Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

INDEX BERITA

KPK: Presiden Pastikan tak Ada Tenggat Pengesahan RUU KUHP

Wednesday, 04 Jul 2018 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (4/7). Sementara dari pihak pemerintah hadir Menteri...

Siang Ini, Pimpinan KPK Bertemu Presiden Jokowi Bahas RKUHP

Wednesday, 04 Jul 2018 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/7) siang ini akan  bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Pertemuan tersebut untuk membahas Rancangan Kitab...

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Friday, 22 Jun 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...

Jokowi Janji Segera Terima Pimpinan KPK Bahas RKUHP

Thursday, 21 Jun 2018 13:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan yang dimaksud adalah untuk membahas mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum...

Usai Idul Fitri, KPK Siap Bahas RKUHP dengan Presiden

Wednesday, 20 Jun 2018 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK siap menjelaskan sikapnya terkait dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPK masih tetap pada pandangan menolak delik korupsi masuk...

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Monday, 11 Jun 2018 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Saturday, 09 Jun 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...

KPK Sebut Usulannya tak Diakomodir Pemerintah di Revisi KUHP

Thursday, 07 Jun 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan penjelasan pihak pemerintah belum menjawab keberatan KPK soal masuknya delik korupsi dalam rancangan undang-undang revisi kitab...

Polemik RUU KUHP, Menko Polhukam Gelar Pertemuan dengan KPK

Thursday, 07 Jun 2018 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengagendakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini di Kantor Kemenko Polhukam terkait pembahasan...

KPK Ingin Menghadap Presiden Jokowi Bahas Revisi KUHP

Thursday, 07 Jun 2018 13:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengungkap rencana KPK yang ingin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, KPK ingin membahas delik tindak pidana korupsi...

Wiranto: Revisi KUHP tidak akan Memperlemah KPK

Thursday, 07 Jun 2018 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menko Polhukam Wiranto di...

Istana Tegaskan tak akan Kurangi Kewenangan KPK

Wednesday, 06 Jun 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah tak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.  Hal ini disampaikannya terkait prokontra revisi UU KUHP yang...

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas polemik RKUHP. Ia menuturkan, tak ada...

Ini Jaminan Tim Perumus RKUHP Bahwa KPK tak akan Dilemahkan

Wednesday, 06 Jun 2018 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Panitia Kerja Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi memastikan disahkannya RKUHP dalam waktu dekat tidak akan mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Ketua Tim Perumus RKUHP: Kami tak Mungkin Menghancurkan KPK

Wednesday, 06 Jun 2018 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Muladi menegaskan bahwa RUU KUHP tidak akan mengganggu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muladi menegaskan,...

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Wednesday, 06 Jun 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum...

In Picture: KPK Tuai Dukungan Tolak Delik Korupsi Masuk KUHP

Tuesday, 05 Jun 2018 20:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 50 ribu lebih petisi yang berasal dari Koalisi Masyarakat berisi penolakan masuknya pasal-pasal korupsi ke dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum...

KPK Terima Dukungan Petisi Tolak Delik Korupsi Masuk KUHP

Tuesday, 05 Jun 2018 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 50 ribu lebih petisi yang berasal dari Koalisi Masyarakat berisi penolakan masuknya pasal-pasal korupsi ke dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum...

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Tuesday, 05 Jun 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KPK beralasan pasal tersebut...

KUHP Direvisi, Jaksa Agung: KPK akan Tetap Ada

Tuesday, 05 Jun 2018 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menilai kekhawatiran sejumlah pihak akan hilangnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi, meski delik tindak pidana korupsi masuk dalam rancangan...

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Tuesday, 05 Jun 2018 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti sejak awal resiko dimasukkannya pasal korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya...

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Tuesday, 05 Jun 2018 00:39 WIB

...

KPK Bantah tak Pernah Hadiri Rapat Pembahasan Revisi KUHP

Monday, 04 Jun 2018 19:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak pernah menghadiri rapat terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Revisi KUHP tengah menjadi polemik karena dinilai bisa melemahkan...

Yasonna: Tidak Ada Niatan Pemerintah Bubarkan KPK Lewat KUHP

Monday, 04 Jun 2018 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk menghilangkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu terkait dengan...

Polemik RKUHP: Korupsi tak Lagi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Monday, 04 Jun 2018 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal 1 angka 1 dalam rancangan undang-undang (RUU) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai tindak pidana korupsi menuai protes dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pakar...

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Thursday, 31 May 2018 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Pemerintah mengusulkan penghapusan frasa sesama jenis dalam pasal pencabulan di Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Frasa sesama jenis dihilangkan dari draf sebelumnya di pasal...

Ini Potensi Risiko KPK dalam Revisi KUHP

Thursday, 31 May 2018 00:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana...

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Thursday, 31 May 2018 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah...

ICJR: Revisi KUHP Berdampak pada Kesiapan Penegak Hukum

Monday, 07 May 2018 10:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga nirlaba bidang peradilan pidana dan hukum, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan berdampak pada kesiapan penegak hukum dalam...

'Perluasan Zina Bisa Timbulkan Intimidasi Pernyataan Keliru'

Thursday, 03 May 2018 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Argumentasi mengenai dampak perluasan delik zina yang tercantum dalam Pasal 484 ayat (1) huruf (e) Rancangan Undang Undang Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana (RKUHP) yang...

Politisi Nasdem Sebut Perluasan Pasal Zina Harus Tetap Ada

Thursday, 03 May 2018 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perluasan delik zina yang tercantum dalam Pasal 484 ayat (1) huruf (e) Rancangan Undang Undang Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai harus diadakan. Anggota...

Legislator PKS: Banyak Polemik pada Revisi UU KUHP

Tuesday, 27 Mar 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan revisi UU KUHP oleh DPR RI dan pemerintah masih membicarakan sejumlah pasal yang menjadi polemik dan belum mencapai kesepakatan. Selain pasal soal perzinahan, pasal tentang...

ICW: RKUHP Bahayakan Upaya Pemberantasan Korupsi

Friday, 09 Mar 2018 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Divisi Hukum...

Khawatirkan Nasib RUU KUHP, Jokowi Panggil Tim Penyusun

Wednesday, 07 Mar 2018 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah tim penyusun RUU KUHP ke Istana untuk melaporkan perkembangan terkini. Menurut salah satu tim penyusun RUU KUHP Prof Muladi, Presiden...

NU Dukung Pasal Pemidanaan Pemberi Kondom

Sunday, 18 Feb 2018 03:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Sulton Fatoni mengatakan, pasal yang mengatur tindak pidana terkait alat kontrasepsi seperti kondom dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)...

Bambang Soesatyo: Kritik Ibarat Vitamin

Thursday, 15 Feb 2018 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 15/2 (Antara) - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang konstruktif terhadap lembaganya adalah ibarat vitamin untuk meningkatkan kinerja. Sehingga ia akan mempertaruhkan jabatannya kalau...

Revisi KUHP Dinilai Bungkam Pers, DPR Siap Terima Masukan

Wednesday, 14 Feb 2018 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) menilai Rancangan KUHP yang saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU KUHP dapat membungkam kemerdekaan pers, demokrasi...

Pengamat: Eksekusi Mati Jilid IV Jangan Ditunda-tunda

Tuesday, 13 Feb 2018 19:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan semestinya tidak ada hambatan lagi untuk pelaksanaan eksekusi mati jilid IV. Mengingat saat ini tengah kondisi darurat...

Fraksi Nasdem Dorong Delik Umum di Pasal LGBT

Monday, 12 Feb 2018 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Anggota panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Taufiqulhadi menegaskan Fraksi Nasdem sejak awal mendorong pemidanaan LGBT sebagai delik umum. Sejauh ini,...

Jimly: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kemunduran Peradaban

Friday, 09 Feb 2018 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat tengah merancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Rancangan ini diharap bisa menggantikan KUHP yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia. (Baca: Jimly Sebut...