Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

INDEX BERITA

Pengamat: Partai Sulit Raih 25 Persen Suara Nasional

Friday, 16 Mar 2018 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat masalah politik Girindra Sadino menilai partai politik akan kesulitan untuk mencapai batas persyaratan perolehan kursi DPR 20 persen atau 25 persen suara sah pemilu nasional...

Pengamat: Poros Ketiga Sulit Dibentuk

Friday, 16 Mar 2018 09:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari The Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, menilai upaya membentuk poros ketiga dalam pilpres 2019 sulit dilakukan. Namun, mungkin terjadi jika ada perkembangan politik...

Dengan PT 20 Persen, Demokrat Yakin Tetap Bisa Usung Capres

Friday, 12 Jan 2018 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini partainya tetap bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, usai Mahkamah Konstitusi...

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

Friday, 12 Jan 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK...

Effendi Gazali Bahagia Masih Ada Dissenting Opinion 2 Hakim

Friday, 12 Jan 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu penggugat UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Effendi Gazali merasa bahagia meski gugatannya itu ditolak. Itu terjadi lantaran Effendi mendengar alasan perbedaan pendapat...

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

Thursday, 11 Jan 2018 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT), dinilai sebagai tanda MK telah kehilangan rasionalitas. Padahal...

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

Thursday, 11 Jan 2018 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) merupakan cerminan...

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan PT 20 Persen

Thursday, 11 Jan 2018 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 53/PUU-XV/2017, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda. Perbedaan pendapat ada pada putusan terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU)...

Pakar: Presidential Threshold tak Ada dalam Pemilu Serentak

Tuesday, 14 Nov 2017 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ilmu politik sekaligus Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menegaskan, Pemilu serentak berpotensi menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Djayadi juga...

HNW: Pilpres 2019 Jangan Hanya Munculkan Capres '4 L'

Wednesday, 18 Oct 2017 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2019 berlangsung semarak dan menghadirkan banyak Capres alternatif kepada rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak disajikan...

Pengamat: Masyarakat Masih Ingin Figur Alternatif di Pilpres

Tuesday, 17 Oct 2017 06:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, penetapan presidential treshold (PT) 20 persen menutup peluang partai politik (Parpol) lain untuk mengusung calon presidennya sendiri. Padahal,...

Mendagri Mengaku Heran PT 20 Persen Dipermasalahkan

Wednesday, 27 Sep 2017 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyampaikan keheranannya mengapa ambang batas pencalonan presiden atau "presidential treshold" sebesar 20 persen dipermasalahkan padahal angka ini sudah diterapkan pada duapilpres sebelumnya. "Saya...

Pernah Empat Kali Ditolak, Yusril Kembali Gugat UU Pemilu

Tuesday, 05 Sep 2017 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra resmi menggugat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 222 tentang ambang batas...

Dukungan HT ke Jokowi Diharapkan Bukan Barter

Friday, 04 Aug 2017 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto berharap, dukungan Hary Tanoesoedibjo (HT) atau Perindo terhadap Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019...

HT Dukung Jokowi, Fadli: Polanya Seperti Stick and Carrot

Friday, 04 Aug 2017 05:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Manuver ini mengejutkan sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi...

'Pernyataan Waketum Gerindra Jadi Pelajaran Bagi Politikus'

Friday, 04 Aug 2017 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejadian yang terjadi pada Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyouno dianggap sebagai sebuah pelajaran bagi aktivis dan petinggi partai politik (Parpol). Selain itu, Arief pun...

Pengamat Sebut Dukungan HT ke Jokowi Layak Diragukan

Friday, 04 Aug 2017 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto menilai, dukungan mendadak Hary Tanoesoedibjo (HT) atau Perindo terhadap Presiden Joko Widodo di Pilpres...

HT Dukung Jokowi, Fadli Zon: Hukum Jadi Alat Politik

Friday, 04 Aug 2017 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon menyinggung pemerintahan saat ini seperti menggunakan hukum sebagai alat politik. Hal terseut, kata dia, bisa dilihat dari fenomena perpindahan dukungan Harry...

PDIP Disebut PKI, Pengamat: Teguran Prabowo Sudah Tepat

Friday, 04 Aug 2017 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Politikan Review Ujang Komarudin menilai keputusan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menegur salah satu wakilnya, Arief Poyouno, sudah tepat. Hal itu dapat...

Pengamat: Tudingan PDIP Sama dengan PKI Harus Disertai Bukti

Friday, 04 Aug 2017 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komentar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyouno yang menyamakan PDIP dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap pengamat politik asal Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Ujang Komarudin...

Pengamat: Banyak Kepentingan HT Dukung Joko Widodo

Thursday, 03 Aug 2017 07:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Asep Warlan Yusuf menilai dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bakal mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 memiliki banyak kepentingan. Setidaknya kemungkinan...

Ini 3 Cacat Fundamental Jika UU Pemilu Dipakai Pilpres 2019

Thursday, 27 Jul 2017 01:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dipakai untuk Pilpres dan Pileg 2019 dianggap memiliki 'cacat fundamental'. Menurut konsultan politik Denny JA, apabila DPR mengesahkan UU yang mengatur...

Ambang Batas 20 Persen Diyakini tak Naikkan Kualitas Capres

Tuesday, 25 Jul 2017 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto meyakini, argumentasi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang besar dapat meningkatkan kualitas...

Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Masyarakat Memilih

Saturday, 22 Jul 2017 08:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Presiden 2019 dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25...

Jokowi: Jika ada yang tak Puas, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Saturday, 22 Jul 2017 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyatakan menghormati pengambilan keputusan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu melalui Rapat Paripurna DPR RI, yang berlangsung hingga larut malam. "Kita sangat menghormati apa yang sudah...

PKS Dukung Masyarakat Uji Materi Pasal PT 20 Persen

Saturday, 22 Jul 2017 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera mendukung penuh pihak-pihak yang akan menguji materi pasal Undang-undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang baru disahkan DPR dan...

PT 20 Persen Dinilai Jadi Langkah Mundur Demokrasi

Saturday, 22 Jul 2017 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akhirnya mengesahkan Undang Undang (UU) Pemilu yang baru, Kamis (20/7) malam. Peneliti Politik LIPI, Firman Noor menilai Presidential Treshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden...

Soal Presidential Treshold 20 Persen, Ini Tanggapan Yusril

Saturday, 22 Jul 2017 06:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidential Treshold (PT) 20 persen dinilai bukan merupakan kepentingan Presiden Joko Widodo. Namun, hal itu dianggap sebagai kepentingan partai-partai pendukung Jokowi. "Partai-partai itu tidak punya kepentingan apapun...

Perludem: Ada Diskriminasi dalam Pemberlakuan PT 20 Persen

Friday, 21 Jul 2017 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, pemberlakuan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara memunculkan diskriminasi...

Rapat Paripurna DPR Dihadiri 385 Anggota

Thursday, 20 Jul 2017 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri...

PAN Harap Keputusan di Paripurna Bisa dengan Musyawarah

Thursday, 20 Jul 2017 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN di DPR RI Mulfachri Harahap masih berharap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU Pemilu pada Kamis (20/7) ini dapat dilakukan...

Demokrat Ingin Ambang Batas Pencalonan Presiden Ditiadakan

Thursday, 20 Jul 2017 11:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR tetap menginginkan ambang batas partai politik mengajukan calon presiden ditiadakan karena kalau dipaksakan maka UU Penyelenggaraan Pemilu akan kehilangan pengakuannya, baik secara...

Lukman Edy: Ada Indikasi Beberapa Fraksi Setuju 20 Persen

Tuesday, 18 Jul 2017 10:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikasi partai politik pendukung pemerintah mulai mengarah ke opsi A terkait ambang batas presiden (Preaidential Treshold) 20 persen seperti yang diusulkan pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua...

'Usulan Syarat Capres 25 Persen Perkuat Legitimasi Politik'

Thursday, 06 Jul 2017 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi berpendapat, usulan persyaratan calon presiden 20-25 persen sesungguhnya untuk memperkuat legitimasi politik. "Ambang batas 20-25 persen ini...

Mendagri: Presidential Threshold tak Ciderai Konstitusi

Monday, 26 Jun 2017 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tajhjo Kumolo menegaskan bahwa usulan Presidential Threshold atau batas ambang Presiden yang diusulkan pemerintah di angka 20-25 persen kursi suara masih sah...

'Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebaiknya 0 Persen'

Sunday, 25 Jun 2017 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio mengatakan lebih baik ambang batas mengajukan calon presiden adalah 0 persen. Dengan ambang batas 0 persen, menurut Hendri,...

Pemerintah Dukung Presidential Treshold 25 Persen Suara

Thursday, 08 Jun 2017 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mendukung opsi syarat perolehan minimal 25 persen suara nasional untuk syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold). "Pemerintah...

Pansus Segera Selesaikan Lima Isu Krusial Pemilu

Saturday, 03 Jun 2017 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan pembahasan sebagian besar isu dalam rancangan aturan pemilu sudah selesai dibahas. Pansus hanya tinggal membahas lima isu...

Gerindra: PT 20 Persen Bentuk Arogansi Parpol

Friday, 02 Jun 2017 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, sejauh ini hanya ada tiga fraksi yang mendukung presidential threshold (ambang batas untuk...

Eks Ketua MK: Tak Ada Alasan Tentukan Presidential Treshold

Tuesday, 30 May 2017 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi untuk menentukan treshold (ambang batas). Hamdan mempertanyakan dari pemilu yang mana yang dijadikan...