Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

INDEX BERITA

Mendukung PBB, tidak Menabrak Prinsip HTI

Tuesday, 08 May 2018 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menyatakan HTI memberi dukungan penuh kepada Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut dia, bentuk dukungan tersebut tidak menyalahi prinsip...

PBNU Minta Kasus HTI Jangan Dibawa ke Jalanan

Tuesday, 08 May 2018 09:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, meminta masyarakat untuk tidak membawa persoalan terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) keluar dari ranah hukum. "Ikuti saja proses...

Polri Siap Tindak Tegas Kegiatan HTI

Tuesday, 08 May 2018 09:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi...

PBNU Ajak Eks HTI untuk Dakwah bersama NU

Tuesday, 08 May 2018 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nahdlatul Ulama (NU) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan...

Kemenkumham Hadirkan Tiga Saksi dalam Sidang Gugatan HTI

Thursday, 29 Mar 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (29/3)....

Hadapi Gugatan HTI, Pemerintah Hadirkan Ahli Tata Negara

Thursday, 29 Mar 2018 14:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Status badan hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dicabut melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017. Pencabutan...

Mendagri: Kepala Daerah Harus Selalu Awasi Keberadaan Ormas

Thursday, 15 Mar 2018 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah harus selalu mengawasi keberadaan organisasi masyarakat di daerah supaya sejalan dengan Negara Kesatuan RI. Apalagi jumlah ormas cukup...

Di Sidang, Pakar Agama Sebut HTI Menentang Paham Demokrasi

Thursday, 15 Mar 2018 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), KH Ahmad Ishomuddin menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir internasional menentang paham-paham demokrasi. Karena peraturan perundang-undangan dalam paham demokrasi dibuat...

Saksi: HTI Hanya Sampaikan Ajaran Islam

Thursday, 08 Feb 2018 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam persidangan gugatan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyebut...

Sidang Gugatan HTI Kembali Digelar di PTUN

Thursday, 01 Feb 2018 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persidangan gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (1/2). Agenda...

Kemenkumham Serahkan Bukti Tambahan di Sidang HTI

Thursday, 25 Jan 2018 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan bukti tambahan terkait gugatan pembubaran organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tata...

Kejanggalan Saksi HTI di Sidang Menurut Pengacara Pemerintah

Thursday, 25 Jan 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan, saksi fakta yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

Thursday, 25 Jan 2018 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Seorang saksi fakta bernama Noviar...

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Thursday, 25 Jan 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (25/1), kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir...

Video Muktamar HTI Diputar di Sidang

Thursday, 18 Jan 2018 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Video Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, diputar dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta....

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Wednesday, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Friday, 05 Jan 2018 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam...

Di Sidang, Kemenkumham Klaim HTI Mengajak Lakukan Kudeta

Thursday, 04 Jan 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kuasa hukumnya, menolak replik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait gugatan pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh pemerintah. "Tergugat...

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

Tuesday, 12 Dec 2017 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

MK Tolak Tujuh Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 12 Dec 2017 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tujuh gugatan uji materi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Penolakan tersebut disebabkan pemerintah sudah mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang...

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Thursday, 07 Dec 2017 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum...

Demokrat Pastikan UU Ormas Tetap Prioritas Revisi di 2018

Wednesday, 06 Dec 2017 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu memastikan Undang Undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 16 tahun 2017 yang sebelumnya Perppu nomor 2 tahun 2017, tetap...

PPP Minta Perppu Ormas Masuk Prolegnas Prioritas

Wednesday, 06 Dec 2017 08:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

Soal Perppu Ormas, Jokowi: Saya Tegas dengan Segala Risiko

Thursday, 16 Nov 2017 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan negara Indonesia.Karena...

Jokowi Ungkap Keberaniannya dalam Putuskan Perppu Ormas

Wednesday, 15 Nov 2017 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan sebagaimana dirinya telah menerapkan dalam setiap kebijakan.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Pembukaan...

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 07 Nov 2017 20:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan pengujian Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Para pemohon menarik kembali permohonan itu dengan alasan Perppu tersebut sudah dikadikan...

UU Ormas Dinilai Berbahaya

Monday, 06 Nov 2017 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui...

Lima Alasan UU Ormas Harus Dibawa ke MK

Saturday, 04 Nov 2017 22:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggugat Undang Undang (UU) Ormas. Usulan ini merupakan hasil Forum...

Revisi UU Ormas, Fadli: Pemerintah Mengakui Ada Kekurangan

Thursday, 02 Nov 2017 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang...

Wakil Ketua DPR: Konten Revisi UU Ormas tak Dibatasi

Wednesday, 01 Nov 2017 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017, tidak bisa dibatasi pada kesepakatan...

Mardani: PKS Terus Kawal Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, Fraksi PKS tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah revisi UU Ormas. Ia menegaskan,...

PPP tak Mau Memaksa Mendagri Segera Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak ingin memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera merevisi Undang Undang (UU) Ormas. Walaupun posisi PPP dalam rapat Paripurna lalu,...

PKS tak Ajukan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tidak akan mengajukan inisiatif usulan revisi atas UU Ormas. "Kami tidak menginisiasi dan...

Wakil Ketua DPR: Revisi UU Ormas tak Terbatas Poin Tertentu

Wednesday, 01 Nov 2017 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai poin revisi Undang-undang hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak terbatas dengan poin tertentu, baik poin yang...

Disindir JK karena Tolak Perppu Ormas, Ini Kata Waketum PAN

Wednesday, 01 Nov 2017 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menanggapi sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla atas sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Presiden...

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...

'Revisi UU Ormas adalah Pengakuan Kesalahan Pemerintah'

Wednesday, 01 Nov 2017 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menyerahkan usulan rancangan revisi UU Ormas ke Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli menyatakan pimpinan DPR RI...

Hiruk Pikuk Pembubaran Ormas Islam

Wednesday, 01 Nov 2017 14:38 WIB

...

PPP Serahkan Usulan Revisi UU Ormas Segera Setelah Reses

Wednesday, 01 Nov 2017 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR memastikan juga akan mengusulkan revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah...

Zulkifli Hasan: Fraksi PAN Ikut Usulkan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 11:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap, fraksi PAN di DPR mendukung penuh sejumlah fraksi yang hendak mengusulkan revisi Undang-Undang hasil pengesahan Perppu Ormas....