Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

INDEX BERITA

Jimly: Uji Materi PT Perlu Diputus Sebelum Daftar Capres

Saturday, 16 Jun 2018 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebaiknya diputuskan sebelum masa pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu...

Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke MK

Wednesday, 13 Jun 2018 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atas pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang...

PBB Berencana Gugat Kembali Presidential Threshold

Sunday, 29 Apr 2018 07:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengajukan judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur...

JK: Pemilu 2019 Merupakan yang Terumit di Seluruh Dunia

Tuesday, 23 Jan 2018 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Pemilu 2019 merupakan yang terumit di seluruh dunia mengingat pemilihan presiden akan disatukan dengan pemilihan legislatif. Untuk itu, Wapres meminta TNI-Polri...

Pengamat: Pola Koalisi 2019 akan Berbeda dengan Pilpres 2014

Saturday, 13 Jan 2018 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf memprediksi, pola koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan berbeda dengan 2014 silam. Menurutnya hal ini...

Perludem: Ada Lompatan Logika MK Soal Presidential Threshold

Friday, 12 Jan 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). MK secara konstitusional dinilai telah...

Mahfud: Putusan MK Soal PT tak Perlu Diperdebatkan

Friday, 12 Jan 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap pada angka 20 persen tidak perlu lagi...

'Koalisi Seperti KMP-KIH Kemungkinan tak Terjadi di 2019'

Friday, 12 Jan 2018 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang Anang Sudjoko menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan presidential threshold sebanyak 20 persen akan kembali memunculkan bentuk koalisi besar di Pilpres...

'Putusan MK Soal PT 20 Persen Terkesan Kejar Setoran'

Thursday, 11 Jan 2018 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) seolah terburu-buru saat memutus uji materi Pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden...

Soal PT 20 Persen, Perludem: Logika MK Melompat-lompat

Thursday, 11 Jan 2018 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak yakin dengan keputusannya terkait uji materi presidential treshold (PT) 20 persen. Logika yang dibangun mereka juga dianggap jauh dari logika konstitusi...

Wiranto Sambut Baik Putusan MK tentang PT 20 Persen

Thursday, 11 Jan 2018 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen. Ia berharap keputusan tersebut dapat memperkuat...

Putuskan PT 20 Persen, Muzani: MK Kehilangan Keseimbangan

Thursday, 11 Jan 2018 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold), menunjukan hilangnya...

Gerindra: Putusan MK Soal Ambang Batas Capres tak Rasional

Thursday, 11 Jan 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum...

Putusan MK Soal PT Dinilai Hambat Munculnya Pemimpin Baru

Thursday, 11 Jan 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, telah menutup hak politik rakyat...

Pilpres 2019 Kemungkinan Hanya Diikuti Dua Pasangan Capres

Thursday, 11 Jan 2018 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali memprediski pemilihan presiden (Pilpres) 2019 hanya akan diramaikan oleh dua pasangan calon. Hal tersebut disampaikannya, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

Demokrat Prediksi Hasil Pilkada tak Jauh Beda dengan Pemilu

Thursday, 11 Jan 2018 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Roy Suryo menilai, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas ambang pencalonan presiden (presidential treshold) tetap 20 persen, maka hasil...

Yusril: Putusan MK Soal PT tak Sejalan Spirit Konstitusi

Thursday, 11 Jan 2018 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan tersebut...

Voxpol: PT 20 Persen tidak Sesuai Akal Sehat

Monday, 06 Nov 2017 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Voxpol Center Pangi Syawi Chaniago menilai penggunaan presidential threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20 persen di Pilpres 2019 terkesan mengada-ada. Ia...

Pakar: Angka PT Bisa Dianggap Inkonstitusional

Tuesday, 24 Oct 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, mengatakan angka dalam ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU...

Same old players in Pilpres, voters may prefer abstain: HNW

Thursday, 19 Oct 2017 07:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice Chairman of the People's Consultative Assembly, Hidayat Nur Wahid (HNW) hoped the 2019 general election (Pilpres) will be lively and bring a lot of alternative...

HNW: PT Nol Persen di Pemilu 2019 Sesuai UUD 1945

Saturday, 14 Oct 2017 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) nol persen sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta keputusan Mahkamah...

Lima: PT Semakin Sulitkan Tokoh Baru Maju di Pilpres 2019

Thursday, 12 Oct 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, peluang munculnya tokoh-tokoh baru dalam Pilpres 2019 semakin berat. Salah satunya karena diberlakukannya ambang batas pengajuan...

Pengamat: Kompetisi Pilpres Lebih Sehat Tanpa PT

Wednesday, 11 Oct 2017 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Igor Dirgantara menilai, penerapan ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) justru membuka peluang terjadinya politik transaksional di Pemilu serentak 2017. Sebab, Parpol akan...

Pakar: PT Belum Tentu Hilangkan Politik Transaksional

Saturday, 07 Oct 2017 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menegaskan, presidential threshold (ambang batas pengajuan Capres) bukan jaminan untuk mencegah terjadinya politik transaksional pada Pemilu serentak 2019. "Ini kan sistem...

Pengamat: Hak Pilih Beda dengan Hak Kebendaan

Saturday, 07 Oct 2017 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin gugatan terhadap ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ada dua hal...

'Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi'

Tuesday, 03 Oct 2017 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945."Kami berpandangan bahwa pengaturan...

Yusril Anggap Ketentuan Presidential Threshold tak Rasional

Tuesday, 03 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan rasionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang dianggapnya tidak rasional digunakan dalam Pemilu...

MK Gelar Sidang Uji Ketentuan Presidential Threshold

Tuesday, 03 Oct 2017 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang Undang Pemilu terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). "Agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan untuk empat perkara...

Pengamat: Jokowi Diuntungkan tanpa Presidential Threshold

Wednesday, 13 Sep 2017 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dikhawatirkan bisa tersandera dengan adanya Presidential Threshold (PT) yang diatur dalam Pemilu yang telah ditandatanganinya bulan lalu. PT atau syarat partai/gabungan partai bisa mengajukan...

Pengamat: Jokowi Harus Waspada Jebakan PT 20 Persen

Tuesday, 12 Sep 2017 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kendati sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, polemik atas usulan DPR terkait dengan presidential threshold sebesar 20-25% masih menuai pro dan kontra di publik. Politisi yang juga Ketua...

Tak Peduli Hasil Gugatan di MK, PKS Tetap Tolak Penerapan PT

Wednesday, 06 Sep 2017 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sutriyono telah memprediksi penerapan aturan ambang batas pengajuan calon presiden dalam Undang-undang...

Gugat UU Pemilu, Yusril: Ambang Batas Capres Irasional

Tuesday, 05 Sep 2017 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas yang ditentukan dalam UU Pemilu sesungguhnya tidak diperlukan dalam pencalonan presiden (presidential threshold). "Ambang...

Pertemuan SBY-Prabowo Pertegas Posisi Sebagai Oposan

Wednesday, 02 Aug 2017 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai, pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono-Prabowo Subianto sesungguhnya untuk mempertegas posisi mereka sebagai oposan kritis dalam mengontrol perjalanan kekuasaan Jokowi."Dalam...

Demokrat Datangi MK, Konsultasikan Uji Materi UU Pemilu

Wednesday, 02 Aug 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bersama tim advokasi DPP Partai Demokrat, Rabu (2/8),  mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan itu untuk menindaklanjuti keseriusan Partai Demokrat...

Mendagri: Silakan Demokrat Uji Materi Presidential Threshold

Wednesday, 02 Aug 2017 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan wajar jika ada sejumlah pihak yang mengajukan uji materi atas ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada Undang-undang (UU) Pemilu....

Demokrat Ingin Pertemuan Rutin dengan Gerindra

Tuesday, 01 Aug 2017 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, partainya menginginkan komunikasi dan pertemuan rutin dengan Partai Gerindra karena rencana apapun bisa dilaksanakan dengan baik apabila...

Presidential Threshold Bantu Capres

Monday, 31 Jul 2017 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang berpendapat, pemberlakuan presidential threshold dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Pemilu) berguna bagi para calon presiden untuk mengukur diri dan...

Gerindra-Demokrat akan Rutin Lakukan Pertemuan

Monday, 31 Jul 2017 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan antara partainya dengan Partai Demokrat akan dilakukan rutin yaitu setiap bulan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik kedua...

Tanggapi Sindiran Jokowi, Fadli Zon: Pakai Threshold Mana?

Monday, 31 Jul 2017 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi sindiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada partai politik (parpol) yang mendukung presidential threshold nol persen. Menurut Fadli, sindiran...

Jimly Sebut Presidential Threshold Ideal 10 Persen

Sunday, 30 Jul 2017 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshidiqie mengatakan lebih memilih presidential threshold 10 persen. Karena, presidential threshold jika besar merusak kebebasan demokrasi, jika kecil makin...