Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

INDEX BERITA

RKUHP tidak Kurangi Kewenangan KPK?

Tuesday, 05 Jun 2018 05:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Mabruroh

Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjamin RUU KUHP tidak akan melemahkan atau mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, pasal-pasal yang diatur...

Rancangan KUHP Untuk Mandulkan KPK?

Monday, 04 Jun 2018 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP). Aliansi yang beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, PKNI,...

KPK tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah-DPR di RKUHP

Sunday, 03 Jun 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP. Permintaan itu terkait rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam...

Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas RJ ke Kejaksaan Tinggi

Wednesday, 30 May 2018 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus penghinaan Presiden Joko Widodo dengan tersangka RJ (16) ke Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, untuk rekan-rekan RJ, saat ini status...

Ini Saran Pakar Jika Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

Friday, 16 Feb 2018 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bila DPR dan pemerintah bersikeras membuat ketentuan soal penghinaan kepada Presiden di dalam KUHP yang baru, maka...

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

Friday, 16 Feb 2018 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada 2006 melalui putusannya telah membatalkan norma penghinaan kepada Presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum...

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pemukul Lawan Politik

Friday, 16 Feb 2018 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, memuat pasal penghinaan terhadap Presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) itu sama saja dengan...

Pasal Penghinaan Presiden Belum Dibahas dengan Pemerintah

Thursday, 15 Feb 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, pasal penghinaan presiden dan Wapres dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) belum dikomunikasikan dengan pihak pemerintah. Sehingga pasal tersebut masih ada kemungkinan...

20 Negara Asing Dinilai Sedang Mengancam Kedaulatan NKRI

Thursday, 15 Feb 2018 07:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menilai ada gerakan negara asing yang tengah mengancam kedaulatan  bangsa Indonesia. Sekjen MIUMI, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan ada sekitar 20...

MIUMI Desak Pengesahan RUU RKUHP

Wednesday, 14 Feb 2018 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) berencana turun ke jalan untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI segera mengesahkan revisi undang-undang (RUU) RKUHP....

RKUHP Atur Korupsi Sektor Swasta Ditangani Polri-Kejaksaan

Friday, 19 Jan 2018 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai jadwal ditargetkan selesai pada masa persidangan Februari ini. Pasal tindak pidana korupsi sektor swasta menjadi salah satu pasal yang...

Hukuman Mati di Indonesia akan Diperingan Lewat RKUHP

Friday, 12 Jan 2018 10:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para politikus Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meringankan hukuman mati lewat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Poin utama: • Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Koalisi LSM Kritisi RKUHP

Friday, 12 Apr 2013 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Nasional Reformasi (ANR) mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas DPR. "Kami melihat RKUHP over kriminalisasi," kata juru bicara ANR,...