

Saturday, 27 Jan 2018 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sulitnya pemidanaan terhadap masyarakat yang berprilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dikarenakan pemerintah tidak memiliki cukup aturan terkait kegiatan mereka. Hal ini pula yang membuat...