Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

Friday, 6 Zulhijjah 1439 / 17 August 2018

INDEX BERITA

MK Harus Segera Putuskan Penghapusan Presidential Threshold

Wednesday, 01 Aug 2018 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan putusan terkait gugatan 12 pemohon mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sementara itu, pendaftaran calon presiden (capres) akan segera dibuka...

Rocky Gerung Pertanyakan Lambannya MK Memutus Gugatan PT

Wednesday, 01 Aug 2018 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial Politik, Rocky Gerung turut mempertanyakan lambannya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen yang kini telah berproses hampir dua bulan di...

Presidential Threshold Kembali Diuji MK

Tuesday, 31 Jul 2018 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) kembali diuji Mahkamah Konstitusi (MK). Syarat tersebut tengah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ketua Umum PP...

MK Diminta Segera Putuskan Ambang Batas Pencapresan

Monday, 30 Jul 2018 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kuasa hukum pemohon uji materi ambang batas pencalonan capres (presidential threshold), Denny Indrayana, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus perkara uji materi atas Pasal 222 UU...

Koalisi Pendukung Jokowi tak Terpengaruh Putusan MK Soal PT

Wednesday, 25 Jul 2018 07:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan parpol koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terpengaruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential...

Banyak Capres yang Mendaftar Jika MK Kabulkan Uji Materi PT

Friday, 20 Jul 2018 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan akan ada banyak capres yang mendaftar jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi ambang batas pencalonan presiden...

Perbaikan Permohonan Uji Materi PT Segera Disampaikan ke MK

Thursday, 05 Jul 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Putusan atas uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) diharapkan bisa segera ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum jadwal pendaftaran calon presiden (capres) pada 8-10...

Demokrat Dukung Gugatan Ambang Batas Capres di MK

Sunday, 01 Jul 2018 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya mendukung dan mengapresiasi langkah 12 orang yang mengajukan uji materi pasal 222 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, upaya...

MK Belum Jadwalkan Sidang Gugatan Ambang Batas Pencapresan

Friday, 22 Jun 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan, sidang pendahuluan terkait permohonan uji materi atas Pasal 222 Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu dilakukan paling lambat yakni 14...

In Picture: Aksi Hapus Ambang Batas Nyapres di Mahkamah Konstitusi

Thursday, 21 Jun 2018 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sejumlah aktivis mengajukan permohonan uji materi pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/6).  Salah...

MK Didesak Segera Proses Uji Materi Ambang Batas Pencapresan

Thursday, 21 Jun 2018 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12 pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memproses permohonan tersebut. Putusan atas uji materi ambang batas itu...

Jokowi Persilakan Ambang Batas Pencapresan Digugat ke MK

Thursday, 21 Jun 2018 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat, baik individu maupun dalam kelompok tertentu, yang ingin melakukan uji materi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah...

Jimly: Uji Materi PT Perlu Diputus Sebelum Daftar Capres

Saturday, 16 Jun 2018 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebaiknya diputuskan sebelum masa pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu...

Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke MK

Wednesday, 13 Jun 2018 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atas pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang...

PBB Berencana Gugat Kembali Presidential Threshold

Sunday, 29 Apr 2018 07:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengajukan judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur...

JK: Pemilu 2019 Merupakan yang Terumit di Seluruh Dunia

Tuesday, 23 Jan 2018 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Pemilu 2019 merupakan yang terumit di seluruh dunia mengingat pemilihan presiden akan disatukan dengan pemilihan legislatif. Untuk itu, Wapres meminta TNI-Polri...

Pengamat: Pola Koalisi 2019 akan Berbeda dengan Pilpres 2014

Saturday, 13 Jan 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf memprediksi, pola koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan berbeda dengan 2014 silam. Menurutnya hal ini...

Perludem: Ada Lompatan Logika MK Soal Presidential Threshold

Friday, 12 Jan 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). MK secara konstitusional dinilai telah...

Mahfud: Putusan MK Soal PT tak Perlu Diperdebatkan

Friday, 12 Jan 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap pada angka 20 persen tidak perlu lagi...

'Koalisi Seperti KMP-KIH Kemungkinan tak Terjadi di 2019'

Friday, 12 Jan 2018 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang Anang Sudjoko menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan presidential threshold sebanyak 20 persen akan kembali memunculkan bentuk koalisi besar di Pilpres...

'Putusan MK Soal PT 20 Persen Terkesan Kejar Setoran'

Thursday, 11 Jan 2018 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) seolah terburu-buru saat memutus uji materi Pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden...

Soal PT 20 Persen, Perludem: Logika MK Melompat-lompat

Thursday, 11 Jan 2018 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak yakin dengan keputusannya terkait uji materi presidential treshold (PT) 20 persen. Logika yang dibangun mereka juga dianggap jauh dari logika konstitusi...

Wiranto Sambut Baik Putusan MK tentang PT 20 Persen

Thursday, 11 Jan 2018 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen. Ia berharap keputusan tersebut dapat memperkuat...

Putuskan PT 20 Persen, Muzani: MK Kehilangan Keseimbangan

Thursday, 11 Jan 2018 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold), menunjukan hilangnya...

Gerindra: Putusan MK Soal Ambang Batas Capres tak Rasional

Thursday, 11 Jan 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum...

Putusan MK Soal PT Dinilai Hambat Munculnya Pemimpin Baru

Thursday, 11 Jan 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, telah menutup hak politik rakyat...

Pilpres 2019 Kemungkinan Hanya Diikuti Dua Pasangan Capres

Thursday, 11 Jan 2018 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali memprediski pemilihan presiden (Pilpres) 2019 hanya akan diramaikan oleh dua pasangan calon. Hal tersebut disampaikannya, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

Demokrat Prediksi Hasil Pilkada tak Jauh Beda dengan Pemilu

Thursday, 11 Jan 2018 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Roy Suryo menilai, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas ambang pencalonan presiden (presidential treshold) tetap 20 persen, maka hasil...

Yusril: Putusan MK Soal PT tak Sejalan Spirit Konstitusi

Thursday, 11 Jan 2018 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan tersebut...

Voxpol: PT 20 Persen tidak Sesuai Akal Sehat

Monday, 06 Nov 2017 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Voxpol Center Pangi Syawi Chaniago menilai penggunaan presidential threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20 persen di Pilpres 2019 terkesan mengada-ada. Ia...

Pakar: Angka PT Bisa Dianggap Inkonstitusional

Tuesday, 24 Oct 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, mengatakan angka dalam ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU...

Same old players in Pilpres, voters may prefer abstain: HNW

Thursday, 19 Oct 2017 07:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice Chairman of the People's Consultative Assembly, Hidayat Nur Wahid (HNW) hoped the 2019 general election (Pilpres) will be lively and bring a lot of alternative...

HNW: PT Nol Persen di Pemilu 2019 Sesuai UUD 1945

Saturday, 14 Oct 2017 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) nol persen sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta keputusan Mahkamah...

Lima: PT Semakin Sulitkan Tokoh Baru Maju di Pilpres 2019

Thursday, 12 Oct 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, peluang munculnya tokoh-tokoh baru dalam Pilpres 2019 semakin berat. Salah satunya karena diberlakukannya ambang batas pengajuan...

Pengamat: Kompetisi Pilpres Lebih Sehat Tanpa PT

Wednesday, 11 Oct 2017 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Igor Dirgantara menilai, penerapan ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) justru membuka peluang terjadinya politik transaksional di Pemilu serentak 2017. Sebab, Parpol akan...

Pakar: PT Belum Tentu Hilangkan Politik Transaksional

Saturday, 07 Oct 2017 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menegaskan, presidential threshold (ambang batas pengajuan Capres) bukan jaminan untuk mencegah terjadinya politik transaksional pada Pemilu serentak 2019. "Ini kan sistem...

Pengamat: Hak Pilih Beda dengan Hak Kebendaan

Saturday, 07 Oct 2017 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin gugatan terhadap ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ada dua hal...

'Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi'

Tuesday, 03 Oct 2017 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945."Kami berpandangan bahwa pengaturan...

Yusril Anggap Ketentuan Presidential Threshold tak Rasional

Tuesday, 03 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan rasionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang dianggapnya tidak rasional digunakan dalam Pemilu...

MK Gelar Sidang Uji Ketentuan Presidential Threshold

Tuesday, 03 Oct 2017 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang Undang Pemilu terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). "Agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan untuk empat perkara...