Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

Wednesday, 5 Zulqaidah 1439 / 18 July 2018

INDEX BERITA

Pengamat: Penunjukan Mahfud Terkendala Restu PKB

Thursday, 12 Jul 2018 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan penunjukan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 bakal terkendala restu...

4 Kali Kalah di Sengketa Pemilu, Kinerja KPU Dipertanyakan

Monday, 05 Mar 2018 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali kalah dalam sidang sengketa pemilihan umum melawan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Ahad (4/3) malam. Kekalahan KPU di sidang pemilu ini adalah...

Ray Rangkuti: Polisi Harus Mundur Sebelum Ikut Pilkada

Tuesday, 16 Jan 2018 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, masih ada kejanggalan dari sejumlah petinggi Polri yang telah mengajukan diri maju dalam Pilkada Serentak 2018. Sebab, masih ada...

Ray Rangkuti: KPK Jangan Lama Proses Setnov

Saturday, 11 Nov 2017 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera membawa kasus KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto ke meja hijau. Ini supaya Setya...

Ray Rangkuti Sebut Cak Imin Berpeluang Dampingi Jokowi

Thursday, 12 Oct 2017 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pantas mendampingi Joko Widodo (Jokowi) menjadi pasangan calon presiden-calon...

Pengamat: Pansus Angket KPK Ingin Pengaruhi Presiden

Tuesday, 19 Sep 2017 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan rapat konsultasi dengan Presiden terkait hasil temuannya. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, langkah ini dilakukan karena akhir-akhir...

Ray Rangkuti: Jokowi Pantas Ragukan Hati PAN

Monday, 24 Jul 2017 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang melakukan aksi walk out, tapi mengatakan tetap mendukung pemerintah, dinilai oleh pengamat politik Ray Rangkuti sebagai sikap mendua. Presiden Joko...

Pengajuan Hak Angket KPK Dinilai tak Jelas Dasarnya

Friday, 28 Apr 2017 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, sedari awal hak angket DPR terhadap KPK tidak jelas dasarnya. Ray mengatakan, prinsip utama dari usulan hak angket adalah...

DPD Harus Lebih Fokus Perbaiki Kinerja

Tuesday, 04 Apr 2017 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kericuhan saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Senin (3/4) kemarin dinilai melemahkan cita-cita dan perjuangan penguatan fungsi kelembagaan. Sehingga DPR diminta fokus memperbaiki kinerjanya. Direktur...

Dua Isu Pilkada Ini Harus Diperkuat di 2017

Monday, 02 Jan 2017 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Ada dua isu yang dinilai harus diperkuat pada pemilihan kepala daerah 2017. Hal tersebut bukan saja untuk menandainya adanya kemajuan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, namun...

Pengamat: Politik Dinasti Suburkan Praktik Korupsi

Tuesday, 20 Dec 2016 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkaran Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti, menyebut, politik dinasti di Indonesia telah mencerabut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Pasalnya,...

Jokowi Turun Gunung, Partai Koalisi Pemerintah Dinilai tak Bekerja

Wednesday, 02 Nov 2016 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan beberapa catatan yang mengharuskan Presiden Joko Widodo belakangan ini aktif bersilaturrahmi dengan beberapa tokoh untuk kepentingan demo 4...

Perlu Aturan Ketat Soal Penggunaan Dana Negara untuk Parpol

Wednesday, 27 Jul 2016 08:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini seringkali ada perbedaan antara data keuangan kampanye partai politik (parpol) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan fakta di lapangan. "Faktanya, dana yang...

Minimnya Dana Parpol Sering Jadi Kambing Hitam Kader untuk Korupsi

Tuesday, 26 Jul 2016 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menambah bantuan dana negara untuk partai politik (parpol) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dinilai perlu mendapat perhatian ketat. Pokok persoalannya, bukan pada apakah...

Dinilai Campuri Munaslub Golkar, Pengamat Kritik Sikap Luhut

Sunday, 15 May 2016 22:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan bertindak tak etis terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar. Tudingan Ray...

Pengkaderan di Organisasi Kemahasiswaan Bukan untuk Lahirkan Koruptor

Friday, 06 May 2016 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di salah satu televisi nasional pada Kamis (5/5) malam. Kritik tersebut terkait...

Ray: Golkar Terpuruk Tapi Mampu Beradaptasi

Monday, 18 Apr 2016 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Partai Golkar saat ini sedang mengalami masa keterpurukan sejak pertama kali terlibat dalam arus politik nasional pada 1964. Namun, menurut dia, Golkar...

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LIMA: ''Relawan Masih Menyodorkan Cek Kosong''

Tuesday, 29 Mar 2016 18:00 WIB

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang                       Sejak kapan relawan politik muncul di Indonesia? Potensi kerelawanan dalam politik muncu di ujung kekuasaan Orde Baru. Itu misalnya bisa kita lihat sejak Pemilu 1997 lalu,...

Bagi Ray, Hanya Ahmad Dhani, Calon Gubernur Jakarta yang Belum Teruji

Friday, 25 Mar 2016 04:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, hampir semua nama-nama yang mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta mempunyai kompetensi. Menurutnya, di antara nama-nama calon...

Tiga Isu Ini Diyakini Bisa Jungkalkan Ahok di Pilkada DKI 2017

Friday, 25 Mar 2016 03:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memaparkan tiga isu yang menurutnya bisa dimanfaatkan para calon untuk menyaingi Ahok di Pilkada DKI 2017. Pertama, mestinya kandidat-kandidat...

Calon Gubernur DKI Harus Mulai Jelaskan Visi-Misi

Friday, 25 Mar 2016 02:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Jelang pemilihan gubernur DKI 2017, sudah bermunculan nama-nama yang mendeklarasikan diri siap memimpin Jakarta. Tak jarang, para calon tersebut mengeluarkan komentar atau sindiran yang menyudutkan calon...

Ray: Deponir Kasus Samad dan BW Penuhi Aspek Kepentingan Umum

Saturday, 05 Mar 2016 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai pengesampingan perkara (deponir) mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto...

Ray Rangkuti: Partai Pendukung Pemerintah Justru Sulitkan Presiden

Monday, 22 Feb 2016 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dapat menjadi pelajaran, khususnya bagi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam beberapa kasus, partai-partai pemerintah justru...

Izin Penyadapan ke Dewan Pengawas? Ray Rangkuti: Ada-Ada Saja!

Saturday, 20 Feb 2016 04:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi kontroversi. Salah satu poinnya yakni izin penyadapan kepada Dewan Pengawas.  Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hingga saat...

Ini Kelemahan Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Saturday, 20 Feb 2016 02:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menilai poin perubahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembentukan dewan pengawas memiliki kelemahan logika. Ray...

'Revisi UU KPK Belum Mendesak'

Saturday, 20 Feb 2016 00:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendesak. Menurut dia lebih mendesak bagi pemerintah bersama DPR untuk merevisi UU Polri dan Kejaksaan...

Ray Rangkuti: Revisi UU KPK Jadi Ujian Partai Pendukung Pemerintah

Thursday, 18 Feb 2016 09:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap partai pendukung pemerintah diuji dalam revisi UU KPK ini. Sebab, selain revisi UU KPKn disinyalir alat melemahkan lembaga antirasywah Indonesia, ternyata revisi UU KPK ini...

MA Harus Terbuka Jika KPK Ingin Lakukan Pemeriksaan

Sunday, 14 Feb 2016 05:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Mahkamah Agung (MA) harus terbuka jika KPK ingin memeriksa anggotanya yang terlibat korupsi. Sebab, bukan tidak mungkin...

Tangkap Kasubdit MA, Bukti Kinerja KPK Masih Efektif

Sunday, 14 Feb 2016 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai, penangkapan Kasubdit Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti kinerja KPK masih efektif dan masih sangat diperlukan. Terlebih menurutnya,...

Kasubdit MA Ditangkap KPK, Tanda tak Ada Lembaga Benar-Benar Bersih

Sunday, 14 Feb 2016 04:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, penyidik menangkap Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) berinisial ATS yang diduga...

Penangkapan Kasubdit MA tak Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat

Sunday, 14 Feb 2016 04:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) berinisial ATS ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat dalam perkara suap terkait kasasi yang ditanganinya. Menurut Direktur...

Presiden Diminta Tegas dalam Revisi UU KPK

Sunday, 14 Feb 2016 03:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan tidak adanya ketegasan sikap dari Presiden Joko Widodo dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...

Langkah Demokrat-PKS Bisa Jadi Motivasi Tolak Revisi UU KPK

Sunday, 14 Feb 2016 02:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...

Demokrat-PKS Tolak Revisi KPK, Pengamat: Bisa Saja Sekadar Taktik

Sunday, 14 Feb 2016 02:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...

Lima: Dewan Pengawas KPK tak Sesuai Semangat Presiden

Tuesday, 02 Feb 2016 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI mengusulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja lembaga antirasuah itu. Hal tersebut diketahui berdasarkan draf RUU KPK yang dibahas...

LIMA : 50 Persen Pilkada Serentak Digugat ke MK

Saturday, 23 Jan 2016 02:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (L), Ray Rangkuti menyatakan separuh dari wilayah yang mengadakan Pilkada serentak beberapa waktu lalu menggugat hasilnya ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Ray mengatakan...

'Pimpinan Baru KPK Sebaiknya Ikuti Road Map Pimpinan Sebelumnya'

Wednesday, 06 Jan 2016 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, daripada membentuk Unit Reaksi Cepat, KPK mestinya lebih fokus menjalankan road map yang sudah dibentuk oleh pimpinan sebelumnya. Road...

Pimpinan KPK Dinilai Tidak Memiliki Kebencian terhadap Koruptor

Tuesday, 29 Dec 2015 22:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih tidak memiliki kebencian konstruktif terhadap para koruptor. Menurutnya, yang dimaksud...

'Ketua Fraksi itu Milik DPR, Bukan Milik Partai'

Wednesday, 23 Dec 2015 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan penunjukan Setya Novanto sebagai ketua Fraksi Partai Golkar tidak memenuhi AD/ART partai. Jabatan ketua fraksi juga dinyatakan sebagai...

'Seharusnya Setya Novanto tak Jadi Ketua Fraksi Golkar'

Wednesday, 23 Dec 2015 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum memutuskan sanksi pada pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Proses persidangan...