Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

INDEX BERITA

k

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

Kamis, 10 Mei 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara...

0

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

Rabu, 09 Mei 2018 00:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (7/5) kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir...

p

Pengamat Sarankan HTI Banding

Selasa, 08 Mei 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menyarankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengajukan banding. Banding perlu dilakukan sebagai upaya hukum atas putusan PTUN yang...

0

Soal Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI, Ini Tanggapan Wiranto

Selasa, 08 Mei 2018 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyatakan apresiasi dan rasa syukurnya tergadap putusan majelis hakim PTUN yang menolak gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia...

0

Dukung Putusan PTUN, Gatot: Ormas Harus Berdasar Pancasila

Selasa, 08 Mei 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia...

p

Ace Hasan: Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Selasa, 08 Mei 2018 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)...

m

Gugatan HTI Ditolak, Ini Komentar Istana

Senin, 07 Mei 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menolak gugatan yang diajukan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dengan demikian,...

h

PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

Senin, 07 Mei 2018 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun demikian, ia tetap menghormati...

i

Kuasa Hukum Kemenkumham: Khilafah Menurut HTI Berbeda

Senin, 07 Mei 2018 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) I Wayan Sudirta menyebutkan, khilafah menurut pemahaman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berbeda dengan beberapa ormas lain. Karena...

k

Imbauan Ketum Ansor kepada Kader Eks HTI

Senin, 07 Mei 2018 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpian Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi putusan sidang HTI di PTUN Jakarta, Senin (7/5) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

0

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Senin, 07 Mei 2018 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pertimbangannya meyakini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan merupakan jaringan kelompok. HTI diyakini merupakan partai politik dunia. "Hizbut Tahrir bukan...

0

Gugatan Ditolak, Eks HTI Ajukan Banding

Senin, 07 Mei 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Dalam sidang putusan, Senin...

0

Pengadilan PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Senin, 07 Mei 2018 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya. Hal ini setelah melalui sidang pembacaan putusan...

s

Sidang HTI, Hakim PTUN: Ada yang Menang, Ada yang Kalah

Senin, 07 Mei 2018 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengingatkan kepada dua pihak yang berperkara untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban apabila putusan gugatan eks organisasi...

0

Pihak Menkumham dan HTI Serahkan Dokumen Kesimpulan

Kamis, 19 Apr 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta kuasa hukum eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerahkan dokumen kesimpulan. Hal ini dalam sidang lanjutan gugatan HTI...

s

PTUN Gelar Sidang Kesimpulan Gugatan HTI

Kamis, 19 Apr 2018 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menggelar sidang kesimpulan gugatan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di Jakarta, Kamis...

s

Lawan Gugatan HTI, Menkumham Hadirkan Ahli Sosiologi Politik

Kamis, 05 Apr 2018 20:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam lanjutan sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan dua saksi ahli...

i

Kejanggalan Saksi HTI di Sidang Menurut Pengacara Pemerintah

Kamis, 25 Jan 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan, saksi fakta yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

j

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

Kamis, 25 Jan 2018 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Seorang saksi fakta bernama Noviar...

0

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Kamis, 25 Jan 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (25/1), kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir...

1

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Rabu, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJHizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

0

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Jumat, 05 Jan 2018 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam...

0

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Kamis, 07 Des 2017 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum...

w

Demokrat: Pembubaran Ormas Harus Dikembalikan ke Pengadilan

Senin, 30 Okt 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menginginkan agar mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) secara permanen diserahkan kepada lembaga peradilan. Keinginan ini tertuang dalam usulan revisi Partai Demokrat terhadap Undang-undang nomor...

a

Ini Catatan PAN untuk Revisi UU Ormas

Minggu, 29 Okt 2017 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, agenda untuk merevisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Ormas...

a

PKS Tetap Meminta Kembali ke UU Ormas yang Lama

Minggu, 29 Okt 2017 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tetap bersikukuh agar Undang-Undang (UU) Ormas kembali pada UU yang lama yakni...

j

Kejakgung Siap Jadi Pengacara Negara Hadapi Gugatan UU Ormas

Jumat, 27 Okt 2017 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan siap menjadi jaksa pengacara negara menghadapi gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan...

w

Gerindra Soroti Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi

Kamis, 26 Okt 2017 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang. Karenanya, usai disahkan Fraksi...

w

Ini Saran Demokrat Agar Revisi UU Ormas Bisa Segera Direvisi

Kamis, 26 Okt 2017 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai revisi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 akan lebih cepat jika menjadi inisiatif DPR....

s

'Tidak Ada Pembatasan Ormas Berserikat dan Berkumpul'

Kamis, 26 Okt 2017 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan hadirnya Undang-undang (UU) Ormas. Hadirnya UU tersebut dinilai bukan untuk mengebiri masyarakat...

m

Mendagri: Pancasila Bukan Alat Pemukul Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBODAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah tidak akan bersikap buru-buru dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang....

s

MK akan Putuskan NO Atas Gugatan Perppu Ormas, Ini Artinya

Rabu, 25 Okt 2017 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, perkara Perppu Ormas telah kehilangan obyek gugatan. Alasannya, Perppu Ormas sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI...

w

Demokrat Tunggu Janji Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat belum berinisiatif mengusulkan perubahan terhadap Undang-undang Ormas yang baru disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10). Demokrat akan menunggu komitmen pemerintah untuk...

w

PAN Tolak Perppu Ormas, Ini Respons JK

Rabu, 25 Okt 2017 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa perbedaan pandangan Partai Amanat Nasional terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)...

p

PPP: Revisi UU Ormas Masih Terbuka Masuk Prolegnas

Rabu, 25 Okt 2017 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berinisiatif mengajukan revisi terhadap Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Jenderal...

k

Fraksi PKS: Substansi Perppu Ormas Bermasalah

Rabu, 25 Okt 2017 08:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Fraksi PKS DPR RI menegaskan untuk menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) Ormas pada sidang paripurna. Alasannya karena Perppu Ormas dinilai bermasalah secara subtansial...

s

PBNU: Perppu Disetujui, Gugatan di MK Gugur

Rabu, 25 Okt 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang Undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi...

w

Soal Perppu Ormas, Demokrat: Kami Tetap Partai Penyeimbang

Selasa, 24 Okt 2017 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan ada niat baik pemerintah di balikPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Ada poin-poin tertentu yang nantinya akan direvisi setelah...

k

PKS: Revisi Perppu Ormas

Selasa, 24 Okt 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan PKS menolak Perppu Ormas, Selasa (24/10). Bila disahkan, dikhawatirkan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pihaknya lebih suka bila...

m

In Picture: Tujuh Fraksi Setuju Perppu Ormas Jadi UU

Selasa, 24 Okt 2017 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (24/10), akhirnya menyetujui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan sebagai UU Ormas. Sebanyak tujuh...