Wednesday, 16 Muharram 1440 / 26 September 2018

Wednesday, 16 Muharram 1440 / 26 September 2018

INDEX BERITA

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

Thursday, 10 May 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara...

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

Wednesday, 09 May 2018 00:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (7/5) kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir...

Pengamat Sarankan HTI Banding

Tuesday, 08 May 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menyarankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengajukan banding. Banding perlu dilakukan sebagai upaya hukum atas putusan PTUN yang...

Soal Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI, Ini Tanggapan Wiranto

Tuesday, 08 May 2018 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyatakan apresiasi dan rasa syukurnya tergadap putusan majelis hakim PTUN yang menolak gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia...

Dukung Putusan PTUN, Gatot: Ormas Harus Berdasar Pancasila

Tuesday, 08 May 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia...

Ace Hasan: Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Tuesday, 08 May 2018 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)...

Gugatan HTI Ditolak, Ini Komentar Istana

Monday, 07 May 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menolak gugatan yang diajukan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dengan demikian,...

PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

Monday, 07 May 2018 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun demikian, ia tetap menghormati...

Kuasa Hukum Kemenkumham: Khilafah Menurut HTI Berbeda

Monday, 07 May 2018 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) I Wayan Sudirta menyebutkan, khilafah menurut pemahaman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berbeda dengan beberapa ormas lain. Karena...

Imbauan Ketum Ansor kepada Kader Eks HTI

Monday, 07 May 2018 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpian Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi putusan sidang HTI di PTUN Jakarta, Senin (7/5) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Monday, 07 May 2018 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pertimbangannya meyakini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan merupakan jaringan kelompok. HTI diyakini merupakan partai politik dunia. "Hizbut Tahrir bukan...

Gugatan Ditolak, Eks HTI Ajukan Banding

Monday, 07 May 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Dalam sidang putusan, Senin...

Pengadilan PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Monday, 07 May 2018 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya. Hal ini setelah melalui sidang pembacaan putusan...

Sidang HTI, Hakim PTUN: Ada yang Menang, Ada yang Kalah

Monday, 07 May 2018 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengingatkan kepada dua pihak yang berperkara untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban apabila putusan gugatan eks organisasi...

Pihak Menkumham dan HTI Serahkan Dokumen Kesimpulan

Thursday, 19 Apr 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta kuasa hukum eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerahkan dokumen kesimpulan. Hal ini dalam sidang lanjutan gugatan HTI...

PTUN Gelar Sidang Kesimpulan Gugatan HTI

Thursday, 19 Apr 2018 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menggelar sidang kesimpulan gugatan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di Jakarta, Kamis...

Lawan Gugatan HTI, Menkumham Hadirkan Ahli Sosiologi Politik

Thursday, 05 Apr 2018 20:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam lanjutan sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan dua saksi ahli...

Kejanggalan Saksi HTI di Sidang Menurut Pengacara Pemerintah

Thursday, 25 Jan 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan, saksi fakta yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

Thursday, 25 Jan 2018 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Seorang saksi fakta bernama Noviar...

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Thursday, 25 Jan 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (25/1), kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir...

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Wednesday, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Friday, 05 Jan 2018 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam...

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Thursday, 07 Dec 2017 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum...

Demokrat: Pembubaran Ormas Harus Dikembalikan ke Pengadilan

Monday, 30 Oct 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menginginkan agar mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) secara permanen diserahkan kepada lembaga peradilan. Keinginan ini tertuang dalam usulan revisi Partai Demokrat terhadap Undang-undang nomor...

Ini Catatan PAN untuk Revisi UU Ormas

Sunday, 29 Oct 2017 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, agenda untuk merevisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Ormas...

PKS Tetap Meminta Kembali ke UU Ormas yang Lama

Sunday, 29 Oct 2017 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tetap bersikukuh agar Undang-Undang (UU) Ormas kembali pada UU yang lama yakni...

Kejakgung Siap Jadi Pengacara Negara Hadapi Gugatan UU Ormas

Friday, 27 Oct 2017 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan siap menjadi jaksa pengacara negara menghadapi gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan...

Gerindra Soroti Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi

Thursday, 26 Oct 2017 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang. Karenanya, usai disahkan Fraksi...

Ini Saran Demokrat Agar Revisi UU Ormas Bisa Segera Direvisi

Thursday, 26 Oct 2017 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai revisi Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 akan lebih cepat jika menjadi inisiatif DPR....

'Tidak Ada Pembatasan Ormas Berserikat dan Berkumpul'

Thursday, 26 Oct 2017 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan hadirnya Undang-undang (UU) Ormas. Hadirnya UU tersebut dinilai bukan untuk mengebiri masyarakat...

Mendagri: Pancasila Bukan Alat Pemukul Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBODAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah tidak akan bersikap buru-buru dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang....

MK akan Putuskan NO Atas Gugatan Perppu Ormas, Ini Artinya

Wednesday, 25 Oct 2017 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara  Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, perkara Perppu Ormas telah kehilangan obyek gugatan. Alasannya, Perppu Ormas sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI...

Demokrat Tunggu Janji Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Wednesday, 25 Oct 2017 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat belum berinisiatif mengusulkan perubahan terhadap Undang-undang Ormas yang baru disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10). Demokrat akan menunggu komitmen pemerintah untuk...

PAN Tolak Perppu Ormas, Ini Respons JK

Wednesday, 25 Oct 2017 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa perbedaan pandangan Partai Amanat Nasional terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)...

PPP: Revisi UU Ormas Masih Terbuka Masuk Prolegnas

Wednesday, 25 Oct 2017 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berinisiatif mengajukan revisi terhadap Undang-undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Jenderal...

Fraksi PKS: Substansi Perppu Ormas Bermasalah

Wednesday, 25 Oct 2017 08:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Fraksi PKS DPR RI menegaskan untuk menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) Ormas pada sidang paripurna. Alasannya karena Perppu Ormas dinilai bermasalah secara subtansial...

PBNU: Perppu Disetujui, Gugatan di MK Gugur

Wednesday, 25 Oct 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang Undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi...

Soal Perppu Ormas, Demokrat: Kami Tetap Partai Penyeimbang

Tuesday, 24 Oct 2017 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan ada niat baik pemerintah di balik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Ada poin-poin tertentu yang nantinya akan direvisi setelah...

PKS: Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan PKS menolak Perppu Ormas, Selasa (24/10). Bila disahkan, dikhawatirkan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pihaknya lebih suka bila...

In Picture: Tujuh Fraksi Setuju Perppu Ormas Jadi UU

Tuesday, 24 Oct 2017 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (24/10), akhirnya menyetujui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan sebagai UU Ormas.   Sebanyak tujuh...