Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

INDEX BERITA

SBY Tidak Sungguh-Sungguh Dukung Pilkada Langsung

Monday, 13 Oct 2014 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, menilai Presiden SBY tidak bersungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Pilkada langsung. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai sekadar...

Sangat Mungkin Perppu SBY Ditolak (1)

Thursday, 09 Oct 2014 07:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- DPR penentu pilkada tetap secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD, meskipun Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan itu, kata ...

Laskar: SBY's Perppu is nonsense

Thursday, 09 Oct 2014 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laskar Dewa Ruci Legal Aid Institute has filed a proposal for judicial review of the new law on regional elections with the Constitutional Court.Laskar Dewa Ruci...

LBH Dewa Ruci Cemooh Drama Perppu Presiden SBY

Tuesday, 07 Oct 2014 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebimbangan sikap Partai Demokrat terkait Undang-Undang Pilkada mendapat cemoohan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Dewa Ruci."Suguhan drama politik yang menggelikan dari para anggota parlemen kita beberapa waktu lalu...

Perppu Pilkada langsung Kemungkinan Ditolak DPR

Monday, 06 Oct 2014 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Senator asal DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris mengatakan Perppu yang dikeluarkan oleh presiden SBY akan ditolak oleh DPR. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat peta dan kekuatan yang ada...

Setya Novanto Apresiasi Penerbitan Perppu

Sunday, 05 Oct 2014 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada."Masalah Perppu, saya menghargai Bapak Presiden, saya lihat memang berita ini...

DPR Baru Bisa Bahas Perppu Pilkada Tahun Depan

Saturday, 04 Oct 2014 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa serta-merta. Presiden SBY telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2014 tentang...

Terkait Perppu, Amien Rais: SBY Akan Sulit Kembalikan Pilkada Langsung

Saturday, 04 Oct 2014 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN—Ketua Majlis Pertimbangan Dewan Pengurus Pusat  Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Amein Rais menyebut seorang pemimpin tidak bisa memiliki prinsip ingin menyenangkan semua orang. Jika demikian, maka pemimpin...

Perppu Justru Bisa Perkuat UU Pilkada, Alasannya...

Saturday, 04 Oct 2014 09:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pengamat Politik Universitas Gorontalo, La Husen Zuada mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 atau dikenal Perpu Pilkada, sifatnya hanya sementara. Bahkan bisa...

Mahfud MD: Meski Ada Perppu, UU Pilkada Masih Bisa Diujimaterikan

Friday, 03 Oct 2014 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa berjalan walaupun Presiden Susilo Bamabng Yudhoyono menerbitkan Peraturan pengganti Undang-undang...

SBY Sebut Perppu akan Dikirim ke DPR Sore Ini

Thursday, 02 Oct 2014 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Pilkada yang di dalamnya mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, namun dengan...

'SBY Terbitkan Perppu Pilkada Lecehkan Konstitusi'

Wednesday, 01 Oct 2014 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) mengkritik rencana Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah tersebut dinilai akan menimbulkan komplikasi...

Presiden SBY Undang KPU Bahas Draft Perppu

Wednesday, 01 Oct 2014 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengundang Komisi Pemilihan Umum guna membahas teknis draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah."Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menyampaikan bahwa dalam...

Presiden SBY Harus Dapat Fatwa MA Sebelum Terbitkann Perppu

Wednesday, 01 Oct 2014 09:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai keluar dari prosedur pengajuannya. “Agar tidak meninggalkan keadaan yang semakin membingungkan, sebaiknya Presiden menanyakan dulu ke...

Keluarkan Perppu, SBY Dinilai Lakukan Politik Cuci Tangan Jilid Dua

Wednesday, 01 Oct 2014 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terlihat efektif mengembalikan kedaulatan rakyat. Namun, menurutnya, cara berpolitik Presiden Susilo Bambang...

Keliru, SBY Keluarkan Perppu UU Pilkada

Tuesday, 30 Sep 2014 20:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag (Perppu) UU Pilkada dinilai menyimpang dengan kaidah hukum di Indonesia. Sebab, Perppu hanya perlu diterbitkan dalam keadaan genting...

Perppu SBY Adalah Pilkada Langsung dengan Perbaikan

Tuesday, 30 Sep 2014 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Perppu merupakan risiko politik yang harus ditempuh. Namun keputusan Perppu itu akan diterima atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan DPR...

KPU Konsultasi ke MK

Monday, 09 Jun 2014 16:00 WIB

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan penentuan pemenag pemilu presiden hanya berdasarkan perolehan suara nasional dan mengabaikan sebaran suara provinsi. KPU akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK)...

Soal Rekapitulasi Suara, DPR: Perppu Hanya Timbulkan Kegaduhan

Thursday, 08 May 2014 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menilai, wacana penerbitan peraturan pengganti perundang-undangan (perppu) atas perpanjangan waktu penetapan hasil rekapitulasi suara nasional hanya akan menimbulkan kegaduhan politik. KPU harus optimis...

Yusril: Menarik Jika DPR Tunjuk Saya Jadi Kuasa Hukumnya

Friday, 25 Oct 2013 06:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar DPR RI dapat menguji apakah Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang atau tidak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). DPR...

Yusril Sarankan DPR Gugat MK Soal Perppu

Thursday, 24 Oct 2013 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar DPR RI mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) "UUD 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan...

Anggota DPR: Perubahan UU MK Sebaiknya Lewat Revisi

Wednesday, 23 Oct 2013 23:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar, menilai perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), melainkan hanya perlu melalui revisi."Soal...

PPP: Perppu MK Tak Sesuai Konstitusi

Tuesday, 22 Oct 2013 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP menyatakan sikap tidak setuju atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan disampaikan pada masa sidang...

Peneliti: Peran KY Perlu Diperkuat

Saturday, 19 Oct 2013 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peran Komisi Yudisial (KY) perlu diperkuat dalam melakukan pengawasan perilaku hakim termasuk hakim Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), kata peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi...

MK: Begitu Perppu Presiden Diundangkan, Kami Harus Tunduk

Friday, 18 Oct 2013 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)  Patrialis Akbar mengatakan, Perppu merupakan hak konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22, ayat 1 UUD 1945. Untuk menafsirkan sebuah keadaan genting juga merupakan...

Gerindra: Perppu MK tak Berguna

Friday, 18 Oct 2013 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak ada gunanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan seharusnya penerbitan Perppu dilakukan...

PPP: Perppu Presiden Inkonstitusional

Friday, 18 Oct 2013 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari segi format atau bentuk bertentangan dengan...

Jubir Presiden: Perppu Sudah Diperhitungkan

Friday, 18 Oct 2013 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2013 tentang penyelamatan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tepat. Selain memenuhi unsur kegentingan, Perppu dianggap sebagai solusi terbaik untuk memulihkan...

PSHK Menilai Penerbitan Perppu Tak Miliki Urgensi

Friday, 18 Oct 2013 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU...

Majelis Kehormatan MK Diharapkan Tak Sekadar Cari Panggung Politik

Friday, 18 Oct 2013 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono mengharapkan anggota Majelis Kehormatan MK yang akan ditetapkan secara permanen melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Presiden, tidak hanya mencari panggung politik."Kalau...

Politisi Golkar Anggap Perppu MK Tidak Tepat

Thursday, 17 Oct 2013 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.IDJAKARTA--Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajrianto Y Tohari tetap menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat."Tidak tepat karena tidak ada kegentingan hukum...

Pakar: KY Tak Bisa Awasi Hakim MK

Wednesday, 16 Oct 2013 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sampai kapan pun Komisi Yudisial (KY) tidak akan bisa melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selama tidak dilakukan...

PPP: Lebih Baik Merevisi UU MK daripada Membuat Perppu

Wednesday, 16 Oct 2013 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK banyak masyarakat yang kecewa. Ini menjadi momentum  untuk melakukan evaluasi...

Pakar: Permanenkan MKH untuk Awasi Hakim Konstitusi

Tuesday, 08 Oct 2013 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan perlu adanya pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Poin itu menjadi salah satu yang masuk lima langkah penyelamatan MK setelah...

Soal Penyelesaian MK, Jimly: Terserah Pemerintah Sajalah

Tuesday, 08 Oct 2013 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengatakan sebaiknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dengan anggota yang diusulkan satu dari Presiden, satu dari...

Pakar: Presiden Keluarkan Perppu, Risikonya Impeachment

Monday, 07 Oct 2013 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan Presiden harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK). Diakuinya, Perppu merupakan...

Mahfud Usul Majelis Kehormatan MK Dipermanenkan

Monday, 07 Oct 2013 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengusulkan pengawasan MK sebaiknya dilakukan dengan menjadikan Majelis Koehormatan MK sebagai lembaga permanen, bukan adhoc. Sebab usulan pengawasan yang disampaikan...

Akil Mochtar: Saya Merasa Tak Pernah Tertangkap Tangan

Sunday, 06 Oct 2013 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar ditangkap KPK. Ia diduga menerima uang suap terkait kasus sengketa pilkada. Namun, dalam surat yang ditulis tangan, Akil membantah semua...

Marzuki: Kasus Akil Bukan Skenario Pelemahan MK

Sunday, 06 Oct 2013 21:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan Akil Mochtar tidak ada kaitannya dengan upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie. Dia mengimbau agar masyarakat bisa membedakan kasus hukum...

KPU: Pilkada Serentak Tak Perlu Perppu

Tuesday, 16 Apr 2013 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak tidak perlu menggunakan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), karena dalam landasan hukum pilkada...